Ditemukan 1916 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akan aman atan asan alan
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 13-04-2011 — Putus : 14-07-2011 — Upload : 25-07-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 242/Pid.B/2011/PN.Sim
Tanggal 14 Juli 2011 — Ir. AMRAN SINAGA
154 — 86
  • Hendry Sembiring, Kepala Dinas Kehutanan KabupatenSimalungun yang saat itu dijabat oleh terdakwa memerintahkan saksi Haryonountuk mengambil titik koordinat areal/lahan yang dimohonkan IPKTM tersebutyang terletak di Bah Sigombur dan Bah Simatat dalam wilayah Dusun SindarDolok Nagori Mariah Dolok Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungununtuk mengetahui status areal/ahan tersebut berada di dalam atau diluar kawasanhutan, berdasarkan peta kawasan hutan yang ditentukan dalam Surat KeputusanMenteri Kehutanan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-06-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN MAKASSAR Nomor 09/Pid.Sus/2014/PN.Makassar
Tanggal 9 Juni 2014 — - AGUS, S.H., M.H., M.Si Vs. - JPU
67 — 14
  • saat itu keadaanlokasi berair;Saksi bertemu dengan Terdakwa, pada saat Saksi berkunjung kekantor Camat untuk menanyakan surat kepemilikkan MANNENG yangdiberikan seseorang pada saat Saksi melakukan survey lokasi danSaksi berhubungan dengan Terdakwa sebagai Camat hanya 1(satu)kali;Saksi menyampaikan kepada Terdakwa pada sat itu bahwa tujuankedatangan saksi adalah mencari lahan untuk pembangunan CCC,kemudian saksi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai lahanmilik MANNENG dan Terdakwa mengatakan, /ahan
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Umum
Register : 22-09-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 285/Pid.B/2021/PN Plw
Tanggal 9 Desember 2021 — Penuntut Umum:
MARULITUA J. SITANGGANG, SH
Terdakwa:
1.M. IRIANSYAH BIN DEMAS ZACHWRUS
2.MUARA SIANTURI, S.E
116 — 52
  • IRIANSYAH mengapa l/ahan inidikerakan atau ditumbang? Sebaiknya bapak koordinasi dengan pihakperusahaan dulu, kalau belum ada izin jangan dikerjakan pak lalu saksiM. IRIANSYAH menjawab ini siapa yang mau melarang untukmengenakan areal ini, kalau mau melaporkan laporkanlah kemanapunmau melaporkan, ini hak masyarakat lalu kegiatan penebangan kayuakasia tetap dilaksanakan dan kemudian saksi menyampaikan haltersebut kepada kepada sdr. RAJA selaku Humas PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.Pintar Simbolon, SH
2.RAHMI AMALIA, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
M. SAINI ARIF
259 — 96
  • keanggotaan langsungSekredaris Daerah dan anggotanya Dinas PUPR, kemudian setelah adarekomondasi teknis itu selanjutnya disampaikan kepada BPN, sehinggakalau. tidak ada masalah maka izin tersebut dikeluarkan yangditandatangani oleh Kepala Dinas;Bahwa PT.GAP ada mempunyai izin pertanian di Kotawaringin Timurbukan di desa Bengendang;Bahwa untuk menentukan tanah negara APL ditetapkan oleh pusat denganrekomondasi dari daerah (Gubernur);Bahwa terhadap lahan seluas 200 (dua ratus) hektar yang terletak diSungai Ahan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2006 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 899 / Pid.B / 2006 / PN.Jkt.Ut.
