Ditemukan 5370 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Perlawanan terhadap pejabat Fitnah kepada pejabat Arsip negara
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
MUHAMMAD, S.Sos Bin ABDUL SOMAD
182 — 44
  • Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat
    negara baik di tingkat pusatmaupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha milk Negara/Badan UsahaMilik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negaraadalah kehidupan perekonomian yang diSusun sebagai usahabersama berdasarkan asas' kekeluargaan ataupun usaha milikmasyarakat secara mandiri yang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
100 — 75
  • Poerwadarminta memberi arti jabatan yaitu pekerjaan (tugas)di pemerintahan atau organisasi, sedangkan pejabat yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatanpenting Pada beberapa pengertian lain dari KPK dan Hoge Raad pejabat negara diartikan luas salahsatunya yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
    Menurut Hoge Raad pejabat negara ataupegawai negeri atau penyelenggara negara adalah barang siapa yang oleh kekuasaan umum diangkatuntuk menjabat pekerjaan umum untuk melakukan sebagian tugas dari tugas pemerintahan atau alatperlengkapannya.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan diatas mengenai definisi pejabat yangdisebutkan dalam pasal 92 KUHP telah mengalami perluasan sehingga pengertian pejabat adalah barangsiapa yang oleh kekuasaan umum diangkat untuk menjabat pekerjaan umum untuk
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS.
Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
237 — 183
  • adanya kecenderungantimbulnya kerugian negara ; Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 ditegaskanbahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat
    negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modalnegara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan Negara ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara menurut Undang undang No17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal ke (1) adalah : semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang
    dalam jabatan, ikut sertadalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagipegawai negeri/penyelenggaraNC QAIQ) j =~ 22 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnKolusi adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih secara tersembunyi dan tidak jujur sertamelawan hukum untuk melancarkan usaha salah satu pihak untuk mencapai tujuan tertentu.Biasanya diwarnai dengan korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh salah satupihak atau pejabat
    negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
105 — 28
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
120 — 31
  • seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajid menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapat terjadi karenapelanggaran hukum atau kelalaian pejabat
    negara atau pegawai negeri bukan bendaharadalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau olen bendahara dalam rangkapelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-01-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 60/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : RONNIE NOMA
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
241 — 158
  • dalam petitumnya padaangka 9, 12, s/d angka 16 yang pada pokoknya tentang permohonanPenggugat d.Kterhadap Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untukmenyatakan cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yangtidak mengikat terhadap hak kepemilikan Penggugat d.K yang pada intinyahal itu untuk membatalkan Surat Keputusan Pejabat tersebut adalah bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapimerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa Suratsurat Keputusan Pejabat
    Negara tersebut telah memenuhipengertian Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) hal mana menurutProf.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1028 — 727 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah PutusanTermohon tersebut harus dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakimyang terhormat.Dalam Putusannya butir 5.5.2.12, halaman 638, Termohon menyatakansebagai berikut:Dalam Model Law on Competition yang disusun oleh UnitedNations Conference on Trade and Development (UNCTAD)tahun 2007, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuanmengenai hukum persaingan usaha tidak dapat dikenakanterhadap pemerintah atau pejabat negara yangmelaksanakan fungsi pemerintahan.
    Indosat, Tbk. adalah bertujuan untuk mengamankansektor strategis tersebut di samping untuk memastikanketersediaan sarana telekomunikasi bagi masyarakat, hal inimerupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasionaldan bukan berorientasi keuntungan;Dalam Model Law on Competition yang disusun oleh UnitedNations Conference on Trade and Development (UNCTAD)tahun 2007, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuanmengenai hukum persaingan usaha tidak dapat dikenakanterhadap pemerintah atau pejabat negara
    Pemerintah Indonesia tidak menjalankan kegiatan bisnis dalam pasaryang terkait perannya di Indosat adalah untuk menjaga sektor strategisdan menyediakan fasilitas telekomunikasi kepada penduduk Indonesiadalam rangka kepentingan nasional dan tidak untuk mencari untung; danContoh Peraturan mengenai kompetisi yang dibuat oleh United NationsConference on Trade and Development di tahun 2007 (the UNCTADModel Law) menyatakan bahwa pengaturan hukum persaingan usahatidak dapat diterapkan kepada Pemerintah atau Pejabat
    Negara yangmenjalankan fungsi pemerintahan.Setiap alasan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:a.
