Ditemukan 1963 data
1.NELLY, S.H
2.HASNUL FADLI, S.H.,M.H
3.DODI YANSAH PUTRA, S.H.
Terdakwa:
FEBY ALHIDAYAT FARIZI Alias PIBUT Bin SYOFIAN.M
91 — 30
Seluma Selatan Kab.Seluma.Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB saat Terdakwa FEBY sedang berjalan dijalan PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kec.Seluma Selatan Kab. Seluma dengan tujuan hendak mengantar 1 (Satu)paket pesanan Sdr.
PRENGKI (belum tertangkap) mendatangiTerdakwa di Pondok Kebun Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis ganjasenilai paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berjanji kepadaTerdakwa untuk mengambil paket tersebut pada malam harinya dan akanbertemu dijalan PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kec.Seluma Selatan Kab. Seluma.> Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB saat Terdakwa FEBY sedang berjalan dijalan PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang Merbau Kec.Seluma Selatan Kab.
PNPM yang beradadi Persawahan Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma SelatanKabupaten Seluma Provinsi. Bengkulu diduga sering digunakan untukmelakukan transaksi jual beli Narkotika Golingan jenis Ganja. Didaerahtersebut, kami melihat ada seorang lakilaki yang mencurigakan dansesuai dengan ciriciri dengan informasi yang telah kami terima. Lakilakitersebut sedang berjalan di JIn. PNPM yang berada di Persawahan DesaPadang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten SelumaProvinsi.
(langsung ke pondok saja)., Prengki : rami di simpang gangpondok kebun kau ni, aku jalan kaki ajalah, Terdakwa : kita bertemu dijalan PNPM tengah persawahan itu saja, Prengki : jadi sanak;Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar Pukul 22.00 WIBSaat itu Terdakwa mau mengantar 1 paket pesanan Sdr. Prengki, janjianbertemu di JIn. PNPM yang berada di Persawahan Desa Padang MerbauKecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulunamun sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr.
PNPM yang berada di PersawahanDesa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten SelumaProvinsi Bengkulu Terdakwa di hentikan lalu di tanyai, di geleda hinggaditangkap oleh Sdr.
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
BACHRUL ULLUM, selaku anggota DPRD Kabupaten Tangerang dan Fraksi PDIP yang diangkat oleh Gubernur Propinsi Bantensesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Banten Nomor : 171/Kep.154Huk/2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten TangerangHasil Pemilinan Umum Tahun 2004, sekitar bulan Oktober 2008 di Desa ParahuKecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang pernah menerima Dana ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi
BAHRUL ULLUM mengenai pemotongan dana PNPM ReplikasiTahun Anggaran 2008 untuk membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) Prima Pena berupa pembangunan gedung Sekretariat Yayasan PrimaPena karena mengingat proyek tersebut adalah PAGU DEWAN yaitu TerdakwaH. BAHRUL ULLUM dan pada saat itu Terdakwa H. BAHRUL ULLUMHal. 3 dari 13 hal. Put. No.1136 K/Pid.Sus/2012mengatakan "SERAHKAN SAJA KEPADA Saudara WAHYUDIN".
Bahwaperbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pemotongan Dana ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi Tahun Anggaran 2008berupa proyek Sarana dan Prasarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) Prima Pena di Desa Parahu Kecamatan Sukamulya KabupatenTangerang sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) dari saksiWAHYUDIN, adalah kerugian keuangan Negara Cq.
BAHRUL ULLUM mengenai pemotongan dana PNPM ReplikasiTahun Anggaran 2008 untuk membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) Prima Pena berupa pembangunan gedung Sekretariat Yayasan PrimaPena karena mengingat proyek tersebut adalah PAGU DEWAN yaitu TerdakwaH. BAHRUL ULLUM dan pada saat itu Terdakwa H.BAHRUL ULLUMmengatakan "SERAHKAN SAJA KEPADA Saudara WAHYUDIN". Selanjutnyasaksi NANA bertanya kepada saksi Wahyudin "Bagaimana bagian untuk PakHaji Bahrul Ullum di DPRD?"
Bahwaperbuatan Terdakwa yang telah menerima uang pemotongan Dana ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi Tahun Anggaran 2008berupa proyek Sarana dan Prasarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat(PKBM) Prima Pena di desa Parahu Kecamatan Sukamulya KabupatenTangerang sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah) dan saksiWAHYUDIN, adalah kerugian keuangan Negara Cq.
31 — 13
Kebutuhan adanya Fasilitator Teknik Kabupaten untuk KabupatenParigimoutong,untuk tahun anggaran 2008 tidak terpenuhi,yangmana hal tersebut ditentukan oleh keputusan/kebijakan ManajemenPusat PNPM Mandiri Perdesaan ;7. Pada tahun anggaran 2009,banyak kebutuhan akan adanyaFasilitator PNPM MP yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinyasehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja konsultan dilapangan.Hal ini juga adalah merupakan keputusan ManajemenPusat PNPM Mandiri Perdesaan ;8.
Bahwa TEAM LEADER PNPM Mandiri Perdesaan tidak pernahmengkomunikasikan hasil evaluasi kinerja Koordinator PropinsiSulawesi Tengah selama Tahun 2008 dan 2009, serta tidak pernahada pembicaraan menyangkut hal tersebut ;12.
Putusan No. 493/Pdt.G/201 4/PN.JKT.SEL.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA atas surat Koordinator PNPM MPPropinsi Sulteng tanggal Nomor : 009/Korprop/PNPMMP/IV/2009tanggal, 21 April 2009 perihal: Berakhirnya Kontrak Kerja;21.Bahwa tidak pernah ada tanggapan dari Koordinator PelaksanaanKegiatan KM National Pusat menyangkut masalah tersebut diatas ;22.Bahwa tidak pernah ada tanggapan atas Klarifikasi Hasil Temuan TimSupervisi World Bank PNPM MP ke Sulawesi TengahTanggal
Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 3 angka 1 s.d. angka 2yang pada intinya menyatakan "094/1454/PNPM.
Faktanya evaluasi pekerjaan atas pelaksanaan PNPM di Kabupaten Nias yang dilakukan oleh Penggugat tidakberkaitan dengan pemberian kontrak kerja masa tahun anggaranHal 21 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/201 4/PN.JKT.SEL.6.20082009.
55 — 10
MP, berdasarkan PTO PNPM MP DEPDAGRI sasaran dari program tersebut adalahsebagai berikut;a Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yang dalampelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk KecamatanKecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK / PNPM MP.b Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan local.Yang perolehan dana BLM program PNPM MP tersebut berdasarkan droping dariPemerintah
mandiri Perdesaan kepada pemerintah daerah, DPRD,Pelaku PNPM Mandiri perdesaaan kabupaten lainnya .memberikan bantuan teknis kepada TK PNPM mandiri perdesaan kabupatendalam pelaksanaan PNPM Mandiri perdesaan di KabupatenMelakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses kegiatan sertapengelolaan keuanga UPK dan TPK .Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring, untukmemastikan penerapan prinsipprinsip PNPM Mandiri perdesaan serta kebijakandalam setiap tahapan, PNPM Mandiri
Specimenrekening dana kolektif dana operasional UPK, dana Operasional kegiatan dandana pengembalian.e Bahwa Dana PNPM tersebut berasal dari APBN dan APBD dariAPBN sebesar 80 % dan APBD 20 %.dan dana PNPM MPtersebut diperuntukkan untuk :e Fisik : plengsengan, jalan,jembatan, gedung, saluranirigasi, bronjong, dll.e Non fisik : berupa simpanpinjam : UEP (UsahaEkonomi produktif).SPP (simpan pinjam perempuan).83Bahwa besar dana PNPM yang diterima oleh UPK Kec.
Besuki penerima BLM SPP PNPM Kec. Besukie Bahwa benar kelompok saksi mendapat pinjaman dana PNPM Kecbesuki tahun 2008e Bahwa susunan untuk kelompok yasinan pangabinan yaitu :Ketua : AZIZAH al.
MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
56 — 22
Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:~ Bahwa program PNPM dimulai sejak tahun 2003 dengan nama PPK(Program Pengembangan Kecamatan), namun sejak tahun 2007 dirubahmenjadi PNPM PPK (Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProgram Pengembangan Kecamatan).
Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:~ Bahwa program PNPM dimulai sejak tahun 2003 dengan nama PPK(Program Pengembangan Kecamatan), namun sejak tahun 2007 dirubahHalaman 16 dari 75 halaman Tipikor 65/ Pid.SusTPK/2014/PN Smgmenjadi PNPM PPK (Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProgram Pengembangan Kecamatan).
Bruno dirugikan ;~ Bahwa Saksi menjadi Ketua BKAD Kecamatan Bruno sejak bulan Junitahun 2008, dasarnya hasil musyawarah antar desa Kec Bruno ;~ Bahwatugas dan tanggung jawab BKAD adalah :o Pembuatan programprogam melalui PNPM MD ;Halaman 23 dari 75 halaman Tipikor 65/ Pid.SusTPK/2014/PN Smg~o Menyelesaikan masalah yang ada di desa berkaitan dengan PNPMMD;Bahwa program PNPM Mandiri Pedesaan sasarannya adalahmasyarakat yang kurang mampu, dengan tujuan PNPM adalah untukmengentaskan kemiskinanBahwa dana
Bruno Kab.Purworejo ;Bahwa dana PNPM dari UPK PNPM Kec.
Bruno Kab.Purworejo sebesar Rp.320.000.000, (tiga ratus dua puluh juta rupiah),dimana pencairan pinjaman tersebut dilakukan dengan cara melanggarPetunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia) ; Bahwa benar dari pencairan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan UsahaEkonomi Produktif
106 — 64
HAJI, saksi AMORSAHARIA Alias AMORO dan saksi ROBIN HULUM datang ke rumahKepala Desa Dorosagu untuk membahas kegiatan Rakor PNPM,dimana setibanya disana Kepala Desa Dorosagu belum beradaditempat, namun korban bersama dengan beberapa temannyamasih tetap menunggu kedatangan Kepala Desa Dorosagu,hingga tak lama kemudian akhirnya Kepala Desa Dorosagu tibabersama dengan beberapa warga masyarakat Desa Dorosagudan pada saat melihat korban dan beberapa temannya berada didepan rumah, Kepala Desa Dorosagu
langsung mempersilahkankorban bersama dengan temantemannya untuk masuk kedalam rumah, yang mana setelah itu terjadi pembicaraanmengenai Rakor PNPM antara Kepala Desa dengan korban danbeberapa temannya, namun tak lama kemudian pembicaraantersebut menjadi panas/tak terkendali saat Kepala Desa tibatibaemosi dan melempar sebuah bangku putar kearah saksi AMARABD.