Tanggal 10 Oktober 2006 — SUMANTRI dkk
209 — 84
  • respon saksi terhadap arahan Kepala Seksi P.2 (Athan Carina)yang meminta kepada para Korlak agar memberi bantuan kelancaran dan134toleransi sebesar 20%, sebagai bawahan dengan adanya perintahtersebut saksi menyadari adanya kepentingan dan pertimbanganpimpinan yang harus diikuti, saksi melakukan tugas rutin seperti biasadengan mau tidak mau mengesampingkan fungsi pengawasan,pengawasan tidak dilakukan melalui mekanisme rutin tetapi melaluimekanisme intelijen;Bahwa pejabat Kepala Seksi P.2 adalah (Ahan
Pengadilan PN JAMBI
Putus : 27-03-2013 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 51/Pdt.G/2012/PN JBI_
Tanggal 27 Maret 2013 —
128 — 29
  • Wira KaryaSakti) terhadap Penggugat dengancontoh AKTA No. 26, yang dibuatpada Tanggal 11 Oktober 1999,melalui Notaris Nany RatnaWardanialis, SH,. dengan JudulSurat Perjanjian Penyerahan/Pengalihan Areal/ahan itu adalahkeliru atau salah dan tidak sahWANPRESTASI, karena IzinLokasi Perkebunan itu dilarangdialihkan, karena Izin Lokasi ituditerbitkan berdasarkan : Undangundang No, 5 Tahun 1960;Undangundang No. 5 Tahun 1974;Undangundang No. 4 Tahun 1982;Undangundang No. 24 Tahun1992; Keputusan Presiden
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2016 — Putus : 15-02-2017 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 15 Februari 2017 — -NANDANG Bin BULOH -KUSTIAWAN Als ALIT Bin BAKRI
64 — 19
  • ., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingiPenasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,MART AHAN PASARIBU, SH.,M.Hum LINCE ANNA PURBA, SH., MHDR. GAZALBA SALEH, SH, M.HumPanitera Pengganiti,IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 8 Juni 2016 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH
231 — 65
  • ditempatkan dalam Lembaran Daerah.Pasal 27 ayat (1) : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh buktibuktiyang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Dan ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan ataumengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebas APBDbertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.Hal 98Putusan Pengadilan TIPIKORNo.04/Pid.Sus.TPK/2016/PN.PbrBahwa setelah SYAHRIZAL HAMID, SH membayar harga tanah/ahan
    Pid.Sus.TP K/2016/PN.Pbrpengadaan barang atau dan dari penyimpanan dan atau penempatan uangdaerah merupakan pendapatan daerah.e Pasal 27 Ayat (1) berbunyi bahwa : setiap pembebanan APBD harusdidukung oleh bukti bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih.Bahwa selanjutnya sebagian tanah/lahan kebun sawit seluas 20 hektar yangdiatas namakan keluarga SYAHRIZAL HAMID, SH digunakan PemerintahKabupaten Pelalawan untuk persiapan bangunan gedung perkantoran,sedangkan tanah/ahan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 21-02-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 151/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 14 Februari 2017 — Tn. JEFRRY KURNIAWAN Dkk LAWAN P.T. BHANDAWIBAWA ASIH dkk
52 — 29
  • Sebagaimana dalil Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalamRekonpensi, bahwa Pemohon Intervensi juga mendalilkan sebagaipemilik tanah/ahan seluas 49,5 Ha di Desa Dangdang, KecamatanCisauk, Kabupaten Tangerang berdasarkan bukti berupa 99 (Sembilanpuluh Sembilan) Kartu Kavling yang mana kartukartu kavling dimaksudadalah penggantian tanah dari proyek pembebasan Bandara UndaraInternasional Soekarno Hatta;.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-07-2012 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 16-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 51/Pdt.G/2012/PN JBI
Tanggal 27 Maret 2013 — MASKUR ANANG BIN KEMAS ANANG MUHAMAD lawan PT. Wira Karya Sakti
217 — 328
