Ditemukan 5175 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasitidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yangin case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Putus : 08-12-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 —
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014, di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut Umum
Putus : 26-05-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT TUNGGAL YUNUS ESTATE, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendaHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06),dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agutelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita),hanya bisa menerima, memeriksa dan memumengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenunUmum.:Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimcasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberipertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannyang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tipernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 643 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita),ia hanya bisa menerima, memeriksa danmemutus mengenai halhal yang diajukan olehjJaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 02-11-2018
Putusan PN TENGGARONG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Trg Tanggal 18 Januari 2017 — K. CHANDRA SEKARAN K.V NAIRâÂÂ, jabatan Presiden Direktur PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. TEGUH JAYAPRIMA ABADI, bekedudukan hukum di Gedung Graha Aktiva Suite 1001, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 03, Jakarta 12950;
Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................... PENGGUGAT;
Pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni:
1. ERIKH SUANGI, SH
2. SASTIONO KESEK, SH.,LL.M
3. OSDE SIMBOLON, S.H., M.Hum.
4. EZWAR NUGRAHA,SH.
Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Legal Consultant yang berkantor di Jl. MT. Haryono No. 29, RT. 18 Kelurahan Air Putih, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/31/HK.02.1/II/2016 tanggal 23 Februari 2016;
Melawan :
1. MUHIBIN ALI, S,Pd.I, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. AP. Mangkunegara, RT.01 Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut ........................................................................ TERGUGAT I;
2. LALU WIR YAJAKSA, pekerjaan Swasta/Petani, bertempat tinggal di RT.17, Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT II;
3. HANAFI .................................../
3. AHMAD HANAPI, pekerjaan Kepala Dusun Sumber Agung, bertempat tinggal di RT.17 Dusun Sumber Agung, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT III;
Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini telah menunjuk dan memilih domisili Kuasanya yakni :
1. MUHAMMAD RIZAL RAMBE, SH. MH;
2. IKHSAN NUR FAJRI, SH;
Kesemuanya adalah Advocad yang pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pijar Nusantara (LBH-PINUS) yang beralamat di Jl. Ahmad Muksin, No. 24, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W.18-U4/101/HK.02.1/V/2016, tanggal 24 Mei 2016;
4. âÂÂKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIâÂÂ, Jalan A.P Pranoto, No. 85, Kelurahan Sukarame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartenagara ;
selanjutnya disebut ...................................................................... TERGUGAT IV;
Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh :Drs. H. Edy Maulana, NIP. 19621125 199403 1 007, jabatan Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/094/64/1.7.1/03/2016 tanggal 17 Maret 2016;
197 — 23
197 — 23
Oleh karenatidak beralasan hukum maka terhadap petitum angka 7 tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum angka 3 gugatan tersebut, sertadengan mempedomani asas ultra petita, maka agar lebih jelasnya maksud perbuatanmelawan hukum tersebut, Majelis akan melakukan perobahan redaksional terhadap petitumtersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang padapokoknya menyangkut permohonan agar Tergugat , Tergugat
Putus : 16-12-2010 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2010 Tanggal 16 Desember 2010 — MUZNI TAMBUSAI ;
237 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
237 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan melampauiapa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi (ultra petita) yaitu memutus SuratKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebutcacat hukum, sedangkan Penuntut Umum tidak pernahmengajukan tuntutan bahwa Surat Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi tersebut cacat hukum.5.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in Halaman 48 dari 120 halaman.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Melampaui Batas Wewenang (Ultra Petita/Ultra Vires);1.Bahwa, dalam amar putusan Nomor 6 Judex Facti Pengadilan NegeriGresik menyatakan bahwa sertipikat yang dimiliki oleh Pemohon Kasasitidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah, incasu SHGB milik Pemohon Kasasimasuk ke dalam kategori KTUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN incasuKepala Kantor Pertanahan, sehingga menjadi kKewenangan absolut dariPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutussengketa
bertentangan satu sama lainnya), terlebih lagipertimbangan hukum a quo telah nyata bertentangan dengan faktafakta dipersidangan, oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia selaku pemeriksa perkara a quoberkenan untuk menolak atau mengesampingkan pertimbangan a quo;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiIll/Tergugat IIl/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:Judex Facti Melampaui Batas Wewenang (Ultra Petita
Register : 06-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
72 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 27-03-2013 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 51/Pdt.G/2012/PN JBI_ Tanggal 27 Maret 2013 —
118 — 29
118 — 29
Bahwa petitum Penggugat tersebut, yang pada intinya mohon kepada majelishakim perkara a quo untuk menyatakan batal Surat/Keputusan MenteriKehutanan (Turut Tergugat I) adalah permohonan yang rmelampaui bataskewenangan Pengadilan Negeri Jambi (ultra petita) karena kewenangan untukmenyatakan sah atau tidaknya atau batal surat/Keputusan tersebut ada padaBadan Peradilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk surat/Keputusan Tata Usaha Negara Turut Tergugat I yang bersifat konkrit, individualdan
Putus : 17-10-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl Tanggal 17 Oktober 2018 — Ny.DIANA,dkk,Bupati Pandeglang,Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Banten,Kepala Sekolah Negeri Kurung kambing I,4. Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang,5.KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG,6. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang,7. Camat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,8. Kepala Desa Kurungkambing, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang.
119 — 20
119 — 20
Bahwa dalitdalil gugatan tersebut berpotensi akan menimbulkan ketidak pastian hukum karena majelis hakim dalam praktek keperdataan tidaklahberalasan secara aktif akan mengisi sendin ttikitk yang tidak jelas dari dalilHalaman 38 dari 123 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Pdl.dari PARA PENGGUGAT, dan majelis hakim tidak boleh memutus melebihidari apa yang dimohon oleh PARA PENGGUGAT (ultra petita).6.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
,S.H,S.S melalui PendapatHukumnya (Lampiran 6) tertanggal 13Januari 2014, di dalam halaman 3, yangmenyebutkan:Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 disebutkan bahwa:apalagi, manakala hakim in casu MajelisHakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah
Register : 01-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 140/PDT/2019/PT MND Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
157 — 836
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
157 — 836
Hal ini Judex Factie Pengadilan Manado dalam putusannyatidak melanggar asas Ultra Petita atau sudah sesuai dengan apa yangdituntut atau yang dimintakan oleh Terbanding/Penggugat (videputusan Nomor; 465/Pdt.G/2016/PN.Mndq).5.Bahwa dalam Eksepsi dari Pembanding/Turut Tergugat I, Pembanding/Turuttergugat II, sama halnya eksepsi Pembanding/Tergugat II yang menyatakanHalaman 111 dari 127 halaman Putusan No.140/PDT/2019/PT MNDbahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Manado tidakmempertimbangkan
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
290 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(Lampiran 6), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MAtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Oleh
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1007 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
257 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 278 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
182 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiPO6), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut