Ditemukan 23750 data
7 — 0
calon mempelai tidak ada halangan untukmelangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi HukumIslam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yangdimaksud pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqhdalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :Wowlra aiglo cra Slis IYo Lo LO pW 9Artinya:" Pemerintah mengurus rakyatnya
13 — 2
ketentuanPasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakandispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;heels Ja gic ye yl gle aly CG yustArtinya: Pelayanan/pengurusan pemenntah terhadap rakyatnya
24 — 12
itu sendiri sebagaimana8 HImPenetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA Mrkfatsun hukum yang berbunyi Ubi societas ibi ius, bahwa adanya hukum adalahuntuk kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dalam memperhatikan kemaslahatan yang tertumpupada pemberian kemudahan dan akses bagi para Pemohon, majelis hakim jugatelah memperhatikan ketentuan kaidah fighiyah yang terdapat dalam KitabAsybah wan Nadhair halaman 83 yang berbunyi:arbaodb bois ancl Jl We pL Yl 9 paiArtinya:Pelayanan/kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya
11 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ; Penetapan DISKA, nomor: 0075/ Halaman 9 dari 11Pdt.P/2015/PA.TA Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya, karena itu. permohonan Pemohon patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim
21 — 0
/ oe ale ee yids i o od L i /Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
13 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois as JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
22 — 0
SpasPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuaiHal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0008 /Pdt.P/2011 /PA.Gs.dengan kemaslahatan.2. Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman62 :elles Gl> ole prio rwlaoll 5>Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarikkemaslahatan.
16 — 0
: Zt ad 4 . 2 /Artinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Penetapan Nomor 0809/Pdt.P/2017/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamanMenimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama dantempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka untukmemenuhi pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI.
11 — 8
Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalamKitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :arboobL boic as yj le plo Yl 9 p05Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwapara Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersamaHalaman 8 dari11Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.
14 — 0
W9 paiaxbassLArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya exparte, seluruhkepentingan berada pada para Pemohon, sehingga biaya seluruhnyadibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini;Mengingat segala perturan perUndangUndangan yang berlakudan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2. Menetapkan perubahan nama Pemohon ABD.
16 — 4
G paiArtinya : Pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan :Penetapan DISKA, nomor: 0367/Pdt.P/2017/PA.TL.
9 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman128:ELnXpU+ EurY EviIRU aeni PYi ORX7Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan;Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengancalon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkanmenurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohonmengajukan dispensasi kawin terhadap
22 — 1
ayat (1) dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga sudahsepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaKantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo diperintahkan untukmelangsungkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernamaCALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah wannadhair halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis,yang berbunyi :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
48 — 2
1974 tentangPerkawinan, jo pasal 15 ayat (1) dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kulon Progo diperintahkan untukmelangsungkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAKPEMOHON tersebut, sesuai dengan kaidah fighiyah dalam Kitab Asybah wannadhair halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyiArtinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
11 — 0
Kbmhalaman 7 dari 9 halamandoch bye tel de pli GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya,;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi Pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
20 — 11
ly bgisArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil Permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danHalaman 12 dari 14 halaman
41 — 8
Gi puoiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (8) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka PegawaiPencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambeng KabupatenLamongan diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohondengan calon suaminya tersebut;Menimbang, Bahwa berdasarkan
18 — 2
hukum mengenai sahnya perkawinan mereka,tersedianya peluang jaminan hukum bagi pemenuhan hakhak mereka sebagaisuami istri yang perkawinannya sah dan tercatat, dan terwujudnya kemudahandalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan hakhak dan ataukepentingankepentingan anakanak Para Pemohon;Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbanganpertimbangan tersebut,hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah sebagai berikut:dotwealls be gis Ags Nl gle ale) Ui werdArtinya: Tindakan penguasa (hakim) atas rakyatnya
32 — 6
tentangPerkawinan, jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehinggasudah sepatutnya dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makaKantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kulon Progo diperintahkan untukmelangsungkan pernikahan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan calonsuaminya bernama ANAK PEMOHON tersebut, sesuai dengan kaidah fighiyahdalam Kitab Asybah wannadhair halaman 128 yang diambil alin sebagaipendapat Majelis, yang berbunyi :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
5 — 0
1:aabacll bogie ax65N ole ploVl 95.05Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya dari segikemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon besanPemohon dalam persidangan bahwa antara Pemohon dengan calon menantu tersebuttidak ada hubungan keluarga atau mahrom dan tidak pula terdapat hubungansesusuan, keduanya telah berumur akil balig, samasama perjaka dan perawan yangtidak sedang dalam ikatan pinangan ataupun perkawinan dengan orang lain, makaantara kedua calon suami isteri tersebut