Ditemukan 5920 data
85 — 17
Sprint312/Q.3.10/Epp.2/10/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 ditahan sejak tanggal13 Oktober 2014 s/dtanggal01 Nopember 2014 ;. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No 1074/Pen.Pid B /2014 /PN.Bjm Tanggal 23 Oktober 2014 ditahan sejak tanggal 23 Oktober2014 s/d Tanggal 21 Nopember 2014;5.
23 — 3
Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2017 Nomor Print 1813/ N.3.10/ Euh.2/05/2017 sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;Pts .320/Pid.Sus/2017/PN.Pdg. halaman 1 dari 54 Halaman5. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 02 Juni 2017 Nomor427/Pen.Pid/2017/PN.Pdg sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengantanggal 01 Juli 2017;6.
22 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1431/B/PK/PJK/2016Termohon Peninjauan Kembali) sebagai PKP sesuai dengannorma atau kaidah serta kebijakan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:3.10.Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukumdalam hal ini adalah undangundang merupakan hukum konkritsebagai peraturan yang riil berlaku sebagai hukum positif, yangmengikat untuk dilaksanakan;Bahwa
33 — 23
Bahwa terhadap tanah seluas 130 Ha (hectare) yangmerupakan Hak Ulayat yang belum terdaftar berupa HutanRotan dan Serdang tersebut, masuk dalam kampung SungaiNibung;3.10. Bahwa akibat usaha atau upaya yang dilakukan olehBapak ONJIN sebagaimana tersebut poinpoin diatas, makaterhadap areal tanah seluas + 130.
69 — 52
TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dan kepadaKepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Kabupaten DeliSerdang keduanya tertanggal 14 September 2015 untuk memberikan ijinpinjam Asli Buku Tanah Ruang/Pertanahan Kabupaten Deli Serdang untukdapat dilegalisir di Notaris/Pengadilan, sehubungan dengan adanyamasyarakat yang melakukan penggarapan lahan dan pengrusakantanaman PTPNII Kebun Sampali, dimana PTPNII telah mengadukanpermasalahan ini ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.3.10
IOJDesa Sampalitertanggal 20 Juni 2003 berdasar kepada Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna UsahaAtas Tanah Terletak Di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.Berdasarkan uraian hukum pada butir 3.1 s/d butir 3.10 diatas, Tergugat TELAHMAMPU MEMBUKTIKAN bahwa tanah yang berlokasi di Pasar 3 dan Pasar 4Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seluas65,8044 Ha adalah
19 — 0
rtlchfcs1 afOafs22 ItrchfcsO cs40fs22lang 1057langfe1057langnp1057langfenp 1057insrsid9448482 hichaf0dbchaf3 1505lochf0 3.tab pard ltrpars19qj fi3361i336ri149s1552slmultOwidctlpartx336wrapdefault *pn pnlvlbodyilvl01s 1 pnrnot0pndecpnstart1pnindent336pntxta . faautols 1rin149lin336itapOpararsid10032691 rtlchfcs1 afOafs22 ltrchfcsO cs40fs22lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid9448482hichaf0dbchaf3 1505lochf0O Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07Nopember 2013 Nomor : B2676/ N.3.10
Print3927/N.3.10/Epp.2/12/2013 sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014 ;rtlchfcs1 afOafs22 ItrchfcsOcs40fs22lang 1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid14179978par pntextpardplainItrpar s19 rtlchfcs1 afOafs22 ItrchfcsO cs40fs22lang 1057langfe1057langnp1057langfenp 1057insrsid9448482 hichaf0dbchaf3 1505lochf0 5.tab pard ltrpars19qj fi3361i336ri149s1552slmultOwidctlpartx336wrapdefault *pn pnlvlbodyilvl01s 1pnrnot0pndecpnstart1pnindent336pntxta . faautols Irin149lin336itapOpararsid10032691
137 — 55
Grand Indonesia nomor 125/33E-TBHS/148/VII/2008, tanggal 31 Oktober 2014, yang ditanda tangani sdri LIDYA WIRAWAN di atas materai 6000 (asli);3.9. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr ELLY WATI sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) untuk titipan uang dengan jaminan BPKB mobil Toyota Alphard Nopol B2810LW, tanggal 25 Juni 2012 yang ditanda tangani sdri LIDYA WIRAWAN di atas materai 6000 (asli);3.10. 1 (satu) lembar kwitansi dari sdr ELLY WATI sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus
41 — 23
BerdasarkanAkta Jual Beli No: 5830/2008;
n. 3.8. Satu Unit Kios di Serpong City Paradise, kelurahan Buaran, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan Banten;
o. 3.9. Satu unit mobil Honda C-RV / R51 2WD 2.0 AT CKD dengan nomor polisi B-5674-BA nomor rangka MHRRE184081804244, nomor mesin R20A14907101, nomor BPKB FN 5384629G wama hitam metalik tahun 2008;
p. 3.10
ASEP MARYONO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RUSTAM EFFENDI, SH. MH
328 — 134
Terdakwa SURYA SOEDHARMA Bin LIE TJEK JAUW Nomor: B 791/O.3.10/Ft.2/04/2019 tanggal April 2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berikut asli Lembar Disposisi No. Urut Agenda Pidsus: 421, asli Kartu Kendali No. Urut M/K: B 2320/12/04/019 dan asli lembar instruksi/informasi index 1555/B;
5. 1 (satu) eks asli Laporan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan an.Terdakwa SURYA SOEDHARMA Bin LIE TJEK JAUW Nomor: B 1066/O.3.10/Ft.2/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berikut asli Lembar Disposisi No. Urut Agenda Pidsus: 553, asli Kartu Kendali No.
PT. FAJAR PEMATANG INDAH LESTARI
Tergugat:
1.AHLI WARIS Isteri dan anak anak dari Alm M Basid Bin Izudin
2.YAN IS HARYANTO
3.PT. KUMPEH KARYA LESTARI
496 — 107
PN.SGT telah dilakukan PemeriksaanSetempat atas tanah perkara sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Setempat tanggal 11 Juni 2014, dandilapangan ditemukan fakta Hukum tentang batasbatastanah perkara yakni: Sebelah Utara berbatasan dengan Kanal/parit Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zainal Abidin,Kanal/Tanah PT.Fajar Pematang Indah Lestari Sebelah Selatan berbatasan dengan Kanal/TanahPT.Fajar Pematang Indah Lestari Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yan Isharyantodan PT.Kumpeh Karya Lestari.3.10
11 — 7
MOHAMMAD SYAFII MUNIR;
3.10 Pada halaman (3) dalam duduk perkara nomor (6.4) yang benar MOHAMMAD TOHIR BIN H. SYAFII alias H. MOHAMMAD SYAFII MUNIR;
3.11 Pada halaman (3) dalam duduk perkara nomor (7) yang benar MOHAMMAD TOHIR BIN H. SYAFII alias H. MOHAMMAD SYAFII MUNIR, nomor rekening BNI 0899051348;
3.12 Pada halaman (4) dalam nomor (2.1) yang benar IVADATUN FIKRIYAH binti M.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : TRI AGUS PUTRA JOHANES Diwakili Oleh : Jefri Anus Lado
205 — 66
tanggal 21 Pebruari 2020, didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor :14/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg, tanggal 21Pebruari 2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupangtersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Kpg tanggal 4 Juni2020;Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS01/N.3.10
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umumdengan Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perkara: PDS01/N.3.10/f.1/02/2020,tanggal 30 April2020 sebagai berikut:1.
27 — 20
Bahwa oleh karena Tergugat dr/ Penggugat dk telah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan di atas ataupunpihak pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk dihukummenyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat Il dr/ Tergugat dkdalam keadaan baik dan kosong tanpa ada gangguan dari pihakmanapun;3.10.
Drs. H. ISWANDI, SH., APM., MBA.
Tergugat:
KELOMPOK KERJA (POKJA) 1 PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN KOTA PANGKALPINANG
151 — 48
Dalam tataran konkret, pengujian aspek subtansi a quo akan ditekankanpada pemenuhan syaratsyarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi kepadapeserta tender sesuai dengan Dokumen Pemilihan yang telah ditetapkan dalampengadaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatinan Dasar Bagi CPNSDaerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019;Menimbang, bahwa sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, padaLampiran 3.10, ditegaskan bahwa: Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihanberdasarkan dokumen persiapan
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
Terbanding/Tergugat IX : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cibinong
Terbanding/Tergugat VII : Dirjen AHU Kantor Kementerian Hukum dan HAM
Terbanding/Tergugat V : Eko Supriyadi selaku Kepala Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat III : Zaldy Sofyan, SH. selaku Dirut PT. Tjitajam
Terbanding/Tergugat I : M. Said Zakaria
Terbanding/Tergugat XII : Camat Bojong Gede Kecamatan Bojong Gede Bogor
Terbanding/Tergugat X : Bupati Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat VIII : Walikota Madya Depok
Terbanding/Tergugat VI : Ajaji Azis
Terbanding/Tergugat IV : Direktur Utama Pengembang Pembangunan Rumah Green Citayam City PT. Tjitajam
Terbanding/Tergugat II : PT. Tjitajam diwakili Rotendi selaku Direktur
Terbanding/Tergugat XIII : Camat Cipayung Kecamatan Cipayung D
522 — 154
., selakuNotaris di Bogor;3.10. Akta Perdamaian No. 19 tertanggal 14 Februari 2012 yang dibuat dihadapan yang dibuat di hadapan Jauhar Arifin, S.H., selaku Notaris diBekasi;3.11.Akta Perdamaian No. 03 tertanggal 6 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Harry Purnomo, S.H., M.H., M.Kn., selaku Notaris di Bekasi.. Memerintahkan TERGUGAT III REKONPENSI, maupun pihakpihak lainnyaagar menghentikan segala bentuk aktifitas di atas Tanah Objek Sengketa;.
