Ditemukan 367759 data
10 — 1
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam alQur'an Juz Il halaman 405yang berbunyi :Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadapdi persidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebutmaka ia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
terbukti danmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bainsughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan sejalan dengan dalil syar'i
Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum syar'i
28 — 10
tersebutdikarenakan Ayah Kandung Pemohon Il beragama hindu, makaPemohon II bertahkim wali kepada Tokoh Masyarakat selaku tokohmasyarakat Desa Kampung Kajanan dan dihadiri dua orang saksi nikahdengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta terdapat ijabkabul;Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon beragama Islam danberstatus duda, dan Pemohon Il juga beragama Islam dan berstatusjanda, serta tidak dalam pinangan pria lain;Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halanganuntuk menikah menurut syar'i
beragama hindu, makaPemohon II bertahkim wali kepada Tokoh Masyarakat selaku tokohmasyarakat Desa Kampung Kajanan dan dihadiri dua orang saksi nikahyaitu saksi sendiri dan Mukhlis dengan mas kawin berupa seperangkatalat sholat serta terdapat ijab kabul; Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon beragama Islam danberstatus duda, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatusjanda, serta tidak dalam pinangan pria lain; Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halanganuntuk menikah menurut syar'i
tersebutdikarenakan Ayah Kandung Pemohon Il beragama hindu, makaPemohon II bertahkim wali kepada Tokoh Masyarakat selaku tokohmasyarakat Desa Kampung Kajanan dan dihadiri dua orang saksi nikahyaitu Mujimin dan Mukhlis dengan mas kawin berupa seperangkat alatsholat serta terdapat ijab kabul;Bahwa sewakiu akad nikah dilaksanakan Pemohon berstatus duda,sedang Pemohon II berstatus janda dan tidak sedang dalam pinanganlakilaki lain;Bahwa hubungan antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada halanganuntuk menikah menurut syar'i
8 — 0
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam alQur'an Juz II halaman 405yang berbunyi :Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut maka iatermasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Ngj.Islam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab FighSunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan buktibukti istriatau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapatlagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilantidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatunkan talak ba'in kepadaistrinya,Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84
kewajibanpanitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait incasu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pace Kab Nganjuk untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum syar'i
6 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
8 — 1
pencabutan perkara tersebutdiajukan dengan persetujuan Tergugat, maka permohonan Penggugat tersebutdapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Penggugat, makaperkara tersebut telah selesai ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukan setelahdisidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yanghingga kini dihitung sebesar Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh saturiburupiah) ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan dalil syar'i
8 — 3
dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya gugatanPenggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaara);Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
10 — 3
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahuntuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan denganperkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1492/Pdt.G/2016/PA.Tbn,dari Pemohon.;2.
11 — 0
;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara yang jumlahnya sebagaimanatercantum dalam amar penetapan ini akan dibebankan kepada Pemohon:Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN1.
8 — 0
dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat ; Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Penggugat, maka perkara tersebut telah selesai ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukansetelah disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biayaperkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2412/Padt.G/2016/PA.PmlMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
6 — 0
pemohon telah meninggaldunia pada saat perkara permohonan cerai talak sedang dalamproses pemeriksaan di Pengadilan Agama Bondowoso, makaberdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Jo Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Permohonancerai talak pemohon gugur;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat segala ketentuan Perundang undangan yangberlaku dan hukum Syar'i
6 — 0
danmencabut perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakimharus mengabulkanya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
39 — 9
tanggal 07 Maret 2013 dan semua pertimbangannya menjadipetimbangan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam putusan sela perkara ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaipasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, serta dalil syar'i
22 — 12
Republik Indonesia Nomor : O01 tahun 2008 tentangmediasi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karenanya, perkara nomor : 034/Pdt.G/2009/PA.SS harus dinyatakan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukbidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undangundang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantumdalam diktum putusan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i
9 — 2
Pm.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara nomor:2942/Pdt.G/2016/PA.Pml. dicabut;3.
13 — 4
Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan merekadilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, Peraturan Perundangundangan yang berlaku danketentuanketentuan hukum syar'i
8 — 0
jawaban, maka permohonan pencabutan perkaraoleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Penggugat,maka perkara tersebut telah selesai; Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukansetelah disidangkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biayaperkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
9 — 1
pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON >30 200220220220 222 2222222222Pengadilan Aganita Terse Oulj= nnn nn nnn nnn nnn nnn no nmon remenn ne nannnamenananananamanmnannnMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang dimandemen dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, Pemohon dibebani semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
20 — 8
Bukuge sens sams aeme eens cans oes sos sees ees SSeS eRe RESMenimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukanproses yang mengaluarkan~ biaya biaya, oleh karena ituberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 dan Pasal 90 A Undang Undang Nomor 3 Tahun = 2006tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat segala peraturan perundang undangan ~ dandalil syar'i
12 — 3
dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya gugatanPenggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
7 — 0
bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi danpatut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapiTergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara inidiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i
116huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat semua pasal Peraturan Perundangundangan yang berlakuserta dalildalil syar'i