Adalah sebuahputusan yang semu yang seolaholah telah memenangkan pihak Tergugat danterhindar atas segala tuntutan hukum secara perdata yang diajukan olehPenggugat dan dalam gugatan rekonpensinya pada setiap gugatan yang diajukantidak pernah terbukti kebenarannya dari pihak Tergugat dan selalu ditolak dantidak diterima, sehingga harapan kepastian hukum yang selalu diagungagungkanoleh hukum Indonesia tidak pernah terbukti, bahwa sangat jelas sekali sesuaidengan gugatangugatan yang pernah diajukan oleh

Penggugat,bahwa walaupun telah memberi kuasa yang resmi kepada Kuasa Hukumnya, haltersebut tidak secara langsung bisa menyelesaikan permasalahan hukum yangterjadi, karena selama ini tidak pernah ada pertemuan yang positip sebagaiuapaya akhir untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, hal tersebuthanya sebatas janjijanji kuasa hukumnya, bahwa tindakan tersebut merupakansuatu tindakan yang tidak professional, mengabaikan hati nurani, kebenaranmateril hukum yang terjadi dan hanya untuk kemenangan semu

mengadakan ibadah di rumah, tetapi padasaat ibadah dilangsungkan, TERGUGAT sengaja pergi ke luar rumahmembawa anakanak.Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadapPENGGUGAT menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT pisahHal. 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT MND15.16.ranjang sejak tahun 2009, walaupun tidak nampak dan tidak diketahuioleh orang luar, bahkan oleh anakanak, karena antara PENGGUGAT danTERGUGAT, tidak pernah ada pertengkaran terbuka, dan kelihatan rukunwalaupun sebenarnya SEMU

Bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkanbahwa unsur "sepakat" di dalam proses jual beli tanah sengketatersebut merupakan kesepakatan yang bersifat semu, sehinggakarenanya harus dipandang sebagai tidak ada sepakat dan dengandemikian perjanjian jual beli tersebut menjadi cacat hukum",Bahwa dari Pertimbangan hukum Putusan Judex Juris/Majelis Kasasitersebut di atas, Majelis Judex Juris/Majelis Kasasi pada Mahkamah AgungHal. 10 dari 29 hal. Put.

Membandingkan dokumen tender sebeltun penyerahan;+Menciptakan persaingan semu;Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;=> aTidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahuiatau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukanuntuk mengatur dalam rangka memenangkan Peserta Tendertertentu;i.

Secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;Menciptakan persaingan semu;Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;9 29Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur dalam rangka memenangkan Peserta Tender tertentu;g.

Hal yang secara mutatis mutandis merupakantindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakanpersaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat,dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secarakompetitif;Hal. 122 dari 189 hal Put. Nomor 952 K/Pdt.SusKPPU/20175. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan KPPU telah diuraikanpenjelasan tentang Afiliasi Para Terlapor/Para Termohon Kasasi yangdapat kami kutip sebagai berikut:Putusan KPPU halaman 209 211:3.

Menciptakan persaingan semu;e. Menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinyapersekongkolan;f. Tidak menolak melakukan suatu tindakanmeskipun mengetahui atau sepatutnyamengetahui bahwa tindakan tersebutdilakukan untuk mengatur dalam rangkamemenangkan peserta tender tertentu;g. Pemberian kesempatan eksklusif olehpenyelenggara tender atau pihak terkaitsecara langsung maupun tidak langsungHal. 131 dari 189 hal Put. Nomor 952 K/Pdt.SusKPPU/20175.2.3.3.5.2.3.4.5.2.3.5.5.2.4.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada halaman 55 menyebutkan ;Menimbang, bahwa kedudukan surat edaran apabila dilihat darihukum administrasi Negara menurut Majelis Hakim merupakanperaturan kebijakan atau dapat juga dikatakan sebagaiPeraturan Perundang undangan semu adalah salah dansangat keliru karena;a.

Putusan Nomor 451 K/TUN/2016menurut Majelis Hakim merupakan peraturan kebijakan atau dapat jugadikatakan sebagai Peraturan Perundang undangan semu adalah salah dan sangat keliru karena; a. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaiberikut; Pasal 7;(1)(2)Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiriatas:a. Undangundang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c.

