Nomor 0079/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NGA6 Cauad6YOCO6I6 Adzeuadl adau 16a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:EO6O6NB6Y6

CaUAGa6C46 UdAdi CANGOUGIB6ES A6a5RGAEdCauad0UACIOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/1981 tanggal 18 April 1981 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yangsebenarnya sebagaimana dokumendokumen

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(5h jalArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celled ils Spo Ig) aulall 2 3Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:jabedy b dade 3 le play ajuesArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 291/54/V1/1978 tanggal 08 Juli1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa tanggal lahir yang tercantum dalam KutipanAkta

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah waalNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:I puelArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslahdidahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitabtersebut pada halaman 87, yang berbunyi:nJliae WM GIS oud To wlie UWE 9Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman121, yang berbunyi:ra 4 wea& Los IL Logis art Jl olt pla YI C8 JArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 147/31/IV/78 tanggal 24 April 1978yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, KabupatenKediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut

he Ge Al satin 2 53Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dated Lyk Hejl fe La cajunArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13//2005 tanggal 17 Januari 2005yang dikeluarkan

logic ac, JI ds pL VI 9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazar li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi: Shi 5546) Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi: dlaall ls So Jl wwlaall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:asliaall bots afc $l le playil 2a feasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 139/45/1989 tanggal 15 Juli 1989 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu

dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOG6NONG 1506C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:IONGAS CAtdd6Y6COSIS Adextiadi 4640 16AGES CA0a6O6CAGISArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ESOSNGOY6 CatiAda6CHS Udddi CANG6UGIG6ES 46400E6CA0a6O0A616ESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam

Dan Allah Mahaluas(pemberianNya) lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fighdalam kitab AlAsybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagaiberikut :a@rbaslh lagiio ac dds pLVIi9 pakArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Halaman 13 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 164Pat.P/2020/PA.MJ.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan danoleh karena

AUPUI & Udi UAE CAAUOUCATArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fighiyah sebagai berikut:EONY CaAaCa Udi CANUUIA 44ee@ ECAAOAIEArtinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangansebagai mana tersebut di atas, dan karena syaratsyarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum

PENETAPANNomor 18/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlallis 5sArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan XXXXXXX ~~ meskipunXXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan

dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlacd ule GWLe prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;bap d Wolo Sls Ujc.d wigh oolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

:Whaodl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin Uj cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:55 salleArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:gS awlis IGM, nn Le Shia IArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fatal plo gE ans Jus 4& Las JLArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 159/3/1974 tanggal 08 April 1974 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA

PENETAPANNomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan Heri meskipun XXXXXXXbelum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arLoodb bgic as Ji pL V1.9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya

PENETAPANNomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXX tersebut dengan XXXXXX meskipun XXXXXXbelum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arLoodbL bgic as Jide ol V1.9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya

prtdorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanHalaman 19 dari 21 halamanPenetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mkd.pernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan XXXXXXX meskipunXXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbuny/i:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauadYOCO6ld Adzuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 UdA6) CANBOUGID6ES AOa6eOAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 242/21/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalahmilik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai denganbiodata yang sebenarnya sebagaimana

=Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daluodl L gis te 4M le 2a) etArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 21/2/XV1/40/1962 tanggal 11 Juli1962 yang dikeluarkan

:JI 55aArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ule So Wai awlaall 235Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:aslinall bois afc SII le play

25 S05Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9 bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 476/24/X1/95 tanggal 07 Nopember 1995yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu MUCH.

Nomor 0230/Pdt.P/2020/PA.SlwArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.