Bahwa benar tujuan para terdakwa melakukan pemukulanterhadap korban BAMBANG IBRAHIM karena hanya untukmemberi perhitungan agar Pengurus PNPM tidak memutuskansecara sepihak tentang penyaluran dana PNPM9. Bahwa benar tempat kejadian kondisinya terang karena adalampu penerangan diteras rumah KepalaDES Gi Jann nnn erties street er neni ern eee metre10.
8 — 0
Pemohonberhenti Bekerja di PNPM MANDIRI PEDESAAN Karena kehabisan kontrakdan lagian Program PNPM sudah tidak dilanjutkan oleh Pemerintah.Keadaan Tersebut yang mengakibatkan Terjadi Ekonomi rumah Tanggaantara Pemohon Termohon hidup serba kekurangan yang mengakibatkansering terjadi percekcokan dan pertengkaran;Hal. 2 dari 10 hal. Put. No : 1690/Pdt.G/2016/PA.Krs6.
No : 1690/Pdt.G/2016/PA.KrsPemohon berhenti bekerja di PNPM Mandiri sehingga perekonomianrumah tangga Pemohon dan Termohon tidak stabil namunTermohon tidak mau tahu sehingga dengan hal tersebut antaraPemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidakberhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;2.
memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;Bahwa saksi adalah teman Pemohon;Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 2008,tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dalam keadaanrukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukundan telah terjadi pisah rumah selama sekitar 3 bulan, karenapertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau tahuakan keadaan Pemohon yang berhenti bekerja di PNPM
bin Syarifsudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formilsebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut mempunyaipersesuaian arti dan maksud yang sama antara keterangan saksi yang satudengan yang lainnya, yang intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karenaPemohon berhenti bekerja di PNPM
Bahwa pisah rumah dan tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antaraPemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomikarena Pemohon berhenti bekerja di PNPM Mandiri sehingga perekonomianrumah tangga Pemohon dan Termohon tidak stabil namun Termohon tidakmau tahu sehingga dengan hal tersebut antara Pemohon dan Termohonsering terjadi pertengkaran;4.
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 14 Mei 2011 ;10.Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Bidang Yudisial No. 1045 /2011 / S.497.Tah.Sus / PP /2011 / MA. tanggal 31 Mei 2011 para Terdakwa diperintahkanuntuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal05 Mei 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa Erlansyah Bin Ismail Ali selaku KetuaTim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM
) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal danKhusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan2009 berdasarkan Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatantanggal 29 Juni 2008 bersamasama dengan Terdakwa II Ganda TarmiziBin Hamzah selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) padaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenispekerjaan pembuatan
Bahwaapada tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Mei 2009 ataudalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaktidaknya selamaberlangsungnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) denganjenis pekerjaan pembuatan drainase bertempat di Kelurahan Tebat Karai,Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKepahiang, telah melakukan,
No. 1295 K/Pid.Sus/201 1(PNPM) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) tingkat Kecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan TebatKarai Kabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009,namun digunakan sendiri oleh Terdakwa Erlansyah Bin Ismail Alibersamasama dengan Terdakwa Il Ganda Tarmizi Bin Hamzah untukkepentingan pribadi.
Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang telahdilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkatKecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai KabupatenKepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dengan jenis pekerjaanpembuatan drainase.
74 — 10
KabupatenPasuruan TA 2011 ;Bahwa struktur organisasi PNPM Kec.Rembangadalah sebagai berikut :a Bapemas Kab.b Fasilitator Kab :1 Drs.KASANUSI,M.Si (Faskab.)2 ADIF WIRA HUSNAWAN,SE(FasKeu)3. IrSUTAJI (Ass. Fastek)4 DONA (Ass.Faskab)c Camat (Pembina) : Drs.
Pendamping Lokal : EDI SUPYANTOBahwa sumber dana dari program nasionalpemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM MPd) adalah berasal dari APBN dan APBD, namunkhusus untuk dana simpan pinjam perempuan adalahberasal dari APBD Kabupaten Pasuruan;Bahwa besar alokasi dana PNPM Mpd untuk UPKKec.
EDI SUPYANTO tidak diperbolehkan untukmenerima angsuran maupun titipan angsuran darikelompok SPP PNPM, dimana yang berhakmenerima angsuran dan titipan angsuran darikelompok SPP PNPM UPK Kec. Rembang Kab.Pasuruan;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar keterangan saksi ;Saksi 3.
membutuhkan ;Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut peren canaan,pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan ;Membuat administrasi dan pelaporan dana BLM ;Membuat Laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada BupatiPasuruan melalui Badan Peberdayaan Masyarakat KabupatenPasuruan.e Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai ketua UPKadalah sebagai Koordinator seluruh pelaksanaankegiatan PNPM baik sarana prasarana dana Danbergulir (SPP
Pendamping lokal : EDI SPYANTO (saya sendiri).Bahwa Sumber dana dari Program Nasional PNPM MP UPK Rembang Kab.Pasuruan berasal dari APBN dan APBD, namun khusus untuk dana simpanpinjam perempuan adalah beasal dari APBD Kab.