Majelis berpendapat, apabila rumah tanggadibangun dengan cinta satu pihak saja, maka kebahagiaan yang didapatadalah kebahagiaan yang semu, karenanya mempertahankannya adalahSiasia ;Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yangdemikian, apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetapmempertahankan perkawinannya, menurut Majelis hal itu justru akanmenimbulkan madhorot bagi keduanya, oleh karenanya Hakim dapatmenjatuhkan talak Tergugat berdasarkan dalil dalam kitab BidayatulMujtahid Juz Il halaman

Langsung berati bahwauntuk sengketa administrasi itu tidak terbuka kemungkinanmenggunakan upaya administrative, melainkan hal itu sematamata menjadi kompetensi absolute Pengadilan Administratif,sedangkan Tidak Langsung berati terbuka kemungkinan sengketaadministrasi itu diselesaikan oleh Peradilan administrasi semu,dengan menggunakan seluruh upaya administrasi yang tersedia ;Bahwa, dengan demikian Pengertian Final dan Mengikat menurutPasal 112 ayat (12) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011tentang Penyelenggara

Bahkan danapendidikan anak diselewengkan oleh Termohon...dst, adalah merupakan dalilyang benar, berdasarkan faktafakta yang sebenarnya dan dapat dibuktikankebenarannya.Justru dalil sanggahan dari Termohon hanya merupakan cerita tentangkebaikan yang semu, yang bertujuan untuk menutupi perbuatan perbuatanyang tidak terpuji yang telah dilakukannya.

tetapi juga harusdipatuhi oleh Pemerintah berserta aparataparatnya;Bahwa sesuai dengan Pasal 118 KUHAP yang berbunyi:keterangan tersangka atau saksi dicatat dalam Berita Acara yangditandatangani oleh Penyidik dan oleh yang memberiksan keterangan itusetelahn mereka menyetujuinyaBahwa dalam berkas pemeriksaan Para Terdakwa, para terdakwadengan sadar membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Pemeriksaantersebut dan membubuhkan paraf pada masingmasing lembaran BAP sehinggapara terdakwa menyetujui semu

Bahwa efek obat jenis Trihexyphenidhyl dan Hexymer bila diminum tidaksesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan menyebabkan efekeuphoria dan halusinasi pengelihatan dan stimulant sehingga memberikanrasa kesenangan semu (euphoria) serta apabila digunakan bersama alkoholefeknya bisa sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian.Sedangkan manfaat dari obat jenis Trihexyphenidhyl dan Hexymerbermanfaat untuk analgetik (pereda sakit) jika diminum sesuai dengan dosisyang dianjurkan.Menimbang, bahwa

BiayaHERAWATIS.P SMAN 1 0 memperingatid Ende) HUT PGRI ke64 Tahun 200917 SEMU PNS 5.000.000 1. Biaya SudahANASTASIA, SE DPPKAD pengobatan di dikembalikaKab. Ende 12.000.00 Jakarta n biaya0 2. Bonus pelatih perobatancabang sebesarOlahraga untuk Rp.5.000.00FORDATA di 0, pada18.000.00 Maumere 2009 tanggal0 3. Bantuan Dana 08/06/2016PembinaanCabangOlahraga yangmengikuti11.250.00 FORDATA di0 Maumere 2009. Bantuan untukatlet cabangAtletik yangmemperoleh1.000.000 mendaliFORDATA diMaumere 2009.

BiayaHERAWATILS.P SMAN 1 0 memperingatid Ende) HUT PGRI ke64 Tahun 200917 SEMU PNS 5.000.000 Biaya SudahANASTASIA, SE DPPKAD pengobatan di dikembalikaKab.

TILL ANFRIDUS,SEKepala Bidang Anggaran : YULIUS LERU TENGA, SEKepala Bidang Akuitansi : MENSI TIWE,Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) : SEMU ANASTASIAKepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan : USMAN BOLISEKepala Bidamng Pendaftaran dan Penetapan : FABIANUS PADISER,S.SosKepala Bidang Verifikasi : YULIUS ALBERETUS SERO SAI,SEBendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : DURIANBendahara Bantuan Keuangan : STEFANUS WODHE,SEPengguna Anggaran (PA)TILL ANFRIDUS,SE (Januari 2009 s/d 20 Mei

Saksi SEMU ANASTASIA, SE, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Page 100 of 173Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016e Bahwa untuk kegiatan KONI memang dananya tersedia dalam APBDbelanjaa HIBAH namun untuk dana yang telah dikeluarkan untukkegiatan KONI tersebut diatas tidak tertuang dalam RencanaKegiatan Anggaran KONI (RKA KONI) sehingga pihak KONI Kab.Ende mengajukannya ke Bupati Ende dengan Nota Informasi, setelahada disposisi Bupati pada saat itu maka disposisi Bupati tersebutdiserahkan

figih yang berbunyi;Whac ule Glo prio swlaoll slsArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mdncarikebaikan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpandangan, sekalipunnafkah iddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian,namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat bukanlah pepesan kosong,tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanPengadilan sebagai putusan semu

Putusan No. 207/PDT/2020/PT MKSbunyinya adalah : Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurangcukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan danterdapat ketidaktertiban beracaraKEBERATAN KEEMPATBahwa di era Milenial seperti zaman sekarang ini ,harusnya para pemutuskeadilan berfinak pada kebenaran yang hakiki tidak terbelenggu padaprosedur yang semu dengan mengoyak substansi masalah ,karena itu untukmengapresiasi putusan hakim pertama yang telah keliru dalam menegakkankeadilan

Jadi, berarti disitu prosespemeriksaannya adalah kontradiktur seolaholah gugat permohonan itumerupakan gugat kontentiosa tetapi undangundang sendiri menyebutnyabukan kontentiosa tetapi adalah permohonan atau voluntair ;e Bahwa menurut Ahli sebenarnya di dalam teori dan praktek dikatakangugat voluntair adalah merupakan peradilan semu bukan peradilansungguhsungguh Yang dikatakan peradilan yang sungguhsungguh ialahperadilanHalaman 85 dari Halaman 102 Penetapan Nomor 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.yang bersifat

Kenapa disebut peradilan semu atau peradilantidak sungguhsungguh karena disitu yang tampil dan yang maju dan yangdiperiksa serta yang didengar hanya sematamata si pemohon tanpa adaperlawanan dari pihak manapun;e Bahwa yang termasuk peradilan sungguhsungguh itu ialah peradilankontentiosa dengan proses kontradictoir.e Bahwa kalau Undangundang sendiri yang menentukan bahwa disituharus ditarik pihak lain itu terutama di dalam UndangUndang Koperasi.

Kalau begituprosesnya semu adalah kontentiosa dan tata cara penyelesaiannya adalahkontradictoir yaitu dengan memanggil dan mendengar dan memberikanHalaman 86 dari Halaman 102 Penetapan Nomor 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.keterangan audi et alteram partem untuk mengajukan pembelaan terhadapkepentingan masingmasing; Bahwa pada dasarnya hakim diberikan hak untuk memodernisasikan makaterutama terhadap perkembangan sekarang kepada hakim, maka hakim itubukan makhluk yang tidak bernyawa maka kepadanya diberikan

Herlin Budiaono, berpandapat, kekhilafan atau kekeliruan ataukesesatan itu dapat bersifat sebenarnya dan dapat bersifat semu. Kekeliruanyang sebenamya terjadi dalam hal antara kehendak dan pernyataan parapihak yang saling berkesesuaian, namun kehendak salah satu pihak ataukedua belah pihak terbentuk secara cacat.

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang danmengungkap fakta kebenaran bahwa Tergugat dan Penggugatmemang sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, kasin mengasihidan sayang menyayangi satu sama lain sebagai suami isteri, yangmana perkawinan Tergugat dan Penggugat cenderung merupakanperkawinan semu tanpa makna;Halaman 19 dari 36, Putusan Nomor 7184/Pdt.G/2021/PA.Cbn4.

Bahwa penyebabnya menurut cerita Termohon karena semu Termohonpulang kantor minta dijemput oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau,lalu bertengkar, kemudian paginya Termohon diantar kekantor dn tidakmenyuruh pulang ke rumah Pemohon dan mengatakan nanti ketemu dirumah orangttuamu Saja.

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang No. 49 Prp Tahun 1960tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PUPN berwenang untuk17mengeluarkan Surat Paksa yang berirahirah Demi keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa; Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaian tindakanhukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pengurusan piutangnegara yang dilakukan oleh PUPN karena adanya Surat Paksa yangmerupakan Putusan PUPN, yang mana PUPN adalah Badan PengadilanAdministrasi Semu

potensinya masingmasing bersepakat untuk mendirikan suatuPerseroan Terbatas lalu itu di konversi menjadi pemilik saham apakah ituPutusan No. 21 1/Pdt.P/2016/PN.JktSel halaman 56disebut lumrah pada praktek, apakah hal tersebut dalam praktek biasaterjadi Kalau untuk PT tidak, tetapi kalau untuk maatschap CV bolehdikonversi menjadi masukan tetapi kalau dalam PT yang bisa menjadipemasukkan adalah barang, bisa barang bergerak dan bisa tidak bergerakteorinya terkenal dengan kuasi imbreng jadi imbreng semu

maksudnyaImbreng semu umpamanya imbrengnya adalah tanah, tanah kemudianditaksasi appraisal, appraisal itu merupakan perusahaan penilai yanglicence dari Menteri Keuangan di Indonesia kemudian di Appraise olehAppraisal nilainya berapa, taksasinya berapa itu yang dikonversi menjadisetoran saham kalau benda bergerak bisa sama umpamanya mobil bisaditaksasi nilainya berapa mobil itu dikonversi menjadi setoran saham kalaudalam PT ;Bahwa dalam praktek kita sering mendengar istilah Golden Share, GoldenShare

Dengankata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah alat bukti yang mengandungfaktafakta konkret dan relevan atau bersifat prima factie, yaitu membuktikansuatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkarayang sedang diperiksa, bukan fakta yang abstrak atau yang dikategorikansebagai hal yang semu.