Ditemukan 23750 data
9 — 6
U,c1a cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
8 — 5
wdl> wll erdo wleoIJl 54>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut
14 — 3
./2017/PA.Kab.Mn.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:E6O6No6Y6 CaUA6a6CA6 Udadi CANDOUGIOOES 40a622OAE6Cauad0uadl6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 130/39/VIV85 tanggal 27 Juli 1985 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, KabupatenMadiun, adalah
12 — 5
alNazailr li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOB6NONG 606Ca6 Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUAO CAUaSYOCOGIS AdzeUd6) A64U I6AUES CAUa606CA6I6Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
Ssesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:E6O6N@6Y6 CaUAda6Ca6 Udadi CaEdCaUad60UASIOESsa7GOUSIGBOES AbADROAZArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 110/024/IV/1970 tanggal 25 April 1970 atauDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/513/2015 tanggal 30Desember 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
13 — 4
Gila gS athe wuildall 2Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dllawalad igh Wes ol, Male dua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai
10 — 4
+Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Hal. 7 dari 10 hal Pen 84/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:jaliaadl L gia te 5) ge aay LajasArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 253
13 — 8
Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut8syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellacal) Gila gle athe wuildall 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh West ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum
16 — 4
U,cra cighle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
12 — 5
selayaknya ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:Ile 45, %allArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi:pn Jia we WD 295 bvlis JESArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarikbeberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:ax los WS ac 1, WeiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/46/IX/1990 tanggal 16 Oktober2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, KabupatenKediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah
7 — 0
alg alll 9 aliad (yo alll pgiss SI ,a9Artinya :Dan kawinkanlah orangorang yang sendirian diantaramu dan orangorang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang lakilaki danperempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan merekadengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianNya dan MahaMengetahul,Dan doktrin qaidah fiqhtyyah yang berbunyi :WhasJl ub ols erao wlaaol s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya
sematamatademi kemaslahatan rakyatnya ;8Menimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut,permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sahpernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada haritanggal 25 Pebruari 1970 di wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan untuk efektifitasdalam penetapan ini, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan para Pemohonuntuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan
17 — 6
wdl> wll erdo wleoIJl 54>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut
11 — 7
sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:Jl 55aArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls go W3i awliall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
:aslinall, bots abe JI Je ply 2ofasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 346/63/VIII/1997 tanggal 23 Agustus 1997yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu 23 Februari 1963 tidak sesuai dengan tanggal lahir yangsebenarnya sebagaimana dokumendokumen
21 — 8
ania 5pArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalosll L sis Ade 4M le soy!
La iiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 351/80/1983 tanggal 27September 1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanTulakan Kabupaten Pacitan, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : Yanto bin Kandar,tempat/tanggal lahir: 26 tahun, tidak sesuai dengan nama
13 — 6
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:13 ealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celica le Gyo 15) anliall 2.5Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:falas bg Me 3) le pla) CanaArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Hal. 7 dari 9 hal Pen.0109 /Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 80/25/V1/1997 tanggal 25 Juni1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata
33 — 12
AUPUI & Udi UAE CAAUOUCATArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fightyah sebagai berikut:EONY CaAa&Ca Udi CANUUIA 4aee@ ECAAOAIEArtinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan padapertimbanganpertimbangansebagai mana tersebut di atas, dan karena syaratsyarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum
8 — 3
kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:3h 5 allArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Hal. 7 dari 9 hal Pen.0112 /Padt.P/2017/PA.Kab.Mn .clicaall ls So 13) auld 53Artinyasmencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya
sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalodl b shade 5h cle play CajaArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 068/68/IV/1984 tanggal 28 April1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama Pemohon dan Nama Wali
7 — 4
selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Ol 53 5 5mallArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cllioall ls Fy 15) auldall 23Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
Ca 5uaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 125/14/VIV2001 tanggal 05 Juli 2001 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun,adalah milik Pemohon; bahwa biodata suami Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu 01 Maret 1976 tidak sesuai dengan biodata yang sebenarnyasebagaimana dokumendokumen suami Pemohon lainnya, yaitu
11 — 4
selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JIE 55Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll als yo si swlasll 253Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
:aslinall bois aie HI ale play 3 FiasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Nomor 0087/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 10 bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 201/1938/IX/83 tanggal 23 September1983 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, KotaKediri, adalah milik Pemohon dan Siti Yuliana; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu nama Pemohon tertulis
10 — 5
sudah selayaknya ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:It 455sArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi:pn Jia we WS 095 bvlie JESArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarikbeberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya
sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:axles ts Sol ol, YpaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 130/29/1971 tanggal 15 April 1971 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah milikPemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaituNAMA SALAH PEMOHON
10 — 5
:JI 3x40Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll als Yo Wal auwlisll 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:aslaall bots afc $l le playil
2aArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah 239/10/V/2009 tanggal 03 Mei 2009 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPesantren, Kota Kediri, adalah milik Pemohon dan Agus Mianto (Suami); bahwa biodata (tahun kelahiran) Pemohon yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu 02081982, tidak sesuai dengan biodata (tahunkelahiran) yang sebenarnya