Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-05-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PTA BANDUNG Nomor 0110/Pdt.G/2015/PTA.Bdg
Tanggal 7 Juli 2015 — PEMBANDING VS TERBANDING
7119
  • harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkverklaard);Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang surat izin perceraian atasTerbanding sebagaimana Surat Izin Bupati Garut Nomor 474.2/2782/BKD tentangpemberian izin perceraian tertanggal 23 November 2011, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa hal itu telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis HakimTingkat Pertama, lagi pula jika Terbanding menyalahi aturan yang berlaku bagi PegawaiNegeri Sipil, maka hal itu adalah merupakan sangsi
Register : 13-01-2015 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 12/PID/2015/PT MKS
Tanggal 25 Februari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Andi Irma Purnama Sari, S.H. Diwakili Oleh : Rismah, S.H.
Pembanding/Jaksa Penuntut : Rismah, S.H. Diwakili Oleh : Rismah, S.H.
Terbanding/Terdakwa : Utara Ponglabba alias Utta alias Tara
7625
  • Hukum Terdakwa dalam Kontra Memoribandingnya telah mengemukakan alasanalasan, pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa dengan adanya pertimbangan yang sangat bijak danmempunyai rasa keadilan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yangmenyatakan Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampumemperhatikan laporan litmas yang di bacakan oleh petugas dari BAPASterutama pada bagian kesimpulan dan saran apabila terdakwaterbuktibersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, kiranya klien dapatdikenai sangsi
Register : 08-05-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 137-K/PM.II-09/AD/V/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — ADE WIDOWO, PRATU
2211
  • Kostrad pada tanggal 20 Januari 2015sekitar pukul 20.00 wib dan yang menerima adalah SaksiII(SermaMukhtar) selaku Pa Piket.10.Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, gaji danhakhak Terdakwa lainnya ditahan oleh kesatuan.11.Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas kesadaransendiri tanpa adanya dorongan maupun paksaan orang lain karenaTerdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa puningin mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara melalui TNI danTerdakwa siap menerima sangsi
    Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan ataskesadaran sendiri tanpa adanya dorongan maupun paksaan oranglain karena Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD danTerdakwa pun ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan Negaramelalui TNI dan Terdakwa siap menerima sangsi hukum.Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpajin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa maupun Kesatuantidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas operasi Militeratau Expedisi militer, dan wilayah negara
Register : 19-02-2010 — Putus : 11-03-2010 — Upload : 27-04-2011
Putusan PA KUNINGAN Nomor 0318/Pdt.P/2010/Pa.Kng.
Tanggal 11 Maret 2010 — Penggugat lawan Tergugat
80
  • meskipun telah dipanggildengan cara yang sah dan patut, sehingga pemeriksaanperkara ini dilakukan diluar hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor:474.12/976/Peng.Bin tanggal O05 Maret 2010 = yangdikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kuningan, dan Penggugat menyatakan meskipunBKD tidak mengijinkan cerai, Penggugat tetap akanmelanjutkan gugatan perceraian terhadap Tergugat, danPenggugat sanggup menerima sangsi
Putus : 01-03-2012 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1073/Pid.B/2011/PN.Sda.
Tanggal 1 Maret 2012 — EDWIN HANDARU
222
  • Untuk pelanggan Arifin WA, menurut Terdakwa pembayaran Maret 2012Terdakwa sangsi, apakah sudah dibayar oleh pelanggan atau belum, karenamasih ada piutang yang belum dibayar oleh pelanggan tersebut;e. Untuk pelanggan Alifi, Terdakwa lupa jumlah piutang yang telah diterima,karena ada tolakan dari Bank;2. Tugas saya doubel, sehingga waktu untuk cross cek terlambat dan jumlahnya tidakklop;3.
    Terdakwa sangsi tentang pembayaran Maret 2011 dari Arifin W.A, apakah sudahdibayar lunas atau belum, karena seingat Terdakwa masih ada yang belum dibayarlunas oleh Arifin W.A; 5. Seingat Terdakwa, ada Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank, namun Terdakwa lupajumlahnya; bahwa setahu Terdakwa, uang perusahaan PT.
