Ditemukan 367759 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-05-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA NGANJUK Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Ngj Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat dan Tergugat
31 — 3
31 — 3
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam alQur'an Juz Il halaman 405yang berbunyi :Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadapdi persidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebutmaka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
terbukti danmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bainsughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan sejalan dengan dalil syar'i
Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum syar'i
Register : 04-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PA NGANJUK Nomor 0014/Pdt.G/2016/PA.NGJ Tanggal 3 Februari 2016 —
10 — 0
10 — 0
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam alQur'an Juz II halaman 405yang berbunyi :Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka Iatermasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
terbukti danmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bainsughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan sejalan dengan dalil syar'i
Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum syar'i
Register : 18-07-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PA NGANJUK Nomor 1422/Pdt.G/2018/PA.Ngj Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat dan Tergugat
117 — 10
117 — 10
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam alQur'an Juz Il halaman 405yang berbunyi :Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadapdi persidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebutmaka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
terbukti danmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bainsughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan sejalan dengan dalil syar'i
Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum syar'i
Register : 28-08-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 3227/Pdt.G/2019/PA.Bks Tanggal 9 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
surat permohonan Pemohon, sehingga suratpanggilan tidak dapat disampaikan kepada Termohon, kemudian Pemohonmencabut permohonannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
Register : 03-04-2017 — Putus : 25-06-2017 — Upload : 18-06-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Bwi Tanggal 25 Juni 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
7 — 0
7 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
Register : 18-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PATI Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Pt Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
6 — 0
6 — 0
Pemohon telah mencabutperkaranya, maka tidak ada alasan bagi majelis untuk meneruskanpemeriksaan perkara ini, dan pencabutan a quo adalah hak para Pemohonserta pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkandan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh paraPemohon sendiri, maka seluruh biaya dibebankan kepada para Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
Register : 18-07-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 3504/Pdt.G/2016/PA.Bwi Tanggal 1 Agustus 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
11 — 1
11 — 1
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
Register : 02-09-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 2695/Pdt.G/2014/PA.Mjl Tanggal 15 September 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
7 — 0
7 — 0
, maka pencabutan kembali atas perkaratersebut dapat dikabulkan dan Ketua Majelis menyatakan bahwa perkaraNomor 2695/Pdt.G/2014/PA.Mjl selesai dengan dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalildalil syar'i
Register : 01-07-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PA TANJUNG BALAI Nomor 0142/Pdt.P/2014/PA.Tba. Tanggal 11 Agustus 2014 — PERDATA
PEMOHON I VS PEMOHON II
13 — 8
13 — 8
untuk mencairkandana prodeo untuk perkara ini dari DIPA Pengadilan Agama Tanjungbalai tahun 2014, makamerujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesiatentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaTanjungbalai Tahun Anggaran 2014.Memperhatikan pasal 124 HIR jo Pasal 148 RBg dan segala ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i
Register : 17-02-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 03-05-2016
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1107/Pdt.G/2016/PA.Bwi Tanggal 6 April 2016 — PEMOHON
16 — 5
16 — 5
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
Register : 19-08-2014 — Putus : 14-01-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PA PEMALANG Nomor 2131/Pdt.G/2014/PA.Pml. Tanggal 14 Januari 2015 — Pemohon Termohon
7 — 0
7 — 0
Termohon dan Termohon membenarkannya ;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Pemohon,maka perkara tersebut telah selesai ;Menimbang, bahwa permohonan perceraian termasuk perkaradalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangundangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon:Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
Register : 18-09-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2161/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Putusan Nomor 2161/Pdt.G/2018/PA.Pwt2009 Perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohonsebanyak yang akan disebut dalam amar putusan ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan, tidak hadir;N. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;3.
Register : 08-08-2012 — Putus : 29-11-2012 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 1612/Pdt.G/2012/PA.Pwt Tanggal 29 Nopember 2012 — Penggugat Melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
maka perkara inidinyatakan telah selesai karena dicabut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor. 03tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke DuaUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama. maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat sebanyak yang akan disebut dalam amar putusan ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 21-05-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PA NUNUKAN Nomor 388/Pdt.P/2014/PA. Nnk Tanggal 19 Juni 2014 — Muhammad Nur bin Lanrapi dan Hj. Diyang binti Mattoreang
8 — 7
8 — 7
berpendapat bahwapara Pemohon tidak bersungguhsungguh dengan permohonannya, makadengan mendasarkan kepada pasal 148 R.Bg. telah cukup alasan bagiMajelis Hakim mengugurkan permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni,maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankanseluruhnya kepada para Pemohon;Memperhatikan dalildalil syar'i
Register : 01-02-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tanggal 18 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 5
10 — 5
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yangberlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor0132/Pdt.P/2019/PA.Tbn, dari para Pemohon.;2.
Register : 13-03-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1406/Pdt.G/2017/PA.Bwi Tanggal 18 April 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 0
9 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
Register : 24-05-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PA TUBAN Nomor 1148/Pdt.G/2017/PA.Tbn Tanggal 17 Juli 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 11
9 — 11
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1148/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Penggugat.;2.
Register : 25-11-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 634/Pdt.P/2021/PA.Ckr Tanggal 20 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
18 — 13
18 — 13
tersebut, telah terbuktipermohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum,karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada ParaPemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan dalildalil syar'i
Register : 06-07-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2929/Pdt.G/2017/PA.Bwi Tanggal 10 Oktober 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
10 — 0
10 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
Register : 03-01-2017 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bwi Tanggal 19 Januari 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
8 — 0
8 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i