Bahwa Penggugat Prof.Dr.Drg Gede Winasa saat ini,sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 131.61/987 tanggal 30 Oktober 2005 TentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan PengangkatanBupati Jembrana adalah sebagai Bupati Kepala DaerahKabupaten Jembrana, yang sehari harinyamelaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Jembrana,jadi kedudukan Prof.Dr.Drg Gede Winasa saat iniadalah sebagai Pejabat Negara yang baru akanberakhir masa jabatannya tanggal 16 November 2010dan bukan bekerja sebagai

KabupatenJembrana, yang telah memangku Jabatan sejakdilantik tanggal 16 Nopember 2005 untuk masajabatan 5 (lima) Tahun dan akan berakhir padatanggal 16 Nopember 2010, ini artinya bahwakedudukan Penggugat saat ini masih sebagai PejabatNegara (Bupati Jembrana) ;12.Bahwa....12.Bahwa dalam posita 2 Gugatan Penggugat , Penggugatjuga mengakui kedudukannya sebagai Kepala DaerahKabupaten Jembrana, yang semestinya menghormati KPUKabupaten Jembrana sebagai Lembaga Negara dan KetuaKPU Kabupaten Jembrana sebagai Pejabat

Negara yangsah dan samasama melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang undangan yangberlaku, bukan malah sebaliknya selalu) = menghambat32kinerja KPU Kabupaten Jembrana dan Penggugat yangsaat ini masih menjabat sebagai Kepala DaerahKabupaten Jembrana (bukan pekerjaan sebagai Bupati)berkewajiban membantu) memberikan fasiltas khususnyamasalah anggaran di dalam penyelenggaraan PemiluKada oleh Tergugat;13.

Bahwa tidak benar Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 tersebutadalah Surat Keputusan tentang penundaan Pemilu KadaKabupaten Jembrana Tahun 2010, tetapi Keputusantersebut mengatur tentang Penetapan Tahapan, Programdan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten jembrana Tahun 2010, pascadicabutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenJembrana Nomor : 01 Tahun 2010 sebagai akibatdari ulah Penggugat sebagai pejabat Negara(Bupati Jembrana

., makaPenghuni adalah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,berdasarkan peraturan ini pun Para Penggugat masih secara sahmempunyai dasar hukum untuk menghuni rumah dinas tersebut danbukan sebagai penghuni liar yang dengan mudah digusur dan di mintauntuk di kosongkan secara semenamena tanpa prosedur yang benar ;Bahwa berdasarkan halhal diatas dan tidak ada halhal yang sangat mendesaktentang permintaan pengosongan rumah dinas tersebut serta tidak adanyakepentingan umum yang terganggu, maka melalui

Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanahdari Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Dan yang termuat pula dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur JawaTimur Nomor 51 Tahun 2012 tentang tata cara penggunaan bangunanrumah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berbunyi : penghuniadalah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan DPRD dan atauPNS, Pensiunan PNS, janda/duda pensiunan PNS yang ditunjuk menempatirumah daerah dan memiliki SIP Dengan

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat negara yang tidakberwenang.

Menteri Agama merupakan pejabat negara atau pejabat publikpengganti. Dan kewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilankeputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SFApt, selaku Plt.

Satu) buahkorek api gaS warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Saksi ELGASAPUTRA Als EGA, setelah ditanyakan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGAmengakui memiliki semua barangbarang tersebut, dan Terdakwa mengakui1 (Satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip tersebut milik Terdakwa ASRYADI Als YADI, selanjutnyaTerdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF, Apt, selaku Plt.

YULIRAHAYU,selanjutnya Sdra.JUNAIDI Als JUN sendiri yang menyimpan,menyembunyikan barang itu di Samping rumah tempat kejadian danakhirnya ditangkap petugas polisi; Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdri.YULI RAHAYU danSdra.JUNAIDI Als JUN membeli, menerima 2 (dua) paket plastik beningberklip berisi narkotika jenis shabu tersebut;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdri.YULI RAHAYU danSdra.JUNAIDI Als JUN tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atauInstansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, memiliki

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menyerahkan, menjual, mMenyimpan, menguasai 2 (dua)plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi menjelaskan bahwa peranan Saksi dalam perkara ini adalah :Saksi yang membeli, menerima shabu dari Sdra.

Import barangbarang kami sudah tidak dikenakan pada waktu barangbarangtersebut dikeluarkan dari daerah Pabean, dan pada waktu Perusahaan kamidiaudit oleh Dirjen Bea & Cukai di Semarang maupun oleh Kanwil Bea Cukai diJakarta juga tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, terlampirfotocopy disposisi Kakanwil pada Surat Edaran No : Se09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukankesalahan kami, masalah akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepadakami, hal inilah

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama Pemohon J) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus segala administrasi;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Pengajuan Pensiunan para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut

Permohon mengenai penetapan perubahan biodatatahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama(PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknyakepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalankeluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk kelengkapan administrasi mencalonkan sebagai Kepala Desa;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum(yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara

Negara Kepala Kantor Pertanahan Ir.Hal. 21 dari 36 hal.

seharusnya tertulistahun 1995, bukan 1990, perbuatan curang dengan semua/seluruh uruturutannya, pribadi Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti telah berhasil mengungkap/membongkarnya, khususobyek sengketa sertifikat a quo meskipun angka 90 dicoretmenjadi 93 oleh yang bersangkutan, tetap merupakan kertassampah, perbuatan ini merupakan suatu penghinaan bagiNegara Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta lebih,bagi semua yang terlibat perouatan melawan hukum akankasus sengketa ini, Knhususnya oknum Pejabat

Negara RepublikIndonesia, berarti teroukti telah mengkhianati negaranya NegaraKesatuan Republik Indonesia melalui lecehan/pelacuran hukumdemi ambisi oknum segelintir manusia keturunan yang mengakuMuslim dengan predikat serba palsu, antara lain surat nikahpalsu dan lainlain, yang kesemuannya digunakan alat mencarikeuntungan bagi dirinya) dan seterusnya.

Demikian peristiwaangka 5 (a,b,c), diluar setahu Pemohon Peninjauan Kembali ini,yang berhasil membongkar/ungkap sandiwara hukum yang luarbiasa hingga melibatkan Menteri,para Pejabat Negara menjadioknum, mengakibatkan lahirnya perbuatan pidana bagi merekayang terlibat, khususnya mengkait sertifikat tanah obyeksengketa a quo, yang kini keasliannya sudah hilang, berubahasli tapi palsu alias aspal, namun masih digunakan untuk buktihukum;6.

Negara menjadi oknum, akibat bermainsandiwara pada lingkup eksekutifdan yudikatif diatas;.

Bahwa Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pejabat Negara yangmenduduki Jabatan Eselon dalam kaitan jabatannya sebagai PenyelenggaraNegara yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.C. Bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah memanfaatkan situasi denganberbuat rangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada Saksi2 SermaDarlinson Purba agar mendapatkan keuntungan pribadi.d.

1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokokpokok Kepegawaian sehingga pendefinisian Pegawai Negeri yangdiambil dari Pasal 1 butir 1 Undangundang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian masihrelevan dan berlaku.Bahwa pengertian penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat

Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuanHal.16 dari 26 hal.

Penyelenggara Negara itu meliputipejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara pada lembaga tinggiNegara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atau Pejabat lain yang memilikitugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negeri sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini mengandung adanyaelemen yang sifatnya alternative yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara,yang dalam pembuktiannya cukup dibuktikan

Pengadilan patutmemerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor UrusanAgama Kecamatan xx Kabupaten Gunungkidul untuk mengubah, membetulkanatau meralat biodata Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah Nomor :xx tanggal xx, disesuaikan bunyi dictum amar penetapan dibawah ini;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebutsangat merugikan hak keperdataan pemohon, oleh karena itu pemerintahberkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, dankelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agartidak merugikan kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengambil dalilsyariah, atau sependapat dengan kaidah fiqh, serta mengambil alih menjadipendapat Majelis, sebagai berikut:arboodb lbgic asc ,JI Je pL VI 9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum yang

dan materil sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, makaoleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / namaPemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2, P3dan P4 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta)yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon (bukan atau tidakmengenai data pelaksanaan perkawinan

Ghazali Amna karena saksi yakinPemohon jujur dan amanah mengingat Pemohon samasama sebagaipensiunan pejabat Negara ; 222 2no nn nnnoe2. Mahfud Mujibuddin, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal JI.Pattimura No. 49, Blower, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut5Bahwa Saksi tidak ada hubungan family dengan Pemohon ;e Saksi kenal dengan Pemohon:e Bahwa saksi kenal Tgk. H.

Ibu Sariani AmiradenSIP@Qar f 2422 sees see 2 sme sche oe eee ees ohms Ge eee See Ss ome @ omeObyek gugatan ini merupakan hasil produk yang dikeluarkanoleh salah satu Pejabat Negara RI yang merupakan KeputusanTata Usaha Negara sebagai awal persoalan Penggugat mengajukanpermohonan Gugatan Tata Usaha Negara (Tergugat) inibersifata.

Terhadap peraturanperaturan berlaku secara umum berbedadengan suatu keputusan Pejabat Negara ;9.2.

Keputusan Pejabat Negara hanya berlaku kepada seorangsebagai Pejabat Negara sehingga keputusannya harus adapembatasannya yaitu 90 hari sejak diketemukannya suratkeputusan tersebut ;Pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan Permohonankeberatan/Hak Uji Materiil tidak ada diatur terhadap peraturan yangberlaku secara umum dalam undangundang ;Namun Peraturan Mahkamah Agung RI yaitu PERMA Nomor 1 Tahun2004 Pasal 2 ayat (4) mengatur tentang pembatasan waktu pengajuanHak Uji Materiil, padahal tidak ada

Perlu diketahui, bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut adalahPejabat Umum (Pejabat Negara, yaitu: Notaris, yang sesuai denganUndangundang Jabatan Notaris).

Perlu diketahui, bahwa Turut Tergugat II adalan Pejabat Negara yangdiberikan kewenangan untuk membuat Akta Pertanahan di NegaraKesatuan Republik Indonesia.Dikarenakan Turut Tergugat Il adalah Pejabat Negara yang memilikikewenangan untuk membuat Akta Pertanahan, oleh karena alasan tersebut,untuk menjalankan hukum positif, maka segala proses administrasipengurusan jual beli tanah a quo, Tergugat Il menyerahkan sesuai dengankewenangannya kepada Turut Tergugat II;Bahwa Tergugat II hanya berniat membeli

Tidakmungkin ada Surat Pernyataan dari Pejabat Negara yang menjalankankewenangannya yang menyatakan bahwa Akta Kuasa Untuk Menjual adalahsesuatu hal yang biasa terjadi, dan dijamin oleh Pejabat Negara tersebut bahwatidak ada peralihan diantara Penggugat dan Tergugat , dimana yang dilakukanoleh Tergugat adalah sematamata menjalankan Kuasa yang telah diberikanoleh Penggugat, dan tidak mungkin ketika bangunan diratakan dengan tanahtidak ada pihak satupun yang berkepentingan mengajukan keberatan dan/

Apakah Turut Tergugat II adalah pihak/orang perseorangan yang telah dimata hukum bila mempercayaiPernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Pejabat Negara yang diberikankuasa oleh Negara untuk membuat Akta Pejabat (Akta Otentik), yangdalam hal ini ia adalah Tergugat III yang sedang menjalankan jabatankenegaraannya.Apabila ada pihak insan hukum yang menyatakan bahwa apa yang telahdibuat oleh Turut Tergugat II Suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum diNegara.

Ada Surat Pernyataan (Cover Note) yang dikeluarkan, dan ditandatanganioleh seorang Pejabat Negara dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah/Tergugat Ill, yang dalam jabatannya selaku Notaris juga telah membuatAkta Kuasa Untuk Menjual diantara Penggugat dan Tergugat I, tertanggal28 November 2010, yang isinya menyatakan :1. Bahwa Kuasa Untuk Menjual bukanlah merupakan suatu hal yangbaru yang selama ini dipergunakan sebagai dasar Pembuatan AktaJual Beli;2.

bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan UmbulsariKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

permohonan Permohon mengenai penetapan perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah Jember (setempat)sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan namanya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dari suamiPemohon almarhum SSS;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan ataspenghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangandaerah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan, yang antara lain menyebutkan bahwakelebihan penyetoran PPh Pasal 21 PNS Daerah oleh PemerintahDaerah sebagai akibat diberlakukannya UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Menyusun perubahan tarif PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan olehPemerintah Kabupaten Langkat sebesar 10% bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru ;b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPTsehingga kelebihnan pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2001 dan 2002Hal. 2 dari 52 hal. Put.

Yasin &Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaianperubahan SPT atas PPh Pasal 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10% bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal tahun2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5% berdasarkanSurat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departeman KeuanganRepublik Indonesia Nomor 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 ;b.

Perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut :1.Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran DirekturJenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia NomorSE49/A/2002 tentang Perubahan Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggungpemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan ataspenghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangandaerah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor

Menyusun perubahan tarif PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan olehPemerintah Kabupaten Langkat sebesar 10% bagi pejabat negara,pegawai negeri sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru ;b.

YUDI ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenangdalam mengedarkan dan menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa : (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisishabu, yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti suratberupa

YUDI ;= Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang dalammengedarkan dan menguasai shabushabu tersebut;= Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCab. Surabaya No.