    Terdakwa sangsi tentang pembayaran Maret 2011 dari Arifin W.A, apakah sudahdibayar lunas atau belum, karena seingat Terdakwa masih ada yang belum dibayarlunas oleh Arifin W.A; 50222250055. Untuk pelanggan / costomer Ali, ada Bilyet Giro yang ditolak oleh Bank, namunTerdakwa lupa jumlahnya; . bahwa Terdakwa hanya mengakui uang perusahaan PT.
    Terdakwa sangsi, apakah seluruh utang pelanggan Arifin W.A sudah dibayar,karena seingat Terdakwa, masih ada utangnya kepada PT. Subur Industri Plastikyang belum dibayar;5.
Register : 29-08-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Bgl
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
RUSYDI SASTRAWAN
Tergugat:
HERDADI WINANDA
9836
  • Cup (DNC)2019Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMURTergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum semuayang dilakukan adalah sematamata menjalankan kesepakatan bersamayang tertuang dalam aturan khusus atau aturan tambahan sangsi
    tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan ForumSekolah Sepak Bola Indonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMUR.Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawanhukum semua yang dilakukan adalah sematamata menjalankankesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturantambahan sangsi
    dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu SK Nomor:003/SK/FOSSBI/BKL/VII/2019 untuk mencapai visi dan misi penggiatpembinaan usia dini yang tergabung didalam Forum Sekolah Sepak BolaIndonesia (FOSSBI) Provinsi Bengkulu yaitu STOP PENCURIAN UMUR.Dan terkhusus Tergugat tidak ada niat untuk melakukan perbuatan melawanhukum semua yang dilakukan adalah sematamata menjalankankesepakatan bersama yang tertuang dalam aturan khusus atau aturantambahan sangsi
Register : 14-05-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN BTA
Tanggal 8 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DESI SUSANTI,SH
Terdakwa:
RAPI KADURI Als RAPIK Bin SARMAN
5920
  • sebagai berikut :> Bahwa saksi ahli memebrikan keterangan ajli sesuai Surat Tugasdengan Nomor : ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2019 April 21089> Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 UURI No.22 tahun2001 tentang migas yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usahaeksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatanusaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengelolapengangkut penyimpanan atau niaga> Bahwa ada sangsi
    Herlan termasuk tindak pidana pengangkutan BBM tanpa memilikiizizn dari pemerintah.> Bahwa sangsi hukumnya untuk pengangkutan tanpa izin usahapidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 40.000.000.000, (Empatpuluh milliar rupiah).> Bahwa izin usaha pengelolahan minyak tanah sulingan melaluiESDN.> Bahwa pengelolahan hasil olahan jenis bensin tidak termasukdalam ketagori pengelola lapangan karena memperoleh keuntungan danatau untuk tujuan komersial sehingga harus memiliki izin usahapengelolahan dari
Putus : 20-04-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 20 April 2012 — PT. ESSENCE INDONESIA vs Boy Chandra
5642 Berkekuatan Hukum Tetap
  • S.M (ProductionManagerFragrance) melalui email, yang ditujukan kepada IrisPurwandari/JK/ID/FE/IFF CC: Sunarto Maridjan/JK/ID/FE/IFF,subyek/hal: sangsi perusahaan untuk Boy Chandra. Dimana dalamsurat tersebut, Sdr. Agus S.M mengusulkan supaya PENGGUGATdikenakan sangsi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yangada: Pasal 63 poin a. (Bukti P10);7.
Register : 05-08-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1136/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 2 Nopember 2015 — Penggugat vs Tergugat
134
  • anak yang sekarang tinggal bersamaPeENnggugat 7 rnrnccnnnennnn nnn anna neone Bahwa rumah tangga yang saksi Jlihat harmonis, namunsejak bulan Juli 2014 tanpa alasan yang jelas Tergugatpergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Purwokerto Kulon, KecamatanPurwokerto Timur sampai sekarang selama + 1 tahun 4bulan tidak pernah kembali lagi ; ~e Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datangmengunjungi Penggugat serta tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ; 2.Nama SANGSI
Register : 19-01-2010 — Putus : 09-08-2010 — Upload : 24-10-2011
Putusan PA MADIUN Nomor 22/Pdt.G/2010/PA.Mn.
Tanggal 9 Agustus 2010 — Penggugat vs Tergugat
549
  • Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal = sidang yangtelah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadapdipersidangan; eMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Penggugat dan Tergugat baik didalampersidangan maupun melalui mediasi oleh HakimMediatorH.WASIDI, SH namun tidakberhasil; eee ee ee ee ee ee eeeMenimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil(Guru) yang tidak mendapat ijin dri pejabat yang berwenang,namun Penggugat telah membuat pernyataan yang isinya siapmenerima sangsi
Register : 03-01-2008 — Putus : 14-02-2008 — Upload : 11-04-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PUTUSAN : 05/Pdt.G/2008/PTA.Sby
Tanggal 14 Februari 2008 — Pembanding vs Terbanding
2318
  • Terbanding untuk melakukan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, danberadasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yangmelanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dijatuhi hukumandisiplin berupa pemberhentian dengan hormat' tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka judex facti dianggap telah memberikanperingatan tentang kemungkinan adanya sangsi
Register : 06-05-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 19-07-2011
Putusan PA PONTIANAK Nomor 111/Pdt.P/2011/PA.Ptk
Tanggal 30 Mei 2011 — ROSMIATI binti SYAHIR KARNADI
150
  • YOHAN EFFENDY,perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 Oktober 1996 danYOCKY RIZKI EFFENDY bin YOHAN EFFENDY, laki laki, Jlahir diPontianak tanggal 14 Juni1999 ; 2 e e e e e e e eeeeBahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua anaknyatersebut dipelihara olehPemohon; Bahwa.....Bahwa Pemohon memelihara anaknya dengan baik, penuhkasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadapanaknya; ee ee eee eee eeeBahwa saksi Pemohon tidak pernah melakukan perbuatanmelanggar hukum yang mengakibatkan sangsi
Putus : 18-03-2013 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 252/Pdt.Plw/2012/PN.Sby
Tanggal 18 Maret 2013 —
217
  • mengambil tindakantegas dan memberikan ganti rugi pada masyarakat yang telah dirugikan, karena baikuang yang dikumpulkan maupun yang disalurkan sebagaimana dimaksud UU No.7Th.1992 adalah uang rakyat, rakyat bukan obyek bagi negara dan pejabatuntuk memperkaya diri dan pejabat untuk menyerap uang rakyat dengan tidakberkeadilan sebagaimana melelang harta milik Para Pelawan vide psl.423baik pengurus Perseroan Terbatas maupun Badan Hukum yang lain pengurusnyaharus bisa ditahan UU No.8 Th.1999 dan dijatuhi sangsi
    dicabut ijin usahanyajika telah terbukti secara sah merugikan masyarakat, sehingga baik Pemerintah Dinasterkait dan hakim harusnya antusias menjatuhkan sangsi membatalkan eksekusiyang terbukti tidak berkeadilan bukan sebaliknya, para stik holder malah bersifatsinisme menjadikan rakyat sebagai obyek pemerasan dengan kedok mensejahterakanrakyat, Hakim harus mulai serius bertindak dan menindak para pelaku usahanakal.
    Dengan menjatuhkan sangsi dan menghukumnya dengan hukuman yangBahwa,Bahwa,Bahwa,setimpal dan segera dengan tegas mencabut ijin usahanya karena telah terbukijelas perbuatannya melanggar UU dan menimbulkan kerugian bagi rakyat ;dari hal di atas jelas prosedur lelang tidak memenuhi unsur Ps. 200 (1) HIRjo.Ps.125 RBG serta tidak memenuhi rasa keadilan karena dijual di bawahharga jual pasar pula (under limit).
Register : 17-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN Mgt (Narkotika)
Tanggal 18 April 2016 — Terdakwa RADEN DODY PONANG PRIHANTONO Als PONANG
725
  • apabila seseorang urinenya positif mengandungMetamfetamina maka orang tersebut sebelumnya atau sesaat diambil dandilakukan pemeriksaan urine telah mengkonsumsi Narkotika jenisMetamfetamina ;Bahwa apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I, seseorang tersebut perbuatannya patut diduga telah melakukanperbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi
    sebagaimana yang diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa apabila ada seseorang telah melakukan perbuatan yaitu memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantanpa ijin pejabat yang berwenang seseorang tersebut perbuatannya patut didugatelah melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi sebagaimana yangdiatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa saksi ahli menjelaskan Narkotika dapat digunakan hanya untukkepetingan pengembangan
    rujukantertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk merehabilitasi paraketergantungan/ kecanduan Narkotika ;Bahwa menurut saksi ahli bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaWahyu Sudarsono Alias Cebong yaitu tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk menjual, barang sabu dan / atau memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Sabu dalam bentuk bukan tanamantanpa ijin Pejabat yang berwenang tersebut perbuatannya patut diduga telahmelakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai sangsi
Register : 01-02-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 03-06-2017
Putusan PA LAHAT Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Lt
Tanggal 25 Nopember 2013 — HENDRO DINATA bin ROHAYUDIN melawan MILIANA, SE binti GAPAR
704
  • Termohon SMS kepada Pemohon dan marahmarah sehinggaPemohon pulang memberikan kunci rumah kepada Termohon, karena Pemohonmasih merasa panas Pemohon beli rokok, kirakira 15 menit Termohon SMS lagisambil marahmarah kemudian Pemohon pulang, sesampai dirumah Termohonmarahmarah dan mengatakan berarti Pemohon ingin rusak rusakan dan bilangingin melaporkan saya ke kepolisian, itupun sudah terbukti saya telah dilaporkanke Polres tempat saya bekerja dan dikenakan sangsi disiplin selama 14 hari.Termohon mengatakan
    Termohon tidak mau menerimanya alasannyaTermohon mampu membiayai Termohon dan anaknya tetapi Pemohon tetapberusaha untuk memberikan dengan cara melalui kurir dan keluarga Pemohon;Bahwa pada posita 8 (delapan) itu tidak benar, jika Termohon dan keluargaTermohon ingin menyelesaikan dengan kekeluargaan, jika ingin menyelesaikansecara kekeluargaan bisa di tempat lain, tetapi tidak pernah dilakukan dengankeluarga Termohon, malah Termohon melaporkan Pemohon ke Polres, ataslaporan tersebut Pemohon dikenakan sangsi
    Termohon tidak mau menerimanya alasannya Termohonmampu membiayai Termohon dan anaknya tetapi Pemohon tetap berusaha untukmemberikan dengan cara melalui kurir dan keluarga Pemohon;Dalam posita 10 (sepuluh) itu tidak benar, jika Termohon dan keluarga Termohoningin menyelesaikan dengan kekeluargaan, jika ingin menyelesaikan secarakekeluargaan bias di tempat lain, tetapi tidak pernah dilakukan dengan keluargaTermohon, malah Termohon melaporkan Pemohon ke Polres, atas laporantersebut Pemohon dikenakan sangsi
    Memang benar Pemohon memberikan talak secara agama kepada Termohondikarenakan Pemohon sudah tidak ada kepercayaan dengan Termohon danPemohon tidak merasa dihargai lagi dengan Termohon sejak Pemohon dilaporkan Termohon sampai Pemohon dikenakan sangsi disiplin kurunganselama 14 (empat belas) hari di Polres lahat;REKONPENSI1.Bahwa Pemohon tetap dengan npendiriannya;2.
Putus : 07-06-2018 — Upload : 06-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 119/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 7 Juni 2018 — AWI BASYER Bin YARMAN BASYER dkk lawan YAM dkk
5635
  • Bahwaterhadap posita angka4 dan 5, disampaikan jawaban sbb : Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan; Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadap kebiasaantersebut; Bahwauntuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatu kebiasaanharuslah memiliki sangsi dari otoritas ttt; Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;
    Bahwa terhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawabansbb : Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan; Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut; Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt; Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja
    Bahwa terhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawabansbb :Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan;Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut;Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt;Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;5.
    Bahwaterhadap posita angka 4 dan 5, disampaikan jawaban sbb :Bahwa tidak jelas apa ukuran untuk menyatakan sebagaikebiasaan umum mengenai hal sebagaimana didalilkan;Tidak pernah pula di desa Raci terdapat penelitian para ahliuntuk menyatakan sebagai sebagai hukum terhadapkebiasaan tersebut;Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai hukum, suatukebiasaan haruslah memiliki sangsi dari otoritas ttt;Bahwa terhadap hal sebagaimana dinyatakan tsb, pendapatdari Para Penguggat adalah hal yang mengadaada saja;5.
