gugatanPenggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi secara arif dan bijaksanaserta menyeluruh, contohnya dengan tegas dalam petitum gugatanPenggugat/Pembanding dan sekarang Termohon Kasasi dengan tegasmeminta kepada Badan Pertanahan Nasional/Tergugat I untuk menghukumTergugat Il untuk memperpanjang kepemilikan Penggugat atas bangunandiatas SHGB Nomor 595, dari hal tersebut jelas dalam gugatanPenggugat/Pembanding dan sekarang Termohon Kasasi masuk dalamwilayah hukum Tata Negara, mengenai kewajiban pejabat

Negara untukberbuat sesuatu;.

sebagai alasan menolak eksepsikompetensi absolute adalah alasan yang tidak berdasar hukum, karenatindakan penerbitan maupun perpanjangan adalah samasama suatutindakan dari pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat II, KepalaKantor Pertanahan Nasional Kota Semarang;14.Bahwa secara jelas dan tegas dalam gugatan Penggugat/Pembanding dansekarang Termohon Kasasi pada intinya adalah mengenai perpanjanganSertifikat HGB Nomor 595, dengan Tergugatnya adalah Kantor PertanahanKota Semarang sebagai pejabat

Negara, karena itu berdasar hukum yangberhak dan berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 20 September 2016 dankontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, bahwa ternyata Judex Facti tidak salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa menurut Pasal

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; = === 225 25 22a nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn cen4. Gubermur ; 5. Hakim ; = 77+ == 2 2= #222222 2222 22222 ===6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ; === $= 2 = 22 an nnn nnn on nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ron nnn nnn nnn nnn nnn enn1267.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 2

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; = 22+ 2 222 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn4. Gubermur ; 5. Hakim ; 2 = 25 202222 22 22 ono enon ===1296. Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ; == 2+ n= 22 2nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn enn nee7.

negara baik ditingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semuahak dan kewajiban Negara yang dapat

Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh riburupiah) tiap gram shabu yang diedarkan/ dijual ; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipetkaca yang didalamnya terdapat metamfetamina/ shabu, 3 (tiga) buah kemasanplastic klip di dalam kotak warna kuning coklat dan 1 (Satu) unit timbangan digitalwarna Silver yang berada di dalam almari pakaian rumah Terdakwa serta 1 (Satu)unit handphone Samsung warna putih simcard Axis nomor 083835502229 ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat shabushabu2. 1 (Satu) buah kotak warna kuning3. 1 (Satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan sim card axis nomor08538355022294. 1unit timbangan digital warna silver5. 3 (tiga) kemasan plastik klipMenimbang, bahwa barang bukti tersebut

Blimbing Kota Malang ; Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang berkisarantara Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 550.000, (lima ratuslima puluh ribu rupiah) tiap gram shabu yang diedarkan/ dijual ; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut ; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.LAB.00508/NNF/2018 bahwa barang bukti dengan nomor : 00895/2019/NNFseperti tersebut dalam

Putusan Nomor 2909 K/PID.SUS/2018Pasal 3 dengan subyek hukum pelaku pegawai negeri (diinterpretasikantermasuk pejabat negara, pejabat dan pegawai BUMN dan BUMD) yanglebih ringan dari sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidanayang dirumuskan dalam Pasal 2 yang subyek hukum pelakunya selainpegawai negeri, pejabat negara, pejabat dan pegawai BUMN dan BUMD,padahal menurut ketentuan Pasal 52 KUHP status sebagai pegawai negeridalam melakukan tindak pidana yang terkait dengan jabatannya merupakanfaktor

Putusan Nomor 477 K/TUN/2017e UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan;BAB IV Hak dan Kewajiban Pejabat Negara yaitu:Pasal 7:(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:a. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;b. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatanKeputusan dan/atau Tindakan;c. mematuhi UndangUndang ini dalam menggunakanDiskresi;d. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sahdan Keputusan yang telah dinyatakan

477 K/TUN/2017Bahwa kesimpulan/pendapat Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha NegaraMedan adalah keliru, sebab bilamana Keputusan Pemerintahmelanggar atau bertentangan dengan Peraturan atau Atuan Negarajelas dan pantas Keputusan tersebut telah melanggar dan bisamengakibatkan dampak yang buruk dalam aspek hukum, yang initerbukti Objek Aquo dalam perkara Nomor 49/G/2016/PTUN.Pbr telahmelanggar:Undangundang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentangadministrasi Pemerintahan; BAB IV Hak dan Kewajiban Pejabat

Negara yaitu:Pasal 7:(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untukmenyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakanpemerintahan, dan AUPB;(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:a.membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengankewenangannya;. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatanKeputusan dan/atau Tindakan;. mematuhi UndangUndang ini dalam menggunakanDiskresi;.

mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / namaPemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya haruslan sama dengan apayang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalambukti P2 tersebut, karena bukti tersebut Samasama dokumen resmi (akta)yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon II dan tanggal lahirPemohon II serta nama ayah Pemohon

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus administrasi Pesangon paraPemohon;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baikadministratif maupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan ParaPemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini

Negara Kepala Kantor Pertanahan Ir.Hal. 21 dari 36 hal.

seharusnya tertulistahun 1995, bukan 1990, perbuatan curang dengan semua/seluruh uruturutannya, pribadi Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti telah berhasil mengungkap/membongkarnya, khususobyek sengketa sertifikat a quo meskipun angka 90 dicoretmenjadi 93 oleh yang bersangkutan, tetap merupakan kertassampah, perbuatan ini merupakan suatu penghinaan bagiNegara Republik Indonesia yang berpenduduk 200 juta lebih,bagi semua yang terlibat perouatan melawan hukum akankasus sengketa ini, Knhususnya oknum Pejabat

Negara RepublikIndonesia, berarti teroukti telah mengkhianati negaranya NegaraKesatuan Republik Indonesia melalui lecehan/pelacuran hukumdemi ambisi oknum segelintir manusia keturunan yang mengakuMuslim dengan predikat serba palsu, antara lain surat nikahpalsu dan lainlain, yang kesemuannya digunakan alat mencarikeuntungan bagi dirinya) dan seterusnya.

Demikian peristiwaangka 5 (a,b,c), diluar setahu Pemohon Peninjauan Kembali ini,yang berhasil membongkar/ungkap sandiwara hukum yang luarbiasa hingga melibatkan Menteri,para Pejabat Negara menjadioknum, mengakibatkan lahirnya perbuatan pidana bagi merekayang terlibat, khususnya mengkait sertifikat tanah obyeksengketa a quo, yang kini keasliannya sudah hilang, berubahasli tapi palsu alias aspal, namun masih digunakan untuk buktihukum;6.

Negara menjadi oknum, akibat bermainsandiwara pada lingkup eksekutifdan yudikatif diatas;.

Bahwa Terdakwa bukanlah termasuk sebagai Pejabat Negara yangmenduduki Jabatan Eselon dalam kaitan jabatannya sebagai PenyelenggaraNegara yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.C. Bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah memanfaatkan situasi denganberbuat rangkaian kebohongan atau tipu muslihat kepada Saksi2 SermaDarlinson Purba agar mendapatkan keuntungan pribadi.d.

1999 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokokpokok Kepegawaian sehingga pendefinisian Pegawai Negeri yangdiambil dari Pasal 1 butir 1 Undangundang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian masihrelevan dan berlaku.Bahwa pengertian penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme adalah pejabat

Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuanHal.16 dari 26 hal.

Penyelenggara Negara itu meliputipejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara pada lembaga tinggiNegara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atau Pejabat lain yang memilikitugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negeri sesuai ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini mengandung adanyaelemen yang sifatnya alternative yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara,yang dalam pembuktiannya cukup dibuktikan

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan administrasiumum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patutdikabulkan

Pemohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon danadministrasi umum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon

Pasal 97 UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganyang bunyinya telah dijelaskan diatas, Keputusan yang dibuat olehseorang Pejabat Negara tidak boleh bertentangan dengan Keputusanyang dibuat oleh Pejabat Negara yang secara hierarkis berada diatasnya.