    Dalam Model Law on Competition yang disusun oleh UnitedNations Conference on Trade Development (UNCTAD) tahun2007, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenaihukum persaingan usaha tidak dapat dikenakan terhadappemerintah atau pejabat negara yang melaksanakan fungsipemerintahan. (alasan 3)Hal. 270 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20098. Alasanalasan di atas tidak bisa meniadakan peran Pemerintah10.11.Indonesia.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-05-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 18 Agustus 2014 — MILAWATI
58 — 20
  • Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;b.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
100 — 34
  • Keppres hanya suatu barometer atau alat ukur apakahpekerjaan itu sudah sesuai secara administratif atau tidak; e Bahwa untuk mengukur apakah suatu pejabat negara berwenang atau tidak ada teoriatau doktrin yang mengatakan onbevoegde ratione temporari, dimana tidakberwenang karena lewat waktu dengan kata lain jika lewat waktu kewenanganmenjadi hilang; Halaman 17 dari 190 halaman Putusan Nomor 42/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRBahwa mesti suatu perjanjian itu dibuat sesuai peraturan dasarnya, peraturan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 6 April 2017 — -
125 — 27
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
146 — 158
  • kelalaian seseorangharus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukumatau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanyasecara langsung merugikan keuangan negara, wajibmengganti kerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengankerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum ataukelalaian pejabat
    negara atau pegawai negeri bukan bendaharadalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau olehbendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17Hal 237 dari 251 hal Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2013/PN.TteTahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negaradan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan negara diwajibkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.MOKHSIN UMALEKHOA, SH 2.AKBAL PURAM, SH 3.IWAN CAUNANG, SH 4.BUDI HERMANSYAH, SH Terdakwa: SAMSUDIN DJAFAR, SE Alias SUDIN
208 — 124
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi NegaraPejabat Negara pada Lembaga Tinggi NegaraMenteriGubernurHakimPejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangoO vf ieundangan yang berlaku7.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2012 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 20-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 11 Juni 2012 — GIGIH BUDI SETIAWAN BIN MATHEUS SANDY
61 — 7
  • kewajiban itu.Dan dalam penjelasan umum UndangUndang Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang No.31 tahun 1999) sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 memberikan penafsiranotentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun ,yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat
    negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;b Berada dalam penguasaan,pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara /Badan Usaha Milik Daerah,Yayasan,Badan Hukum,dan perusahaan yangmenyertakan modal negara ,atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3berdasarkan perjanjian negara ;Menimbang bahwa Kerugian Negara /Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1angka 22 Undang Undang No.1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusussebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 62 PP Nomor 58
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — H. ANNAS MAAMUN
599 — 539 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagian kecil faktapersidangan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yangmembuktikan adanya penerimaan hadiah atau janji ;Bahwa walaupun Pemohon Kasasi menyatakan bahwa uang sebesar US$ 32.000,00 (tiga puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) adalah milikPemohon Kasasi sejak menjadi Bupati Rokan Hilir, akan tetapi dari serimata uang dollar Amerika Serikat tersebut ternyata seri tahun 2014terbaru, serta kepemilikan uang asing tersebut tidak pernah dilaporkanoleh Pemohon dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat
    Negara (LHKPN)yang dibuat tanggal 01 Juni 2013 dalam rangka pencalonan sebagaiGubenur Riau.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Terdakwa harusditolak dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanHal. 183 dari 228 hal.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
138 — 26
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
207 — 40
  • Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2010 — Putus : 07-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 593/Pid.B/2010/PN.Mkt
Tanggal 7 April 2011 — Drs. MAKMUN ROSYAD , SE. MM
131 — 17
  • BantuanSosial yang sudah direalisasikan itu tetapmerupakan Uang Negara, karena ~walaupun secaraprosedur sudah keluar dari Kas Negara dan pengelolatidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke KasNegara, namun dalam hal peruntukkannya tetap beradadalam pengawasan Pejabat Negara yang merupakanwakil dari Pemerintah =;6 dan alasan 7.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
368 — 300
  • objek sengketa yang pernah diajukan olah salah satu ahli warisyaitu Maryani bin H Sukari alias Maryanih/Tergugat XIV, yang manaputusannya dalam perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap; Sedangkan buktibukti dan alasanalasan yang diajukan dalam perkaragugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah samadan tidak ada perbedaan dengan buktibukti dan alas hak sebagaimanatercantum dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;Bahwa perbuatan melawan hukum yang oleh Pejabat
    Negara yangdijadikan dasar baik dalam posita maupun petitum dalam gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Maryani bin H.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 28 Februari 2017 — SAID MOHD DAMRIE, SKM., MPH (Terdakwa)
87 — 18
  • Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.
Pengadilan PN BITUNG Perdata Tanah
Register : 22-08-2014 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 18-01-2016
Putusan PN BITUNG Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Bit
Tanggal 3 Agustus 2015 — PT. WAILAN PRATAMA LAWAN PT. INTERNATIONAL ALLIANCE FOOD INDONESIA, DK
132 — 101
  • Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa penerbitan SuratTeguran merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara di bidangperpajakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena Surat Teguran merupakan penetapan yang dikeluarkan olehpejabat negara di bidang perpajakan maka Surat Teguran adalah suatu keputusan dibidang Perpajakan dan sengketa yang timbul atas suatu keputusan di bidangperpajakan merupakan Sengketa Pajak.