Ditemukan 2371 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — WALIKOTA MAKASSAR VS FAISAL JAFAR, SE.,MM;
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan; dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tantang PeradilanTata Usaha Negara.Dengan demikian Banding Admnistrasi adalah sistim penyelesaian sengketaAparatur Sipil Negara berdasarkan jurisdiksi knusus (specific Jurisdiction)yang diatur berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut di atas.Sistim dan Badan yang bertidak menyelesaikan sengketa Aparatur SipilNegara tersebut yakni Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dapatdisebut Peradilan Semu
Register : 23-05-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 10-04-2012
Putusan PN AMBON Nomor 66/PDT.G/2011/PN AB Tanggal 28 Februari 2012 — JONNY de QUELJU,;JHONNY KWEE;
62 — 46
62 — 46
PELAYARAN DHARAAA INDAH YANG MERUPAKANBADAN HUKUM DAN SUBYEK HUKUM TERSENDIRI.Menurut Munir Fuady, SH, LL.M, dalam bukunya Perseroan TerbatasParadigma Baru, halaman 8, bahwa "suatu perseroan terbatas secarahukum adalah suatu badan hukum (rechtperson, legal entity) atau suatumanusia semu (artificial person) ataupun merupakan suatu badan hukumintelektual (intelctual body).
Register : 25-02-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 30/Pid.B/2019/PN Psb Tanggal 7 Mei 2019 — Penuntut Umum:
CHYTIA NURYANTI, SH
Terdakwa:
VENDRI Pgl IPEN Bin Alm PAKARUDIN
89 — 74
CHYTIA NURYANTI, SH
Terdakwa:
VENDRI Pgl IPEN Bin Alm PAKARUDIN
89 — 74
kenagas, dan sebagainya); lidah tidak dapat membedakan rasa enak dan rasa tidak enak; Mawai mati menggeletak; pengap mati lemas; percuma mati konyol:; pucuk 1 mati pada pucuknya (tumbuhtumbuhan); 2 lemah syahwat;Halaman 26 dari 32 Putusan NomorPutusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb raga memperteguh hati dengan menolak segala macam kesenangan diri;menahan hawa nafsu; rasa tidak mempunyai perasaan lagi; samar mati beragan; seladang saling setia Sampai tua; sehidup semati (tentang suami istri); semu
Putus : 10-07-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1503 K /PID.SUS/ 2012 Tanggal 10 Juli 2014 — ABDUL AZIZ ADITIAWARMAN HUTABARAT, BE
38 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab Pemohon Kasasi sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang ditugaskan pekerjaan serentak dan dengan waktu proyek yangmendesak, maka tuntutan untuk pegawai yang pro aktif adalah suatu pertimbanganhukum yang bersifat semu karena pro aktif menggambarkan dua alternatif yaitu proaktifyang bersifat terbatas waktu dan proaktif yang bersifat memaksa waktu.
Putus : 12-04-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2343 K/PDT/2015 Tanggal 12 April 2016 — MERKISAR bin ANSARUDDIN, dkk VS JULIANDA bin ZULKIFLI HASYIM, dkk
84 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelah Timur berbatas dengan gunung; Bahwa batasbatas tanah sengketa yang dijelaskan para penggugat/Termohon Kasasi adalah batas semu, di manamana benda apalagi Gunungkesemuanya punya nama, tidak ada satu gunungpun walaupun ianya kecilpasti punya nama, Nah......pertanyaan pihak para Tergugat/ Pemohon Kasasiterhadap para Penggugat/Termohon kasasi termasuk kepada yang terhormatBapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Register : 18-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA BARRU Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Br Tanggal 20 Oktober 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
28 — 18
28 — 18
Sennang dan semu itu saksi kenalsedang yang lain saksi tidak mengenalnya.Bahwa, saksi tidak kenal ibu Penggugat dan Penggugatpun saksi tahukarena pernah datang di rumah saksi menanyakan harta A.Abd. Rauf.Bahwa, A. Abd. Rauf tidak menceraikan istrinya kemudian menikah lagi,istrinya hanya ditingggalkan saja.Bahwa, harta yang ditinggalkan A. Abd. Rauf hanya rumah besertatanahnya dan mobil.Bahwa, rumah tersebut terletak di Jampue yang sekarang ditempati olehA.
Register : 31-05-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kdi Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S.
Tergugat:
1.Budi Santoso
2.Kadek Sutra Astara
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
157 — 144
Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S.
Tergugat:
1.Budi Santoso
2.Kadek Sutra Astara
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
157 — 144
Pada Penjelasan ha/e hatlain, ditegaskan bahwa Gambar Situasi Nomor. 37911995 merupakan salinandari gambar situasi Nomor. 20611981, sehingga praktis fakta mengenaipenguasaan tanah milik Tergugat satu (/) yang kini di kuasai dan dimiliki olehTergugat dua (Il) secara de facto dan de jure adalah semu/a milik DUPAIkemudian beralin kepada Jacob Landapa dan terakhir dimiliki oleh Tergugatdua (Il)Bahwa sebagai penegasan dari Tergugat satu (/) dan Tergugat dua (//), DUPAIkemudian Jacob Landapa telah memiliki
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/TUN/2016 Tanggal 14 Juli 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT., PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA., II. SAPARIAH ALIAS HJ. PAOZIAH., DKK VS ROBERT AZALI;
116 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan mengacu kepada normapasal 165 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasioanal Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebutseharusnya Majelis Hakim tidak sampai memutuskan padapembatalan objek sengketa karena merupakan kekhilafan semu, jadicukup dengan pertimbangan objek sengketa tersebut dapat direnvoiatau diperbaiki dan diparaf dengan membubuhkan tanggal perbaikan;9.
Putus : 27-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 K/Pdt/2012 Tanggal 27 Desember 2012 — PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE vs EVA HERNITA
248 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
248 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagaihal yang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagaialat bukti untuk membuktikan suatu kebenaran;Bahwa, menurut Yahya Harahap, tidak semua fakta atau bukti yang diajukanbernilai sebagai alat bukti yang sah. Syarat utamanya, harus diajukan danditemukan dalam proses persidangan, sedang ditemukan di luar pengadilanatau out of court tidak dapat dijadikan hakim sebagai dasar penilaian.
Register : 30-07-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jap Tanggal 5 Juli 2021 — BILCE BIRENS MEHUE
91 — 36
91 — 36
mundurPantai Howe lalu Massa dari kelompok Terdakwa kembali kealternatif, Kemudian sebagian membuka palang dan sebsmelakukan pembakaran terhadap 5 (lima) buah rumah kebun rRobert Taime, Saksi Jhon Taime Alias Jhon Yansen Taime Caly Tame Titus Taime, selfianus Taime, dan Linus Taimterbakar habis tidak ada barang yang tersisa menyebabkan saTaime mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua Rupiah); Terdakwa dengan Saksi Robert Taime telah berdamai danbersedia mengganti rugi dengan membangun kmbali semu
Register : 02-12-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 44/G.2013/PHI.PBR Tanggal 5 Februari 2014 — REFLY.E.AKERINA, M E L A W A N PT.WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA,
86 — 20
86 — 20
Dalam proses persidangan Tergugat akanmembuktikan bahwa apa yang telah didalilkan merupakan kebenaran semu yang tidakdapat dibuktikan;Bahwa pada dalil Penggugat, mendalilkan bahwa hal itu ternyata dari pembicaraanIrvan Kwok (Busines Unit Head Reg 7) lewat handphone kepada Penggugat dengan kata121314kata yang pada intinya agar Penggugat membuat komitmen apabila target tak tercapaiPenggugat bersedia mengundurkan diri.
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN.Mrb Tanggal 14 Maret 2017 — -IRWANSYAH Bin ALIZAR
148 — 11
148 — 11
;Putusan No.3/Pid.Sus/2017/PN.Mrb.Hal 22 dari 34Menurut Pendapat pakar hukum pidana HazewinkelSuringa mengatakanbahwa delik culpa merupakan delik semu (quaidelict), sehingga diadakanpengurangan pidana. Oleh karena itu maka culpa itu terletak antarasengaja dan kebetulan. ;Selain itu. menurut pakar hukum pidana yang lain, yaitu Van Hamelmembagi culpa atas 2 (dua) jenis, yaitu :1. Kurang melihat kedepan yang perlu. ;2. Kurang hatihati yang perlu.
Register : 27-07-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 17-04-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Bgr Tanggal 15 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 61
86 — 61
Saat ini Tergugatmenyadari kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakankehidupan perkawinan semu.52 Bahwa setelah menjalani perenungan yang mendalam Tergugat terusberharap adanya perbaikan yang dicapai dalam berkomunikasi denganPenggugat.
Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/2013 Tanggal 29 Agustus 2013 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA vs GUBERNUR BANTEN
97 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena itu ketigaKeputusan TUN dapat dikelompokkan dalam sebutan "Keputusan TUNyang bersifat umum";Bahwa mengacu pada pendapat Indroharto, SH sebagaimana diuraikan diatas maka apabila benar objek sengketa a quo merupakan pengaturanyang bersifat umum atau memiliki jangkauan yang bersifat umum, quodnon, padahal tidak, maka bentuk objek sengketa a quo seharusnya bukanberbentuk penetapan tertulis, juga bukan pula suatu norma konkret, bukanpula suatu rencana, bukan pula suatu perundangundangan semu danbukan
Register : 16-12-2009 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 55/G/2009/PTUN-PTK Tanggal 28 Oktober 2010 — YULIANTI melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK 2.. HENDRO ADIANTO LIM
113 — 171
113 — 171
tanggal 29 Nopember 1996atas mama Hendro Adianto Lim, = serta keterangansaksi Usman Djais pada persidangan tanggal 25Agustus 2010 (sesual dengan berita acaraPersidangan) yang menyatakan bahwa memang benarlokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketaadalah terletak didusun sela, terjadi kesalahandalam penulisan/pengetikan dalam suratketerangan/bukti P4, tertulis terletak di dusundurian yang sebenarnya adalah di dusun sela makamajelis mempertimbangkan bahwa hal tersebutmerupakan Dwaling (kesesatan semu
Register : 29-11-2006 — Putus : 30-08-2007 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 14/Pdt.Plw/2006/PN.Smp Tanggal 30 Agustus 2007 — RUSDIYANTO, DKK (PARA PELAWAN)
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR, DKK (PARA TERLAWAN)
79 — 9
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR, DKK (PARA TERLAWAN)
79 — 9
19 Bahwa semakin jelas bahwa para pelawan hanya mencaricari masalah dengandalildalil yang semu, absurd (tanpa dasar tanpa fakta) , bersifat subyektif, sertatidak di landasi dasar hukum yang kuat dan oleh karena seluruh posita dan petitumpara pelawan dalam surat perlawanannya sama sekali tidak didasari alasan hukumyang jelas, maka sudah seharusnya semua posita dan petitum perlawanan parapelawan ditolak dan dikesampingkan ;M A K A: berdasarkan faktafakta hukum dan dalildalil tersebut diatas jelasbahwa
5 Bahwa semakin jelas Para Pelawan hanya mencaricari masalah dengan dalildalilyang semu, absurd (tanpa dasar tanpa fakta) , bersifat subyektif, serta tidakdilandasi dasar hukum yang kuat dan oleh Karena seluruh posita dan potitumPara Pelawan dalam surat Perlawananya sama sekali tidak didasari alasanhukum yang jelas, maka sudah sudah seharusnya semua posita dan potitumperlawanan Para Pelawan ditolak dan dikesampingkan ;MAKA : Berdasarkan faktafakta hukum dan dalildalil tersebut diatas jelasbahwa penanganan
Putus : 30-07-2012 — Upload : 02-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 30 Juli 2012 — LNG INTERNATIONAL PTY. LTD, DK VS MITSUBISHI CORPORATION, DKK
260 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
260 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkoltersebut dapat berupa:a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;b. secara terangterangan maupun diamdiammelakukan tindakan penyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c. membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;d. menciptakan persaingan semu;10.4.310.4.4e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinyapersekongkolan;f.. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwatindakan tersebut dilakukan untuk mengatur
