pertimbangan Majelis Hakimtersebut dimasukkan dan dibahas kedalam pertimbangan perkara yangpaling pokok, karena kenyataannya masih diperlukan adanya pembuktianterhadap eksepsi Tergugat yang notabene juga masuk dalam pokok perkara;Dalam pokok persoalannya sudah kami sebutkan kalau eksepsimasuk dalam bagian pokok perkara, hal tersebut didukung dengan adanyaproses sidang selanjutnya hingga pembacaan putusan;Selain dari pada itu, dalam surat putusannya Hakim HubunganIndustrial Surabaya tidak memberikan sangsi

apapun kepada Penggugat/Termohon Kasasi padahal kenyataannya akibat dari perbuatannya itu telahmenimbulkan kerugian yang cukup banyak baik kepada kami PemohonKasasi/Tergugat dan kepada aparatur pemerintahan/Negara, oleh sebab itumenurut kami semestinya Pengadilan Hubungan Industrial menyatakanmemberikan sangsi kepada Penggugat/Termohon kKasasi kepadaPemohon Kasasi/Tergugat dan kepada Negara untuk mengganti biaya/membayar biaya yang timbul dalam menyelesaikan perkara ini. bukannyamalah membebankan

Bahwa, pada tanggal 4 April 2015 Tergugat di kenakan sangsi adat olehmasyarakat setempat dikarenakan menikahi isteri orang, dan Tergugatdikenakan denda sebesar Rp 5.000.000, 00;Him. 2 dari 16 Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Squ6. Bahwa, Penggugat pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat dantetangga lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun tidakberhasil;7.

PA.SguIslam, Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkanniatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang padapokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun yang disebabkan oleh Tergugatselingkuh dengan isteri orang, Tergugat juga sering keluar malam hari, danpulang pada pagi harinya;Menimbang, pada tanggal 4 April 2015 Tergugat di kenakan sangsi

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam systemhukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia mogokyang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;Hal. 18 dari 55 hal. Put. Nomor 113 PK/Pdt.Sus/20124.

Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak sahatau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasiserta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdidalam menerapkan sangsi atas mogok kerjatersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yangtelah diatur didalam Pasal 142 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Nomor 113 PK/Pdt.Sus/2012yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembalitidak sesuai peraturan perundangundangan makasangsi pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkanmengingat didalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 142ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sahtelah diatur didalam Keputusan Menteri yaituKeputusan Menteri No.KEP. 232 /MEN/2003 Pasal 6.4.

Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak sahatau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,maka seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Kasasiserta Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdidalam menerapkan sangsi atas mogok kerjatersebut harus berdasarkan kepada ketentuan yangtelah diatur didalam Pasal 142 ayat (2) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Nomor 113 PK/Pdt.Sus/20124.4.1.4.2.sangsi pasal 65 ayat 14 tidak dapat diterapkanmengingat didalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 142ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sahtelah diatur didalam Keputusan Menteri yaituKeputusan Menteri No.

puncaknyaPenggugat kembali pergi dari rumah Tergugat dan tinggal dirumahorangtuanya;Bahwa, Saksi kembali mempertemukan Penggugat dan Tergugat,namun dalam pertemuan tersebut keduanya bersikeras inginberpisah dan tidak ada keinginan untuk melanjutkanrumahtangganya, dan saat itu juga secara agama dan secara adatPenggugat menuntut perceraian dari Tergugaty;Bahwa, secara adat Bali, masyarakat Hindu dilarang bercerai,namun karena Penggugat bersikeras, maka sebagai pihak yangmenuntut perpisahan, Penggugat dijatuhi sangsi

Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembalidan berhasil membuat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan tidakbertahan kurang dari 1 (satu) minggu, rumah tangga keduanya kembalimengalami pertengkaran yang sudah tidak bisa lagi didamaikan, hingga Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2019/PN Pli Halaman 13 dari 19akhirnya diputuskan secara Adat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugatsudah resmi berpisah dan Penggugat sebagai orang yang menuntut perpisahansudah dikenakan hukuman atau sangsi

dari keterangan Saksi IDA BAGUS SUASTIKA sebagai ketuaAdat Bali dan Pemuka Agama Hindu yang pernah berhadapan denganPenggugat dan Tergugat dalam rangka mendamaikan dan membantupenyelesaian masalah rumah tangga keduanya, diketahui bahwa memangsudah tidak ada harapan bagi Penggugatdan Tergugat untuk dapat hidup rukunkembali dalam kehidupan rumahtangga, karena masingmasin pihak sudahtidak mau lagi untuk melanjutkan pernikahannya, bahkan Penggugat bersediadihukum secara Adat dan dibebankan membayar sangsi

Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana iniTerdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidakmasuk dinas tanpa jjin) yaitu. sekitar pada tahun 2016 danperkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer Il11Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) bulan dan sangsi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga)periode dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di MasmilCimahi Bandung.5.

Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana THTI(tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu sekitar pada tahun 2016 danperkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer II11Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) bulan dan sangsi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga)periode dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di Masmil diMasmil Cimahi Bandung. .Hal 8 dari 19 hal Put Nomor : 05K/PM.1I11/AD/I/2018MenimbangMenimbang4.

Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini,Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidakmasuk dinas tanpa ijin) yaitu pada tahun 2016 dan perkaranya telahdiputus oleh Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta dimana Terdakwadijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa jugamendapat sangsi admistrasi dari Satuan berupa penundaanpangkat selama 3 (tiga) periode.Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tigaDalam Waktu Damai telah terpenuhi.Unsur ke empat : Lebih lama Dari

Sangsi tersebutberupa :Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2017/PN Plg1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau2. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada PeraturanPemerintah yang mengaturnya.7.

Sangsi tersebutberupa :3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau4.

terobukti melakukanpelanggaran terhadap peraturanperaturan yang telah ditetapbkan perusahaan.Sangsi tersebut berupa :1.Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau, 2.Hukumandalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yangmengaturnyaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Perjanjian KerjaBersama tentang pelanggaran tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan menyatakanbahwa hal pekerja melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap tata tertib kerjadan kedisiplinan yang dapat dikenakan sangsi

Menyatakan terdakwa tersebut diatas mengerjakan sangsi sosial Menghafal Pancasila

3. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejakawal pernikahan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat danTergugat dikarenakan Tergugat sering berjudi nyabung ayam, dankurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah rumahtangga;Halaman 4 dari 12 HalamanPutusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bn.Bahwa disamping itu Tergugat juga telah berselingkuh denganwanita lain, bahkan pernah tertangkap tangan oleh masyarakatsetempat dan dikenai sangsi

Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan sempattertangkap tangan dan dikenai sangsi adat, dan saat ini Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat hingga menyebabkan antara Penggugat danTergugat berpisah tempat tinggal, tidak memperdulikan Penggugat danTergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, danHalaman 6 dari 12 HalamanPutusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bn.Penggugat sudah tidak tahan dan berketetapan hati mau bercerai denganTergugat;Menimbang, bahwa Tergugat

Alasan PENGGUGAT dipanggil karena:e Bahwa Pihak TERGUGAT mendapat kabar/ isu, bahwa PENGGUGAT telahmembuat berita dan menyebar luaskan informasi tentang PIN Penghargaan MasaKerja yang di berikan oleh pihak TERGUGAT adalah Emas sepuhan/ palsu sertamemanas manasi suasana sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan kerja.Dan bila kabar ini benar menurut versi pihahk TERGUGAT maka PENGGUGATakan diberi sangsi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan PeraturanPerusahaan PT. Bintan Hotels.4.

Dan pihak TERGUGAT langsung mengeluarkan keputusan untukmemberikan sangsi sesuai dengan Peraturan Perusahan yaitu PemutusanHubungan Kerja kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT menolak akan sangsitersebut dikarenakan PENGGUGAT tidak bersalah, akan tetapi pihak TERGUGATmemutuskan untuk tetap menjatuhkan sangsi sepihak dan akan mengurusPemutusan Hubungan Kerja tersebut dengan ketentuan Undang Undang TenagaKerja dan TERGUGAT menyuruh PENGGUGAT untuk pulang pada hari itu karenaPemutusan Hubungan Kerja menurut

TERGUGAT dimulai saat itu juga, danPENGGUGAT meminta surat sangsi tersebut diatas akan tetapi Tergugat menjawabsurat tersebut dapat diambil besok pagi tanggal 28 Oktober 2011 oleh PENGGUGAT .Bahwa setelah PENGGUGAT mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja pada hariitu, sebelum pulang kerumah PENGGUGAT memberitahukan Permasalahan yangdialami PENGGUGAT kepada Pengurus Unit Serikat Pekerja Pariwisata SerikatPekerja Seluruh Indonesia yang bekerja pada hari itu di tempat TERGUGAT.Bahwa PENGGUGAT datang

Bahwa apabila PIHAK KESATU mengajak anaknya bermalam makaharus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tujuannya dan dalamrangka apa dan PIHAK KEDUA akan menyertakan baby sister untukmendampingi anak tersebut;Bahwa apabila PIHAK KESATU melanggar syarat syarat dan ketentuandi atas akan diberikan sangsi pengurangan waktu berkunjung dan apabilaberulang melakukan pelanggaran akan dicabut hak berkunjungnya;.

Namun meski demikian ternyata, secara tidakbenar, Tergugat tetap tidak mau memproses permohonan perpanjanganHak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut;Bahwa selain daripada itu, ternyata adanya syarat yang menyebutkan:Penerima Hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah DasarNegeri Ketabang dan II dengan sangsi batalnya pemberian hak ini, danapabila di kemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang dan II akandipindahkan, maka penerima hak harus memberi ganti rugi sesuai denganketentuan yang

Putusan Nomor 30 PK/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan atau yang terhormatMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memerintahkan Tergugat untukmenerbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Hak Guna Bangunanatas nama Penggugat tanpa adanya syarat yang menyebutkan: PenerimaHak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar NegeriKetabang dan II dengan sangsi batalnya pemberian Hak ini, dan apabila dikemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang dan II akan dipindahkan,maka penerima

puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Pemberi Kuasaselaku pemegang haknya, yang terletak di Kelurahan Ketabang,Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;Mewajibkan Tergugat untuk memproses Keputusan mengenaiperpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor118/S/1991, Kelurahnan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabayaatas nama Penggugat tanpa adanya syarat yang menyebutkan: PenerimaHak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar NegeriKetabang dan II dengan sangsi

Nomor 27 dan Nomor 29untuk dapat diproses perpanjangan haknya pengajuan permohonanperpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabangdisyaratkan harus ada surat rekomendasi atau surat persetujuan tidakkeberatan dari Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Juni 1992 Nomor468/HGB/BPN/92 dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagaimana DiktumKetiga: Penerima hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah DasarNegeri Ketabang dan II dengan sangsi

tidak sebagaimanamestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP), yakni dalam hal Putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor : 745/PID/2010/PT.SBY tanggal 13 Desember 2010yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor270/Pid.Sus/2010/PN.Ngjk tanggal 29 September 2010 yang menyatakanterdakwa bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika tersebut kurang sesuat dengan Rasa Keadilan Masyarakatdi wilayah Nganjuk yang menghendaki penanganan perkaraperkaraNarkotika mendapatkan sangsi

hukum yang berat dikarenakan perkaraperkara Narkotika yang ada di wilayah Nganjuk semakin had jumlahnyasemakin meningkat, sehingga dengan dijatuhkannya sangsi hukum yangberat diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara Narkotika di wilayahNganjuk dan dengan demikian dapat menyelamatkan masa depan generasiHal. 6 dari 11 hal.

diakuisebagai milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli di pasarpramuka Jakarta dan barang bukti tersebut terdakwa edarkan di KabupatenKetapang, selanjutnya terdakwa diminta menunjukan izin dari pihak yangberwenang namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya.Bahwa berdasarkan keterangan ahli UJI SUKMAWATI, S.Si, Apt. dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak menyatakan bahwaseseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi/obattradisional yang tidak memiliki izin edar akan dikenakan sangsi

pasar pramuka Jakarta danbarang bukti tersebut terdakwa edarkan di Kabupaten Ketapang,selanjutnya terdakwa diminta menunjukan izin dari pihak yang berwenangnamun terdakwa tidak dapat menunjukkannya.Bahwa berdasarkan keterangan ahli UJI SUKMAWATI, S.Si, Apt. dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak menyatakan bahwaseseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi/obatHalaman 13 dari 20 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Ktp.tradisional yang tidak memiliki izin edar akan dikenakan sangsi

Bahwaberdasarkan keterangan ahli UJI SUKMAWATI, S.Si, Apt. dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan Pontianak menyatakan bahwa seseorang yangdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi/obat tradisional yang tidakmemiliki izin edar akan dikenakan sangsi sesuai UU Kesehatan No 36 tahun2009 pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1).

oleh saudara Mariance Theodoris adalah bukananak Tergugat, sebab untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan olehsaudara Mariance Theodoris tersebut adalah anak Tergugat atau tidak, sebabuntuk membuktikan anak tersebut adalah anak Tergugat hanyalah dapatdibuktikan lewat pemeriksaan DNA, bukan hanya lewat ceritacerita saja / lewatpengaduan saudara Mariance Theodoris.Bahwa walaupun atas dasar pengaduan yang tidak benar dari saudaraMariance Theodoris tersebut sehingga Penggugat telah menjatuhkan sangsi

/nukuman terhadap Tergugat, sesuai dengan Gugatn Penggugat point 7 (tujuh)sehingga Tergugat telah menjalani sangsi dari Penggugat tersebut karenaTergugat sebagai staf biasa tentu tidak bisa melawan keputusan Penggugat,walaupun pengaduan dari saudara Mariance Theodoris tidak benar, tetapisangsi dari penguggat tersebut Tergugat telah menjalaninya maka Tergugatmenganggap hal tersebut telah selesai.Bahwa mengenai gugatn Penggugat point 3 dan 4 Tergugat tidak pernahmengetahui adanya surat dari kedua lembaga

membuktikan bahwa anak yangdilahirkan oleh saudara Mariance Theodoris sebagai pengadu kepadaPenggugat, hanyalah lewat pemeriksaan DNA, barulah dapat dibuktikan ,bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat, namun saudara MarianceTheodoris dan keluarganya tidak bersedia untuk dilakukan Pemeriksaan DNAsesuai permintaan Tergugat dan Keluarganya, maka hal demikian telahmembuktikan bahwa anak yangdilahirkan oleh saudara Mariance Theodorisadalah bukan anak Tergugat.Bahwa oleh karena Tergugat telah menerima sangsi

Penggugat, dan Tergugattelah menjalaninya sesuai sangsi yang telah ditetapbkan oleh Penggugatterhadap Penggugat maka Tergugat menganggap masalah Tergugat dengansaudara Mariance Theodoris telah selesai sehingga gugatan Penggugat point 6dan 7 tidak perlu menanggapi lagi.Bahwa Gugatan Penggugat point 8 (delapan)Tergugat menolak dengan tegasoleh karena Pengaduan dari saudara Apryanti Woda adalah tidak benar olehkarena ketika Tergugat mau menikah dengan istri Tergugat bernama ERNALILA TARAMEHA pada tanggal

Tergugat men olak dengantegas, alasanalasanPenggugat untuk PHK Tergugat sebagai Pegawai pada PT.PLN (Persero)Wilayah Nusa Tenggara Timur tidak didasari dengan suatu, dasar hukum,bahwa perbuatan Tergugat yang akibat saudari Apryanti Woda hamil danmelahirkan anaknya , tetapi jika Penggugat dapat membuktikan lewatpemeriksaan DNA, antara Tergugat, saudari Apryanti Woda dan anaknya yangia melahirkan dan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat lewatpemeriksaan DNA, maka Tergugat siap menerima sangsi

Rp3.600.000,00; Bulan Maret 2015 Rp4.350.000,00;Bukti P.19 berupa Penyetoran Pajak Restoran untuk bulan : April 2015 Rp6.725.000,00; Mei 2015 Rp7.000.000,00:Bukti P.20 berupa Pembayaran pajak Resto sesuai Hasil VerifikasiPajak tanggal 26 Februari 2015 dalam Surat Pernyataan Pajak dansangsi administrasi 25 % dan denda 2 % perbulan sebesarRp30.000.000,00;Bukti P.21 berupa Setoran pembayaran pajak Restoran TelukKupang sesuai Hasil Verifikasi Pajak tanggal 26 Februari 2015 danSurat Pernyataan Pajak dan sangsi

Nomor 1262 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15.Bukti P.22 berupa Pembayaran pajak Restoran Teluk Kupang sesuaiHasil Verifikasi Pajak tanggal 26 Februari 2015 dan Surat PernyataanPajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2 % / bulan sebesarRp60.000.000,00;:Bukti P.23 berupa Setoran pembayaran Pajak Restoran TelukKupang sesuai Hasil Verifikasi pajak tanggal 26 Februari 2015 danSurat Pernyataan Pajak dan sangsi administrasi 25 % dan denda 2%/bulan sebesar Rp65.653.500, 00;Bukti P.24 berupa Penyetoran Pajak

VI, Pasal 48ayat (2), diatur bahwa atas adanya usaha baik perorangan maupun badanyang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, dapat diberikan sangsiadministratif, yang bertingkat, dimulai dari sangsi yang paling ringan menujusangsi yang terberat, namun demikian maksud dan tujuan Tergugat dalammemberi sangsi kepada Penggugat maupun usahanya tidak melaluitahapan sangsi yang telah ada dan diatur dalam Perda yang berlaku.Tergugat tidak pernah memulainya dengan sangsi peringatan danseterusnya, melainkan

Bahwa Tergugat bersalah, yakni dengan mengeluarkan SuratKeputusan Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diaturpada Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017,Ketentuan Umum Bab VI, Pasal 48 ayat (2), yang mana pemberiansangsi atas pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapatdiberikan sangsi Administratif yang bertingkat, dimulai dari sangsi yangpaling ringan menuju sangsi yang terberat.

Namun hal tersebut TidakHalaman 14 dari 80 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2019/PTUN.SBYdilakukan oleh Tergugat, Tergugat memberikan sangsi kepadaPenggugat dengan cara langsung menyegel dan menerbitkan Surat Keputusan (Objek Gugatan) ;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi ObjekGugatan adalah merupakan Perbuatan Tergugat yang sangatmerugikan Penggugat selaku Pemilik dan Penanggung jawabPerusahaan Perorangan Brillian Cafe Live Music & Karaoke keluargaserta mengurangi atau menghilangkan

November sd Desember 2012 (bukti sms danpercakapan terlampir) ,oada saat itu PENGGUGAT kembali memintacerai dengan TERGUGAT tetapi TERGUGAT mengancam akan bunuhdiri, dan pada saat kejadian itu telah disepakati dengan Surat perjanjiandan pernyataan antara TERGUGAT , dan PENGGUGAT SERTAKEDUA ORANG TUA SAYA pada tanggal 27 Desember 2012 (buktiterlampir), dan didalam surat pernyataan tersebut TERGUGAT berjanjiuntuk yang terakhir kalinya jika sampai TERGUGAT mengulangiperbuatannya lagi, dia akan menanggung sangsi

Memberikan Sangsi sesuai dengan SURAT PERJANJIAN diatas materaiyang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal18 April 2013, yang disaksikan oleh KETUA RT 005/02 Ragunan danKetua RW 03 dan juga didepan Orang Tua (Bapak) PENGGUGAT.5 Menyatakan pengasuhan dan pemeliharaan anak anak penggugat danTergugat yang bernama Yaasmiin ANAK Il PENGGUGAT DANTERGUGAT dan ANAK IIl PENGGUGAT DAN TERGUGAT diserahkankepada Penggugat sebagai ibu kandungnya6 Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya

Permodalan Nasional Madani (Persero) dan terakhirmenduduki jabatan sebagai Kepala Cabang PNM Rantau Prapat, namunsaat ini sudah tidak bekerja lagi karena mendapat sangsi dimutasikan kePT.

PNM Cabang Ambon;Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakanbahwa mendapat sangsi tersebut karena Termohon mengadukannyaberselingkuh dan Pemohon tidak melaksanakan mutasi tersebutsehingga ia diberhentikan dari tempatnya bekerja;Bahwa Majelis Hakim memperjelas point 5 permohonan Pemohonmengenai penyebab tuduhan Termohon kepada Pemohon, ataspertanyaan Majelis, Pemohon mengakui adanya kedekatan Pemohondengan seorang perempuan yang bernama Fitri sejak ia bertugas diHalaman 7 dari 33 halaman

adakatanya;Bahwa, Pemohon pertama kerja di Langkat, lalu pindah keSidikalang, terakhir di Rantau Prapat jadi Kepala Cabang;Bahwa, pernah juga saya dengar Termohon bilang Pemohonpakai narkoba, dan hal ini saya Tanya juga ke Pemohon karenaTermohon bilang nemu suntik, Termohon bilang cuma suntikvitamin, saya suntik sendiri;Bahwa, saksi tidak tahu gaji Pemohon selama bekerja di PNM;Bahwa, sekitar bulan Desember 2016 Pemohon sudah tidakbekerja di PNM lagi, karena keluar sendiri;Bahwa, Pemohon mendapat sangsi

dari 33 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2017 /PA.BjiBahwa, sampai di Rantau Prapat pun Pemohon masihselingkuh dengan teman sekantornya itu, kami tahu karena diadigerebek warga dirumah dinasnya kedapatan berduaandengan wanita itu;Bahwa, saksi tidak mengetahui ada masalah lain dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon;Bahwa, saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi di PNM dansaksi tidak mengetahui pekerjaannya;Bahwa, Pemohon ketahuan berselingkuh oleh atasannya, dansetelah diperiksa dia mendapat sangsi

Bahwa selain itu, sebelum Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugatll, Tergugat Il telah terlebih dahulu memberikan sangsi kepada Penggugat berupasurat peringatan sebagaimana surat Nomor : 1089KSU TLM/936SDM/SVIIV2012,Perihal : Panggilan , Tanggal 08 Agustus 2012, dengan adanya sangsi berupasurat peringatan yang diberikan kepada Penggugat tersebut maka tentunyaPenggugat telah dianggap melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian

Bahwa dengan adanya sangsi berupa surat peringatan yang diberikan kepadaPenggugat oleh Tergugat Il maka ketidak hadiran Penggugat yang dimaksudkan olehTergugat Il sebagaimana dalam sesuai surat Nomor : 1089KSU TLM/936SDM/SVilV2012, Perihal : Panggilan , Tanggal 08 Agustus 2012, adalah bentukpelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaanatau perjanjian kerja;10.Bahwa dengan demikian apabila mendasarkan pada ketentuan pasal 170 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Bahwa karena Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas makaTergugat Il memberikan hal surat sangsi peringatan kepada Penggugat, namunPenggugat tetap tidak mengindahkan surat peringatan dari Tergugat Il;8.

Bahwa pada pasal 4 Akta Ikatan Jual Beli No. 13 dinyatakan bilamanaterjadi keterlambatan pembayaran di Bank sebagaimana tercantumpada pasal 2 sub b, segala denda dan sangsi telah ditetapkan olehBank menjadi tanggung jawab dan resiko pihak kedua (tergugat) dankarenanya tergugat juga patut dihukum membayar uang sebesar Rp.4.600.000.000, (empat milliard enam ratus juta rupiah), yakni uangkelambatan, denda dan sangsi yang ditetapkan oleh Bank yang sudahdibayar penggugat sebesar Rp. 4.600.000.000, (empat

wanprestasi atasAkta Ikatan Jual Beli No. 13 tersebut yang menolak membayarkredit Penggugat pada Bank Mandiri Pusat sebagaimanadimaksud pasal 2b Akta Ikatan Jual Beli No. 13 tersebut, dankarenanya Akta Ikatan Jual Beli No. 13 tersebut sesuai pasal 3menjadi batal;Menyatakan menjadi hukum tergugat juga wanprestasi atas isipasal 2a, pasal 2b, pasal 4, pasal 12, pasal 14 Akta Ikatan JualBeli No. 13 tersebut;Menyatakan sah menurut hukum ditolaknya pelunasan kreditoleh tergugat sesuai pasal 2b, semua denda, sangsi