Menyatakan terbukti bersalan melakukan tindak pidana Pencurian DenganPemberatan sebagaimana diatur dalam 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat 1 Jo PasalHalaman 1 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.B/2018/PN Bkj486 Kitab UndangUndang Hukum Pidana Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 5 Tahun dan 6bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;3.

No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwaanak didik permasyarakatan adalah anak pidana, anak negara dan anaksipil yaitu anak paling lama sampai umur 18 Tahun.Pasal 1 UU.No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa anakadalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernahmenikah.Pasal 1 angka 5 UU.

dipersidangan; Anak Xxxxx belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Xxxxx dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak MenjadiUndangUndang, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2021/PN MgnMENGADILI:1.

Halini, menurut Hakim apabila berpbedoman kepada pasal 23 ayat (2) UU No.11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa dalam setiap tingkatanpemeriksaan anak korban, atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua danatau orang yang dipercaya oleh anak korban dan atau anak saksi, atau pekerjasosial.

Maka segala tindakan Termohon terhadap anak harus mengacu padaundang undang Sistem Peradilan Pidana anak, yaitu setiap dilakukan pemeriksaanterhadap anak harus didampingi oleh orang tua atau walinya.

;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum terdakwatelah mendalilkan bahwa intisari dalam Putusan MK No. 1/PUUVIII/2010 tanggal 24Februari 2012 adalah bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun didakwamelakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dibebaskan dari tanggungjawab hukum dihubungkan dengan UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIAHalaman 59 dari 65 putusan nomor 11 /Pid.2014/ PT.BKL60NOMOR 11 TAHUN 2012TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK yangtelah mengintroduser putusan Mahkamah

pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bwajid menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkalasetiap bulan.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusanserta program pendidikan,oembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konnstitusi tersebutdiatas yang dihubungkan dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistim Peradilan Pidana

Anak apakah Terdakwa Yudistira Adi Prayoga bin Sulistiyotermasuk dalam kategori usia dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor1/PUUVIIV2010 tanggal 24 Februari 2012 tersebut.Hakim tingkat bandingmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkanolah Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu terdakwa lahir pada tangga 26 April tahun2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor :Reg Perk : PDM132/Bklu/07/2013 tertanggal 22

telah diubah denganUndangundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi Undangundang), sebagai subyek hukum, baikAnak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yangdidakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke mukapersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yangbenardan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu statushukum atas diriseseorang atau error in persona;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) atau Anak yang Menjadi KorbanTindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum 'Wirjono Prodjodikoro, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Agustus 2003, hal. 6569.Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pwrberumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (vide Pasal 1Ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak)dimana Anak Korban SITI RAHMAH Binti ABDUL WAHID masih berusia 15(Lima Belas) tahun dan 4 (empat) berdasarkan fotokopi Kutipan Akta KelahiranNomor 3306LT120220140042 tertanggal 12 Februari 2014 (anak korban lahirpada tanggal 15 Oktober 2003) dikategorikan sebagai Anak belum genap 18(delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dinubungkan denganfaktafakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Anak Korban, danSaksisaksi, Anak Saksi yang saling bersesuaian satu

Pid.Sus/2019/PN PwrUndangundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi Undangundang), sebagai subyek hukum, baikAnak yang berkonflik dengan hukum (Anak yang telah berumur 12 (dua belas)tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukantindak pidana/vide Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak) maupun orang dewasa ataupun korporasi, yangdidakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke mukapersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yangbenardan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu statushukum atas diri seseorang atau error in persona;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 Ayat (1) UU RINomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) atau Anak yang Menjadi KorbanTindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (vide Pasal 1Ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak)dimana Anak Korban SITI RAHMAH Binti ABDUL WAHID masih berusia 15(Lima Belas) tahun dan 4 (empat) berdasarkan fotokopi Kutipan Akta KelahiranNomor 3306LT120220140042 tertanggal 12 Februari 2014 (anak korban lahir 'Wirjono Prodjodikoro, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Agustus 2003, hal. 6569.Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Pwrpada tanggal 15 Oktober 2003) dikategorikan sebagai Anak belum genap 18(delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan

., Psikolog;Menimbang, bahwa bukti surat berupa laporan sosial atas nama KlienDesilia Nur Anissa Binti Mat Sodri dari Satuan Bhakti Pekerja SosialKementerian Sosial Republik Indonesia merupakan surat yang dibuat olehPekerja Sosial yang merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab pekerjasosial dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya yang didasarkan padabeberapa ketentuan seperti UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2019 tentangPekerja Sosial

dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi darialat pembuktian yang lainMenimbang, bahwa bukti surat berupa laporan sosial atas nama KlienDesilia Nur Anissa Binti Mat Sodri dari Satuan Bhakti Pekerja SosialKementerian Sosial Republik Indonesia merupakan surat yang dibuat olehPekerja Sosial yang merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab pekerjasosial dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya yang didasarkan padabeberapa ketentuan seperti UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2019 tentangPekerja Sosial, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial yang mana laporan sosial tersebut memuat tentang laporan kondisi AnakKorban Desilia serta Surathasil pemeriksaan Psikologis dan Konseling terhadapAnak Korban Desilia merupakan surat yang dibuat dari seorang ahli yangmemuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal dalam hal inikondisi psikologis anak korban Desilia sehingga dengan demikian kedua buktisurat tersebut

Pasal 20 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung AnakRE Clapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani,sehingga Hakim memandang bahwa Anak tergolong sebagai orang yang cakapdan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telahterpenuhi;Ad.2.

Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa JHONS BRIAL WAELE Alias ONGEN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdakwa JHONS BRIAL WAELE Alias ONGENdari dakwaan Primer tersebut;3.

untukkepentingan ekonomis maupun pada kesenangan seksual;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi subjek dalam objek seksualadalah anak yang dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN CrpTahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan bahwaAnak Berhadapan dengan Hukum sebagai Anak Korban yakni anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan cabul atas anak tersebutdilakukan yang didahului atau didasari dengan tindak kekerasan atau ancamankekerasan dan bersifat memaksa.

dalam lingkupan nafsu birahi kelamin, misalnya : ciumciuman, merabaraba anggauta kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;Bahwa yang menjadi subjek dalam objek seksual adalah anak yang dalamketentuan pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui UndangUndang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak juncto Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan bahwa Anak Berhadapandengan Hukum sebagai Anak Korban yakni anak yang belum berumur 18(delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomiyang disebabkan oleh tindak pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan cabul terhadap anaktersebut dilakukan yang didahului atau didasari dengan salah satu dari perbuatanberikut yaitu kKekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap : WAWAN BUDIARTO Bin SUYOTO.2. Tempat lahir : Kulonprogo3. Umur/tanggal lahir: 16 tahun / 23 Maret 1998.4. Jenis kelamin : Lakilaki.5. Kebangsaan : Indonesia.6. Tempattinggal : Dusun Suren Rt. 83 Rw 41.

dengan paksa atau dapat juga disamakan denganberbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut ketentuanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana

Anak pasal 1 angka 4 yang dimaksud Anak yang menjadi korbanTindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, danatau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalahperpaduan/masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sehinggaalat kelamin lakilaki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanyadijalankan untuk mendapatkan

kurang lebih 2 (dua) centi meter dan luka lecet dikaki kiri dengan ukurankurang lebih 2 ( dua ) centimeter ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidanganbahwa pada saat kejadian tersebut yaitu tanggal 16 Juli 2017, saksi korbanALFIYAN PRAMIYANTO, masih berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahunatau masih dikategorikan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukumsebagai Anak korban sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuanumum UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengandemikian unsur ke 2 ( dua) yaitu unsur Turut serta melakukan kekerasanterhadap Anak telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo.Pasal 76 c UU.RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimanatelah dirubah dengan UU.RI.

Sejalan dengan Restorative Justice, penyelesaiansecara damai dan kekeluargaan dalam perkara ini juga Sudahsesuai dengan SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 yaitu dalamRumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2017, pada poin ke 5huruf b, Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap PelakuTindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak,sebagai berikut:Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkankorbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakimdapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, denganpertimbangan

Anak masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikapnya; Anak mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannyapersidangan; Anak belum pernah dihukum.Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981

Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak), sedangkan anak korban adalahanak yang berusia 14 (empat belas) tahun sehingga sangat tidak mungkinmengarang cerita perbuatan asusila atau persetubuhan yang dilakukanterdakwa kepadanya;Menimbang,bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UUUU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak telahterbukti dan terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakandalam Dakwaan Alternatif Pertama oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan maka ataskesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimanatersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukanoleh pasal Pasal

dikenakanpenangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanantersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anakdilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapbkan agar Anak tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa sebelum mengenai pidana yang akan dijatunkan kepadaanak, Hakim telah mempertimbangkan rekomendasi hasil LITMAS dari BAPAS sertaUndangUndang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak Jo KitabUndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa:1.

bagidiri Para Anak, yaitu:Halhal yang memberatkan :Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;Perbuatan Para Anak merugikan saksi Krismantoro bin Supardi;Halhal yang meringankan :Para Anak bersikap sopan di persidangan;Para Anak belum pernah dihukum;Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;Para Anak belum menikmati hasil kejahatannya.Telah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian.Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana, UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal dalam peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.