37 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2821 K/PID.SUS/2016Bahwa Kabupaten Situbondo tahun 2001 sampai dengan tahun 2006telah mendapatkan Program BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)bernama PPK ( Program Peningkatan Kecamatan), dan sejak tahun 2007sampai dengan sekarang berubah menjadi PNPM MP, berdasarkanPTO PNPM MP DEPDAGRI sasaran dari program tersebut adalahsebagai berikut:a.
Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesiayang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidaktermasuk Kecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalahdalam PPK / PNPM MP;b. Sasaran Kelompok adalah: Masyarakat miskin di perdesaan; Kelembagaan masyarakat dipedesaan; Kelembagaan Pemerintahan lokal;Yang perolehan dana BLM program PNPM MP tersebut berdasarkandroping dari Pemerintah pusat, dengan peruntukan sebagai berikut;1.
MP, berdasarkanPTO PNPM .
Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesiayang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidaktermasuk Kecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalahdalam PPK / PNPM MP;b. Sasaran Kelompok adalah; Masyarakat miskin di perdesaan; Kelembagaan masyarakat dipedesaan; Kelembagaan Pemerintahan lokal;Yang perolehan dana BLM program PNPM MP tersebut berdasarkandroping dari Pemerintah pusat, dengan peruntukan sebagai berikut:1.
Kasir : BUHORIYANTO;Sampai dengan tahun 2011;Bahwa untuk pelaksanaan program kegiatan PNPM MP UPK diKecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tahun 2002 sampai denganHal. 15 dari 40 hal. Put.
69 — 16
Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan.b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.C. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangand. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.f.
Melakukan fasiJitasi (bersama peJaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, danpelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa ahli menerangkan Aturan yang mengatur pelaksanaan PNPM MPdadaJah sebagai berikut :1. Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarkat (PNPM) Mandiri Perdesaan Nomor : 414.2/3717/PMDtanggal 5 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Departemen DaJamNegeri Republik Indonesia.2. AD/ART PNPM MPd Kecamatan Malangbong Kab.
Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.C. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.136e.
Adanya perbuatan dan atau kerjasama tidak sehat diantara mantanpengurus UPK untuk menyalahgunakan dana SPP PNPM MPd.1402.
Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan.b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.Cc. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaanbaik yang bersifat keuangan maupun non keuangan.d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.f.
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
EFFENDI PATINTINGAN tersebut juga tidaksesuai dengan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan yangHal. 34 dari 98 hal. Put.
Rekening 33217849 tanggal 24052004;Buku Kas Harian PNPM :Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007Buku Kas Harian PNPM Tahun 20082009Buku Kas Harian PNPM Tahun 20092010Buku Kas Harian PNPM Tahun 2010Buku Kas Harian PNPM Tahun 20116. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2012Buku Kas Harian UEP :1. Buku Kas Harian UEP Tahun 20072. Buku Kas Harian UEP Tahun 20083. Buku Kas Harian UEP Tahun 20094. Buku Kas Harian UEP Tahun 2010ak WN >Hal. 57 dari 98 hal. Put.
Buku Kas Harian PNPM :Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007Buku Kas Harian PNPM Tahun 20082009Buku Kas Harian PNPM Tahun 20092010Buku Kas Harian PNPM Tahun 2010Buku Kas Harian PNPM Tahun 2011Buku Kas Harian PNPM Tahun 201243. Buku Kas Harian UEP :Buku Kas Harian UEP Tahun 2007Buku Kas Harian UEP Tahun 2008Buku Kas Harian UEP Tahun 2009Buku Kas Harian UEP Tahun 2010Buku Kas Harian UEP II Tahun 2010Buku Kas Harian UEP Tahun 2011Buku Kas Harian UEP Tahun 201244.
Rekening 33217849 tanggal 24052004;Buku Kas Harian PNPM :Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007Buku Kas Harian PNPM Tahun 20082009Buku Kas Harian PNPM Tahun 20092010Buku Kas Harian PNPM Tahun 2010Buku Kas Harian PNPM Tahun 2011Buku Kas Harian PNPM Tahun 2012Buku Kas Harian UEP :Buku Kas Harian UEP Tahun 2007Buku Kas Harian UEP Tahun 2008Buku Kas Harian UEP Tahun 2009Buku Kas Harian UEP Tahun 2010Buku Kas Harian UEP II Tahun 2010Buku Kas Harian UEP Tahun 2011Buku Kas Harian UEP Tahun 2012Buku Kas Harian
134 — 93
SPPB) Nomor : / SPPB-SPC 1 / PNPM-MP PRG/ WSLK / III / 2013, 30 Maret 2013.8.4 1 (Satu) Lembar Foto Copy yang telah disahkan Kwitansi Tanda Terima yang di lengkapi dengan Bukti tanda penerimaan Material / bahan dan catatan harian penerimaan material / bahan Dari bendahara TPK Kepada fasilitator Tehnik Kecamatan An.
