Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-12-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — H.Nardieko Pranoto
7749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satrio, negara dapat bertindak dalam 2 (dua)kualitas yaitu sebagai negara dan sebagai badan negara semu atauquasistaats genosse;1) Kalau negara bertindak dalam kualitasnya sebagai negara ataupenguasa maka hubungan hukum yang muncul menunjukkanhubungan hukum publik;2) Sedangkan dalam hal negara bertindak dalam kualitas yang lainmaka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukumprivat dan karenanya tunduk pada ketentuan hukum perdata danapabila hubungan hukum yang dimaksud di atas muncul sebagaiakibat
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 24/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
252324
  • Peraturan Pemerintah, tidak ada satu pasalpun yang dibunyikan Menteri diperbolehkan untuk mengelolaKeputusan terkait PTDH, artinya Objek yang disengketa hari initidak berlandaskan Peraturan Perundang Undangan yang lebihtinggi, alasan yang kedua adalah bahwa peraturan tersebutharus berdasarkan Kewenangan, bahkan sampai hari iniNegara Indonesia tidak mampu mendefinisikan secara umumapa yang dimaksud dengan Kewenangan tersebut, bahwaMenteri tidak diberikan Kewenangan, sekali pun berdasarkanInisiatif Semu
Putus : 16-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 129/Pid.B/2015/PN Krg
Tanggal 16 Nopember 2015 — Nama : SUNARDI, SE., Bin (alm) WONGSO REJO ; Tempat Tinggal : Karanganyar ; Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/10 Juli 1969 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Dk. Pengin Lor Rt. 03 Rw. IX, Desa Macanan, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Swasta ;
5910
  • milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah ;Bahwa jumlah total uang yang disetor kepada Terdakwa semua sebesarRp. 2.826.000.000, ( dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) ;Bahwa saksi menggunakan untuk operasional sebesar Rp. 900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa kepada para peserta dijanikan kapan akan realisasi untuk menjadiCPNS, pada awal tahun 2013 akan ada penetapan NIP ;Bahwa darn jumlah peserta sebanyak 66 (enam puuhn enam) orangpenetapan NIP tahun 2014 turun semu
Register : 25-03-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN BATANG Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Btg
Tanggal 2 Desember 2015 — HERMAN SANTOSO; PT. BUMI REDJO, Dkk
11511
  • Bahwa kemudian kepemilikanobyek sengketa yang didaku oleh PENGGUGAT saat ini olehTERGUGATI dan TERGUGATII tengah di permasalahkanperolehannya oleh TERGUGATIl dan TERGUGATII dengandiajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Batang dalam Perkara Nomor: 11 / Pdt.G / 2015 / PN.BTG. sehingga klaim kerugian tersebut adalahtidak benar dan mengadaada serta jauh dari fakta yang sebenarnya ;Bahwa dalil poin 25 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, olehkarena kerugian tersebut adalah kerugian semu, maka tidak
Register : 27-03-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 333/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
Rudy Halim
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Jaya
2.I Putu Bagia Sudiksa
Turut Tergugat:
I Ketut Ariana, SH
8568
  • No.2650K/SIP/1982 tanggal 29 Januari 1983 yang berbunyi : akta Notaris yangdibuat dengan materi suatu perjanjian hutangpiutang dengan jaminantanah/rumah yang dibungkus suatu perjanjian Jual Beli tanah dengan hakmembeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hakatas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka haldemikian itu adalah suatu perfanjian semu atau purapura dan harus dnilaisebagai perjanjian hutang piutang;Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat
Register : 12-11-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 16/Pdt.G/2015/PN. Krg
Tanggal 7 Oktober 2015 — DOSO WARSONO, bertempat tinggal di Badranasri Rt. 02 Rw.11, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Mochamad Mohani, SH, 2. Sutoyo, SH, 3. Herry Chahyono, SH dan 4. Arif Wicaksono, SH, keempatnya Advokat, beralamat di Jalan Lawu Barat Km. 8, Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. WAHYU BASUKI, bertempat tinggal di Badranasri Rt. 03 Rw. 12, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar; Sebagai Tergugat I; 2. DEWI SUBEKTI, SE., bertempat tinggal di Badranasri Rt.03 Rw. 12, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar sebagai Tergugat II; 3. DZAKI ASLAM MUHADZAB, bertempat tinggal di Badranasri Rt. 03 Rw.12, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar; sebagai Tergugat III; Tergugat I sampai dengan Tergugat IIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Wartono Wirjasaputra, SH., MH. 2. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.SH. 3. Kurniawan Adibroto, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Ronggowarsito Nomor. 39 Surakarta (Solo) 57111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat; 4. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) EKA BUDIYANTA,SH., bertempat tinggal di Jl. Lawu Barat No. 05 Papahan, Tasikmadu, Karanganyar sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia; untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
16683
  • DI Joyakarta No.86/1981/Pdt tanggal 29 januari 1982)yang berbunyi Akta Notaris yang dibuat dengan Materi suatu perjanjian hutang piutangdengan jaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atastanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikian itu adalahsuatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjian hutang piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 19-05-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 18 September 2017 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
304256
  • Menurut HAZEWINKELSURINGA dalam Bukunya /nleiding tot de studie vanhet Nederlansche Halaman 169 menyatakan Bahwa kelalaian/culpa terletakantara sengaja dan kebetulan, dan delict culpa itu merupakan delik semu(quasidelict). Menurut . WIYONO dalam bukunya PEMBAHASAN UNDANG UNDANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (edisi kedua) Tahun 2009Halaman 98, Bahwa penjelasan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11adalah Dolus atau Culpa.
Putus : 22-03-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2012
Tanggal 22 Maret 2013 — Mahatma Dewanapraya, vs H. Dedy Hanurawan,dkk
133165 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenasecara faktual memang jual beli tanah tersebut sengaja didesain oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk dilakukansecara proforma/purapura;Dengan demikian, pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitersebut semakin membuktikan bahwa perbuatan hukum berupa jual bellitanah tersebut adalah perbuatan hukum proforma/ purapura/semu;4 Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang
Register : 15-11-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Wkb
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
1.KETUT ARYA BUDI GIRI
2.GEDE ARVA PRATAMA GIRI
3.MADE JARDIN PRADNYANA GIRI
4.I NYOMAN DERBI PRAYANOVA GIRI
5.NI LUH ASTIKAWATI
6.PRIYATI MINARSIH
7.I WAYAN SUMARTA
8.IR. MARCUS SWASTHALAKSANA
Tergugat:
1.DANIEL DENGI KABANGA
2.ANDERIAS NDARA HANDA
3.DARIUS DITA METE
4.DOMINGGUS NDARA MILLA
5.MARTEN MILLA ATE
6.TEJA HADI WIRANATA
Turut Tergugat:
1.BPN Kab. Sumba Barat Daya
2.DRA. LANNY RAHARDJA
3.RESWITA FAURA
4.KHRISNA POERWA ADHESTYA
5.DOMINGGUS DARA TANGGU LORO
6.Notaris PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah FRINCE MONE KAKA, S.H
7.7) Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat Daya
8.FRINCE MONE KAKA, S.H., M.Kn. (Notaris/PPAT)
332132
  • diputuskanoleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan PidanaPengadilan Negeri Waikaubak Nomor: 22/Pid.B/2016/PN Wkb, yang manapara Penggugat adalah korban tindak pidana pada perkara tersebut;Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyata kesalahanpidana oleh seorang pelaku tindak pidana yang telah menjalani hukuman,oleh para Penggugat hendak ditimpakan tanggung jawab perdata kepadapihak dan orang lain, yang dalam hal ini Turut Tergugat Ill, denganmembangun suatu nalar semu
Register : 17-06-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 32/Pdt.G/2013/Pn.sgt
Tanggal 25 Februari 2014 — KUSMANDY SUMIANTO,SH
13919
  • bahwa meskipun Perjanjian jual beli antara Rosmani denganOrang tuanya menyebutkan dengan jelas perihal berapa harga dan luas tanah yangdijadikan objek perjanjian tetapi hal tersebut akhirnya membawa permasalahan hukumyang timbul selanjutnya ketika Rosmani menjual tanah objek sengketa dan bangunankepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga berimplikasi kepada perjanjian jualbeli antara Rosmani dengan Orang tuanya yang seolaholah adalah perjanjian purapura/semu
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 3_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. RAHAYU PRAMID BIYANY
727167
  • Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhnkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (riil);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membave kerugian kepadaorang
Register : 28-11-2017 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6321/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
2316
  • Seharusnya Penggugat Rekonvensi mengevaluasiperbuatannya selama melayani suami, patutkah mendaptkan harta gonogini yang mana selama dinas di Malang sepakat Pemohon Konvensi belirumah sekira tahun 2013 membangun nikah bertujuan untuk membinakeluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun apa yang didapat adalahkebahagiaan yang semu, perbuatan Penggugat Rekonvensi tetap sepertipada kebiasaan yang dulu pergi meninggalkan suami, ingin hidup bebasdan sering mencari masalah dan membuat suami dalam proses hukumhalaman
Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN KENDAL Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Kdl
Tanggal 9 Juni 2020 — - Jaksa Penuntut Umum - Terdakwa MUKHAYAT bin KHUZAENI
41853
  • Setelah mendapatkan titik titik polygonnyadisesuaikan sistim geografi di Indonesia, maka akan didapatkan titik titikkoordinat yang ada di lapangan;Bahwa titik titik itu semu, tetapi diaplikasikan dalam system geografiIndonesia dan didapatkan titik real yang bisa ditentukan;Bahwa kami tidak akan merubah permohonan IUP yang diajukan kecualibila pada saat permohonan diajukan dan kami teliti ternyatabersinggungan dengan pemlik IUP yang lain sehingga akan kami potongsehingga tidak bersinggungan dengan
Register : 31-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Plw
Tanggal 28 Juni 2021 — Pemohon:
JAMANATAR HUTAPEA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR LANGGAM
8454
