Ditemukan 12275 data
85 — 9
Bahwa Para Tergugat II, III dan Tergugat IVdihukum pula untuk = membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiapkelalaian / keterlambatan Para Tergugattersebut menyerahkan kedua bidang tanah objeksengketa kepada Penggugat21.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat inididukung oleh alat alat bukti authentik, makacukup syarat syarat untuk menjatuhkan putusandalam perkara ini dengan putusan yang dapatsegera dijalankan, meskipun masih ada fihakfihak
129 — 76
BSB We iBahwa untuk menjamin terkabulnya gugatan rekonpensi inikiranya wajar dan layak pula Pengadilan Negeri KabupatenMalang di Kepanjen untuk meletakkan sita jaminan terlebihdahulu atas seluruh aset, baik berupa barang bergerakmaupun tidak bergerak aset milik Yayasan PPS Petungsewu,sejauh dan sekedar untuk memenuhi tuntutan ganti rugiPenggugat Rekonpensi ;Bahwa gugatan Rekonpensi ini didasarkan pula ataskekuatan bukti yang authentik, karenanya mohon putusandalam perkara ini dapat dijalankan secara
13 — 5
suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang30aaman 11 dari 22 Putusan No. 357Pdt.G/2020/PA.Crp.diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut ;14.Mengingat Gugatan para Penggugat beralasan hukum dan dicukupi alatbukti AUTHENTIk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR. Jo.
19 — 7
Penggugat tentangPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
13 — 7
Penggugat tentangPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
11 — 6
Penggugat tentangPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
18 — 5
Penggugat tentangPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmidibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, olehkarenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat buktitulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik
19 — 4
. = Putusan No. 346Pdt.G/2019/PA.Crp.Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik atas suatuperkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti Ptersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang bahwa, berdasarkan unsurunsur formil dan materil yangmelekat
40 — 15
Menyatakan secara hukum oleh karena perkara ini didukung denganalat bukti yang authentik oleh karena itu mohon putusan ini diputusdengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vitvoerbaarbij vorrad) walaupun ada upaya hukum banding, Kasasi atau PeninjauanKembaii.12.
49 — 34
Putusan Nomor 136/ PDT/2019/PT DPSditentukan oleh Undang Undang , maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa secara seksamaberita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :763 / Pdt.G / 2018 / PN Dps tanggal 25 Juni 2019 , maka Pengadilan Tinggiberpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar sudah tepat danbenar karena bukti bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat adalahbukti authentik
108 — 20
., sampai dengan tanggal pelunasan hutanghutang tersebut;Bahwa, untuk memberikan kepastian hukum agar obyek jaminan kredit tidak dialihkanpenguasaannya kepada Pihak lain, maka sudah patut menurut hukum apabila terhadaptanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya, yang menjadi obyek jaminan tersebutdiletakkan sita jaminan ;Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada buktibukti authentik atas jumlahhutang yang sudah pasti / tetap maka sudah patut menurut hukum apabila putusan inidinyatakan dapat
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat dihukum untukmembayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabilaTergugat lalait memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan diPengadilan Negeri Ambon.17 Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada buktibukti authentik menuruthukum, maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR jo.
193 — 67
BUMI MANSYURPERMAI ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan laporanPolisi Nomor : LP / 1345 / Xll / 2013 / SPKT Ill, tanggal 16Desember 2013, dimana Para Pemohon Praperadilan dituduhmelakukan tindak pidana membuat surat palsu) dan ataumenempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik dan ataumembuat akta palsu setidaknya turut serta melakukan kejahatanatau membantu melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalampasal 263 dan atau pasal 266 dan atau 264 jo. 55 atau 56 KUHPidana ; Bahwa Termohon
49 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena putusan didasarkan pada buktibukti authentik berupa putusanpengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;8.
11 — 3
. + Putusan No. 189Pdt.G/2019/PA.Crp.dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat buktitersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalamketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yangditerbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti authentik atas suatuperkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti
8 — 0
2017/PA.Tng tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenangPengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yangtelah ditentukan sebagaimana Pasal 66 ayat 2 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahankedua UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Dengan demikian PengadilanAgama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Menimbang, bukti P2 oleh karena bukti authentik
46 — 0
Tergugat Ill,untuk mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan aman dan kosong;19.Bahwa begitu juga terhadap Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugatlll dan Turut Tergugat IV yang juga berada dan berkantor di kantor DesaBengkel karenanya sangat beralasan untuk ditarik dalam perkara aquo agardihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini nantinya;20.Bahwa untuk menjaga agar gugatan menjadi tidak hampa dan ilusionir sertagugatan aquo didasari dengan dalil dan bukti yang authentik
Bahwa dalam posita (fundamentum petendi) yang diajukanPenggugat tiada satu surat pun yang merupakan akta authentik yangmembuktikan kepemilikan tanah. Dengan demikian tiada alas hak yang adapada penggugat, Poniran C, dan SB Zakaria yang dapat membuktikan bahwaTanah tersebut adalah milik Penggugat. Penggugat mendalilkan gugatannyahanya berdasarkan surat jual beli antara SB. Zakaria (orang tua Penggugat)dengan Poniran C dan surat hibah dari SB.
50 — 73
hukum sehingga Penggugat menarik kembali berkasyang pernah diajukannya bahkan sejak tahun 1984sampai gugatan inididaftarkan di Pengadilan Negeri Medan menegaskan bahwasanyapernyataan Penggugat tidak mampu menunjukan dasar kepemilikan atastanah tersebut sedangkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan )bukanklah menunjukan alas hak kepemilikan atas tanah ;Bahwa artinya Pernyataan Penggugat pada halaman 5 alinea 4 adalahsuatu bentuk pengakuan yang sah dan pengakuan yang sah tersebutadalah salah satu bukti yang authentik
Bahwa selain itu, tidak ada bukti authentik yang diajukan penggugat untukmenyatakan perbuatan Tergugat , Il, Ill dan IV adalah Perbuatanmelawan Hukum dan untuk itu Tergugat , Il, Ill dan IV dengan tegasmenolak pernyataan penggugat yang mengatakan Tergugat , Il, Ill dan IVtelah melakukan Perbuatan melawan hukum dan mohon kepada YangTerhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquountuk mengesampingkannya ;14.
SYAHARUDDIN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALAKEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
3.KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
63 — 17
15Hal 21 dari 47 Hal Putusan Nomor 18/Pid.Pra/2021/PN MdnSeptember 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SpSidik/1967/VIII/Res.1.9/2018/Reskrim tanggal 10 Agustus 2018, SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 2590/X/Res.1.9/2018/Reskrimtanggal 19 Oktober 2018, Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/1824/VIII/Res.1.9/2019/Reskrim tanggal 29 Agustus 2019;Bahwa selanjutnya Termohon II dan III mencari alat bukti terkait dengandugaan tindak pidana "menempatkan keterangan palsu ke dalam suatuakta authentik
Unsur menempatkan keterangan palsu ke dalam akte authentik tentangsesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte ituUnsur ini terpenuhi, dimana tersangka SYAHARUDDIN (ic.Pemohon)menempatkan keterangan palsu di Surat Keterangan Tanda LaporKehilangan Nomor: 16154/B/VII/2012/SPKT/Resta Medan tanggal 27 Juli2012 yang diterbitkan SPKT Polresta Medan dimanatersangkamenjelaskan bahwa SHM No. 157 tanggal 11 Oktober 2006 atas namaSYAHARUDDIN yang terletak di Kota Bangun telah hilang namunfaktanya