LA JAYA, A.Md dengan Nomor : 414.2 / SPT.28.02-09 / PNPM-MP / 2013, Tanggal 02 Januari 2013 yang di keluarkan oleh Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara dan di tandatangani oleh JAYA BHAKTI, SE.MM Selaku PJO Propinsi.8.76 1 (Satu) Rangkap Fotocopy yang telah di legalisir Surat Keputusan Bupati Muna Nomor : 100 Tahun 2013, Tentang Penunjukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA 2013. 8.81 Fotocopy yang telah di legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00024/BPMPD/209212/UB/2013, tanggal 08 Mei 2013 hal Pembayaran tahap I (Satu) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Kecamatan Parigi Sesuai SP2 Nomor : 001/BLM.PNPM-MPd/IV/2013, tanggal 05 April 2013, dengan Nilai SPM Rp 1.200.000.000.8.82 Fotocopy yang telah
Muna.8.86 Fotocopy yang telah di legalisir SPM yang No. 00135/BPMD/209212/UB/2013 tanggal 09 Okrober 2013 hal Pembayaran tahap II (Dua) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Kecamatan Parigi Sesuai SP2 Nomor : 001/BLM.PNPM-MPd/IV/2013, tanggal 05 April 2013 dengan Nilai SPM Sebesar Rp 1.050.000.000.8.87 Fotocopy yang telah di legalisir Konsep SP2D No. 647273Z/157/110 tanggal 9 Oktober 2013 hal pembayaran Tahap II (dua) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Kecamatan Parigi Sesuai
Muna.8.92 Fotocopy yang telah di legalisir SPM No. 00158 /BPMPD/209212/UB/2013 tanggal 31 oktober 2013 hal Pembayaran tahap III (Tiga) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP Kecamatan Parigi Sesuai SP2 Nomor 001/BLM.PNPM-MPd/IV/2013 tanggal 05 April 2013, dengan nilai SPM Sebesar Rp 600.000.000.8.93 Fotocopy yang telah di legalisir Konsep SP2D yang telah di legalisir No. 647424Z /157/110,tanggal 31 oktober 2013 hal Pembayaran tahap III (Tiga) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP
.Bahwa Terdakwa dalam posisinya selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan PetunjukTeknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan antara lain yaitu mengeloladan melaksanakan kegiatan yang di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaansecara terbuka dan melibatkan masyarakat, Menyelenggarakan danmenyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM MandiriPerdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap
Bahwa Terdakwa dalam posisinya selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan PetunjukTeknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan antara lain yaitu mengeloladan melaksanakan kegiatan yang di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaansecara terbuka dan melibatkan masyarakat, Menyelenggarakan danmenyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM MandiriPerdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairandan
melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan dataHalaman 27 dari 141, Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN.kdidipapan informasi, menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dan PNPM Mandiri Perdesaan dan hasilakhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuanmusyawarah desa.Akan tetapi Terdakwa selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaantelah menyalahgunakan kewenangannya tersebut yaitu
Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuanpelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melaluipertemuan musyawarah desa dan menempelkan data di papaninformasi;Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruhpenggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhirpelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuanmusyawarah desa;Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan PenyelesaianPelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama
Muna yaitu :Melaksanakan tahapan semua Program kegiatan PNPM MandiriPerdesaan di Kel.
1.BOBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH
2.MANATAP SINAGA SH
3.RAMBOO L. SINURAT, SH
4.JULIVIA M. SELANO
Terdakwa:
NATALIA MONINGKA
176 — 24
- 1 (satu) lembar surat data Alokasi, Realisasi dan selisih penyaluran BLM PNPM Generasi Sehat dan Cerdas TA 2014.
- 1 (satu) lembar surat data Alokasi, Realisasi dan selisih penyaluran BLM PNPM Generasi Sehat dan Cerdas TA 2015.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Tahun Anggaran 2013 Negeri Isu Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Multi dan Non Multi Tahun Anggaran 2013 Negeri Mesa Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Multi dan Non Multi Tahun Anggaran 2014 Negeri Mesa Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Multi dan Non Multi Tahun Anggaran 2015 Negeri Mesa Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Tahun Anggaran 2013 Negeri Jerili Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kas Umum PNPM-GSC Tahun Anggaran 2013 Negeri Jerili Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Tahun Anggaran 2015 Negeri Jerili Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Tahun Anggaran 2013 Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Tahun Anggaran 2014 Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) buah Buku Kwitansi PNPM-GSC Tahun Anggaran 2015 Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) bundel foto copy SPK No. 414.2/SPK/29.08/PNPM-GSC/BPM-PD/2014 tertanggal 02 Januari 2014, tertanggal buah buku Kwitansi PNPM-GSC Multi dan Non Multi Tahun Anggaran 2013 Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah.
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja antara Satker dengan FK No. 402/SPK/24/PNPM-GSC/BPM-PD/2015 tertanggal 15 Juni 2015.
46 — 34
Mandiri Perdesaan danlaporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi.d Memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempeldalam papan informasi.e Mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkasadministrasit PNPM Mandiri Perdesaan.f Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerjadari mandor atau kepala kelompok.Membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan.Memelihara/menjaga semua arsip.i Mengikuti pelatihanpelatihan
yang diberikan oleh Fasilitator Kecamatan.j Membuat catatan seluruh aktifitas dan administrasi yang berkaitandengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa terdakwa Saryoto, Spd Bin Karyo Utomo selaku Sekretaris TPK, telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan, dengan membuat laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana sarana prasarana PNPMMP bersamasama dengan saksiSuyadi, S.Ag dengan cara menyesuaikan RAB yang ada, tanpa mendasarkan padarealisasi
Menyatakan barang bukti berupa :1). 1 (satu) Bendel Nota Penjualan Toko Mengger Dua ;2). 1 (satu) Buah Buku Kas TPK Desa Pengkol Warna Ungu Batik ;3). 5 (lima) Bendel Berita Acara dan Kwitansi Penerimaan Dana PNPM ;4). 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ;5). 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandir ;6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda BuktiPengeluaran Uang Dana Anggaran Program PNPM ;7).
(satu) Buah Buku Kas Pribadi Merk Glatik Kembar ;8). 1 (satu) buah buku proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil MusdesPerencanaan PNPM ;9). 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana HasilMusyawarah Khusus Perempuan (MKP) ;10). 1 (satu) buku berita Acara Warna Biru ;11). 1 (satu) buah buku Laporan Pengggunaan Dana Tahap 2 (Talud Pasang) ;12). 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Tahap 3 (Talud Pasang) ;13). 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (LPD
;4). 1 (satu) Buah Buku Dokumen Lelang Material PNPM Mandiri ;5). 1 (satu) Buah Buku Dokumen SPPB PNPM Mandir ;6). 2 (dua) buah Buku Kwitansi Merk Sinar Dunis sebagai Tanda BuktiPengeluaran Uang Dana Anggaran Program PNPM ;7). 1 (satu) Buah Buku Kas Pribadi Merk Glatik Kembar ;8). 1 (satu) buah buku proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana Hasil MusdesPerencanaan PNPM ;9). 1 (satu) buah buku Proposal Kegiatan Sarana dan Prasarana HasilMusyawarah Khusus Perempuan (MKP) ;10). 1 (satu) buku berita Acara
Terbanding/Jaksa Penuntut : MONICA MEITI T, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : MAHENDRA S, SH.MH
101 — 26
S.Pd danSekretaris Rahmiwati, S.Pd yang sesuai petunjuk Teknis PelaksanaanKegiatan PNPMMP bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaanadministrasi dan pelaporan Kegiatan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) adalah Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yang diketahuloleh Wawangsa, S.Pd Bin Nyalla, terdakwa Nurhawaisa selaku Bendaharadan Rahmiwati, S.Pd selaku sekretaris; Bahwa pada tahun 2013 Kec.
NYIWI selakuBendahara UPK PNPM MP Kec. Takkalalla Kab. Wajo berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Wajo Nomor: 203 Tahun 2013 tanggal 2 Januari2013, baik secara bersamasama dengan Wawangsa, S. Pd. Selaku KetuaUPK PNPM MP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupunsecara sendirisendiri pada tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan 31 Juli 2013atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 bertempat diKec. Takkalalla Kab.
Pd yang sesuai petunjuk teknis pelaksanaankegiatan PNPMMP bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaanadministrasi dan pelaporan kegiatan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) adalah Unit Pengelola Kegiatan (BPNPM) yang Bahwa...diketahui oleh Wawangsa, S. Pd. Bin Nyalla, terdakwa Nurhawaisa selakuBendahara dan Rahmiwati, S. Pd Selaku Sekretaris; Bahwa pada tahun 2013 Kec.
NYIWI selakuBendahara UPK PNPM MP Kec. Takkalalla Kab. Wajo berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Wajo Nomor: 203 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013,baik secara bersamasama dengan Wawangsa, S. Pd selaku ketua UPK PNPMMP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun secara sendirisendiri pada tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kec.Takkalalla Kab.
S.Pdsekretaris Rahmiwati, S.Pd yang sesuai petunjuk teknis pelaksanaankegiatan PNPMMP bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaanadministrasi dan dan pelaporan kegiatan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) adalah Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yangdiketahuioleh Wawangsa, S.Pd Bin Nyalla, terdakwa Nurhawaisa selakubendahara dan Rahmiwati, S.Pd selaku Sekretaris; Bahwa pada tahun 2013 Kec.
L. RINANTO HARIBUWONO, SH.MH
Terdakwa:
SITI MUNTAFIAH binti SUMARDI
104 — 37
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir;
- 1 (satu) buku album foto berisi identifikasi permasalahan tunggakan SPP di Desa Ketangi dengan terjun langsung ke rumah anggota peminjam SPP;
- 1 (satu) buku Laporan Kegiatan Penyelarasan BKAD Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2015 disusun oleh BUDI SANTOSO, SPd.
M.Si. beserta lampirannya;
- 8 (delapan) bendel Berita Acara Rapat Kelembagaan BKAD Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dari bulan Nopember 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016;
- 1 (satu) bendel dokumen berisi Surat Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset Lain Pasca PNPM-Mandiri Perdesaan s/d Desember 2016, Surat Bupati Rembang tanggal 14 Maret 2017 perihal Audit Asset
Eks PNPM MPd Sampai dengan 31 Desember 2016, dan Laporan Hasil Audit Terhadap Aset BKAD yang Dikelola Oleh UPK Kecamatan Pamotan Nomor : 700/060/KH/IRBAN.IV/2017 tanggal 31 Oktober 2017 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bendel Notulen Rapat Koordinasi Exit PNPM MPd Kabupaten Rembang tanggal 9 Desember 2017 beserta lampirannya;
- 1 (satu) bendel Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang Nomor : 411/381/2017 tanggal 21 April 2017 perihal Pembinaan dan Monev Aset
Rembang bulan Desember 2009, Desember 2010, Desember 2011, Desember 2012, Desember 2013, Desember 2014, Desember 2015 dan Desember 2016;
- 14 (empat) belas bendel kartu kredit SPP UPK Kecamatan Pamotan beserta slip angsuran;
- 1 (satu) bendel rekapitulasi perkembangan pinjaman SPP UPK Kecamatan Pamotan bulan Desember 2016;
- 7 (tujuh) bendel dokumen slip penarikan pencairan SPP UEP dari tahun 2009 s/d 2015;
- 1 (satu) buku Penjelasan (Petunjuk Teknis Opersaional) PNPM
Pamotan Kabupaten Rembang Nomor : 188.4/ 02/2015 Tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pasca Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2015 Kecamatan Pamotan ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Camat Pamotan Kabupaten Rembang Nomor : 001/ I/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan Dan Usaha Ekonomi Produktif Asset Pasca PNPM
Menyatakan Barang bukti berupa :1 (Satu) buku Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri PerdesaanPenjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir.1 (satu) buku album foto berisi identifikasi permasalahan tunggakanSPP di Desa Ketangi dengan terjun langsung ke rumah anggota peminjamSPP.1 (satu) buku Laporan Kegiatan Penyelarasan BKAD KecamatanPamotan Kabupaten Rembang Tahun 2015 disusun oleh BUDI SANTOSO,SPd. Fasilitator Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.1 (satu) bendel AKTA Notaris H.
155 halaman, Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2021/PN Smg8 (delapan) bendel Berita Acara Rapat Kelembagaan BKAD KecamatanPamotan Kabupaten Rembang dari bulan Nopember 2015 sampai denganbulan Agustus 2016.1 (satu) bendel dokumen berisi Surat Menteri Desa pembangunanDaerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia tanggal 6 Februari2017 perihal Rekapitulasi Dana Perguliran dan Aset Lain Pasca PNPMMandiriPerdesaan s/d Desember 2016, Surat Bupati Rembang tanggal 14 Maret 2017perihal Audit Asset Eks PNPM
MPd Sampai dengan 31 Desember 2016, danLaporan Hasil Audit Terhadap Aset BKAD yang Dikelola Oleh UPK KecamatanPamotan Nomor : 700/060/KH/IRBAN.IV/2017 tanggal 31 Oktober 2017beserta lampirannya.1 (Satu) bendel Notulen Rapat Koordinasi Exit PNPM MPd KabupatenRembang tanggal 9 Desember 2017 beserta lampirannya.1 (satu) bendel Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan DesaKabupaten Rembang Nomor : 411/381/2017 tanggal 21 April 2017 perihalPembinaan dan Monev Aset Pasca PNPM MPd beserta lampirannya.1
Masa Bhakti 2015 2017 ;1 (satu) bendel Keputusan Camat Pamotan Kabupaten RembangNomor : 188.4/ 02/2015 Tanggal 22 Januari 2015 tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) Pasca Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2015 Kecamatan Pamotan ;1 (satu) bendel Keputusan Camat Pamotan Kabupaten RembangNomor : 001/ 1/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Penetapan UnitPengelola Kegiatan (UPK) Perguliran Dana Simpan Pinjam KhususPerempuan Dan Usaha Ekonomi Produktif Asset Pasca PNPM
, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa SPP Desa Ketangi merupakan salah satu kegiatan PemberantasanKemiskinan dari Pemerintah Indonesia dengan cara menyalurkan kredit melaluiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM
8 — 5
ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 6 tahun; Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun danharmonis, namun sejak bulan Juli 2009 mulai goyah akibat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran; Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebutdisebabkan, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan olehPemohon, karena sejak beraktifitas dalam PNPM Mandiri, operasional seharihariTermohon justru menjadi lebih besar pengeluaran daripadapemasukan;Bahwa puncak
dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon denganTermohon terjadi pada bulan Oktober 2011 yang disebabkan Termohon tidakdapat merubah perilakunya yang kurang dapat mengatur Penggunaan uangbulanan, sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon tetap tidak dapatmencukupi kebutuhan hidup seharihari, bahkan Termohon masih mempunyaitanggungan uang lagi terhadap PNPM Mandiri meskipun tanggungan sebelumnyasudah pernah di lunasi olehPemohon; 22222 n nnn nnn nnn nnn nn nnn eeBahwa sejak kejadian tersebut
Termohon hidup bersama di rumahorang tua Termohon selama 12 tahun, dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2orang anak ; e Bahwa Setahu Saksi Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumahsampai sekarang sudah 2,5 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediamanbersama; e Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnyarukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2009 mulai goyah disebabkanTermohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon,karena sejak beraktifitas dalam PNPM
