Ditemukan 3405 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-01-2011 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2010 Tanggal 26 Januari 2011 —
108 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
penggantian biaya, kerugian dan bungayang dikeluarkan dan diderita oleh Termohon Kasasi (Penggugat),akan tetapi hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) adalah Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan TergugatIl) diwajibkan untuk mengurus sertifikat obyek sengketa tersebutdapat dilaksanakan sampai menjadi atas nama Termohon Kasasi /Penggugat.Hal ini diuraikan dalam posita 6 gugatan Termohon Kasasi /Penggugat Sanksi/hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) tersebut bukanlah sangsi
menyangkut gugatanwanprestasi terhadap Turut Termohon Kasasi (Tergugat I danTergugat IT)Pasal 1267 KUH PerdataPihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakahia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainuntuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalanperjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.Kewajiban untuk mengurus sertifikat obyek sengketa yang harusdilakukan oleh Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugatl),yang dijadikan sangsi
/ hukuman yang dimintakan Termohon Kasasi(Penggugat) ,Menurut perpektifhukum perdata adalah bukan sangsi atau hukumanyang dapat dimintakan Penggugat apabila Tergugat melakukanwanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1236, 1243, 1244dan 1267 KUH Perdata.Pengurusan sertifikat obyek sengketa tersebut adalah merupakankewajiban Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat ID)selaku pihak penjual, sebagaimana tersebut yang diatur dalam KU HPerdata .
Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2584 K/Pid.Sus/2016 drg. SRI PURWANTI Anak Dari MARGINO HUSODO
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenasecara teori hukum kewenangan mempengaruhi, memerintah,membatalkan, menghukum/memberi sangsi kepada bawahannyamerupakan kewenangan' pimpinan/ atasan, sementara saya sebagaiDirektur RSUD Lamandau dengan ULPBJ Lamandau hanya sebagaimitra kerja dalam status hukum administrasi pemerintahan di KabupatenLamandau ;.
Kedua, kenapa para Penegak Hukum/Pimpinan ini tidak memberikan teguran sangsi yang seharusnyasesuai amanat Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kepada saya danhampir selama 5 tahun saya alami tidak ada apapun yang saya terimaselain cuma penghakiman atas ketidaktahuan saya danmemanfaatkannya.. Lalu dengan kekuasan dan kewenangan itu jugamenzalimi saya.
Register : 29-09-2011 — Putus : 22-09-2011 — Upload : 18-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO Tanggal 22 September 2011 — dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI
1579 — 739
1579 — 739
Bahwa pada saat sayatan pertama keluardarah dan warnanya hitam berarti korban(Siska Makatey ) kekurangan oksigendan Terdakwa menyampaikan kepadaAnita Lengkong dari bagian anastesi danoleh Anita Lengkong mengatakan operasisupaya dilanjutkan ;Bahwa Terdakwa I memilih operasidilanjutkan karena saat itu dalam rahimada bayi yang harus diselamatkan, kalauoperasi dihentikan persalinan tidak dapatdilakukan pasien dan bayi pastimeninggal, kalau pada saat operasi tidakdilakukan maka Terdakwa I dpatdikenakan sangsi
berdasarkanstandard profesi ;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 UndangUndang No. 29 tahun 2004 tentang praktekkedokteran, dan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan No.512/MENKES/PER/IV/2007tentang isin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran berbunyi sebagai berikut :Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untukmenentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapandisiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sangsi
Putus : 04-01-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Tjk Tanggal 4 Januari 2017 — 1. JUNAIDI,
Lawan
PT. SAN XIONG STEEL INDONESIA
125 — 31
125 — 31
berpendapat bahwa oleh karena masa kerja Para Penggugatbelum mencapai 3 (tiga) tahun atau lebih, dengan demikian hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam PerjanjianKerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena dalildalil Para Penggugattidak memberikan landasan hukum yang kuat dan tidak didukung alat buktiyang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapermasalahan yang terjadi di internal perusahaan telah berpengaruh terhadapwarga sekitar, dan oleh karenanya hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadikarena dapat mengganggu program pemerintah untuk mewujudkan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dan berakibat tidaktercapainya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangandunia usaha;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
Putus : 01-08-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk Tanggal 1 Agustus 2019 — PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat yang diwakili oleh RICHARD SAFKAUR, SH.,MH., NIK: 5371052302640001. tempat/ tanggal lahir : Sorong, 23 Februari 1964, jenis kelamin laki â laki, beralamat di jalan Durian No.07. R.T. 001/ R.W. 001. Kel/ Desa : Naikoten Satu, Kecamatan Kota raja, Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, yang beralamat: Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kalinya dirubah dengan Akta No : 39 Tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak,SH. Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011908.AH.01.02 TAHUN 2017, serta Surat Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0523-33.Sku/SDM.08.01/DIRUT/2017 Tanggal 04 Agustus 2017.
Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama : DEDY CHRISTIAN ZEBUA, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip 7602003C, Jabatan : (PLT) MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT ; NAZARUDIN, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip : 6591029C, Jabatan : (PLT) ASSISTANT MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI , MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT; GUSTI MUHAMMAD KARYADI,SH, Pekerjaan : ADVOKAT (PERADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0032 /SKU/ SDM.08.01 / WKB / 2018, tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................. Penggugat ;
Lawan
HERMANUS YANSEN, tempat/ tanggal lahir : Sanggau, 15 Desember 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN (Persero), Wilayah Kalimantan Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Khatolik, Alamat : Komplek Batara Indah I Blok M- 10 RT. 002/ RW. 025, Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat; yang untuk membela kepentingannya di persidangan telah memberikan kuasa kepada TAMBUK BOW, S.H, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Firma Hukum TAMBUK BOW, S.H. & PARTNERS, berkantor Janlan. Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai .............. Tergugat;
479 — 201
479 — 201
Pelanggaranpekerja ternadap perjanjian kerja akan berakibat sangsi berupa teguran lisan atautertulis, sampai dengan peringatan tertulis. Surat peringatan tertulis dikenakansecara berjenjang dimulai dari surat peringatan ke I, ke Il, sampai dengan suratperingatan ke Ill dimana masa berlaku masing masing surat peringatan adalah 6bulan.
Register : 07-12-2013 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 16 Oktober 2014 — SATRIA ADI GUNA , Dkk VS REKTOR UNIVERSITAS PEMBAGUNAN PANCA BUDI MEDAN
503 — 315
503 — 315
Fotocopy: foto demo Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UniversitasPembangunan Panca Budi Medan sampai menutup jalan umum yang tidakdiberikan sangsi apapun dari pihakKAMPUS 00.0... eeeceeeteceeseecesseeceeneeceeneeceeaeeceeeececeeceeeeeeneeeesaes (Bukti P21) ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telahdiberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapatdijadikan alat
Register : 22-12-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 247/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG Tanggal 16 Maret 2016 — RINI HERAWATY, AMKP; L A W A N; MITRA UTAMA HUSADA;
94 — 26
94 — 26
2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan45Praktik Perawat, setiap perawat yang menjalankanpraktik wajib memiliki Surat Ijin Praktik Perawat(SIPP);Perawat dipindah ke bagian administrasi olehfasilitas kesehatan adalah memberi perlindungankepada Perawat yang bekerja tidak mempunyaiSIP, agar tidak terkena sanksi pidana berdasarkanUU No. 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan juga memberi perlindungan terhadapKlinik agar ijin klinik tidak dicabut;Mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRakan dikenakan sangsi
Register : 19-06-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PA SANGGAU Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Sgu Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 3
27 — 3
berjanji tidak akan mengulangi perbuatantersebut, namun tiga bulan kemudian Penggugat membaca chat dariseorang wanita di hape milik Tergugat bahwa wanita tersebut memintapertanggung jawaban Tergugat atas kehamilan nya, akhirnya Penggugatpergi untuk mencari tahu keberadaan wanita tersebut di sebuah dusunInggis untuk menanyakan kebenaran nya, kemudian wanita tersebutmembenarkan jika sedang hamil oleh Tergugat, setelah itu TergugatHalaman 2 dari 39 halamanPutusan nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Sgu.dikenakan sangsi
Register : 02-11-2017 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 595/Pdt.G/2017/PA.YK Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 37
143 — 37
debitur;e bahwa dalam hal adanya pembiayaan, Bank tentunya telah masukkedalam suatu sistem dan harus diberitahukan;e bahwa laporan Debitur dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 12setiap bulannya dan pelapor dinyatakan telah menyampaikan LaporanDebitur pada tanggal diterimanya laporan tersebut oleh Bank Indonesia;e bahwa pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan ataupenundaan pemberian informasi debitur sampai dengan diterimanyalaporan perbaikan oleh Bank Indonesia akan dikenai sangsi
Putus : 22-05-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 22 Mei 2013 — PRAYITNO vs PT HAND SUM TEX
107 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal saat itu Penggugat tidak menggunakan IDCard yang dimaksud, sedangkan ID Card yang asli selalu dikenakan olehPenggugat bersamaan dengan ID Card yang dipermasalahkan oleh Tergugat;Bahwa Selanjutnya Tergugat Pada tanggal 31 Januari 2012 mengeluarkansurat Skorsing kedua dengan No. 031 dengan alasan Penggugat telahmelanggar tata tertib Perusahaan yaitu memalsukan kartu identitas/Kartukaryawan (ID Card) Penggugat kemudian dibebas tugaskan dari kewajibanyang berlaku dengan memberikan sangsi skorsing
Register : 03-09-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-10-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 39_K_PM.III-13_AD_IXI_2014 Tanggal 1 Oktober 2014 — Asrul Sani, Serka NRP 21010130490479, Danru Tonwal sie Tuud Gupusmu II , Gupusmu II Ditpalad.