  • Wira KaryaSakti) terhadap Penggugat dengancontoh AKTA No. 26, yang dibuatpada Tanggal 11 Oktober 1999,melalui Notaris Nany RatnaWardanialis, SH,. dengan JudulSurat Perjanjian Penyerahan/Pengalihan Areal/ahan itu adalahkeliru atau salah dan tidak sahWANPRESTASI, karena IzinLokasi Perkebunan itu dilarangdialihkan, karena Izin Lokasi ituditerbitkan berdasarkan : Undangundang No, 5 Tahun 1960;Undangundang No. 5 Tahun 1974;Undangundang No. 4 Tahun 1982;Undangundang No. 24 Tahun1992; Keputusan Presiden
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Upload : 17-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg
KLHK sebagai Penggugat PT. WAIMUSI AGROINDAH, sebagai tergugatr
882 — 520
  • PigHalaman61dari127Halam anyang tinggi dan begitu ada penyulutnya sedikit saja akan menimbulkan kebakaran.Makanya permukaan ketebalan air pada gambut jangan sampai turun lebih dari 40cm, kalau sudah turun lebih dari 40 cm maka permukaannya akan mengering,inilah yang mudah tersulut api;Bahwa, upaya agar tidak terjadi kebakaran hutan/ahan maka sebagai Pedomanada diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 TentangPengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, diantaranya diatur dalam Pasal13
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 14-02-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 4-K/PMT.III/AD/II/2014
Tanggal 13 Nopember 2014 — SUMARDJO BUDI SANTOSO, Kolonel Czi NRP. 30119
126 — 334
  • Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Kapuskopad AKodam XVII/Cen telah membeli tanah/ahan untuk perumahan pada 4(empat) lokasi yaitu :f Untuk tanah Doyo2 dan Doyo3 tahun 2007 dengan harga Rp 682.000.000,g Untuk tanah Doyo4 tahun 2008 dengan harga Rp. 975.000.000,h Untuk tanah Doyo5 tahun 2009 dengan harga Rp. 950.750.000,JumlahJumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.607.750.000, (dua miliyar enamratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh rubu rupuah).50.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 25-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2021 — Pidana - Penuntut Umum : AB Silitonga, SH - Terdakwa : Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi mewakili PT Dewa Sawit Sari Persada
1194 — 1121
  • Penafsiranyang dilakukan yaitu dengan memperhatikan ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa berdasarkan ketentuan perundanganundangan yang berlaku, adabeberapa ketentuan yang memberikan pengertian /ahan, antara lain:1.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 25-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 873/Pid.B/2019/PN Jmb
Tanggal 20 Februari 2020 — Penuntut Umum:
M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
HERMAN SUSANTO Bin WAGIRAN
67 — 16
  • Satria Budia Perkasa,pada tanggal 21 Desember 2018 dengan Netto 28.080 kg.
  • 1(Satu) Lembar Asli Nota Pembelian barang Toko Ahan,pada tanggal 27 November 2018 dengan Jumlah Rp. 23.400.000.
  • 1(Satu) Lembar Asli Nota Pembelian
    barang Toko Ahan,pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Jumlah Rp. 20.105.000.
  • 5(Lima) Lembar Asli Surat Perjanjian Sewa Alat Berat 010/ALF/VIII/2018, tanggal 20 agustus 2019 yang telah ditandatangani oleh pihak pertama a.n.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat HALIM SUSANTO Tergugat KEPALA SUBDIREKTORAT VI JAKSI DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI KEPALA SUBDIREKTORAT II EKSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
390 — 166
  • Dalam LPI026/2016 itu Penggugatadalah sebagai Terlapor.19.Gugatan Penggugattidak menjelaskan unsurunsur yang harus dipenuhioleh seorang/Badan Hukum yang dapat dikualifisirtelah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal1365KUHPerdata, Pasal tersebut mengharuskanadanya ernpat unsur yangharus dipenuhi yaitu harusadanya perbuatan, me/anggar, kess/ahan dankell/gian.