terkait secara langsung maupuntidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikutitender, dengan cara melawan hukum;Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolansebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukumbutir di atas, persekongkolan yang dilakukan olehTerlapor I, PT Pertamina (Persero); Terlapor II, PTMedco Energi Internasional, Tbk.; dan Terlapor IV,Mitsubishi Corporation memenuhi unsurpersekongkolan karena terbukti terdapat kerjasamaantara dua pihak atau lebih yang menciptakanpersaingan semu
Persekongkolan dalam Tender(selanjutnya disebut PedomanPasal 22) adalah kerjasama yangdilakukan oleh pelaku usahadengan pihak lain atas inisiatifsiapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan pesertatender tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22,unsur bersekongkol tersebut dapatberupa:a. kerjasama antara dua pihak ataulebih;b. secara terangterangan maupundiamdiam melakukan tindakanpenyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c. membandingkan dokumentender sebelum penyerahan;d. menciptakan persaingan semu
secaralangsung maupun tidak langsungkepada pelaku usaha yang10.4.3.10.4.4.mengikuti tender, dengan caramelawan hukum;Bahwa berdasarkan analisis tentangPersekongkolan sebagaimanadiuraikan pada Bagian TentangHukum butir 8 di atas,persekongkolan yang dilakukanoleh Terlapor I, PT Pertamina(Persero); Terlapor II, PT MedcoEnergi Internasional, Tbk.; danTerlapor IV, MitsubishiCorporation memenuhi unsurpersekongkolan karena terbuktiterdapat kerjasama antara duapihak atau lebih yang menciptakanpersaingan semu
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm Tanggal 28 Juli 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
132 — 77
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
132 — 77
Dengan melihat pihak yang dipanggil dan diperiksa, proses pemeriksaanpraperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata sehingga kedudukanpemohon dapat dikatakan sebagai penggugat sedangkan Pejabat yang menimbulkanterjadinya alasan permintaan pengajuaan pemeriksaan praperadilan dapat dikatakansebagai tergugat ;Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas dilihatdari Segi prosesual maka pemohon mirip berkedudukan sebagai Penggugat Semu danPejabat yang menimbulkan terjadinya
alasan permintaan pengajuaan pemeriksaanpraperadilan mirip berkedudukan sebagai Tergugat semu, sehingga penyebutan parapihak dengan menggunakan istilah kepada PEMOHON dengan sebutanPENGGUGAT dan kepada TERMOHON dengan sebutan TERGUGAT tidak membuatpermohonan ini menjadi kabur ( Obscuur Libel) maka terhadap eksepsi TermohonHalaman 52 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmangka 2 tersebut tidaklah beralasan oleh karena itu harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3 tersebut
Register : 22-12-2015 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PA BLITAR Nomor 4349/Pdt.G/2015/PA.BL Tanggal 25 Juli 2016 — PEMOHON KONVENSI DAN TERMOHON KONVENSI
16 — 1
16 — 1
Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada jawaban semu la kecuali yangsecara tegas diakui dalam oleh Termohon.Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 4349/Padt.G/2015/PA.BL2. Bahwa poin3 replik Pemohon tidak benar.a.
Putus : 23-10-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 PK/PDT/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 — TIO SOELAYMAN vs 1. PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS,2. PT. ARBENA INDONUSA,3. PT. ADUMA NIAGA,4. PT. KERTA NIAGA,5. MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, dan 1. R. AY. SRI HARTINI, S.H,2. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA
139 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon PK menolak setegastegasnya, tidak dapat menerimadan tidak sependapat atas dalildalil yang disampaikan Para TermohonPK/Para Tergugat karena dalildalil yang disajikan merupakan daliretorika semu tanpa dilandasi dengan dasar hukum dan dasarkeabsahan hak yang benar dan sah, melainkan hanya bertujuan untukmemenuhi keinginan subjektif yang beriktikad buruk bagi kepentingandan keadilan yang seharusnya menjadi hak dari Para PemohonPK/Penggugat;2. Bahwa adanya kewenangan yang ada pada PT.