Ditemukan 5221 data
129 — 52
., AzasAzasHukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1987).6465Menimbang bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini merupakansikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilinat oleh oranglain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapatdianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukanterdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat,kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari
111 — 25
24Maret 2014 dan Surat Permohonan No. 065/ABMDEV/SP/II/2014 tertanggal24 Maret 2014, yang kedua surat tersebut telah dileges sesuai aslinya padatanggal 24 Maret 2014 di Kantor Notaris Dewi Farni Sjafar, SH di Pekanbaru,sehingganya adalah wajar apabila upaya Penggugat mencairkan cekcekBIN yang menjadi jaminan tersebut mendapat penolakan dari Bank sesuaiSurat Keterangan Penolakan yang tertanggal 26 Maret 2024 dan 30 April2014 sebagaimana didalilkan Penggugat pada poin 11 dari gugatannya, akantetapi sungguhpun
206 — 48
Bahwa oleh karena dasar berlakunya kontrak standar kredit bank didasarkan oleh nasabah debiturtidak dianggap menyetujui Sungguhpun dalam kenyataannya nasabah debitur tidak mengetetahuiisinva. Dalam perjanjian kredit. secara formil nasabah debitur menyetujuinya tetapi secara materiilterpaksa menerimanya.Dengan demikian khususnya debitur harus tetap mematuhi dart terikat pada hukum positif yangberlaku.
133 — 17
K/Sip/1973 tanggal 15 April1976 yang berbunyi : " Mengenai jualbeli rumah dan pekarangansengketa, sungguhpun penjualnya (Pr. Masrahan) pada waktu itumasih di bawah umur, tetapi karena ia dalam hal ini diwakili olehpamannya, lagi pula jual beli itu dilakukan menurut syaratsyaratundangundang, Pengadilan Tinggi menganggap jual beli itu telahdilakukan dengan itikad baik dan Tergugat I sebagai pembeli denganitikad baik harus mendapat perlindungan hukum ";Dan No. 251.
- Sudarno, Dkk
56 — 21
Hal ini dapat dilihat dariYurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 866 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dimana dalam pertimbangan putusannyamenyatakan bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita wanprestasi danperbuatan melawan hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah,maka gugatan yang demikian yang berupa komulasi obyektif dapatlah dibenarkan;Menimbang, bahwa kalaupun Majelis Hakim
71 — 44
Unsur Dengan Sengaja;Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah dengan sengajayang berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan olehterdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibatperbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja iniadalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubariterdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan matatelanjang, namun sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja inidapat dianalisa, dipelajari
113 — 391
Putusan Mahkamah Agung RI No. 182PK/Pdt/2011,tertanggal 28September 2011 yang dalam pertimbangan hukumnya, menyatakansebagai berikut:Oleh karena sungguhpun maksud dan tujuan gugatan Penggugatmengenai perobuatan melawan hukum yaitu Tergugat menahan uang titipansebesar US$ 21.472.80 (dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh duadan delapan puluh sen Dollar Amerika Serikat) yang merupakan hakPenggugat, akan tetapi tindakan Tergugat tersebut masih dalam bentukadanya perselisihan (sengketa) yang harus
137 — 13
bersangkutan harus lah dianggap sah", No. 52 K/Sip/1975, menyatakan "walaupun Tergugat asal dan Tergugatasal Il menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidakdapat dibatalkan, untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisandari sebagian dari ahli waris) sedang para Penggugat asal dapatmenggugat Tergugat asal dan II" No. 1237 K/Sip/1973, mengenai Pertimbangan Pengadilan Tinggi yangdibenarkan Mahkamah Agung, menyatakan "mengenai jual beli tanah danpekarangan sengketa, sungguhpun
80 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1188 K/Pid.Sus/2010aBahwa tindak pidana perbankan yang diatur dalam UndangUndang No. 10Tahun 1998 tentang Perbankan tidak termasuk sebagai tindak pidanakorupsi, karena dalam undangundang tersebut tidak dinyatakan sebagaitindak pidana korupsi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa sungguhpun Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikanperbuatan yang didakwakan dan Judex
88 — 76
Sebagaimanadijelaskan dalam pasal 185 ayat (1) , bahwa : "Keputusan yang bukankeputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidanganjuga, tidak diperbuat masingmasing sendiri, tetapi hanya dilakukandalam surat pemberitaan persidangan ;Bahwa berdasarkan uraian dan dalildalil, serta faktafakta hukumtersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang demi hukumdapat menerima dan mengabulkan permohonan putusan provisi yangdimohonkan oleh PENGGUGAT, serta menghukum dan memerintahkanTERGUGAT
108 — 56
PTUN Smg.tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasaiolehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yangmendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah ini); 202020 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ene oneDengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwasertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahvatujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalamrangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidangpertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya,sungguhpun
