Bersifat partai ;Halaman 19 dari 41 Salinan Putusan No.10/Padt.G/2016/PA.Lbj2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ;3. Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan ;4. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat ;Menimbang, bahwa syarat meteriil akta otentik harus memenuhitiga syarat yakni: Pertama, isi yang tersebut dalam akta otentikberhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan.

penugasan karena: a. mengundurkan diri; b. mencapai batasusia pensiun Guru; c. diangkat pada jabatan lain; d. tidak mampusecara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankankewajibannya; e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. hasilpenilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan palingPutusan Nomor 96/G/2020/PTUNMdn Halaman 1211.12.rendah Baik; g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturutturut ataulebih; h. menjadi anggota partai

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau; d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanadengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidanayang dilakukan dengan berencanda; 7.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahanMenetapkan barang bukti berupa:a #1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA8238 RL dengan Nomor Rangka : MJEFM1JNPSJD11731 dan NomorMesin : JO8CTGJ11728 beserta kunci kontak dan STNK asli atas namaJuliando.e 1 (satu) lembar Surat Asli Delivery Order (DO) Pengambilan Barang/Pupuk sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan Nomor DO :8041/1 7/4847/TSP dengan Nomor Seri : 002/AJ/DO/1/15, Partai 275,050(dua ratus tujuh puluh lima koma

= ene cen eeFotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalamPerkara Gugatan Tata Usaha Negara antaraJohanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugatmelawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009434445.Bukti T43Bukti T44Bukti T45astentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai

Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007.

meningkat, disamping itu ada kebanggaantersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayuapabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayumenjadi Presiden.Bahwa selama Terdakwa membantu = Saksi2membagikan dan menyebarkan kaos bergambarpasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yangmemerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwadan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adapaksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwatidak pernah diajak oleh partai

• 1 (satu) buah map snel hecter warna kuning yang berisi 1 (satu) bendel chek list persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa atas nama calon Suryadi tanggal 4 agustus 2013, dengan lampiran sebagai berikut:
  1. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa;
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pengurus atau Anggota Partai

Dan yangsebenarnya yang memutar balik fakta adalah Penggugat Rekonvensi,karena hubungan Tergugugat Rekonvensi dengan Ibu Alfisah, hanyahubungan dalam ke Partaian di Partai NASDEM dan juga rekan kerja karnawaktu itu Alfisah sebagai Ketua DPR Kotabaru dan Tergugat RekonvensiBupati Kotabaru. silakan Penggugat Rekonvensi buktikan pada acaraPerbuktian Persidangan selanjutnya;5.

membimbing Termohon Konvensi yang adaadalah sebaliknya; Bahwa, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon telahmengajukan Rereplik yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh MajelisHakim sebagai berikut : Bahwa, Prihal Ibu Xxxxx, sudah selesai dengan Musyawarah dan itudiketahui dengan baik oleh Termohon; Bahwa, tidak benar Pemohon selingkuh apalagi menikah secara sirridengan Alfisah, yang benar adalah hanya sebatas hubungan dalam kePartaian di Partai

HASNA adalah lstri dari SARIPADA;Bahwa pekerjaan SARIPADA saksi kurang jelas tetapi terkhir adalahpengurus dari salah satu partai yaitu partai Demokrat;Bahwa saksi mengetahui jika SARIPADA pernah berganti nama padasaat saksi menjadi saksi pada persidangan kurang lebih 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian peminjaman tersebut;Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan ParaTergugat menerangkan akan menangapinya dalam kesimpulan;2.

Mengumpulkan berita berita tentang partai partai Islamyang berjuang dalam Demokrasi dengan tujuan menggalangUmat/Masyarakat guna meyakinkan Masyarakat jika systemDemokrasi itu salah.8. Membuat data data sejarah tentang kegagal gagalanpemilu diberbagai negara didunia untuk menegakkan syariat Islamdan untuk menegakkan syariat Islam tersebut lebih baik digunakandengan cara STRATEGI TANKIM." Bahwa khusus untuk bidang ALWI terdapat aturan dalamberkomunikasi yaitu1.

Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam kasus tersebut, tindakanmenarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyal hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanHalaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bdwpasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptioin persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Dengan tidak terdaftarnya cek dengan No.

empat milyar dua ratus embilas juta Sembilan puluh ribu rupiah )sehingga dalam buku tabungan baik di Bank BNI 1946, CIMB Bankdan BCA tidak terdapat adanya saldo; disamping itu namanama petanibawang yang tercantum yang telah dibayarkan sebelum bercerai terdapat7 orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam perkara yangsekarang;Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suamiisteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usahadagang bawang merah secara bersamasama dalam partai

HIR dapat digunakan untuk memutus perkara ini, hal inisesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 1200K/Pdt/ 2008Tanggal 22 Desember 2008 yang mengandung absiraksi hukum apabila pihakpihak tidak dapat membuktikaan asalusul uang yang digunakan maka buktipersangkaan dapat diterapkan dalam perkara tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenasebagaimana faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa usahadagang Penggugat dengan Tergugat tergolong usaha dalam partai

Pd/Advokatdari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai BulanBintang/LBH DPCPBB Kabupaten Padang Lawas yang beralamat diJalan Lintas Sumatera No. 4 Sialumbue, Sibuhuan, Kecamatan Barumun,Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor: 95/2012/SK) telah datang sendiri menghadap di persidangan, begitu jugahalnya dengan Tergugat I yang dihadiri oleh kuasanya Mardhi Santa Wijaya,SH,

Pasal 288 RBgdijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: o/buat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang;ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tandatangan diakui;, sehingga apabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat buktiakta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama denganakta authentik dan nilai kekuatan pembuktian

Bahwa setiap perubahan akta pendirian perusahaan dan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) hanya dapat dibuat apabila aisefujui olehsemua pendin atau pemegang saham dan perubahan tersebut harusdituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partai yangditandatangani oleh semua pendiri dan pemegang saham atau kuasamereka yang sah;6.

Bahwa RUPS dan RUPSLB tidak mungkin terjadi, sebab setiapperubahan akta pendirian perusahaan dan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RULBPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri ataupemegang saham dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam aktanotaris yang merupakan akta partai yang ditandatangani oleh semuapendiri dan pemegang saham atau kuasa mereka yang sah.

Dalam kasus tersebut tindakanmenarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyaiHalaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2019/PN Smrhubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak pang digariskan Pasal 1340KUHPerdata.

Bahwa karenaTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukumdengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didalikan olehPara Penggugat, maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarikTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat Ilsebagai pihak dalam

dana dari pihak lain guna keperluan pilkada Balangantersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat kuasa penuhtersebut;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bekerja mencari dana gunakeperluan Pilkada tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sejak tahun 2001 dan padatahun 2012 karena saksi bekerja di PT Tergugat II sebagai Konsultansampai dengan tahun 2015;Bahwa selain tim pemenangan pasangan Sehati juga dibentuk timsukses yang terdiri dari orang partai

keterlibatan saksi dalam tim pemenangan pasangan Sehatipada Pilkada Kabupaten Balangan tersebut dari perencanaan,pelaksanaan sampai dengan penetapan pemenang;Bahwa tugas saksi dalam Tim pemenangan pasangan Sehatitersebut adalah melobi partaipartai pendukung pasangan Sehati;Bahwa saksi dalam melobi partaipartai pendukung tersebutmemerlukan dana dan dana tersebut saksi ambil dari Tergugat II;Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana yang dikeluarkanoleh Tergugat II untuk melakukan lobilobi terhadap partai

Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/ kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasarCash/ kredit sd jangka waktu 14 hari: Tingkat penjualan yang dicapai per 30.04.02sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat 22,5% dariperiode sebelumnya. Target periode 31.12.2002yang diharapkan naik sebesar 24,95% dariperiode April 2001Target penjualan pada periode berikutnyaHal. 5 dari 70 hal. Put.

No. 2276 K/Pid.Sus/2009& keterampilan)c.PemasaranoOoOoOoOSaluran distribusiSyarat penjualanRealisasi penjualanDibandingkan dgn targetRencana/ targetDimasa mendatangLuas/ Daerah pemasaran :Pembeli dominanPosisi persaingan Suami bsk sebagai pengelola/administrator Pegawai toko sebanyak 8 orang Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.: Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasar: Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hariTingkat penjualan

WELLY WALEWANGKO :e Bahwa saksi pernah diperiksa dan di BAPnya di Polisi sebanyak 2kali dan keterangannya adalah benar ;e Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Cirebon sehubungan adanyapenyalahgunaan pengalihan Anggaran Jasa Non PNS dari PosAnggaran Dewan ke Pos Anggaran Sekwan ;e Bahwa saksi sebagai sekretaris Partai Serikat Indonesia kotaCirebon, saksi mendapatkan data tentang APBD 2004 dan saksimerasa terdapat masalah didalamnya yang terkait dengan paraterdakwa ;e Bahwa saksi sebagai pelapor

dalam perkara ini, karena daripertemuan forum Partai Kota Cirebon, ditemukan adanyakejanggalan dalam Pos Belanja Jasa Pegawai Nono PNS yang semulaanggarannya sebesar Rp.54.000.000,(limapuluh empat jutarupiah), tibatiba pada Triwulan ke III Tahun Anggaran 2004 berubahatau bertambah menjadi Rp.3.507.000.000,(tiga milyar limaratustujuh juta rupiah) ; Bahwa Anggaran per triwulan penetapannya Jasa Non PNS di DASKmurni Rp. 54.000.000, dengan rincian :e Triwulan 118e = Triwulan : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan

Il : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan III : Rp. 13.500.000, ;e = Triwulan IV : Rp. 13.500.000, ;e Bahwa saksi merasSa ragu pada saat laporan triwulan Ill terjadipengalihan angkanya menjadi Rp. 3.507.000.000, bukan lagi Rp.54.000.000, ;e Bahwa biaya Jasa Pegawai Non PNS, sepengetahuan saksi dan jugapermohonan dari forum Partai Kota Cirebon adalah untuk pegawaihonorer, tenaga kontrak atau lainnya diluar PNS, sehingga tidakmungkin anggarannya sampai Rp.3.507.000.000,(tiga milyarlimaratus tujuh juta rupiah

anggaran 2004 adalah nilai anggaran biaya jasa nonPNS tahun 2004 adalah terlalu besar, karena jika harusmembayar tenagatenaga non PNS atau tenaga honor yangjumlahnya hanya sekitar 40 orang tenaga honor, maka nilaiRp. 3.507.000.000, tersebut tidak sangat rasional danuntuk kebutuhan konsultan dalam rangka konsultasi demikepentingan kinerja DPRD adalah sangat tidak rasionaldengan angka yang cukup tinggi tersebut ;Bahwa kejanggalan keuangan di DPRD tersebut atas hasil pembahasansaksi dengan beberapa partai

3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang berbunyi setiap orang adalah perseorangan atau termasuk Korporasi.Menimbang, bahwa orang perseorangan berarti adalah orangsecara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata BarangSiapa sedangkan Korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak,Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan terbatas, Yayasan,Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum, misalnya Firma,CV, Usaha dagang atau perkumpulan lainnya bahkan juga dapatmenjangkau partai

Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai

.215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai

adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKtanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaBantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telahdikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNYogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPTUN Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahvae terbitnya Surat Terlawan yaitu SuratKepala Pervakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan

Perwakilan Provinsi Daerah IstimeneaYogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai SejahteraTahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sar.Johanis Richard Riwoe.