mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / namaPemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya haruslan sama dengan apayang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalambukti P2 tersebut, karena bukti tersebut Samasama dokumen resmi (akta)yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon II dan tanggal lahirPemohon II serta nama ayah Pemohon

Tahun 2013 tertanggal12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KepalaKampung BidukBiduk Kecamatan Bidukbiduk Kabupaten Berau, pada hariHalaman 1 dari 8 Putusan Nomor 112/PID/2018/PT SMRRabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 21.00 WITA atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Belimbing RT. 02 KampungBidukBiduk Kecamatan BidukBiduk Kabupaten Berau, atau setidak tidaknyadi tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjung Redeb Pejabat

negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desaatau sebutan lain / lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berawal dari acara kampanye Pemilukada Kalimantan Timur Tahun2018 yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan WakilGubernur Kalimantan Timur dimana pada hari Rabu tanggal 11 April 2018merupakan jadwal kampanye Pasangan

bukti P2 dan P3 adalahatas nama Pemohon , maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjutadalah kebenaran namanya dan nama ayah (bin) Pemohon I;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohondihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh faktabahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupaKutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta Raport, kKesemuanya adalahdokumen resmi/akta yang dikeluarkan oleh Pejabat

Negara;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam KutipanAkta Nikah tahun 2013 berbeda dengan yang tertulis di dalam KartuKeluarga, namun karena Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun 2015 danidentitas dalam buku Raport sama dengan nama yang tertera dalamKutipan Akta Nikah para Pemohon, maka bukti P2 dan P3 tersebut tidakdapat dijadikan bukti untuk mengubah nama Pemohon ;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengubahnama Pemohon semula Deni Anggriawan menjadi Deny Anggriawanadalah tidak

Permohon mengenai penetapan perubahan biodata(identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus Administrasi Kepegawaian dan segala keperluanadministrasi umum lainnya;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar), sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Penetapan Nomor

Timor Raya No. 75 Kelurahan PasirPanjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kupang telah melakukan Pengaduan secaramemfitnah kepada Pejabat Negara terhadap saksi korban~ FIFIMALINDA, SH dan saksi PETRUS LOYANI, SH., MH., MBA, perbuatantersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan caracara sebagaiDerikUt i = 3484 ss2 shoe shee Shes Sees See oe Shee eee ese eee eecoerce ee Bahwa pada waktu dan

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Penetapan Nomor :0423/Pdt.P/2015/PA.I/. ...cccccceeseeneeteneenes halaman 7 dari 9Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus keperluan Kartu Istri (Karis) dan pembuatan AktaKelahiran Anak dan segala keperluan administrasi umum lainnya;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan

pertimbangan hukum Judex Facti yang terkait dengan penerapan asaskepatutan telah salah dalam menerapkan hukum, mengingat Akta PembagianHarta Bersama (APHB) sebagai obyek gugatan dalam perkara a quo adalahmerupakan perbuatan hukum perdata yang merupakan bentuk Suatu kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata, olehkarenanya Judex Facti seharusnya menghormati segala kesepakatan tersebutkarena kesepakatan mana mereka buat sendiri, apalagi pembuatan aktadimaksud dihadapan pejabat

Negara, sehingga perikatan dimaksud tidaklahdibatalkan secara sepihak ;Bahwa Judex Facti dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa TermohonKasasi sama sekali tidak mempunyai kapasitas sebagai pemberian yang terkaitdengan hibah atas harta bersama, adalah pertimbangan yang salah dalammenerapkan hukum, karena Termohon Kasasi adalah pemilik yang sah, sehinggamempunyai kapasitas untuk membuat akte yang telah dijadikan obyek sengketadalam perkara a quo ;Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan

Nomor 0380/Pdt.P/2016/PA.JrMenimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus persyaratan Administrasi Pendaftaran Ibadah hajiserta untuk keperluan administrasi umum lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan

danmengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalamperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data tentangnama Pemohon I, Nama ayah Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatat dalam KutipanAkta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2 dan P3 tersebut,karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkanoleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon , nama ayahPemohon dan tempat lahir Pemohon yang tertulis

