Ditemukan 23750 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA JOMBANG Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Jbg Tanggal 9 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
Penetapan No.324/Pat.P/2020 /PA.Jbg.Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dalampermusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohoncukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang
Register : 09-08-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA CURUP Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Crp Tanggal 1 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
8 — 6
8 — 6
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:wls ole 2184 awlaoll 50 los Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatanarbadL bois are 5) le elo 9 jaaArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus dliimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNo.7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d UndangUndangNomor
Register : 17-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 678/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ Tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :SowuckL baw Ae ol a ale naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama
Register : 08-08-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0507/Pdt.P/2019/PA.Bwi Tanggal 2 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
11 — 0
rwlasll 59Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan dari padamengambil suatu manfaat/kebaikan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum serta kemaslahatan, maka permohonanPemohon dinilai telan beralasan dan berdasar hukum, sehingga dapatdikabulkan dengan mengingat ibarah yang terdapat dalam Kitab alAsybah waanNazhair halaman 128 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakimberbunyi sebagai berikut :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 29-07-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 0482/Pdt.P/2019/PA.Bwi Tanggal 19 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 3 UndangUndang Nomor 4Tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama Keluarga serta SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/81/SJ Tahun 2006, permohonanPemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan mengingat ibarah yangterdapat dalam Kitab alAsybah wa anNazhair halaman 128 yang telahdijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :O2fUaae Eqni O~Q=ea fQhaiva X=J%Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 10-10-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 219/Pdt.P/2017/PA.Bjn Tanggal 23 Oktober 2017 — PEMOHON
11 — 1
11 — 1
Bjn.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhair halaman 83;doled de gis dae ll ile ale 4b punArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuaidengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal
Register : 20-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA WONOSARI Nomor 140/Pdt.P/2017/PA.Wno Tanggal 23 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 2
8 — 2
Pasal 16ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan gaidah UshulFiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :trlewdly logis xt gil lO ploVl 8 ponArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan dapatdikabulkan dengan memberi dispensasi
Register : 19-09-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Jbg Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
4 etArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalampermusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohoncukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2permohonan para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa seluruh biaya
Register : 19-04-2010 — Putus : 03-05-2010 — Upload : 27-03-2012
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 34/Pdt.P/2010/PA.TL Tanggal 3 Mei 2010 — PEMOHON I DAN PEEMOHON II
8 — 0
8 — 0
Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Al Asbah Wan Nadhairhalaman 128 yang berbunyiArtinya : pemerintah mengurus rakyatnya sesuaidengan kemaslahatan ;3.
Register : 10-03-2017 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0217/Pdt.P/2017/PA.TL Tanggal 31 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman128:ELnXpU+ EurY EviIRU aenl PYi7 ORX7Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengancalon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkanmenurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohonmengajukan dispensasi kawin terhadap
Register : 19-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 689/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
18 — 1
Pasal 1 dan 34 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang PencatatanNikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4122/860/SJ Tahun2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaairhalaman 83 yang berbunyi :doch bee Le dl de ply) GyeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama dantempat tanggal lahir para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka untukmemenuhi
Register : 15-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 626/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
12 — 3
dimintakandispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkananaknya dipandang lebin besar maslahah dan manfaatnya dari padamafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Halaman 8 dari 11 hal. penetapan Nomor 626/Pdt.P/2019/PA.KbmAsybah wan Nadhaair halaman 83;dateconlls de gic dye yl gle ale GG putArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
Register : 21-12-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 945/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 14 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 0
12 — 0
GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama paraPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
Register : 14-03-2016 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PA CILACAP Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Clp Tanggal 6 April 2016 — pemohon
9 — 0
9 — 0
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, Pasal 6UndangUndang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan AtauPenambahan Nama Keluarga, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriPenetapan Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Clp.Halaman 9 dari 11 halamanNomor: 477/869/SJ tahun 2006, demi kemaslahatan yang lebihdiutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut : Cb patti ala) ple Asc I) de gis dadinallsArtinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya
Register : 20-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 128/Pdt.P/2019/PA.TA Tanggal 2 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 2
9 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 18-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 04-10-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 555/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 0
9 — 0
/ oad > < ~Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 555/Padt.P/2019/PA.KbmArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, oleh karenanyapetitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan
Register : 08-03-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Tgt Tanggal 29 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 6
13 — 6
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:aabLooIL bgic ac,Jl Js eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah fiqhtyah yang berbunyi :blood!
Register : 01-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 261/Pdt.P/2021/PA.Dpk Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
12 — 7
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukumislam sebagai berikut :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Hal. 10 dari 13 hal, Penetapan No. 0261/Pdt.P/2021/PA.Dpk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai
Register : 22-09-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 24-12-2016
Putusan PA KEBUMEN Nomor 378/Pdt.P/2016/PA.Kbm Tanggal 6 Oktober 2016 — Pemohon
7 — 0
7 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :doch bee dedi oe ali GrePenetapan Nomor 378/Pat.P/2016/PA.Kbm.Halaman 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam =mengurus~ rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya
Register : 31-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 91/Pdt.P/2019/PA.Kbm Tanggal 18 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 0
11 — 0
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :i Pat d I q =)Pras bas tel de ple) OpeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau