Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

Pelangi Jaya : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set); Surat Pemberian Kode faktur Pajak (1 set); Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set); Formulir Permohonan (1 set); Akta Pendirian (1 set);b. Fotokopi legalisir berkas PT. Nuansa Madya Sejati : Kartu Nomor Induk Wajib Pajak (1 set); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set);Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set);Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 set);Halaman 2 dari 34 hal. Put.

PermataWitmas Hijau, NPWP: 02.591.345.0124.000, berupa:Profile Data Wajib Pajak;Print Out PKPM;Laporan Hasil Visit;Print Out Pelaporan SPT Pph Pasal 21, Poh Pasal 25 Dan PPN;Permohonan Pendaftaran Dan Perubahan Data Wajib Pajak;Kartu NPWP;Surat Keterangan Terdaftar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Tugas Pembuktian Alamat;Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;Laporan Hasil Verifikasi;Kertas Kerja Verifikasi Penyampaian SPT Masa PPN Dan/AtauWP Non Efektif;Surat Pencabutan Surat Pengukuhan

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;Salinan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah, tanda daftarPerusahaan (TDP), Surat Izin Gangguan Tempat Usaha;Surat Pemberitahuan Masa Mei sd. Desember 2007 dan Februari2008;P.

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri faktur Pajak;Akta Pendirian;Prin Out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;SPT Masa PPN tahun 2007;S. Disita dari Muhammad Joni Hidayat :e Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak atas Nama PT.

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Salinan Permohonan Pendaftaran NPWP Badan;Salinan akta pendirian badan;Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;Salinan Izin Tempat usaha, TDP, Surat Izin Gangguan, SIUP danDenah lokasi;Salinan Surat Tugas dan Berita Acara Pembuktian Alamat;Salinan Surat Pengukuhan PKP;X. Disita dari Mangitar Samosira. Copy data :1.2.10.lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar;Surat Nomor : 1. Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009beserta print out;Surat Nomor: 1.

PERMATA WITMAS HIJAUsebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. AL ANSARBINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. CIPTA KARYAINSANI sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. BATANG HARIOILINDO PALM sebanyak 1 (satu) lembar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT.

PERMATA WITMAS HIJAUsebanyak 1 (satu) lembar;21) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. AL ANSARBINASAWINDO PLANTATION sebanyak 1 (satu) lembar;22) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. CIPTA KARYAINSANI sebanyak 1 (satu) lembar;23) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT. BATANG HARIOILINDO PALM sebanyak 1 (satu) lembar;24) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;5. SPT Masa PPN tahun 2007;39) Dokumen Pembelian dengan PT.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;5. SPT Masa PPN tahun 2007;Dokumen Pembelian dengan PT.

Perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika Partai Aceh (PA) mengadakan kegiatan pengukuhan pengurusDPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Aceh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumaweyang dihadiri oleh para calon legislatif dari Partai Aceh, pengurus partai, Walikota danundangan lainnya serta sebagian masyarakat yang datang dan menyaksikan acarapengukuhan. Pada saat selesainya pidato salah seorang calon legislatif Partai Aceh (PA)yakni Sdr.

NUR YUNUS di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut: Bahwa kejadian Pengukuhan Pengurus Partai Aceh DPC Banda Sakti pada hariJumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB dfi Desa Keude Aceh Jalanpasee (Depan Bekas Dewi Plaza Hotel) Kec.

;e Bahwa Ahli tidak melihat langsung terdakwa memberikan kampanye padakegiatan Pengukuhan Pengurus Partai Aceh DPC Banda Sakti dan Panwasjuga tidak pernah diberitahukan mengenai kegiatan tersebut;e Bahwa tempat yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kampanyeadalah sekolah, rumah ibadah, gedunggedung pemerintah;e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;5 Ahli DAHLAN ABDULLAH, ST.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 14Juni 2012, terdakwa diangkat sebagai Keuchik Gampong Keude Aceh Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;Bahwa benar kejadian pengukuhan Pengurus Partai Aceh DPC Partai AcehBanda Sakti tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul21.00 WIB bertempat di Jl. Pase (depan Bekas Hotel Dewi Plaza) DesaKeude Aceh Kec.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe;Bahwa benar pada saat acara pengukuhan Pengurus Partai Aceh DPCBanda sakti terdakwa hadir sebagai undangan;Bahwa benar pada saat acara pengukuhan Pengurus Partai Aceh DPCBanda sakti Terdakwa memberikan kata sambutan dengan cara berpidatoyang isinya antara lain Kru Semangat, kru semangat, kru semangat, Wosemangat Ureng Aceh mandum, womandum ureng aceh ta pimpinnanggroe Aceh, bek tuwotuwo tanyo le ke Partai aceh, tawo bu mirahmandum getanyo keuno samasama, karna malamnyo

mengajukan Banding atas SuratKeputusan Keberatan Nomor: KEP484/WPJ.13/2011 tanggal 14 September2011 tersebut sebagai berikut:Jumlah Yang Diajukan Bandingbahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp250.612.255,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rp250.612.255,00Alasan Bandingbahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

;bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagai WajibPajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruh pelaporankewajiban perpajakan termasuk SPT

Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan Oleh Termohon PkBahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo, menyatakanTermohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pengukuhan terhadapPemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak SecaraJabatan sejak 1 Mei 2006 ;Bahwa, tindakan Termohon Peninjauan Kembali a quo juga dinyatakantelahsesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003, tertanggal 29 Desember 2003 ;Bahwa, ternyata sesuai Dokumen Laporan

Pengusaha Kena PajakSecara Jabatan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, maka telahterbukti secara Sah dan Meyakinkan, Penerbitan SKPKB PPN Masa PajakNopember 2008 terdapat Cacat Hukum, karena diterbitkan tanpa adanyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan KantorPelayanan Pajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1ayat 5 Keputusan Dirjen Pajak/Termohon Peninjauan Kembali Nomor :KEP161/PJ/2001 tanggal 21

SecaraJabatan yang dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PeninjauanKembali sebagai PKP sejak 1 Mei 2006 adalah bertentangan dengan Pasal1 ayat 5 Keputusan Dirjen Pajak/Termohon Peninjauan Kembali Nomor :KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 atau dengan kata lain Tidak Sahatau setidaknya mengandung Cacat Hukum ;Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan PemohonPeninjauan Kembali Secara Jabatan selaku PKP sejak 1 Mei 2006 olehTermohon PK, maka secara mutatismutandis menyebabkan Tidak

Alwin Tjie; yang pada intinya tidak terdapat berkas berupa Surat dari Sdr, Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP161/PJ.2001 tanggal 21Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan PengukuhanPengusaha Kena Pajak, yang antara lain

mengatur sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syaratlagi sebagai Pengusaha Kena Pajak:;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampai waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

kawasan hutan. (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastianhukum atas kawasan hutan.

pengukuhan kawasan hutan.(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.Pasal 15(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14dilakukan melalui proses sebagai berikut:a. penunjukan kawasan hutan,b. penataan batas kawasan hutan,c. pemetaan kawasan hutan, dand. penetapan kawasan hutan.Bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pada prinsipnya semuahakhak pihak ketiga yang sah dan dalam kawasan

bukti adanya Peraturan Daerah mengenaikeberadaan masyarakat hukum adat di atas tanah yang diklaimtersebut;Terkait dalil Penggugat pada angka 51 halaman 18 dan 19 yangmenyatakan bahwa suatu hutan apabila akan ditetapkan menjadikawasan hutan maka perlu dilakukan kegiatan pengukuhan, yangmana kegiatan pengukuhan ini bertujuan untuk mendapatkankepastian mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasanhutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

yang berbunyi: (1)Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasanhutan. (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastianhukum atas kawasan hutan.

Pengukuhan hutan dilakukan olehHalaman 67 dari 111 halaman Putusan Nomor 98/G/2019/PTUNJKT.Panitia Tata Batas.

Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yangdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelumditerbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusha Kena Pajak;Pasal 2 Ayat (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan

sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatus dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan;bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor:571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor:552/KMK.04/2000 tentangBatasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, mengatur sebagai berikut:Pasal 1:73Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang

Namun Terbanding baru menerbitkan SuratPengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP pada tanggal 8 November 2012 melalui Surat Nomor:PEM 01989/WPJ.17/KP.0603/2012 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;bahwa sebelum mengukuhkan Pemohon Banding sebagai PKP, Terbanding telah menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Kena Pajak Masa Maret 2009 Nomor :00102/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 dan menerbitkan Keputusan Nomor : KEP970/WPJ.17/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang

Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danjasa Nomor: 00102/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 yang berisi menolak keberatan yangdajukan oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis setelah pemeriksaan selesai dilakukan, seyogyanya Terbanding menerbitkanSurat Pengukuhan sebagai PKP yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPKB, untuk menjaminadanya tertib administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum;bahwa menurut Pemohon Banding, karena baru dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal

8 November2012 maka kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN baru dimulai sejak tanggaldikukuhkan sebagai PKP (tanggal 8 November 2012) sehingga untuk masa Maret 2008 tidak dapatditerbitkan SKP;bahwa berkiatan dengan sejak kapan kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN,Majelis berpendapat sebagai berikut:e bahwa Surat Pengukuhan Pemohon Banding sebagaiPKP diterbitkan oleh Terbanding pada tanggal 8November 2012 dapat diberlakukan sampai dengan 5(lima) tahun sebelumnya yaitu sejak

Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yangdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelumditerbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusha Kena Pajak;Pasal 2 Ayat (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan

sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatus dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan;bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor:571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor:552/KMK.04/2000 tentangBatasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, mengatur sebagai berikut:Pasal 1: Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama

Namun Terbanding baru menerbitkan SuratPengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP pada tanggal 8 November 2012 melalui Surat Nomor:PEM 01989/WPJ.17/KP.0603/2012 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;bahwa sebelum mengukuhkan Pemohon Banding sebagai PKP, Terbanding telah menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Kena Pajak Masa Mei 2009 Nomor :00104/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 dan menerbitkan Keputusan Nomor : KEP972/WPJ.17/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang

Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang danjasa Nomor: 00104/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 yang berisi menolak keberatan yangdajukan oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis setelah pemeriksaan selesai dilakukan, seyogyanya Terbanding menerbitkanSurat Pengukuhan sebagai PKP yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPKB, untuk menjaminadanya tertib administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum;bahwa menurut Pemohon Banding, karena baru dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal

8 November2012 maka kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN baru dimulai sejak tanggaldikukuhkan sebagai PKP (tanggal 8 November 2012) sehingga untuk masa Mei 2009 tidak dapatditerbitkan SKP;bahwa berkiatan dengan sejak kapan kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN,Majelis berpendapat sebagai berikut:e bahwa Surat Pengukuhan Pemohon Banding sebagaiPKP diterbitkan oleh Terbanding pada tanggal 8November 2012 dapat diberlakukan sampai dengan 5(lima) tahun sebelumnya yaitu sejak Masa

2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahJangka waktu tersebut berakhir.5.

Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PENGGUGAT) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2).

./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara PendaftaranHalaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 814/B/ PK/PJK/2015dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut :(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena

Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP..

Bahwa PMK No. 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat(2) berbunyi sebagai berikut :Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukandengan kriteria antara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

.: bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan di atas, PemohonBanding mempunyai keyakinan bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sehinggaPemohon Banding telah melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPNsejak terdaftar sebagai Wajib Pajak, oleh karena itu, Pemohon Bandingberpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPP Pratama Ketapanghanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yang semulaterdaftar di KPP Pontianak dipindahkan

:bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PP PPN sebesarRp1.625.406.720,00 karena Pemohon Banding tidak melaporkan kegiatanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN berasal dari penyerahan BarangKena Pajak sejak Pemohon Banding dikukuhkan secara jabatan, yang berasaldari Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut oleh PemohonBanding.bahwa Terbanding melakukan pengukuhan secara jabatan terhadap PemohonBanding terhitung tanggal 1 Mei 2006 sesuai

PemohonBanding peroleh tidak dapat dikreditkan dan dalam SKPKB PPN diketahuibesarnya Kredit Pajak menurut Pemohon Banding dinyatakan Terbandingsebesar nol.: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesarRp298.529.044,00 karena Pemohon Banding tidak melaporkan kegiatanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga PajakMasukan yang sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPNdikoreksi sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undangundang PPN.bahwa Terbanding melakukan pengukuhan

.: bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan di atas, PemohonBanding mempunyai keyakinan bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sehinggaPemohon Banding telah melakukan kewajiban pelaporan SPT Masa PPNsejak terdaftar sebagai Wajib Pajak, oleh karena itu, Pemohon Bandingberpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPP Pratama Ketapanghanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yang semulaterdaftar di KPP Pontianak dipindahkan

:bahwa Terbanding melakukan koreksi atas DPP PPN sebesarRp2.223.415.411,00 karena Pemohon Banding tidak melaporkan kegiatanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN berasal dari penyerahan BarangKena Pajak sejak Pemohon Banding dikukuhkan secara jabatan, yang berasaldari Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut oleh PemohonBanding.bahwa Terbanding melakukan pengukuhan secara jabatan terhadap PemohonBanding terhitung tanggal 1 Mei 2006 sesuai

PemohonBanding peroleh tidak dapat dikreditkan dan dalam SKPKB PPN diketahuibesarnya Kredit Pajak menurut Pemohon Banding dinyatakan Terbandingsebesar nol.: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesarRp227.773.090,00 karena Pemohon Banding tidak melaporkan kegiatanusahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga PajakMasukan yang sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPNdikoreksi sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a Undangundang PPN.bahwa Terbanding melakukan pengukuhan

Alwin Tjie, tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diautr dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

Alwin Tjie, tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampai waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

PengusahaKena Pajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tertanggal 31 Mei2011 dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitungmulai tanggal 1 Maret 2005 adalah tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas dan oleh sebab itu, pengukuhan secara jabatan oleh TerbandingKPP Pratama Maumere adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan bataldemi hukum;.

Pada format Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana diatur dalam Lampiran 11.10 PeraturanDirektur Jenderal Pajak a quo, pada alinea penutupdinyatakan bahwa: "telah dikukuhkan pada tata usahakami sebagai Pengusaha Kena Pajak."

Dengan demikianMajelis berpendapat bahwa secara substansi PengukuhanPengusaha Kena Pajak berlaku sejak tanggal dikukuhkanyaitu tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Pada alinea penutup Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor Pem 133/WPuJ.31 /KP.0303/2011 tanggal 31Mei 2011 ditambahkan frasa kalimat yang tidak diaturdalam format sebagaimana tersebut di atas sehinggaHalaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 491 B/PK/PJK/2017menjadi: "telah dikukuhan pada tata usaha kami sebagaiPengusaha Kena

/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 Majelisberpendapat sebagai berikut:1.Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBKP dan/atau JKP Masa Pajak September 2005 Nomor:00031/207/05/921/11 tanggal 31 Mei 2011 merupakantindak lanjut dari pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksecara jabatan berdasarkan Surat PengukuhanPengusaha Kena Pajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31 Mei 2011;Bahwa karena pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bukanmerupakan hak

Jadipengukuhan PKP secara jabatan, merupakan tidaklanjut karena tidak ada dipenuhinya KewajibanPerpajakan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Dengan demikian, pendapat Majelis Hakim yangtercantum dalam halaman 32 Putusan a quo yangmenyatakan bahwa pengukuhan sebagai PengusahaKena Pajak bukan merupakan hak dan kewajibanperpajakan bagi Wajib Pajak...... dst, tidak tepat dantidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan Pengusaha KenaPajak (PKP) sesuai surat permohonan pada tanggal 11 FebruariHalaman 9 dari 36 halaman.

