Memerintahkan agar barang bukti berupa:1) 8 (delapan) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Dana Perguliran SPP/UEP PNPM Mandiri Perdesaan Kelompok Lestari Bulan Januari-Oktober 2009; 2) 2 (dua) lembar asli Daftar Nama Nasabah Peminjam Dana Perguliran UEP Kelompok Lestari;3) 1 (satu) lembar asli Data Tunggakan Kelompok UEP Lestari Desa Maribaya s/d 30 November 2012;4) 21 (dua puluh satu) lembar buku setoran UEP atas nama kelompok Lestari;5) 8 (delapan) lembar asli Tanda Terima Setoran UEP

atas nama kelompok Lestari;6) 41 (empat puluh satu) lembar Surat Pernyataan pada kelompok Lestari;Dikembalikan kepada Saksi SUKMONDRIYO.1) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Konsolidasi UPK Kecamatan Karanganyar Desember 2012 PNPM Mandiri Perdesaan;2) 1 (satu) buah Buku Kas UEP Tahun 2011;3) 9 (sembilan) bundel asli Tanda Bukti Transaksi Perguliran UEP Februari 2011 - Oktober 2011;4) 22 (dua puluh dua) lembar asli Slip Setoran atas nama Dana Perguliran UEP Karanganyar;5) 1 (satu) buah buku

Dipergunakan sebagai barang bukti Perkara Korupsi atas nama Terdakwa SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD DALIL.1) Fotocopy Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD) tanggal 5 November 2008, beserta Penjelasan;2) Fotocopy Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Perumus AD/ART BKAD PNPM-MD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.Dipergunakan sebagai barang bukti Perkara Korupsi atas nama Terdakwa SITI FATIMAH Binti MUHAMMAD DALIL.7.

) Mandiri yang terdiri dari dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus danDesa Tertinggal, sedangkan yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaanadalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program

Pemerintah Pusatbersama Pemerintah Daerah, artinya Program ini direncanakan, dilaksanakan dandidanai bersamasama berdasarakan persetujuan dan kemampuan yang dimilikioleh Pemerintah Pusat dan Daerah, jadi sumber dana PNPM Mandiri Perdesaanyaitu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah (APBD), Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Dunia Usaha; Bahwa pada tahun 2011 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalinggamemperoleh Dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp

Meneliti dokumendokumen pelaksanaan kegiatan pinjaman danaperguliran Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Dana PNPM MandiriPerdesaan pada Kelompok Lestari Desa Maribaya KecamatanKaranganyar Kabupaten Purbalingga.Il.

) Mandiri yang terdiri dari dari PNPM MandiriPerdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus danDesa Tertinggal, sedangkan yang dimaksud dengan PNPM Mandiri Perdesaanadalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadudan berkelanjutan, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar kartu kredit Kontrol Penyalahgunaan SPP kelompok peminjam : Kelompok Kembang Mawar dengan ketua kelompok RAEHAN, TAHIR, tanggal Perjanjian 12 Desember 2013 dengan jumlah kredit / Penyalahgunaan : Rp.19.741.300,- dan tanggal perjanjian pelunasan 22 Desember 2013 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari (Foto copy) ;2. 1 (satu) eksamplar buku kas SPP UPK PNPM Kec.

Taopa tahun 2011 s/d tahun 2012 (Foto copy);3. 1 (satu) eksamplar Keputusan Camat Taopa Nomor: 416/16.121/PMD, Tentang Pengangkatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM-MPd Kec. Taopa (Foto Copy);4. 1 (satu) eksamplar Keputusan Camat Taopa Nomor: 416/16.50/PMD, Tentang Pengangkatan Tim Penanganan Masalah (TPM) PNPM-MPd Kec.

Taopa (Foto Copy);5. 16 (enam belas) lembar kwitansi setoran kelompok kembang mawar ke UPK tetap terlampir dalam berkas perkara;6. 1 (satu) eksamplar Proposal PNPM Mandiri Kelompok Kembang Mawar usulan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 (Asli) ;7. 1 (satu) lembar kartu kredit SPP kelompok peminjam : Kelompok Kembang Mawar dengan ketua kelompok RAEHAN, tanggal 11 Januari 2011 dengan jumlah kredit

Taopa Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (Asli) ;12. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kredit Antara UPK dengan Kelompok Kembang Mawar tertanggal 12 Juli 2011 (Asli) dikembalikan kepada Ketua UPK PNPM Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong.7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah);

Saksi Nurain A Rantedondo dibawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah danaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM yang disalah gunakan olehTerdakwa Raehan Tahir;Bahwa jabatan terdakwa di PNPM sebagai Ketua Kelompok KembangMawar PNPM Desa Taopa;Bahwa saksi sendiri sebagai anggota kelompok kembang mawar;Bahwa kelompok kembang mawar terbentuk pada tahun 2010;Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan pinjaman

yang disalah gunakan olehTerdakwa Raehan Tahir;Bahwa jabatan terdakwa di PNPM sebagai Ketua Kelompok KembangMawar PNPM Desa Taopa;Bahwa saksi sendiri sebagai Anggota kelompok kembang mawar;Bahwa pengurus kelompok kembang mawar yaitu : No.

Taopa dan sumber dananya berasal dari uang Negaramelalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yangdikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kec. Taopa; Bahwa pinjaman tersebut dikembalikan ke UPK melalui KelompokKembang Mawar; Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman dana tersebut selama 12bulan; Bahwa prosedur peminjaman tersebut adalah Ketua kelompok membuatproposal dana SPP di UPK PNPM Kec.

Taopa Kab.Parigi Moutong pada tahun 2010, pernah mengajukan permohonanpinjaman dana SPP di UPK PNPM Kec.

kelompok kembang mawartelah melakukan permohonan pinjaman dana simpan pinjam perempuan (SPP)di UPK PNPM Kec.

Buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.42. Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.43. Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo No: 700.3/25/KS/2012 tanggal 05 Juli 2012.44.

Berkas Pencairan dana BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.49. Berkas Dokumen Pencairan Dana BLM II (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.50. BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.51. Berkas pencairan dana BLM Tahap II (Lokasi Lanjutan 2008 PNPM-MP) tahun 2009.52. Berkas pencairan dana BLM tahap III (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.53. Pencairan dana dana BLM III APBN (Lokasi Lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2010.54.

Berkas Pencairan dana BLM APBN-P (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2011.55. Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan).56. Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15 September 2005.57. Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.58. 1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 2012 BKM Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.Dikembalikan ke UPK pada BKM MANUNGGAL Kel.

Pedoman Pelaksanaan PNPM Perkotaan;Bahwa bantuan yang diberikan adalah berupa bantuan keuangan untuk3 kegiatan antara lain :a.

Mandiri Perkotaan.42.Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.43.Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang laporanhasilpemeriksaan kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri PerkotaanKabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec.

PNPM MandiriPerkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec.Sukoharjo Kab.

(LPJ) periode tahun 2011.40.At.42.43.44,45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58. 85 Perkara KorupsiLaporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan BLM P2KPtahun 2007.Buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan HasilPemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM MandiriPerkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec.Sukoharjo Kab.

(satu) bundel foto copy Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan & MP3KI TA. 2014 Nomor : 412.2-262/BPMDK/2015 tanggal 06 Februari 2015;

/ Kelurahan Air hitam;

Langkat Tanjung Pura 28 Agustus 2014;

Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;

: 001/MP3KI/GBG/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 (asli);

siklus dan tahapan kegiatanberjalan secara bersamaan/ paralel dengan kegiatan PNPM MandiriPerdesaan reguler yang selama ini telah berlangsung secara integrasidengan sistem perencanaan pembangunan atau musrenbang, yangdimaksudkan agar tidak terjadi perubahan atau tambahan alur proses yangdapat mengganggu siklus pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secarakeseluruhan.Berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasanV tentang

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasanV tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, halaman 11, poin 5.2.1disebutkan bahwa Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembinapelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desadesa di kecamatan,selain itu Camat juga bertugas untuk mengesahkan usulanusulankegiatan yang telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPMMandiri Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC),dengan itu maka saksi Dra.

Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasukmusyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahanpekerjaan; Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaankegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desadan menempelkan data di papan informasi;Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruhpenggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaankegiatan PNPM Mandiri

MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Fisik/ Perkerasan JalanVolume Kegiatan 2000 M Desa/ Kelurahan Air hitam;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan JalanJenis Kegiatan 3 M x 1000 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/Jembatan Volume kegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M DesaSanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM MandiriPerdesaan TA. 2014

Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Fisik/ Perkerasan Jalan Volume Kegiatan2000 M Desa/ Kelurahan Air hitam;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Perkerasan Badan Jalan Jenis Kegiatan 3 Mx 1000 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014 Jenis kegiatan Lening/ Perkerasan/ Jembatan Volumekegiatan 300 M/ 500M/ 3 x 10 M Desa Sanggalima;1 (satu) bundel Proposal Usul Kegiatan PNPM Mandiri PerdesaanTA. 2014

/ 2009 tertanggal 15 April 2009 tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) dan unit pengelola kegiatan sementara (UPKS) sebagai pengelola dana bantuan langsung (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) tahun 2009.6. 5 (lima) lembar surat perintah tugas (SPT) Nomor : 414.2/001/PNPM-MDR/2009 tertanggal 31 Desember 2008 tentang penugasan fasilitator Kabupaten/Fasilitator Kecamatan/ pendamping UPK/Operator Komputer PNPM Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009.7. 3

(tiga) lembar Surat Keputusan Camat Gunung Megang No. 20 tahun 2009 tentang pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)tertanggal 19 Juni 2009 yang dittanda tangani oleh Drs.

Muara Enim.9. 1 (satu) bundel Notulen Musyawarah Desa Sosialilasi PNPM MP tahun anggaran 2009 tertanggal 21 April 2009 tentang pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD), tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pendataan RTM dan MMDD,10. 15 (lima belas) lembar foto copy kwitansi tanda terima dana PNPM MP tahun anggaran 2009 dari UPK Kepada Kelompok SPP PNPM-MP,11. 1 (satu) bundel foto copy surat permohonan pencairan dana Bantuan langsung masyarakat (BLM) tahap satu tertanggal 06 Oktober 2009

1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) No. 223/PNPM-MP/GM/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009 2 (dua) lembar foto copy lampiran BAPD nomor 141/PNPM-MP/X/2009 tanggal 14 Desember 2009 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran langsung tertanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh M. Kurdi, BA atas nama Camat Gunung megang Kab. Muara Enim.

Muara Enim dana SPP PNPM MP15. 1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.16. 1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM MP)17. 11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 200918. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai dengan September 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung megang Kab.

Gunung Megang Kab.Muara Enim dana SPP PNPM MP6.15. 1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.6.16. 1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Pedesaan (PNPM MP)6.17. 11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 20096.18. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai denganSeptember 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec.

MP dengan tujuan untuk menandatangangi proposal yangdibuat oleh UPK PNPM MP kec.

Gunung Megang Kab.Muara Enim dana SPP PNPM MP.1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Pedesaan (PNPM MP).11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 20092 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai denganSeptember 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung megang Kab.

Gunung Megang Kab.Muara Enim dana SPP PNPM MP1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Pedesaan (PNPM MP)11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 20092 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai denganSeptember 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung megang Kab.

Gunung Megang Kab.Muara Enim dana SPP PNPM MP1 (satu) bundel petunjuk teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.1 (satu) bundel Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Pedesaan (PNPM MP)11 (sebelas) bundel laporan bulanan penggunaan dana PNPM MP tahun 200911418. 2 (dua) lembar foto copy Rekapitulasi Alokasi Dana SPP PNPM MP periode sampai denganSeptember 2012 Desa Gunung Megang Dalam Kec. Gunung megang Kab.

;e Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandananya bersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPP(Simpan Pinjam Perempuan). Kemudian berdasarkan Surat KeputusanHal. 2 dari 21 hal. Put.

laporan kKeuangan, memegang semua rekeningbank dana PNPM MP, memegang uang kas dana PNPM MP, mengeluarkanuang atas persetujuan Ketua, membuat perencanaan keuangan dananggaran, mengisi formform laporan keuangan;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 BLM dana kegiatan untuk SPPdisalurkan/diserahkan oleh Ketua UPK Kecamatan Muara Kuang kepada 10(sepuluh) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Kecamatan Muara Kuangdengan total penyaluran dana sebesar Rp.95.000.000,;Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 BLM dana kegiatan

;e Bahwa bantuan Langsung Mandiri (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan dananyabersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPP (SimpanHal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 289 K/Pid.Sus/2013Pinjam Perempuan).

;e Bahwa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandananya bersumber dari APBN 80% dan APBD 20% untuk kegiatan SPPHal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 289 K/Pid.Sus/2013(Simpan Pinjam Perempuan).

Nomor 289 K/Pid.Sus/20132. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 21/KEP/BPMD/2008tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Unit PengelolaKegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan.3. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Ol Nomor : 85/KEP/BPMD/2009 tentang nama Anggota Tim Pengelola kegiatan (UPK) DanaBantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) tahun 2009.4. 4

Surat Keputusan Satuan Kerja BPMD Provinsi Maluku Utara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Nomor : 414.2/155/PNPM-MPd/2011 tentang Pemutusan Kontrak Kerja Konsultan/ Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Prov. Maluku Utara.4. PTO (Petunjuk Teknik Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Madiri Pedesaan.5. Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kapasitas Guru Desa Wayaua Kec.

Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPM-MP Tahap I di Desa Wayaua Tahun Anggaran 2009.9. Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap I Tahun Anggaran 2009 kepada TPK Desa Wayaua.10. Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPM-MP Tahap II di Desa Wayaua Tahun Anggaran 2009.11. Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap II Tahun Anggaran 2009 kepada TPK Desa Wayaua.12. Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD I) tanggal 18 maret 2009.13.

Foto Copy Berkas Pencairan Cost Sharing 50% PNPM-MPd Kecamatan Bacan Timur Selatan Tahun anggaran 2009.20. Foto Copy Berkas Pencairan Dana APBN 20% PNPM-MPd Kecamatan Bacan Timur Selatan Tahun anggaran 2009.Dilampirkan Dalam Berkas Perkara21. Buku Rekening Bank BPD Atas nama UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) Kecamatan Bacan Timur Selatan tahun 2010.22. Buku Rekening Bank Maluku Atas nama SPP Bacan Timur Selatan.23.

Maluku Utara.4) PTO (Petunjuk Teknik Operasional) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Madiri Pedesaan.5) Rencana Anggaran Biaya Peningkatan Kapasitas Guru Desa Wayaua Kec.Bacan Timur Selatan Tahun Aggaran 2009.6) Surat Pernyataan yang dibuat oleh ROSDIANA PORA pada tanggal 21Agustus 2011.7) Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ROSDIANA PORA tanggal 22September 2012.8) Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPMMP Tahap di Desa WayauaTahun Anggaran 2009.9) Kwitansi penerimaan dana PNPM

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengolahadministrasi, serta kKeuangan PNPM Mandiri Pedesaan.b.

Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikanjika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut Bahwa dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMPdq) dilarang Fasilitator Teknik untuk memegang uangatau sebagai juru bayar karena melanggar Kode Etik PNPM MandiriPedesaan sebagaimana terdapat dalam PTO PNPM Mandiri Pedesaan.

Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap Tahun Anggaran 2009 kepadaTPK Desa Wayaua.10.Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPMMP Tahap Il di Desa WayauaTahun Anggaran 2009.11.Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap Il Tahun Anggaran 2009 kepadaTPK Desa Wayaua.12.Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD ) tanggal18 maret 2009.13.Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi tanggal 15 April2010.14.Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Aneka Usaha di DesaWayaua Kec.

Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap Tahun Anggaran 2009 kepadaTPK Desa Wayaua.Berita Acara Penyaluran Dana BLM PNPMMP Tahap Il di Desa WayauaTahun Anggaran 2009.Kwitansi penerimaan dana PNPM Tahap Il Tahun Anggaran 2009 kepadaTPK Desa Wayaua.Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD ) tanggal18 maret 2009.Foto copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi tanggal 15 April2010.Kartu Kredit Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Aneka Usaha di DesaWayaua Kec.

GITE alias ANTON selaku MantanKetua UPK PNPM MPd Kec.