Mandiri, operasional seharihariTermohon justru. menjadi lebih besar pengeluaran daripadapemasukan;Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tahu dari informasiPemohonBahwa Penyebabnya Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikanoleh Pemohon, karena sejak beraktifitas dalam PNPM Mandiri, operasionalseharihari Termohon justru menjadi lebih besar pengeluaran daripadapemasukan;Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat namun tidak berhasil; 2 SAKSI If
Mandiri, operasional seharihariTermohon justru. menjadi lebih besar pengeluaran daripadapemasukan; Bahwa Saksi tahu sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar ;Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor: 466 /Pdt.G/2014/PA.Kab.Mne Bahwa Penyebabnya Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikanoleh Pemohon, karena sejak beraktifitas dalam PNPM Mandiri, operasionalseharihari Termohon justru menjadi lebih besar pengeluaran daripadapemasukan; e Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali
66 — 19
NASRUN alias PAPA RISKY pada hari Senin tanggal23 Februari 2015 sekira jam 18.30 WITA atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Februari tahun 2015 atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015bertempat di Jalan Dapalak Lorong PNPM Kelurahan Nalu Kecamatan BaolanKabupaten Tolitoli tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaktidaknya di suatutempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yakni tindak pidana "Tanpa
RAHMAN RAMBA, S.H. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Februari2015 jam 18.30 WITA di Jalan Dapalak Lorong PNPM Kelurahan Nalu,Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;Bahwa awalnya setelah anggota Resnarkoba memperoleh informasi Terdakwamemiliki Narkotika jenis shabushabu, kemudian Saksi bersama dengananggota Resnarkoba menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumahTerdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang dapur Terdakwa
rak piring yang ternyata isinya (satu) paket Narkotika yangdiduga jenis Shabushabu, (satu) buah plastik bening pembungkus obat dan 2(dua) buah plastik kecil kosong tempat sachetan Shabushabu;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidakberkeberatan dan membenarkannya;2 Saksi ANWAR SUKARDI, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015jam 18.30 WITA di Jalan Dapalak Lorong PNPM
HASAN alias IWAN di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015jam 18.30 WITA di Jalan Dapalak Lorong PNPM Kelurahan Nalu, KecamatanBaolan, Kabupaten Tolitoli;e Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk ikutmenyaksikan penggeledahan yang mana pada saat itu Terdakwa diperiksabadannya namun tidak ditemukan apaapa, kemudian anggota satuanResnarkoba melakukan pemeriksaan di ruang dapur rumah Terdakwa
yang dijawab olehTerdakwa, "Barang tersebut milik BASRI";Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidakberkeberatan dan membenarkannya;4 Saksi SUPARMAN alias DWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:e Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015jam 18.30 WITA di Jalan Dapalak Lorong PNPM Kelurahan Nalu, KecamatanBaolan, Kabupaten Tolitoli;e Bahwa awalnya Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk ikutmenyaksikan
64 — 14
Surat Penetapan Camat PNPM MP Perguliran 11 tahun 2011 beserta lampirannya (foto copy);2. Kumpulan SPC BLM T. A. 2006 2011 (Fotokopi) ;3. Kumpulan SPC Perguliran Dana SPP 1 12 Tahun 2006 2011 (foto copy) ;4. 1 (satu) Bundel Kumpulan SPC BLM Tahun 2006-20115. 1 (Satu) Bundel Rekap SPC Perguliran SPP Dari Tahun 2006-20116.
Hasil audit pembayaran kelompok SPP Tahap 1 Reguler 2010 2011, Perguliran X Tahun 2012 (Fotokopi) ;7. 1 (Satu) Buku PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan 8. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan.,9. 1 (Satu) Buku penjelasan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan10.
Laporan hasil pemeriksaan kasus Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang adanya penyalahgunaan dana PNPM MP Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang dilakukan oleh pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Nomor : 700/13-I-KS/Itkab/2011 tanggal 18 Agustus 2011.11. 1 (Satu) Buku Kronologis Investigasi Saldo Pinjaman SPP Di 11 Desa Kec. Haur Gading Waktu Masih Bergabung Dengan Kec. Amuntai Utara Kab.
LAPORAN BULANAN UPK (PNPM-PPK) BULAN JANUARI 200834. LAPORAN BULANAN UPK BULAN FEBRUARI 200835. LAPORAN BULANAN UPK (PNPM-PPK) BULAN FEBRUARI 200836. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MARET 200837. LAPORAN BULANAN UPK BULAN APRIL 200838. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2008 (Fotocopy)39. LAPORAN BULANAN UPK BULAN MEI 2008 (asli)40. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JUNI 200841. LAPORAN BULANAN UPK BULAN JULI 200842. LAPORAN BULANAN UPK BULAN AGUSTUS 200843. LAPORAN BULANAN UPK BULAN SEPTEMBER 200844.
Kwitansi Pembayaran Biaya Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) melalui perguliran VIII dana SPP bagi desa-desa di Kecamatan Amuntai Utara dan Haur Gading Kab.HSU tahun 2009, kelompok yasinan desa Kamayahan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Yang membei ketua UPK Anang Khairan Noor dan yang menerima ketua kelompok Rusmini.265.
Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan ;b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;d.
Amutai Utara sebagaisyarat peminjaman SPP perguliran 13 tahun 2012;Bahwa Saksi mengetahui pengelolaan SPP PNPM di Kec.
Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi danpelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;d.