Bahwa sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)mengajukan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP) pada tanggal 11 Februari 2004 peredaran brutoHalaman 14 dari 36 halaman.

./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan danPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyi sebagaiberikut:(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

Lampiran1 merupakan suratpermohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakdimana pada surat tersebut dilampirkan dengan Formulir PencabutanPKP;Bahwa karena hanya surat tersebut yang difotokopi sedangkanFormulir Pencabutan PKP tidak di fotokopi oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPenggugat) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pencabutan Pengukuhan

Putusan Nomor 183/B/PK/PJK/2016Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j.

2016 yang manaWarkah Pengukuhan Pemangku Adat Petalangan Batin Hitam SungaiMedang tertanggal 15 Juni 2011 M/Bertepatan pada 13 Radjab 1432 Htelah dibatalkan dan dicabut dan tidak berlaku lahi, berdasarkan SuratBatin Muncak Rantau atas nama JASMAN, dan Pemangku AdatPetalangan Batin Hitam Sungai Medang sejak 2 Juni 2016 bertepatandengan 25 Syaban 1437 H adalah ZAINUDDIN BIN GOLAUberdasarkan Warkah Pengukuhan Pemangku Adat Petalangan BatinHitam Sungai Medang tertanggal 2 Juni 2016 /Bertepatan pada25Syaban

Pencabutan warkah Pengukuhan Batin Hitam Sungai Medang bukanlahmenjadi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh Sadr.Jasman selaku Batin Muncak Rantau Pemangku Adat Petalangan yangduduk sama rendah dan tegaknya sama tinggi dengan Batin Hitam SungaiMedang.Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 25/Padt.G/2018/PN Plwc. Batin Hitam Sungai Medang Sdr. Abdul Arifin Bin Maban adalah sah sesualWarkah Pengukuhan resmi oleh Pengurus Lembaga Adat Petalangan padatanggal 15 Juni 2011;d.

Jika terjadi pengukuhan Sdr. Zainuddin (Atan Suil) sebagai Batin HitamSungai Medang oleh Sdr.

ARIFIN(Penerima Kuasa) yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah (P.P.A.T) A.S CAHAYA NEGARA, S.H., SPN.Menimbang, bahwa sebelum pengukuhan Abdul Arifin sebagai PemangkuAdat Petalangan Batin Hitam Sungai Medang, Anak Kemenakan Suku SungaiMedang di Sungai Medang telah mengirimkan surat kepada Bapak Ketua UmumLembaga Adat Petalangan Kabupaten Pelalawan tertanggal 16 Mei 2011 perihalpermohonan pengukuhan Batin Hitam Sungai Medang Bpk.

Zainudin (Atan Siul) dan juga bukti surat bertanda P17 yaitu Suratkepada Batin Muncak Rantau Jasman tertanggal 12 Februari 2016 perihalpenolakan pengukuhan Batin Hitam Sungai Medang A.n.

.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak member suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahJangka waktu tersebut berakhir;5.

Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum;1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN2).

./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut:(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun

Bahwa maksud surat sebagaimana dilampirkan pada Lampiran1merupakan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) supaya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pencabutan Pengukuhan PKP;.

Bahwa PMK Nomor 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30ayat (2) berbunyi sebagai berikut:Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukandengan kriteria antara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Bandingsebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp264.611.310,00Menurut Pemohon Banding Rp 0.00Jumlah yang diajukan Banding Rp264.611.310,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagaiWajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruhpelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT

Masa PPN telah PemohonBanding laporkan melalui Kantor Penyuluhan Pajak di Ketapang yang letaknyalebih dekat dengan kantor Pemohon Banding;Bahwa dengan telah dibukanya KPP Pratama Ketapang, maka sesuaidengan domisili perusahaan, Pemohon Banding dipindahkan secara jabatanoleh KPP Pratama Ketapang dari yang semula terdaftar di KPP Pontianak,untuk itu Pemohon Banding memperoleh NPWP baru dengan nomor02.260.709.7703.000 dan Pemohon Banding diminta pihak KPP untukmengajukan pengukuhan sebagai pengusaha

Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2014dengan saat pengukuhan kembali oleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikan Pemohon Banding, karenaselama ini atas seluruh pelaporan dan penyetoran PPN kurang bayar selaluditerima dan tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa PemohonBanding belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak;Pengajuan BandingBahwa perusahaan bergerak dibidang usaha distribusi barangbarangdari PT.

Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan OlehTermohon PK ;Bahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo,menyatakan Termohon PK telah melakukan Pengukuhan terhadapPemohon PK sebagai Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan sejak 1Mei 2006 ;Halaman 13 dari 17 halaman.

Menetapkan barang bukti berupa:

• 2 (dua) lembar sertifikat ketrampilan palsu atau dipalsukan;
• 34 (tiga puluh empat) lembar blanko ijazah pengukuhan standard pelatihan & sertipikat tugas jaga bagi pelaut;
• 4 (empat) bungkus kertas bahan pembuat sertipikat;
• 1 (satu) bungkus amplop cokelat besar;
• 1 (satu) bungkus daftar pesanan;
• 1 (satu) bungkus kertas foto;
• 12 (dua belas) lembar blangko sertipikat pengukuhan;<

Menyatakan barang bukti :3 2 (dua) lembar sertifikat ketrampilan palsu atau dipalsukan;4 34 (tiga puluh empat) lembar blanko ijazah pengukuhan standardpelatinan & sertipikat tugas jaga bagi pelaut;Bb 4 (empat) bungkus kertas bahan pembuat sertipikat;6 1 (Satu) bungkus amplop cokelat besar;Z 1 (Satu) bungkus daftar pesanan;8 1 (Satu) bungkus kertas foto;9 12 (dua belas) lembar blangko sertipikat pengukuhan;10 4 (empat) buah logo hologram;11 9 (Sembilan blangko sertipikat keterampilan kosong;12 1 (

(Satu) bungkus kertas foto, 12 (dua belas) lembar blangkosertifikat pengukuhan, 4 (empat) buah logo hologram, 9 (Sembilan) blankoHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1510/Pid.B/2018/PN Jkt.

) bungkus kertas foto;24 12 (dua belas) lembar blangko sertipikat pengukuhan;25 4 (empat) buah logo hologram;26 9 (Sembilan blangko sertipikat keterampilan kosong;27 1 (Satu) set CPU + Computer + Printer + Tinta;28 15 (lima belas) buah stempel:;29 1 (Satu) buah buku catatan pemesanan;30 3 (tiga) buah modem;ol 1 (Satu) buah penghapus;32 1 (Satu) buah alat pres logo;Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1510/Pid.B/2018/PN Jkt.

, 1 (Satu) bungkus kertas foto, 12 (dua belas) lembar blangkosertifikat pengukuhan, 4 (empat) buah logo hologram, 9 (Sembilan) blankosertifikat keterampilan kosong, 1 (satu) set CPU + Komputer + Printer +Tinta, 15 (lima belas) buah stempel, 1 (Satu) buah buku catatan pemesanan,3 (tiga) buah modem, 1 (Satu) buah penghapus dan 1 (satu) buat alat preslogo;Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1510/Pid.B/2018/PN Jkt.

Menetapkan barang bukti berupa:51 2 (dua) lembar sertifikat ketrampilan palsu atau dipalsukan;52 34 (tiga puluh empat) lembar blanko ijazah pengukuhan standardpelatinan & sertipikat tugas jaga bagi pelaut;53 4 (empat) bungkus kertas bahan pembuat sertipikat;54 1 (Satu) bungkus amplop cokelat besar;55 1 (Satu) bungkus daftar pesanan;56 1 (Satu) bungkus kertas foto;57 12 (dua belas) lembar blangko sertipikat pengukuhan;58 4 (empat) buah logo hologram;59 9 (Sembilan blangko sertipikat keterampilan kosong