1.NURYANI
2.ARGO WIDJONO
3.AGUS WIBOWO
Tergugat:
1.AGUS SANTOSO
2.Mendagri, cq Gubernur Jawa Tengah, cq Walikota Magelang, cq Camat Magelang Utara, cq Kepala Kel. Potrobangsan
3.PRIYO HARYATMOKO, S.H., NOTARIS Magelang
4.Menteri Pertanahan RI cq BPN RI cq Kakanwil BPN Jateng cq Kepala Kantor BPN Kota Magelang
200 — 82
Bahwa obyek sengketa yang luasnya 120m* yang hak miliknyaHaryoto dihuni oleh Haryoto sejak tahun 1968 sampai 1986 karenapekerjaan Haryoto pindah di Jakarta selanjutnya obyek sengketadikontrakkan oleh Pak Maksum dan pada tahun 2007 Haryoto meninggaldunia selanjutnya obyek sengketa dikuasai oleh penggugat 2 danpenggugat 3 untuk dikontrakkan kepada Pak Subur dan mulai saat ini obyeksengketa milik Haryoto dikuasai kembali olen penggugat 2 dan 3.10.
1.Hj. Nunung Nurtiyantini Binti Bachri
2.Beben S. Sukma bin Soekma
3.Ridwansah Hardigaluh Bin Ardiani M Hardigaluh
4.Hamdansah Hardigaluh Bin Ardiani M Hardigaluh
5.Ny. Yuliati Hardigaluh Bin Ardiani M Hardigaluh
6.Taufik Rahadian Bin Radjak A, Iman Bin Radjak A
7.Iman bin Radjak A
8.Ny. Siti Rezeki binti Radjak A
9.Ny. Nurwulan binti Radjak A
10.Djohansah Hardigaluh Bin Ardiani M Hardigaluh
Tergugat:
BUPATI SUMEDANG
391 — 1456
Nurwulan binti Radjak A sebagai ahli waris pengganti;3.10. Beben Suryatna Soekma bin Soekma (Para Penggugat II) sebagaiahli waris pengganti;9. Bahwa semasa perkawinan Pewaris almarhum H. Edi Sunandar bin H. EepSupartadiwiria dengan Nunung Nur Tiyantini binti Bachri, Pewaris memilikiharta bawaan yang berasal dari harta warisan dari orang tuanya H. EdiSunandar bin H. Eep Supartadiwiria berupa;Halaman 10 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDGa.
124 — 65
PerundangUndangan yang berlaku adalah bersifat FINAL karena semuadokumen jaminan dibuat secara NOTARIEL yang merupakanakte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurnaHalaman 32 Putusan Nomor 9/PDT/2018/PT.KPGsehingga tidak bertentangan dengan WHukum dan bukanperbuatan melawan Hukum.3.9 Bahwa gugatan Penggugat tidak dilandasi legal stending Hukumyang benar karena tidak sesuai dengan fakta Hukumsebenarnya, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut tidakdapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.3.10
33 — 24
(dua ratus lima belasjuta rupiah);3.10.Bahwa oleh karena TERGUGAT IX merasaa telah didesak untukSLLmenandatangani kuitansi senilai Rp. 215.000.000.
184 — 118
yangditerbitkan oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI)Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) tahun 2015, memberikandefinisi mengenai Nilai Ganti Kerugian atau Niai Penggantian Wajar(NPW) sebagai berikut : Nilai Penggantian Wajar; adalah nilai untuk kepentingan pemilikyang didasarkan kepada kesetaraan dengan Nilai Pasar atas suatuProperti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugiannon fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atasProperti dimaksud (SPI 102 3.10