Perempuan (SPP) dengan kantor UPK PNPM MPdKecamatan Gadung untuk melakukan pengembalian pembayaran pengembaliandana pengembalian kepada Bendahara UPK PNPM Mpd Kecamatan Gadung,berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) tahun 2010 disepakati mekanismepengembalian pembayaran pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)dilakukan dengan cara pembagian wilayah penerimaan pengembalianpembayaran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari Kelompok/AnggotaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh pengurus UPK PNPM

Mpd KecamatanGadung, yaitu : terdakwa (Ketua UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung) : meliputiwilayah Desa Lokodoka, Desa Lripubogu, Saksi SYAFRIN, S.

disetorkan kembali kepadaBendahara UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, sehingga Kelompok/AnggotaSimpan Pinjam Perempuan (SPP) seolaholah tidak atau belum melakukanpembayaran pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), untukmenindaklanjuti hal tersebut maka pada tanggal 17 juni 2011 dibentuklah AuditInvestigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung, berdasarkan hasil TimAudit Investigasi pada UPK PNPM MPd Kecamatan Gadung yang dibentuktersebut dan telah di validasi oleh Fasilitator Kecamatan, dana Simpan

li>

Salinan Keputusan Bupati Sekadau Nomor 414.2/20/ PMKESBANGPEMDES/2012, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Sekadau T.A. 2012 (Fotocopy);

Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 414.2/89/ PMKESBANGPEMDES/2012, tentang Revisi Lampiran Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 411.2/10/PMKESBANGPEMDES/2012, tentang penunjukan pejabat satuan kerja (SATKER) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM

MP) pada satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat , Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sekadau T.A. 2013 (Fotocopy);

) Mandiri Pedesaan Belitang (asli);

(asli);

Edwin Candra Koko (fotokopi) ;

., selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesan(PNPM MPd) Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau berdasarkan hasilMusyawarah Antar Desa (MAD) PNPM MPd Kecamatan Belitang Hilir sertaKeputusan Bupati Sekadau Nomor : 414.2/123/ PMKESBANGDES/2012 tanggal29 Mei 2012 tentang Tim Koordinasi Kecamatan PNPM MPd Tahun 2012 diKabupaten Sekadau bersamasama dengan Saksi RINI SUTIYANINGSIH(Bendahara UPK) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan

2/Pid.SusTPK/2019/PT PTKdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pengurus UPK mempunyaltugas sebagai berikut :a)b)C)d)f)Q)h)))k)Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MP diKecamatan;Bertanggung jawab mengelola administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik bersifat keuangan dan non keuangan;Bertanggung jawab

Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telah ditetapkanoleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaanyang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.Halaman 23 dari 117 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT PTK7) Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPdmengenai Pelaku PNPM MPzd butir 5.2 mengenai Pelaku PNPM MPddi Kecamatan yang menyatakan bahwa Camat atas nama Bupatiberperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM MPd pada desadesa di kecamatan.

Keputusan pendanaan dilakukan oleh Tim yang telahditetapkan oleh BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuanpendanaan yang telah ditetaokan oleh BKAD atau MAD.Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPdmengenai Pelaku PNPM MPd butir 5.2 mengenai Pelaku PNPMMPd di Kecamatan yang menyatakan bahwa Camat atas namaBupati berperan sebagai Pembina pelaksanaan PNPM MPd padadesadesa di kecamatan.

Penjelasan V Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd mengenaiPelaku PNPM MPd butir 5.2 mengenai Pelaku PNPM MPd di Kecamatanyang menyatakan bahwa Camat atas nama Bupati berperan sebagaiPembina pelaksanaan PNPM MPd pada desadesa di kecamatan. Selainitu, Camat bertugas untuk mengesahkan usulanusulan kegiatan yangtelah disepakati dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk didanaimelalui PNPM MPd dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC).

Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/201711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011tanggal

Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor

: 93/HK/KEP/2011tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13.1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor TengahUtara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah CabangKalabahi NTT,Nomor Rekening : 013 02.01.1121001 (asli)14.1.

Terdakwa selaku Ketua UPK PNPM MPd Kecamatan Alor TengahUtara melaksanakan kegiatan perguliran dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) bersumber dari APBN dan APBD dari TA 2008 Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/20172011/2012 sebesar Rp1.140.250.000,00 (satu milyar seratus empatpuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktuperguliran dana selama 1 tahun dengan bunga 1, 5 %.

Padahal kelompok fiktif tersebut tidak berhak untukmenerima dana bergulir tersebut;Berdasarkan alasan pertimbangan' tersebut Terdakwa dalamkedudukannya selaku Ketua UPK PNPM terbukti melakukanHal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017penyimpangan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukumdalam pengusulan dan pengelolaan dana UPK PNPM;f.