44 — 19
44 — 19
Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan berbagai seruan dari pimpinan TNI kepadaseluruh prajurit TNI agar selalu memberikan perhatian dan mendukung kebijakan Pemerintahdalam hal menjaga dan melestarikan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan lainlain dengantidak hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatkepada aparat pelaku ilegal loging sekecil apapun perannya perlu diberikan sangsi yang tegasagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai peringatan agar tidak
Register : 27-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 759/Pid.Sus/2020/PN Bdg Tanggal 3 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
EDI ABDUL AZIS,SH
Terdakwa:
NANI SUMARNI binti Alm SAPUTRI
65 — 31
EDI ABDUL AZIS,SH
Terdakwa:
NANI SUMARNI binti Alm SAPUTRI
65 — 31
dalam Pasal 90 KUHP yaituTerganggunya daya pikir selama empat minggu lebih telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal80 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka dakwaanSubsidair Penuntut Umum tersebut telah pula terbukti, sehingga terhadapterdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair danoleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sangsi
Register : 23-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/ 2017 Tanggal 27 April 2017 — Deden Cahaya Juvendra Serda
190 — 88
190 — 88
timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubunganhukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undangundang, sehinggaakibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dananakanaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yang diperjanjikan antara para pihakdan bersifat mengikat dengan sangsi
Register : 24-01-2011 — Putus : 10-03-2011 — Upload : 16-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 4-K/PM I-06/AU/I/2011 Tanggal 10 Maret 2011 — Sertu Bambang Subiakto Herlambang
84 — 52
84 — 52
.: Bahwa sebagaimana hal hal yangmeringankan dan memberatkan tersebut tentunya MajelisHakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit danmembina prajurit tentunya tidak harus dengan hukumanyang berat namun pada asasnya tujuan penghukuman bagiyang bersalah tentunya harus ada sangsi yang tegas,namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapijuga dapat menimbulkan~ efek jera, disatu sisidiharapkan jika prajurit tersebut telah menjalanihukuman supaya tetap menjadi prajurit yang baik danhandal.
Register : 11-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 92
147 — 92
sama sebagai ahli waris demi kepentingan pribadi PEMOHON I, tidakdapat PARA TERMOHON terima karena perbuatan PEMOHON telahmenimbulkankerugianbaik secaralahirdanterutama batinTERMOHON I, dengan membawabawa nama suami dari TERMOHON dan ayah tercinta dari TERMOHON Il, yang seharusnya dapat tenang disisiAllah SWT, justru diganggu oleh ketamakan PEMOHON tanpa mengingatkebaikan PARA TERMOHON yang telah memberikan perhatian baik materidan kasih sayang kepada PEMOHON II, walaupun selama ini PARATERMOHON sangsi
Register : 20-08-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 26/G/2019/PTUN.PGP Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
228 — 98
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
228 — 98
menjelaskan seorangcalon anggota legislatif dilakukan pembatalan nama dari daftar calon tetapadalah secara yuridis diatur dalam UndangNndang Nomor 7 Tahun 2017sebagai induk aturan pemilu yaitu pasal 285, jika ada peraturan lain sepertiperaturan KPU dan peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan UUNomor 7 Tahun 2017; Bahwa ahli menjelaskan Terkaitdengan alasan secara yuridis yaitu diatur dalam pasal 285 UU Nomor 7 Tahun2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 bahwa yangdapat dikenai sangsi
pada pasal 39ayat (1) sudah benar tetapi salah penafsiran KPU Bangka Selatan untukmencoret penggugat samsul bahri dan KPU RI juga mencari aman denganmembuat surat tersebut; Bahwa ahli menjelaskan larangankampanye itu terkait dengan pasal 280 jika dilanggar maka ada hukumanpidana, tetapi setiap pelanggaran itu tidak harus ada sanksi adaministrasinya,karena pelanggar kampanye yang baru bisa di coret itu harus Kembali ke pasal285 UU Nomor 7 tahun 2017;= Bahwa ahli menjelaskan pasal 39ayat (1) selain sangsi
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
214 — 560 — Berkekuatan Hukum Tetap
214 — 560 — Berkekuatan Hukum Tetap
rencana KSO yang dapatdisamakan dengan MOU yang isinya hanya pokokpokoknya saja dan tidak memuat secara detail danmasih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupatindak lanjut berupa kesepakatan dalam bentukPerjanjian KSO yang harus dibuat secaranotariildihadapan Notaris, jika ternyata faktanya KesepakatanPra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidaklanjut berupa Perjanjian KSO maka Kesepakatantersebut menjadi non exist karena dalam kesepakatantanggal 25 Januari 2013 tidak ada ketentuan sangsi
salah dengan pertemuantanggal 25 Januari 2013 karena merencanakanbentuk kerjasama antar pelaku usaha jasa Konstruksidengan rencana KSO adalah hal yang wajar,menyebut Member dan Leader jelasjelas sudah jelassebuah bentuk perencanaan KSO (bagaimanamungkin merencanakan KSO tidak menyebut namaPaketnya);Bahwa untuk realisasi KSO sesungguhnya masihmemerlukan tindakan hukum lanjutan yang berbataswakitu. sampai dengan sebelum PemasukanPenawaran dan ketika kesepakatan Pra KSO tidakterjadi maka tidak ada sangsi
apapun karenakesepakatan 25 Januari senyatanya tak ubahnyahanya merupakan Gentlemen Agreement atau MOUyang hanya memuat pokokpokok nya saja tidak detaildan tidak memuat sangsi sebagaimana telah kamiungkapkan dalam Kesimpulan Terlapor Il terkaitHalaman 31 dari 245 hal Put.
karena sanksi daftar hitam merupakan tindakanyang telah sesuai atau berdasar pada ketentuan PerpresNomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 35 Tahun2011 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 junctoPermen PU Nomor 07/PKT/M/2011, karena blacklistyang dikeluarkan oleh LPJK tidak sama dengan blacklistyang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi di atas perlukami sampaikan bahwa dalam ketentuan dalam Perpres54 juncto Perpres 70 Tahun 2010 pada Pasal 118 (2)huruf b sangsi
pencantuman dalam daftar hitamselanjutnya diatur Pasal 118 ayat (4) mengaturPemberian sangsi sebagaimana di maksud pada ayat(2) huruf b dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapatHalaman 60 dari 245 hal Put.
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0801/Pdt.G/2018/PA.Bkn Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 5
40 — 5
Bahwa jika anak tersebut tidak mengikuti aturan dariTergugat maka anak tersebut akan mendapatkan sangsi dari TergugatBahwa atas percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugatsudah sering dinasehati oleh pihak keluarga dan aparat setempatyang dipanggil oleh Penggugat seperti pak RT, Kadus, RW pihakkeamanan dan bahkan tetua setempat sudan pernah memberikannasehat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugatakan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat tersebutdan bahkan Tergugat
Putus : 19-06-2007 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1104 K/Pid/2007 Tanggal 19 Juni 2007 — HERY MUCHLIS bin ENDANG TJASIMAH
125 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.53/PJ.52/2002 tentangLangkahLangkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka PengamananPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa di dalamketentuan ini konfirmasi terhadap B/L tidak wajib untuk dilakukan.Sehingga jika Pemohon Kasasi tidak melakukan konfirmasi B/L puntidak mengakibatkan batalnya pemberian restitusi atau dengan kata laintidak ada sangsi yang dapat dijatuhkan apabila Pemohon Kasasi tidakmelakukan konfirmasi terhadap B/L tersebut.
Register : 30-01-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 3/G/2012/PTUN.ABN. Tanggal 6 Juni 2012 — DRS. THEODORIUS RAHAIL, MBA sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU TENGGARA sebagai Tergugat
108 — 43
108 — 43
/Bukti P19:Berita) Acara Penyelesaian Sangsi Adat tertanggal 28 Nopeml20.Bukti P20:/Kontrak Adat tertanggal 22 Mei 2010 ; 21./Bukti P21:Surat dari Kerahkan Aspirasi Masyarakat Nuhu Yuut Wuar Laay (KERAMAT)Krt/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana ; 22.Bukti P22:/Silsilan AsalUsul / Turunan Raja Maur RAT BOHIR ; 23.