,M.Hum. dalam bukunya yang berjudul" Sanksi Perdata dan Administatif Terhadap Notaris SebagaiPejabat Publik " Halaman 23 ).Selain sebagai Pejabat Tata Usaha Negara UU No. 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris atau biasa disebut UUJN juga mengaturuntuk Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara. JikaNotaris merangkap dengan Jjabatan negara, hal ini merupakanalasan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya ( Pasal8 ayat (1) huruf e ).

Jika seorang Notaris akan diangkat menjadiPejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatansebagai Pejabat Negara ( Pasal 11 ayat (1) dan (2) ), dan wajibmengangkat Notaris Pengganti yang akan menerima protokolnya,dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pejabat Negara,maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagaiNotaris (Pasal 11 ayat (3)(6) UUJUN ).Dengan demikian patut bahwa gugatan penggugat harusditolak, dan menyatakan pengadilan negeri sampit tidakberwenang

pengangkatan Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano KabupatenParigi Moutong, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, sekira pukul 09.00 Wita atauPage 1 of 8 Putusan No. 86/Pid.Sus/2018/PT PALsetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I DesaAnutapura Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengantindak pidana Setiap Pejabat

Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepada Desa atausebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:Bahwa kejadian tersebut bermula ketika salah satu Tim Pemenangan pasangancalon nomor urut 1 (H.Samsurizal Tombolotutu) yakni saksi Rahmat,SE mengadakanacara open house (halal bi halal) bertempat di rumah sewaannya di Dusun I DesaAnutapura Kecamatan Bolano

mengikat, maka oleh karenanya dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data tentangnama Pemohon , nama Pemohon II dan nama ayah Pemohon Il yangsebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2, P3, P4 dan P5tersebut, karena bukti tersebut Samasama dokumen resmi (akta) yangdikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan istrinya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I, nama PemohonI, dan nama ayah Pemohon II yang tertulis

tertulis di persidangan, makadiperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan namaPemohon I, nama ayah Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I, namaayah Pemohon II dan tempat tanggal lahir Pemohon II, yang sepatutnyaharuslanh sama, karena mengingat alat bukti surat berupa Kutipan AktaNikah, ljazah, Surat Kenal Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Penetapan Nomor 447/Padt.P/2019/PA.Bpp 6 dari 9Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar /Iljazah, Surat Kenal Lahir, Kartu TandaPenduduk daan Kartu keluarga adalah data tentang identitas seseorang(nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yang jugadikeluarkan oleh Pejabat yang

Bahwa sesuai Rekomendari Impor Produk Hortikultura (RIPH) yangtelah diperoleh oleh Penggugat, maka kemudian oleh Penggugatmengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) miliknya keKementerian Perdagangan RI melalui Direktur Impor DepartemenPerdagangan RI (Tergugat III) selaku penerima mandat dari DirjenPerdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI (Tergugat II) selakupenerima Delegasi dari Menteri Pertanian Perdagangan RI (Tergugat 1)selaku pejabat pemerintahan atau pejabat negara yang menyelenggarakanpemerintahan

Golongan III d dan sekarang menjabatsebagai Camat di Kota Padangsidimpuan, sehingga selain menerima gajiPNS juga menerima tunjangan fungsional sebagai seorang pejabat negara;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke1 dan ke2;Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa perceraian merupakan

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,"Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dm kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.".Akibat perbuatan terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2009 bersamasama dengan H.

Disini disebut uang Representasi bukan gaji pokok,karena anggota DPRD tidak termasuk dalam Pejabat Negara, olehkarenanya ia juga tidak mendapatkan uang pensiun ;UU No. 17 tahun 2003 Tentang Kekayaan Negara. Di dalamUndangundang ini ditentukan bahwa anggota DPRD bukanlahsebagai Pemegang, Pengelola dan Pengguna anggaran/keuanganDaerah ataupun Negara. Di dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwaPresiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan umumkeuangan Negara.