Katsul Wijaya, M.Si selaku KuasaPengguna Anggaran PNPM, Sdr. Abdul Chair, SP, MP selaku Pejabatpembuat SPM PNPM, Sadr. Faisyal Rizaldy, ST selaku Pejabat PembuatKomitmen (PJO) Kabupaten dan Sdr.

sebagai berikut :Saksi menerangkan bekerja di UPK PNPM MP Kec.

) mandiri perdesaan1 (Satu) buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM MP UPKKec tanjung harapan tahun 20131 (Satu) buku kas pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)PNPM MP UPK Kec tanjung harapan tahun 2011 s/d 2013.1 (Satu) buku kas harian kolektif BLM PNPM MP UPK Kec tanjungharapan tahun 2010 s/d 2013.1 (Satu) buku BLM PNPM MP UPK Kec tanjung harapan tahun 20131 (satu) bendel pencairan dana BLM Ta 2010 PNPM MP UPK KECTANJUNG HARAPAN sumber APBN berdasarkan surat perintahmembayar (SPM) Nomor

Drs.Katsul Wijaya, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran PNPM, Sadr. AbdulChair, SP, MP selaku Pejabat pembuat SPM PNPM, Sadr.

Katsul Wijaya, M.Siselaku Kuasa Pengguna Anggaran PNPM, Sdr. MH. Guntur, S.Sos. MMselaku Pejabat pembuat SPM PNPM, Sadr. Abd. Chair, SP.

(NPK) Nomor :NPK0101/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2009 ;Hal. 3 dari 44 hal.

Kota Napal Raflesia 2 28.750.000,00Jumlah 56.250.000,00 Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PenjelasanIX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 9.3Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan 9.3.1Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK, yang menyebutkan:Administrasi dan pelaporan keuangan UPK adalah kegiatan untukmencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan

Kota Napal Raflesia 2 28.750.000,00Jumlah 56.250.000,00 Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PenjelasanIX Pendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 9.3Kegiatan PNPM MandiriAdministrasi dan Pelaporan Keuangan UPK, yang menyebutkan:UPK adalah kegiatanmencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaanAdministrasi Perdesaan di Kecamatan 9.3.1Administrasi dan pelaporan keuangan

Kota Napal Raflesia 2 28.750.000,00Jumlah 56.250.000,00 Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan PenjelasanIX Pendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 9.3AdministrasiKegiatan PNPM MandiriPerdesaan diKecamatan 9.3.1Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK, yang menyebutkan:Hal. 23 dari 44 hal. Put.

kegiatan PNPM MandiriPerdesaan 9.3 Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diHal. 33 dari 44 hal.

Nyiwi selaku BendaharaUPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013,baik secara bersamasama dengan Wawangsa, S.

Nurhawaisa, S.Pd., selaku Bendaharapada UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yang diangkat berdasarkanHal. 14 dari 38 hal.

yaitu Wawangsa, S.Pd., telah mencairkan dana kegiatan PNPMMP Tahun 2013 sebanyak 8 kali pencairan pada Bank BRI PanikiKecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo total sebesar Rp320.000.000,00antara bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2013 dengan cara memalsukantanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tanganpada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MPKecamatan Takalalla:Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla

danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tanganpada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MPKecamatan Takkalalla:Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaituWawangsa, S.Pd., setelah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun2013 pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajosebesar Rp320.000.000,00 hanya menyalurkan dana kegiatan menjahitkepada Desa Manyili sebesar Rp23.857.000,00 dan sisanya dimasukkandalam rekening pribadi Wawangsa, S.Pd.,

Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Bendahara tidak dapatmencairkan dana PNPM tanpa sepengetahuan Ketua UPK;Diperkuat pula oleh keterangan kesaksian Muh.

Perouatan tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi IMRAN TAALEKmendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang kayu yang pada saatitu juga terdapat saksi LAODE IMAN FIRMANSYAH yang merupakanwartawan surat kabar Luwuk Pos yang sedang mencari informasimengenai pembangunan air bersih yang dibiayai oleh PNPM Mandirikepada terdakwa yang merupakan panitia PNPM Mandiri, kemudiansaksi IMRAN TAALEK mengatakan kepada terdakwa "bahwa ada suratpenolakan

Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut :Bahwa pada wakiu dan tempat tersebut diatas, saksi IMRAN TAALEKmendatangi rumah terdakwa untuk menagih uang kayu yang pada saatitu juga terdapat saksi LAODE IMAN FIRMANSYAH yang merupakanwartawan surat kabar Luwuk Pos yang sedang mencari informasimengenai pembangunan air bersih yang dibiayai oleh PNPM Mandirikepada terdakwa yang merupakan panitia PNPM Mandiri, kemudiansaksi IMRAN TAALEK mengatakan kepada terdakwa "bahwa ada suratpenolakan

Banggai, saksi Imaran Taalek datang untuk menagih uang kayudan membawa surat penolakan warga Desa Awu saat itu juga adaWartawan Luwuk Pos bernama LAODE IMAN FIRMANSYAH yangsedang mencari berita dan ia menanyakan kepada Terdakwa selakupanitia PNPM mandiri dengan mengatakan bagaimana perkembanganproyek PNPM Mandiri dan Terdakwa menjawab bagaimana inisedangkan sekarang sudah ada penolakan dari masyarakat desa Boyousetelah itu. saksi Imran Taalek mengatakan orangnya kamu yangdatang sponsori warga desa

Boyou si Ontet sudah bertemu denganAbas sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi LAODE IMANFIRMANSYAH, saudara Ontet adalah propokator sehingga terjadipenolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Boyou terhadappembangunan sarana air bersih melalui PNPM Mandiri.

Latif Laganja Alias Ontet pada pokoknyamenerangkan bahwa saksi bukan provokator yang menyebabkan tidakterlaksananya proyek sarana air bersih yang dibiayai oleh PNPM Mandiri diDesa Awu;Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa pada pokoknyamenerangkan bahwa alasan masyarakat Desa Boyou menolak proyekpembuatan sarana air bersih PNPM Mandiri untuk Desa Awu dikarenakan jalurpipa air melewati lahan Desa Boyou dan dari alat bukti yang diajukanTerdakwa, tidak satupun yang membenarkan bahwa saksi

V Kampung Tanjung Laong Kecamatan Muara PahuKabupaten Kutai Barat akan melakukan tarnsaksi narkotika jenisshabu shabu dari Samarinda melalui Kapal Taxi Mahakam JurusanSamarindaMelak di Pelabuhan PNPM Muara Baroh, setelahmendapat informasi tersebut saksi EDI YUSWANTO Bin KATIMAN,saksi JAJANG KURNIA Bin SANDI, saksi MUHAMMAD ARIFRAHMAN Bin HANAFI langsung menuju Pelabuhan PNPM MuaraBaroh dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa BUDIRAHMAN Alias RAHMAN H.

RAIS (Alm). yang merupakanwarga RT. 05 Kampung Tanjung Laong Kecamatan Muara PahuKabupaten Kutai Barat akan melakukan tarnsaksi narkotika jenisshabu shabu dari Samarinda melalui Kapal Taxi Mahakam JurusanSamarindaMelak di Pelabuhan PNPM Muara Baroh, setelahmendapat informasi tersebut saksi EDI! YUSWANTO Bin KATIMAN,saksi JAJANG KURNIA Bin SANDI, saksi MUHAMMAD ARIFRAHMAN Bin HANAFI langsung menuju Pelabuhan PNPM MuaraBaroh dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa BUDIRAHMAN Alias RAHMAN H.

Arief Rahman langsung bergegasmenuju ke pelabuhan PNPM Muara Baroh yang terletak diRT.001 Kampung Muara Baroh Kecamatan Muara PahuKabupaten Kutai Barat ;Bahwa kemudian sesampainya di pelabuhan PNPM saksibersama dengan saksi Jajang Kurnia dan saksi M.

Arief Rahman langsung bergegasmenuju ke pelabuhan PNPM Muara Baroh yang terletak diRT.001 Kampung Muara Baroh Kecamatan Muara PahuKabupaten Kutai Barat ;Bahwa kemudian sesampainya di pelabuhan PNPM saksibersama dengan saksi Edi Yuswanto dan saksi M.

dan terdakwa Il Saladri mengambil 1 (satu) buah coverbag dari dalam kapal taxi mahakam kemudian terdakwa BudiRahman dan terdakwa Il Saladri langsung keluar dari kapal taximahakam dan menuju ke atas pelabuhan PNPM Muara Baroh ;Bahwa kemudian ketika terdakwa Budi Rahman dan terdakwall Saladri berjalan menuju ke atas pelabuhan PNPM MuaraBaroh saksi Edi Yuswanto bersama dengan saksi Jajang Kurniadan saksi M.

Tangerang dan Fraksi PDIP yang diangkat olehGubernur Propinsi Banten sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Propinsi Banten Nomor171/Kep.154 Huk/2004 Tentang Pere smian PemberhentianDan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Tangerang MHasil PemilihanUmum Tahun 2004, sekitar bulan Oktober 2008 di DesaParahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang pernahmenerima Dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Replikasi Tahun Anggaran 2008 2009untuk bantuan sarana dan

BAHRULULLUM mengenai pemotongan dana PNPM Replikasi TahunAnggaran 2008 untuk membangun Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM) Prima Pena berupa pembangunangedung Sekretariat Yayasan Prima Pena karenamengingat proyek tersebut adalah PAGU DEWAN jyaituterdakwa H.BAHRUL ULLUM dan pada saat itu terdakwaH.BAHRUL ULLUM mengatakan "SERAHKAN SAJA KEPADASaudara WAHYUDIN". Selanjutnya saksi NANA bertanyakepada saksi Wahyudin "Bagaimana bagian untuk PakHaji Bahrul Ullum di DPRD?"

Bahwa perbuatan terdakwa yang telahmenerima uang pemotongan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi TahunAnggaran 2008 berupa proyek Sarana dan PrasaranaPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Prima Penadi desa Parahu Kecamatan Sukamulya KabupatenTangerang sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapanjuta rupiah) dari saksi WAHYUDIN, adalah kerugiankeuangan Negara Cq.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telahmenerima uang pemotongan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi TahunAnggaran 2008 berupa proyek Sarana dan PrasaranaPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Prima Penadi desa Parahu Kecamatan Sukamulya KabupatenTangerang sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapanjuta rupiah) dari. saksi WAHYUDIN, adalah kerugiankeuangan Negara Cq.

SUDARLI bin MUBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penggelapan danasetoran PNPM; Bahwa ada permasalahan tentang dana bergulir PNPM, uangyang harus disetorkan kelompok tetapi belum disetorkan kepada UPK( Unit pengelolaan Kegiatan ); Bahwa saksi selaku ketua BKAD Tegowanu yang tugas dantanggung jawabnya adalah mengelola dan manajemen pelestarian danaamanat pemberdayaan mayarakat eks PNPM di Kecamatan TegowanuKabupaten Grobogan; Bahwa sistem

Tegowanu dan para anggota yangmenerima dengan didampingi Terdakwa; Bahwa para anggota sudah melunasi pinjaman melaluiTerdakwa namun tidak disetorkan eks PNPM di Desa KebonagungKecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan; Bahwa uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untukkeperluan pribadi; Bahwa sumber keuangan tersebut berasal dari hibahpemerintah dari setelah berakhirnya program PNPM selanjutnya danatersebut milik masyarakat Kecamatan Tegowanu untuk mengelola danmelestarikan dana tersebut Kepala Desa

Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa uang yang harusnya Terdakwa setorkan kepada PNPM UPK Tegowanunamun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut adalah setorandari kelompok masyarakat Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu KabupatenGrobogan diantaranya sdr. Sugiono sebesar Rp.4.000.000, ( empat jutarupiah ), sdr. Kamsani sebesar Rp.4.000.000, ( empat juta rupiah ), sdr.

Leb untukmengambilkan dana bantuan dari PNPM Mandiriuntuk pembangunan fisik gedung TK DesaKalinanas ke rumah saksi Sugeng, setelah Sdr.Ashori berhasil kKemudian Sdr.

Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM = Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanassebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) untukkepentingan Terdakwa sendiri sehinggapembangunan gedung TK tidak dapat dilaksanakanBahwa perbuatan Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk

PNPM Mandiri untuk simpan pinjam perempuan Rp.24.000.000,00 ;c. PNPM Mandiri pembangunan fisik gedung TK, Rp.15.000.000,00 ;d.

Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanassebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah )tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) untukkepentingan Terdakwa sendiri sehinggapembangunan gedung TK tidak dapat dilaksanakanBahwa perbuatan Terdakwa menggunakan danabantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunanfisik