Ditemukan 3400 data
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
122 — 29
tertentucontonya kejahatan Ham masa lalu tidak Polisi itu harus Kejaksaan Agung,selainnya Polisi mempunyai kewenangan untuk Penyelidikan dan adapun lembagayang lain itu Karena ada kewenangan kusus; Bahwa Penyidik PPNS hanya mempunyai kewenangan sehubungan dengankewenangan kusus yang diberikan oleh UU terkait dengan PPNS yangbersangkutan; Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) kalau tidak dilaporkan Penyidik Kepolisian, Yangnamanya perbuatan Pidana orang itu melakukan atau tidak melakukan suatukewajiban sehingga timbul sangsi
pidana, orang yang melanggar sudah jelas adaketentuan di UU tetapi kalau orang yang tidak melakukan ada tidak aturanhukumnya (tindak pidana melakukan pembiyaran, melihat orang dalam keadaanbahaya) kalau di bidang Bea cukai dia mengetahui kewajiban tidak terpenuhi ketikatidak melapor ada sangsi pidana yang muncul kepada orang yang bersangkutan,konsekuensi mengetahui tidak melapor; Bahwa kalau ada ketentuan atau kewajiban maka UU berlaku; Bahwa KUHAP dan PP mengatur melakukan pelaksanaan kewenangan
hukum acaranya; tentu mendasarkan kepada kopetensiAbsolut dan mendasarkan UU tersebut, pada prinsipnya terhadap suatu persoalanhukum, bahwa hukum itu ada kewajiban kalau tidak ada kewajiban itu bukanhukum, ketika kita ketemu hukum melakukan kewajiban itu harus dikualisirperbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum yang mana apak itu Perdataatau Pidana dari situ ketemu ruang lingkup mengenai bagaimana carapenyelesaiannya itulan yang kita sebut kopetensi absolut misal : dalam UU yangmengatur adanya sangsi
SAMSUL BAHRI
Tergugat:
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
228 — 99
menjelaskan seorangcalon anggota legislatif dilakukan pembatalan nama dari daftar calon tetapadalah secara yuridis diatur dalam UndangNndang Nomor 7 Tahun 2017sebagai induk aturan pemilu yaitu pasal 285, jika ada peraturan lain sepertiperaturan KPU dan peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan UUNomor 7 Tahun 2017; Bahwa ahli menjelaskan Terkaitdengan alasan secara yuridis yaitu diatur dalam pasal 285 UU Nomor 7 Tahun2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 bahwa yangdapat dikenai sangsi
pada pasal 39ayat (1) sudah benar tetapi salah penafsiran KPU Bangka Selatan untukmencoret penggugat samsul bahri dan KPU RI juga mencari aman denganmembuat surat tersebut; Bahwa ahli menjelaskan larangankampanye itu terkait dengan pasal 280 jika dilanggar maka ada hukumanpidana, tetapi setiap pelanggaran itu tidak harus ada sanksi adaministrasinya,karena pelanggar kampanye yang baru bisa di coret itu harus Kembali ke pasal285 UU Nomor 7 tahun 2017;= Bahwa ahli menjelaskan pasal 39ayat (1) selain sangsi
108 — 43
/Bukti P19:Berita) Acara Penyelesaian Sangsi Adat tertanggal 28 Nopeml20.Bukti P20:/Kontrak Adat tertanggal 22 Mei 2010 ; 21./Bukti P21:Surat dari Kerahkan Aspirasi Masyarakat Nuhu Yuut Wuar Laay (KERAMAT)Krt/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Mohon Bantuan Dana ; 22.Bukti P22:/Silsilan AsalUsul / Turunan Raja Maur RAT BOHIR ; 23.
41 — 5
Bahwa jika anak tersebut tidak mengikuti aturan dariTergugat maka anak tersebut akan mendapatkan sangsi dari TergugatBahwa atas percekcokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugatsudah sering dinasehati oleh pihak keluarga dan aparat setempatyang dipanggil oleh Penggugat seperti pak RT, Kadus, RW pihakkeamanan dan bahkan tetua setempat sudan pernah memberikannasehat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugatakan tetapi Tergugat tidak pernah mau menerima nasehat tersebutdan bahkan Tergugat
128 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No.53/PJ.52/2002 tentangLangkahLangkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka PengamananPenerimaan Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa di dalamketentuan ini konfirmasi terhadap B/L tidak wajib untuk dilakukan.Sehingga jika Pemohon Kasasi tidak melakukan konfirmasi B/L puntidak mengakibatkan batalnya pemberian restitusi atau dengan kata laintidak ada sangsi yang dapat dijatuhkan apabila Pemohon Kasasi tidakmelakukan konfirmasi terhadap B/L tersebut.
CLEMENS GENGGAR
Tergugat:
HENDRIKUS LIUN
368 — 551
Mengubah status menjadi molas kole ini harusdalam bentuk sangsi berupa hewan dan sejumlah uang yang harusdiserahkan kepada pihak anak rona sesuai dengan keputusan tua adat yangdisetujui oleh kedua pihak keluarga masingmasing.Jika seorang wanita menceraikan suaminya, maka resikonya berat sekalibagi keluarga anak rona atau keluarga wanita tersebut. Resikonya beratkarena keluarga anak rona harus mengembalikan semua belis berapa kalilipat dari yang telah diputuskan pada tahap ba kempu.
secara adatManggarai yaitu di kampung saksi;Bahwa dalam adat Manggarai ada tingkatan membawa belis yaituada pengembalian belis dari awal sampai akhir dan yang harusdibayar 10 (sepuluh) kali lipat sehingga ada efek jera bagi orangorang yang tidak taat kepada hukum Adat;Bahwa secara hukum adat, pengembalian belis yang bertanggungjawab adalah seluruh pihak keluarga wanita dan seluruh keluargalakilaki berhak untuk menuntut pengembalian belis tersebut;Bahwa bagi suami yang menceraikan istrinya maka ada sangsi
44 — 19
Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan berbagai seruan dari pimpinan TNI kepadaseluruh prajurit TNI agar selalu memberikan perhatian dan mendukung kebijakan Pemerintahdalam hal menjaga dan melestarikan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan lainlain dengantidak hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatkepada aparat pelaku ilegal loging sekecil apapun perannya perlu diberikan sangsi yang tegasagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai peringatan agar tidak
84 — 52
.: Bahwa sebagaimana hal hal yangmeringankan dan memberatkan tersebut tentunya MajelisHakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit danmembina prajurit tentunya tidak harus dengan hukumanyang berat namun pada asasnya tujuan penghukuman bagiyang bersalah tentunya harus ada sangsi yang tegas,namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapijuga dapat menimbulkan~ efek jera, disatu sisidiharapkan jika prajurit tersebut telah menjalanihukuman supaya tetap menjadi prajurit yang baik danhandal.
192 — 90
timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubunganhukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undangundang, sehinggaakibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dananakanaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yang diperjanjikan antara para pihakdan bersifat mengikat dengan sangsi
EDI ABDUL AZIS,SH
Terdakwa:
NANI SUMARNI binti Alm SAPUTRI
67 — 31
dalam Pasal 90 KUHP yaituTerganggunya daya pikir selama empat minggu lebih telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal80 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka dakwaanSubsidair Penuntut Umum tersebut telah pula terbukti, sehingga terhadapterdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair danoleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sangsi
151 — 94
sama sebagai ahli waris demi kepentingan pribadi PEMOHON I, tidakdapat PARA TERMOHON terima karena perbuatan PEMOHON telahmenimbulkankerugianbaik secaralahirdanterutama batinTERMOHON I, dengan membawabawa nama suami dari TERMOHON dan ayah tercinta dari TERMOHON Il, yang seharusnya dapat tenang disisiAllah SWT, justru diganggu oleh ketamakan PEMOHON tanpa mengingatkebaikan PARA TERMOHON yang telah memberikan perhatian baik materidan kasih sayang kepada PEMOHON II, walaupun selama ini PARATERMOHON sangsi
126 — 31
berpendapat bahwa oleh karena masa kerja Para Penggugatbelum mencapai 3 (tiga) tahun atau lebih, dengan demikian hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam PerjanjianKerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT), oleh karena dalildalil Para Penggugattidak memberikan landasan hukum yang kuat dan tidak didukung alat buktiyang lengkap, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwapermasalahan yang terjadi di internal perusahaan telah berpengaruh terhadapwarga sekitar, dan oleh karenanya hal seperti ini seharusnya tidak perlu terjadikarena dapat mengganggu program pemerintah untuk mewujudkan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, dan berakibat tidaktercapainya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangandunia usaha;Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan ParaPenggugat dikenakan sangsi
64 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Graha Kerindo Utama dalam menggunakan tenaga kerja pihak ke IIIberpedoman kepada ketentuan pasal 64, 65, dan 66 UU No. 13/2003,Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.101/MEN/VI /2004 tanggal 21 Juni 2004dan Kepmenakertrans R.I Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 tanggal 19 Oktober2004;Sangsi yang diberikan kepada Pengurus Serikat Pekerja (PB SPOJ) sudah sesuaidengan Peraturan Perusahaan. Perselisihan mengenai PHK terhadap Sdr. BudiPurwanto sedang dalam proses mediasi dan pekerja serta PB SPOI PT.
18 — 5
dokter tapi kerumah dukun.6) Bahwa uraian atau dalil tergugat pada huruf d tidak sepenuhnyabenar karena waktu itu penggugat atas jijin tergugat boleh pulangkerumah orang tuanya untuk berobat akan tetapi bayinya tidak boleh ikutdibawa, sebelum meninggalkan rumah tergugat penggugat berpesanpada tergugat selama penggugat berada dirumah orangtuanya untukberobat bayinya di kasih susu formula maka dari itu penggugat tidaksepenuhnya mengetahui secara langsung apa yang terjadi pada anaknyadan penggugat sangsi
105 — 14
Tergugat ) untuk melakukan suatu perobuatan melawanhukum yang dapat merusak nama baiknya dengan mendapatkan sangsi baiksecara pidana maupun secara moral dari keluarga maupun dari orang lain.Sehingga atas tuduhan / fitnah yang dilakukan oleh Penggugat, apabilaPenggugat tidak dapat membuktikannya maka akan dilakukan tuntutan tuntutan hukumoleh Tergugat ( satu ) untuk mendapatkan keadilan.
34 — 35
Asaljangan melarang PEMOHON bertemu dan mengajak jalan anak.Seandainya itu terjadi PEMOHON memohon kepada Majelis hakimmeminta agar ada sangsi di karenakan selama ini PEMOHON sangatsusah bertemu dan mengajak anak jalan.KEDUA: TERMOHON mengatakan bahwa, khawatir jika PEMOHONmenikah lagi apa ada jaminan TERMOHON tidak menikah dikemudian hari.KETIGA: PEMOHON khawatir nanti Ssuatu) saat TERMOHONmenikah lagi, dan khawatir anak PEMOHON dan TERMOHON diterlantarkan sama dengan ANAK PEREMPUAN TERMOHON yangsebelumnya
31 — 23
Bahwa, pada awalnya Penggugat sangat sayang danperhatian kepada Tergugat dan selalu berusaha melakukan yangterbaik dan mengupayakan kesembuhan' Tergugat, walausejujurnya terkadang Penggugat sendiri merasa agak sangsi,bingung dan bertanyatanya dengan Penyakit yang dideritaTergugat.
25 — 4
yang menghubungi terdakwa adalah EVA dankemudian terdakwa menerima panggilan handphone tersebut lalu EVAberkata bang , siapa setau abang yang jual obat lalu terdakwa bertanya: kenapa rupanya lalu EVA menjawab: Suntuk aku, mau on sama kakakkulalu terdakwa berkata: sebentar ya aku telephone dulu kawanku, kali berapadan setelah itu hubungan handphone terputus dan sekitar 5 menit kemudianEVA mengirim SMS dengan katakata kali berapa bang lalu EVA kembalimengirim SMS kembali dengan katakata Tidak usah sangsi
116 — 16
saatsosialisasi;Bahwa saksi tidak tahu wakil pengurus SP yang baru;Bahwa QC dan FC satu ruangan dan hanya beda departemen nya saja;Bahwa akibat perkataan Penggugat operator enggan meningkatkan targetnya;Bahwa saksi sering bercanda dengan Saudari Sulasmi;Bahwa atasan pernah memberitahu saksi kalau saudari Sulami dipindah kebagian produksi;Bahwa setelah saudari Sulami masuk kebagian produksi dan memproteskenaikan target saksi langsung melaporkan ke atasan saksi;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat/Sulasmi diberi sangsi
43 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dihitung denganperhitungan sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.572.294.2002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 514.458.8404 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 514.458.8406 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 246.940.2439 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 761.399.083Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti beroendapat bahwapenerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 #Nomor00001/204/08/308/12 tanggal