Pengadilan PN Pulang Pisau Perdata
Register : 13-03-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pps
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
GATH HAMIT
Tergugat:
1.PT. CITRA ARGO ABADI
2.KEPALA DESA LAWANG URU
151 — 58
  • , Kabupaten PulangPisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Alas Hak Surat Pernyataan tanggal 06 Juni2009 (vide bukti tertandan P2.1) ;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebutdiatas yang telah didukung dan dikukuhkan oleh bukti tertanda P2.1 berupa SuratPernyataan tanggal 6 Juni 2009, bukti dimaksud pun berdasarkan keterangan saksiPenggugat yang bernama Idoe saling berkaitan, yakni Setahu saksi Penggugatmemiliki lahan/ tanah di Desa Lawang Uru tersebut, selain tanah/ahan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
101 — 50
  • Singingi Hilir dan 1 (satu) Lembar Daftar Pemanfaat; 175. 53 (lima puluh tiga) Lembar Kuwitansi Angsuran Pinjaman Anggota; 176. 10 (sepuluh) Lembar Slip Kas Masuk dan 6 (enam) Lembar Slip Masuk; 177. 5 (lima) Lembar Slip Keluar; 178. 1 (satu) Lembar TELAAHAN STAF Nomor : 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470 tanggal 26 Nopember 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Usaha Desa (DUD) Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Kuantan Singingi dan 1 (satu) lembar Lampiran Telaahan Staf
    Riau , tanggal 6 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar lampiran; 207. 1 (satu) lembar surat Undangan Nomor : 140 / Pan-Kb / X / 2009 / 147 , tanggal 28 Nopember 2009; 208. 1 (satu) buah buku warna hijau kuning berisi konsep Musyawarah Desa Khusus II (MDK II); 209. 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi; 210. 1 (satu) lembar Telaahan Staf No: 900 / BPMPKB-Damasy / 2009 / 470, tanggal 26 Nopember 2009 beserta 1 (satu) lembar lampiran; 211. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 10 September 2015 — SYAIFUL BAHRI, SP Bin H. BADRI;
161 — 34
  • Rasyid.Dokumen Kegiatan Pengadaan tanah dalam rangka Proyek PembangunanTempat Pemakaman Umum Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2013.Fotocopy peraturan Gubernur No.25 tahun 2009 tentang Pedoman Tarif NilaiGanti Kerugian Atas Pemakaman Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh,Bangunan Diatasnya Akibat Operasi, Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha Milik Daerah.Fotocopy Surat Keputusan Kanwil BPN No. 3582/KEP16.300/XI/2013 tanggal27 November 2013 Tentang Penugasan Kepala Kantor Pertan ahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2011 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 463/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 13 September 2012 — Nyonya YULIANTI,Cs, >< PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA,Cs
221 — 68
  • Adanya kesa/ahan dari pelaku;Tugas pokok dan fungsi Tergugat Il dalam lingkup perdaganganberjangka komoditi telah diatur dalam peraturan perundangundangandalam hal ini UndangUndang, Peraturan Pemerintah, KeputusanPresiden dan atau Surat Keputusan atau Peraturan Kepala Bappebti.Oleh sebab itu perbuatan Tergugat Il yang dilakukan berdasarkanperaturan perundang undangan tersebut tidak dapat dikategorikansebagai suatu kesalahan.
Pengadilan PA KUPANG Perdata Agama Perceraian
Register : 11-08-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 15-01-2015
Putusan PA KUPANG Nomor 50/Pdt.G/2014/PA.Kp
Tanggal 9 Oktober 2014 — Pemohon dan Termohon
24 — 8
  • bidang kesejahteraan sosial, telah melakukan perubahan lokasipenerima bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota f36fs20lang3082langfe1033langnp3082insrsid 1575744 1charrsid9993874 menjadi hanya 2 (dua) Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Maluku tengah dan Kota Ambon tanpa adanya persetujuandari Menteri Sosial RI f36fs20lang3082langfe1033langnp3082insrsid13065958 danmemerintahkan dilakukannya peru f36fs20lang3082langfe1033langnp3082insrsid857182 b f36fs20lang3082langfe 1033langnp3082insrsid13065958 ahan