Register : 19-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 367/Pdt.G/2019/PTA.Sby
Tanggal 11 September 2019 — Pembanding VS Terbanding
5932
  • selengkapnya sebagaiberikut:Dalam EksepsiMenimbang, Termohon mengajukan eksepsi, bahwa dengan telahditolaknya permohonan izin Pemohon untuk bercerai dengan Termohon olehatasan/Pejabat/Komandan Pemohon sebagai anggota TNI/POLRI dimana izinperceraian dari Komandan adalah merupakan keharusan sebagaimana yangdiatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 yang dirubah dan disempurnakandengan PP Nomor 45 tahun 1990 serta ketentuan khusus bagi anggotaTNI/POLRI yang kemudian Pemohon membuat pernyataan siap menerimaresiko, Sangsi
Upload : 21-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792 K/PID/2010
Jaksa dan Terdakwa; Gusrial als Agus bin H. Umar, Sp
1621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun hal tersebut telah mengusik rasakeadilan Pemohon Kasasi / Terdakwa, oleh karena diri Pemohon Kasasi /Terdakwa dibebani sangsi yang tidak sebanding dengan perbuatan /kesalahan yang telah Pemohon Kasasi / Terdakwa lakukan ;6. Pemohon Kasasi / Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluargaPemohon Kasasi / Terdakwa, termasuk didalamnya adalah kedua orang tua(Ayah dan Ibu) ;7.
Register : 19-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2818/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
178
  • Namun sebelumnya ituPenggugat selaku PNS telah mengajukan Surat Pernyataan tertanggal 09 April2019 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi (resiko)Hal. 4 dari 10 hal. Put.
Putus : 15-08-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr
Tanggal 15 Agustus 2018 — Tri Agus Hartotok Lawan PT. Kaltim Prima Coal
17225
  • terkait kecelakan tersebut, penggugat seharusnyamelaporkan kejadian kecelakan kepada Intasi Pemerintah DinasTenaga Kerja yang membidangi ( K3 ) yang memiliki ke ahlian danHalaman 15 dari 65 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Smr12.13.14.15.16.17.kewenagan untuk melakukan investigasi dan mengambil keputusan;Bahwa terkait dalil penggugat dalam gugatan angka tujuh (7) delapan(8) dan sembilan (9) tidak perlu tergugat tanggapi;Bahwa terkait keputusan penggugat terkait tindakan disipilin yangmemberikan sangsi
    Bahwa mengenai pemberian sangsi PHK terhadap tergugat karenamelanggar peraturan perjanjian bersama tanpa memberikanpembinaan terlebih dahulu dengan member perigatan kepada tergugatadalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuanUndangUndang ketenaga kerjaan pasal 161 UUKT NO 13 tahun 2003yang berbunyi:1.
    diberitahu oleh teman dan Saksi juga bukanTim Investigasi;Bahwa sejak Saksi samasama bekerja dengan Tergugat sampaiberpisah tahun 2003 Tergugat tidak pernah melakukan kecelakaankerja;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Peringatan tersebut (Buktisurat P29);Bahwa setahu Saksi makna Golden Rule adalah kalau kecepatandibawah 30 km/jam tidak di PHK;Bahwa setahu Saksi kalau kecepatan diatas standar dan tidak adakecelakaan tetap akan di PHK;Bahwa setahu Saksi kalau mobil mengalami kecelakaan akanmendapat sangsi
    Selain itu pula bukan lah kewenagan penggugat untuk membentuk timinvestigasi terkait kecelakan tersebut, penggugat seharusnyamelaporkan kejadian kecelakan kepada Intasi Pemerintah DinasTenaga Kerja yang membidangi ( K3 ) yang memiliki ke ahlian dankewenagan untuk melakukan investigasi dan mengambil keputusan;Bahwa terkait dalil penggugat dalam gugatan angka tujuh (7) delapan(8) dan sembilan (9) tidak perlu tergugat tanggapi;Bahwa terkait keputusan penggugat terkait tindakan disipilin yangmemberikan sangsi
    kewajibanmelindungi pekerja/ouruh dari kecelakan kerja adalah menjadikewajiban penggugat pula maka disaat terjadi kecelakaan kerja diperusahaan maka menjadi kesalahan penggugat pula kecelakaandapat terjadi mungkin bisa di sebabkan karena kebijakankebijakanpenggugat. contoh misalnya kebijakan waktu kerja yang terlampaupanjang hingga 12 jam perhari atau mungkin kebijakan pemberianistirahat yang tidak cukup oleh karena itu kecelakaan kerja bukanlahsematamata menjadi kesalahan tergugat;Bahwa mengenai pemberian sangsi