  • mendapatkan lahan tersebut dari hibah ninik mamaksebanyak 9 (Sembilan) Hektar; Bahwa saksi mengetahuinya ada tanah yang dihibahkan kepadaPemohon di desa mamahan jaya kecamatan langgam percisnya daerahtoro babunga; Bahw Saksi tidak mengetahui daerah tesso nillo; Bahwa terhadap bukti P5 Saksi mengetahui adalah lahan yang 9(sembilan) hektar yang diserahkan kepada saragih; Bahwa yang membuat surat hibah tersebut adalah adalah ninik mamaksekitar daerah tersebut dan di buatnya pada tahun 2013; Bahwa semu
Register : 17-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 221/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I APT PRANOTO SAMARINDA PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. MINA FAJAR ABADI diwakili MARZUNIS Dirut
259167
  • atau Jasa ig/PenggunaProyekvmPelaku Pelaku Pelaku Pelaku aUsaha/ Usaha/ Usaha/ Usaha/ mPenyedia js Penyedia ) Penyedia &) Penyedia 9Barang Barang Barang Barang oOatau Jasa atau Jasa atau Jasa atau Jasa 5b= Persekongkolan Tender;1.Persekongkolan Horizontal;Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usahaatau penyedia barang dan jasa dengan sesamapelakuusaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolandengan menciptakan persaingan semu
Putus : 09-11-2011 — Upload : 24-10-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 103 /Pid.B/2011/PN PCT
Tanggal 9 Nopember 2011 — KABUL, SE bin MUNADI
836
  • Bahwa jumlahnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,e Bahwa pembayarannya di Dusun Weru Desa Ketro.e Bahwa kwitansinya ada.e Bahwa untuk pembelian pasir kwitansinya Terdakwa lupa.e Bahwa pembelian batu koral berjumlah 6 rit.e Bahwa uang barang bukti Rp. 10.192.000, merupakan penggantian dariselisih uang yang belum dipergunakan.e Bahwa goronggorong ada 2 (dua ) tempat yaitu di dusun Sobo Kulondan Sobo Wetan.e Bahwa selain uang yang berasal dari iuran ang ditarik bersamaandengan raskin semu yang mengelola
Register : 05-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 34/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 12 Oktober 2017 — MARKASIM, S.E MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU BAGAN JAWA
195185
  • Namun ada pendapat sebagian Para Ahli Hukum Tata Negarayang mengkategorikan Surat Edaran sebagai satu kebijakan(diskresi) atau peraturan semu, aspek keberlakuannya hanyamengikat secara internal terhadap lembaga yang mengeluarkanSurat Edaran itu, bukan mengikat secara ekstrenal ;Bahwa pendapat ahli, dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangandisebutkan bahwa Penjelasan tidak boleh membuat norma baru,karena norma baru hanya diatur dalam batang tubuh atau pasalpasal
Putus : 21-10-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 21 Oktober 2015 — MARIANUS ELPHIANUS JAWA, S.T
6550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan telah keliru mengambilkeputusan karena Hakim mempertimbangkan segala sesuatukeadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati melainkanmerupakan suatu keadaan semu yang diciptakan, direkayasa dandimanipulasi sedemikian rupa oleh Penuntut Umum sehinggamenjadi seolaholah kebenaran sejati;D.
Register : 05-03-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Bpp
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
27683
  • kKekuasaan kehakiman;Menimbang, bahwa terdapat pula kewenangan absolut extra judicialberdasarkan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction) oleh Undang Undang, yangmengatur bahwa selain Pengadilan Negara yang berada didalam lingkungankekuasan kehakiman yang digariskan pada pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI1945 terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksikhusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, Badanyang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut peradilan semu
Register : 02-10-2020 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 17/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
PT. Putra Ciptakreasi Pratama
Tergugat:
Pokja 2.06.16.01.067.20 LPBJ KABUPATEN SIJUNJUNG Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)
275139
  • Pengumuman lelang yang semu dan fiktifb. Pengumuman lelang tidak lengkapc. Jangka waktu pengumuman lelang terlaluSingkat Pengambilan DokumenLelanga. Dokumen lelang diserahkanyanginkonsistemb. Waktu pendistribusian dokumen terbatascc. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Penyusunan Harga PerkiraanSendiri (HPS)a. Gambaran nilai HPS ditutupb. Pengembangan harga (mark up)tidak sesualc. Penentuan estimasi hargaaturan Penjelasan (aanwijizing)a. Preebid meeting yang terbatasb.