120 — 60
yang benar,baik dalam perbuatan hukum seharihari maupun dalam sengketa di Pengadilan,sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukurdanbuku tanah yang bersangkutan (vide: Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997), Dengandemikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alatpembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakanadalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan,menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun
78 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang adanya pemilikan tanah dalam perkara in casuyang peralihan nama tanah seluas 3 hektar di Desa Nyatnyono tersebut telah tibatibaberalih menjadi milik Terdakwa Drs.Priyanto Djarot Nugroho yang tidak mungkin terjadiberalih sedemikian rupa tanpa dilakukan secara bersamasama oleh Terdakwa denganpihak lainnya;Bahwa karenanya Judex Facti telah mempertimbangkan faktafakta hukum dalamperkara in casu, dan alasanalasan keberatan Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasanmenurut hukum;Menimbang, bahwa sungguhpun
89 — 58
No. 70/Pdt.G/2019/PA.JPharmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlepas dari apapenyebab tidak harmonisnya itu dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa sungguhpun Termohon secara hukum dinilaimembenarkan dalildalil permohonan Pemohon tersebut diatas namunberdasar pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dannorma hukumnya sejalan dengan pasal 76 Undangundang Nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor
304 — 107
ada;Keadaan yang meringankan: Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan berupa tanggung jawabKeluarga; Bahwa Para Terdakwa belum menikamati hasil dari perbuatan pidananya; Bahwa Perbuatan Para Terdakwa dilandasi adanya pemikiran bahwa tanahtersebut adalah milik dari Yayasan dan yang dilakukan menurut merekaadalah untuk mempertahankan kepemilikan mereka karena masih terdapatsengketa perdata di dalamnya, sungguhpun
86 — 40
Unsur Dengan Sengaja;Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah dengan sengajayang berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan olehterdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibatperbuatannya yaitu berupa matinya orang lain;Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja iniadalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari59terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan matatelanjang, namun sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja inidapat dianalisa, dipelajari
39 — 12
dengan jalanVeteran No. 192 Gresik ;Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menetapkan bahwa semua perjanjianharus dilaksanakan dengan iktikad baik ;30 =Menurut pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjiandengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkansuatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telahdijanjikan ;Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : No. 1237 K/Sip/ 1973 tanggal 15 April 1976 dijelaskan mengenai jual beli rumah danperkarangan sengketa, sungguhpun
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Unit Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Medan
56 — 39
pemberian wewenang dariPengadilan yang semuanya dengan ini dinyatakan oleh Debitur secarategas dikesampingkan atau tidak diperlukan ; mengeksekusi salah satu atau lebih Jaminan ; atau melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan atas Obyek HakTanggungan, in casu Objek Perkara, untuk melunasi seluruh utangDebitur, in casu Penggugat, sebagaimana ditegaskan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1883K/Pdt/2006 tanggal 10 Januari 2007, yang kaidah hukumnya antaralain menyatakan : karena sungguhpun
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan padapengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukumlain tersebut dengan iktikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnyaatau oleh orang lain atau oleh badan hukum yang mendapatpersetujuannya;Dengan demikian maka, makna dari pernyataan bahwa sertipikat adalahmerupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanahyang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastianhukum dibidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya,sungguhpun
1.H.M. NAWIR, HM
2.MUH. SUDIRMAN
3.ACHMAD KHAIDIR, SH.MH
Tergugat:
1.HJ. SURIANA
2.SAFRUDDIN
3.SATRIANI
Turut Tergugat:
ARLAN, SH. M.Kn.,
126 — 65
hutang dan mewajibkan ParaTergugat untuk memenuhi prestasi, yang ada adalah bahwa Tergugat II secarapribadi selama berhubungan dengan Penggugat telah menerima uang dariPenggugat sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan jutarupiah);Menimbang, bahwa lagi pula dalam beberapa Putusan MahkamahAgung RI penggabungan wanprestasis dan PMH dapat dibenarkansebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No.886 K/PDT/2007 tanggal24 Oktober 2007 yang dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkanbahwa sungguhpun