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SFApt, selaku Plt.

Satu) buahkorek api gaS warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Saksi ELGASAPUTRA Als EGA, setelah ditanyakan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGAmengakui memiliki semua barangbarang tersebut, dan Terdakwa mengakui1 (Satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip tersebut milik Terdakwa ASRYADI Als YADI, selanjutnyaTerdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF, Apt, selaku Plt.

YULIRAHAYU,selanjutnya Sdra.JUNAIDI Als JUN sendiri yang menyimpan,menyembunyikan barang itu di Samping rumah tempat kejadian danakhirnya ditangkap petugas polisi; Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdri.YULI RAHAYU danSdra.JUNAIDI Als JUN membeli, menerima 2 (dua) paket plastik beningberklip berisi narkotika jenis shabu tersebut;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdri.YULI RAHAYU danSdra.JUNAIDI Als JUN tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atauInstansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, memiliki

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menyerahkan, menjual, mMenyimpan, menguasai 2 (dua)plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi menjelaskan bahwa peranan Saksi dalam perkara ini adalah :Saksi yang membeli, menerima shabu dari Sdra.

Bahwa perbuatan yang dilakukan olehTergugat I adalah perbuatan selaku pejabat negara dan bukan perbuatanpribadi dari Tergugat I sehingga tidak bisa dilakukan penyitaan terhadap hartabenda dari Tergugat I. Selain itu juga tidak bisa dilakukan penyitaan terhadapasetaset dari Tergugat I selaku pejabat negara karena asetaset tersebuttermasuk dalam aset negara.

YUDI ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenangdalam mengedarkan dan menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa : (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisishabu, yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti suratberupa

YUDI ;= Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang dalammengedarkan dan menguasai shabushabu tersebut;= Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCab. Surabaya No.

pengangkatan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano KabupatenParigi Moutong, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 09.00 Wita atauPage 1 of 8 Putusan No. 86/Pid.Sus/2018/PT PALsetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I DesaAnutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengantindak pidana Setiap Pejabat

Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepada Desa atausebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut bermula ketika salah satu Tim Pemenangan pasangancalon nomor urut 1 (H.Samsurizal Tombolotutu) yakni saksi Rahmat,SE mengadakanacara open house (halal bi halal) bertempat di rumah sewaannya di Dusun I DesaAnutapura Kecamatan Bolano

mempunyai anggota keluarga (istri dan anak), telah memenuhisyarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkaraini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / nama,Pemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2 danP3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yangdikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai Sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon

Wali Kota (dalamhal ini Kendari) sebagai Pejabat Negara hanya berstatus mewakiliPemerintah Kota (dalam hal ini Kota Kendari), dimana dalam ajaranperwakilan terdapat prinsip bahwa orang yang mewakili bertindak untukdan atas nama orang yang diwakili, sedang yang bertanggungjawab atasorang yang diwakili, tetap pada orang yang diwakilinya.

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pejabat negara yang tidakberwenang.

Menteri Agama merupakan pejabat negara atau pejabat publikpengganti. Dan kewenangan pejabat publik pengganti dalam pengambilankeputusan kebijakan publik harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

dinyatakan sebagai waliadhal;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, maka Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Sumbersari (setempat) selaku Pegawai Pencatat Nikah(PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelaiwanita;Mengingat ketentuanketentuan syarI sebagaimana hadits riwayat Abu Dawud :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (antara wali dengan anak wanitanya), makashulthanlah (hakim/pejabat

negara yang ditunjuk) yang menjadi wali bagiorang yang tidak mempunyai wali; (H.S. riwayat Abu Dawud);Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majlis patutmenunjuk Kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) padaKantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai wali hakimyang berwenang menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon serta mencatatpernikahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;Berdasarkan pertimbanganperimbangan