Anggota DPRD hanyamempunyai tanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29UU No. 1/2004 yang menyatakan Setiap Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, atau pejabat lainnya apabila terjadi kerugian Negara yang disebabkankarena kelalaian atau perbuatan melawan hukum wajib mengembalikanuang yang telah diterimanya.

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus Administrasi Perubahan Akta Kelahiran anak ParaPemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum(yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa

Penetapan Nomor 1189/Padt.P/2017/PA.JrMenimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk keperluan mengurus Akta

PETRON PALEKE PATUNGO pada 07Juni 2003 menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Terdakwa HI MANSYUR BATARA RANDA,BA padatanggal 24 April 2003 menerima dana PemberdayaanPerempuan;Terdakwa IV SAMPE DAUN,BA pada bulan Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telahmenyetujui menggunakan dan mengalihkan biayaPemberdayaan Perempuan tersebut bertentangan denganKepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri

No. 1233 K/Pid.Sus/201316Terdakwa HI MANSYUR BATARA RANDA,BA padatanggal 24 April 2003 menerima dana PemberdayaanPerempuan;Terdakwa IV SAMPE DAUN,BA pada bulan Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang telahmenyetujui menggunakan dan mengalihkan biayaPemberdayaan Perempuan tersebut bertentangan denganKepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.

Tana Toraja lainnya dalam melakukan atau mengikutistudy banding mengikuti suamisuaminya mempergunakan Surat PerintahPerjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kan. tana Torajasedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.7/KMK.02/2003tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PegawaiSipil dan Pegawai Tidak Tetap. Para isteri anggota DPRD Kab.

Tana Torajabukan pejabat Negara atau Pegawai Negeri yang dapat melakukan perjalanandinas atas beban Negara;Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Sulawesi Selatan telah mengambilkesimpulan atas pembayaran biaya pemberdayaan perempuan tahun anggaran2003 tidak sesuai dengan peruntukannya dan melanggar ketentuan perjalanandinas dan merugikan keuangan Negara/ daerah Kab. Tana Toraja. Sesuai jugadengan surat yang dibuat oleh Bupati Tana Toraja yang ditujukan kepadaHal. 31 dari 58 hal. Put.

No. 1233 K/Pid.Sus/201356Bahwa subyek Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang pada umumnya ialah orangyang bekerja pada pemerintah sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU No.31 tahun1999 yang meliputi : huruf c orang yang menerima gaji atau upah dari keuanganNegara atau daerah.

Saya telah membelisebidang tanah tercatat dalam dokumen negara Daftar Isian 207,ditandatangani oleh Pejabat Negara sah Kepala Kantor PertanahanKotamadya Padang tertanggal 05 Mei 1992, sbb : Gambar Ukur No. 466 / 1992, terletak dalam Propinsi Daerah Tingkat Sumatera barat, Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang, Kecamatan KotoTangah, Kelurahan Tanjung Aur ; Pendaftaran Pengalihan Hak ditandatangani oleh Kepala Kantor PertanahanKotamadya sah pada tanggal 12 Juli 1995 atas dasar : Halaman 29 dari 132 Putusan

Dokumen telah ditandatangani oleh Pejabat Negara yangsah. Saya sebagai pembeli telah lengkap dengan suratsurat negara yangsah. Dengan demikian saya telah berhak memiliki sertifikat yang diterbitkanKantor Pertanahan Kotamadya Padang.

Kepada siapa lagi saya percayakalau bukan kepada Pejabat Negara yang telah diberi kewenangan sah.Sehingga memberi jaminan hukum kepada warganegara ; Sebagai tambahan keterangan saya, saya membeli kavling untukberinvestasi untuk menjamin hidup masa depan saya dan keluarga saya.Semua dokumen sudah ditandatangani oleh Pejabat yang sah dalamkewenangan negara yang dijalankan oleh pemerintah yang sah.