Ditemukan 5367 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — 1. ARMAN LANY, S.H, dkk. VS 1. PT SWEET INDOLAMPUNG, dkk. dan 1. SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, dk.
325 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
325 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementaraProtokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaanpelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalamUndangUndang ini; danh.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1787 K/PID.Sus/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — IR. JERO WACIK, SE
322 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
322 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, 2.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, 3. Menteri, 4. Gubernur,5. Hakim, 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, dan 7. Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negarasesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku; Bahwa Terdakwa IR.
Register : 22-01-2013 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL.R Tanggal 24 April 2013 — ARBAIN BIN SYAHRILLAH
60 — 10
60 — 10
Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah.b.
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
829 — 1711
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
829 — 1711
operasi standaryang secara profesional seharusnya dilakukan oleh para pengelolakeuangan negara;Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset Negara karena perbuatan melawan hukum oleh pejabat pengelola.Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uangyang seharusnya masuk ke kas Negara tetapi tidak masuk ke kasNegara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara tetapikeluar dari kas Negara yang semuanya itu disebabkan karena perbuatanmelawan hukum pejabat
Negara.
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP Tanggal 1 September 2015 — Drs. WARYOTO, M.Si
158 — 97
158 — 97
lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baiksecara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerahyang bersangkutan;d melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;e menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilanselain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagai anggota DPRDsebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
Register : 31-07-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb Tanggal 27 Maret 2017 — IDRIS ROLOBESSY, SE
289 — 921
289 — 921
Notaris;Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanyamempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawahtangan;Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidakberlaku untuk pembuatan akta wasiat.Larangan sebagai berikut :o Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;159o Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) harikerja berturutturut tanpa alasan yang sah;o Merangkap sebagai pegawai negeri;o Merangkap jabatan sebagai pejabat
negara;o Merangkap jabatan sebagai advokat;o Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawaibadan usaha milik negara, badah usaha milik daerah ataubadan usaha swasta;o Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta Tanahdiluar wilayah jabatan notaris;o Menjadi notaris Pengganti atau;o Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengannorma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapatmempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.Bahwa sehubungan dengan Pembelian Lahan dan Bangunan jalan Raya
Register : 16-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
157 — 46
ARDIANITA FEBRINIARTY
Terdakwa:
1.ARSAD SUTARYA, S.Pd, MM.Pd bin Engki
2.SIMAH, S.Pd binti Emod.
157 — 46
Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgorang yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung jawanhak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikaptindak dan perbuatannya.Bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridismengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukumyang telan melakukan suatu
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 —
134 — 47
134 — 47
pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasing nasabah,masingmasing nasabah punya profil, karakteristik sendiri kita semua punya polatransaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, dia bisa dikatagorikantransaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profil masingmasing individu iasendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000, transaksinya miliyaran tidak bisadijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besar ia mempunyai usahanya besar, dimanaseorang pejabat
Negara dengan seorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yangmencurigakan dari mereka ;Bahwa dalam PJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK itu terutamadi Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisa Non Bank, bisaasuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itu penyedia jasa namanya baik itupedagang mas, kalau di dalam Industri kalau ia melihat transaksi yang berjalanHalaman 357 dari 619 halaman Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2015/PN.
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
471 — 2300
471 — 2300
Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah dan Anti Korupsi Penyalahgunaan No.85/LSMR/VII/2013 Tgl.30 Juli 2013Wewenang Pejabat Negara (LSM LEMHARA) JIn.RM RyacuduNo.12 Kel.8 UluPalembang1166. Fokuss Tannas (Forum Komunkasi dan Kajian Startegi Ketahanan Nasional) No.08/SMR/FTSS/08.2013 Tgl.1Jln.C andrawasih III Blok H Forum Ogan Persadalndah (OPI) Palembang Agustus 20131167. LSM Kesetiakawanan Masyarakat Sumsel Komplek Taman Indah Maskrebet No.15/LSMKMW/SS/VIII/2013 Tgl.2Jin.
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2015/PT JAP Tanggal 1 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
122 — 50
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
122 — 50
yang memberikan keuntungan bagi dirinya,baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengandaerah yang bersangkutan;d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakanyang akan dilakukannya;e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara dipengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f.menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g. merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagaianggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
Register : 09-10-2019 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap Tanggal 4 Maret 2015 — - YASOZISOKHI ZEBUA, S.H
- Drs.WARYOTO, M.Si
152 — 80
152 — 80
yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baiksecara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerahyang bersangkutan;d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/ataujasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selainyang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;g. merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, sebagai anggota DPRDsebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.e Bahwa pada tahun 2006 Drs.
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 17 Juni 2019 — 1.Tonnies Sianturi
2.Tohonan Silalahi
3.Murni Elieser Verawaty Munthe
4.Dermawan Sembiring
5.Arlene Manurung
6.Syahrial Harahap
416 — 85
416 — 85
PstNepotisme adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif,atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ketentuan tersebut yangtermasuk dalam Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.Menteri.Gubernur.Hakim.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
161 — 137
161 — 137
Bahwa unsur melawan hukum dapat terjadikarena adanya kesalahan administratif ;Bahwa objek tindak pidana korupsi itu luas, berdampak besar, dilakukanoleh pejabat Negara yang mempunyai kekuasaan serta diberi ancamankhusus. Bahwa dari objek tindak pidana korupsi yang luas itu dibatasioleh pasal 14 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalamUU No. 20 Tahun 2001.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — DEDDY GUSNADI, ST, MT
158 — 79
158 — 79
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — R. BAMBANG TRIANTORO
214 — 67
214 — 67
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusatmaupun daerah;b.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — TONI RUSMARSIDIK B. E
96 — 73
96 — 73
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b.
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 11 Desember 2015 — EDO ISKANDAR
124 — 70
124 — 70
Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.
Putus : 17-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24 K/PID.SUS/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 — Drs. WARYOTO, M.Si
140 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggotaDPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;Bahwa pada tahun 2006 Drs. Johanes Gluba Gebze alias John selaku BupatiMerauke (yang dituntut dalam berkas terpisah) membuat kebijakan untukmemberikan souvenir kulit buaya kepada tamutamu yang berkunjung diKabupaten Merauke, dimana pemberian souvenir tersebut dimaksudkanuntuk mempromosikan Kabupaten Merauke.