Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN GRESIK
Register : 02-06-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 10/Pdt.sus-PHI/2016/PN.Gsk
Tanggal 8 September 2016 —
115 — 16
  • saatsosialisasi;Bahwa saksi tidak tahu wakil pengurus SP yang baru;Bahwa QC dan FC satu ruangan dan hanya beda departemen nya saja;Bahwa akibat perkataan Penggugat operator enggan meningkatkan targetnya;Bahwa saksi sering bercanda dengan Saudari Sulasmi;Bahwa atasan pernah memberitahu saksi kalau saudari Sulami dipindah kebagian produksi;Bahwa setelah saudari Sulami masuk kebagian produksi dan memproteskenaikan target saksi langsung melaporkan ke atasan saksi;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat/Sulasmi diberi sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihitung denganperhitungan sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.572.294.2002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 514.458.8404 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 514.458.8406 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 246.940.2439 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 761.399.083Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti beroendapat bahwapenerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 #Nomor00001/204/08/308/12 tanggal
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama
Register : 13-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PA BENGKULU Nomor 848/Pdt.G/2021/PA.Bn
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 35
  • Asaljangan melarang PEMOHON bertemu dan mengajak jalan anak.Seandainya itu terjadi PEMOHON memohon kepada Majelis hakimmeminta agar ada sangsi di karenakan selama ini PEMOHON sangatsusah bertemu dan mengajak anak jalan.KEDUA: TERMOHON mengatakan bahwa, khawatir jika PEMOHONmenikah lagi apa ada jaminan TERMOHON tidak menikah dikemudian hari.KETIGA: PEMOHON khawatir nanti Ssuatu) saat TERMOHONmenikah lagi, dan khawatir anak PEMOHON dan TERMOHON diterlantarkan sama dengan ANAK PEREMPUAN TERMOHON yangsebelumnya
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN Prp
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penuntut Umum: SYAFRIDA, SH Terdakwa: PIRDAUS LUBIS ALS DAUS BIN MAKMUR LUBIS
48 — 20
  • UnsurSecaraTanpa Hak Atau MelawanHukum Menanam,Memelihara, Memiliki, Menyimpan, MenguasaiAtauMenyediakanNarkotika Golongan Dalam Bentuk Tanaman;Menimbang, bahwaYang dimaksud dengan tanoa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 14-04-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 219/PID.SUS/2020/PT MKS
Tanggal 4 Mei 2020 — Pembanding/Terdakwa : Mansyur Alias Majju Bin Narra Diwakili Oleh : CANDRA YUDI ARSANA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum : RIKA ANDRIANI, SH
36 — 18
  • Dengan dasar pertimbanganaspek dimensi perumusan sanksi pidana bahwa maksimum pidana yangdi jatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diamcam terhadapperbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari pada maksimum pidana yangberbakat di tambah sepertiga, sehingga jika seluruh peraturan tersebutdigabung maka terkait sangsi pidana menurut undangundang yangmenjerat terdakwa adalah makimal 20 tahun, tentunya pendapat danpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang salah dankeliru menerapkan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ARKHA JAYANTI P VS 1. ABDUL ROHIM, DKK
135 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim berpendapat putus hubungan kerja dengan Tergugat dengankualifikasi pemutusan hubungan kerja karena indisipliner sebagaimanaketentuan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut didasarkan pada bukti T74 danT75 berupa memorandum yang substansinya menyatakan memanggilPenggugat untuk menghentikan mogok kerja dan bekerja kembali sepertibiasa, serta bukti T56 berupa pengumuman keputusan rapat DireksiNomor 1/DIRAJP/2014 tentang Pemberian Sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2105 K/PID.SUS/2014
Tanggal 7 September 2015 — dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M.Sc
70 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • negarapada khususnya serta masyarakat pada umumnya;Bahwa memperhatikan faktafakta yang terungkap di persidangan danpertimbangan lain di atas, kami memohon untuk dipertimbangkan rasa keadilanterutama dilihat dari keadaan bangsa dan negara kita yang sekarang ini sedangdilanda dampak krisis dari keuangan global dan krisis ekonomi, hal tersebutmengingat nilai kerugian perekonomian negara yang timbul sebagai akibatperbuatan Terdakwa dan dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagipelaku tindak pidana dan sangsi
Pengadilan PT MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-01-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 25/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 27 Maret 2019 — - WILHELM JAKOB SOMMER, Dk sebagai para pembanding Melawan - I GEDE YOPI MARIBAYA sebagai terbanding dan - HIRIBERT JOHANN HEINRICH ISFORT, Dk sebagai para turut terbanding
51 — 22
  • Gufran dkk untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dengan kata lain ada dua pipilterhadap obyek yang sama, maka dari itu Para Pembanding semula ParaTerlawan/para Terbantah akan melakukan pengecekan kepada Instansi terkaitterhadap pipil yang dijadikan dasar oleh melakukan gugatan ke PengadilanAgama tersebut, dan wajib akan dilakukan cek lab forensic untuk mengetahuikeabsahan dari pipil tersebut, dan apabila ditemuak pemalsuan tentu akanmenjadi peristiwa pidana lain yang sedah pasti aka nada sangsi
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 06-04-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PA CIKARANG Nomor 0497/Pdt.G/2015/PA.Ckr
Tanggal 5 April 2016 — Penggugat Tergugat
74 — 269
  • Tergugatmengakui dirinya kena sangsi administrasi olehKantornya, namun latar belakang permasalahnnyabukan hal tersebut, peristiwa yang terjadi adalahTergugat diwajibkan untuk mengikuti Diklat diJakarta saat Tergugat dinas di Kalimantan Baratselama 2 minggu. Karena jarak antara jakarta danBekasi tidak jauh, maka Tergugat yang seharusnyatidur di tempat yang telah disiapkan dari kantor.Dirinya malah pulang dan tidur di Bekasi.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Umum
Register : 05-12-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1103/Pid.B/2017/PN Rap
Tanggal 4 Juni 2018 — Penuntut Umum:
ELINA FLORI, SH
Terdakwa:
JONNER RAJAGUKGUK
178 — 37
  • padahalaman 8 dengan judul Tangkap Dan Penjarakan Marukkil Gultom TerkaitKematian Devisiska Hidayah Moka Br ButarButar tersebut adalah penulisberita yaitu Terdakwa, narasumber yaitu Manuppan ButarButar dan ShintaParulian Br Manik serta Heri Kurniawan selaku Pemimpin Redaksi atauPenanggungjawab koran dan/atau Surat kabar Media Berantas Kriminaltersebut;Bahwa Surat Kabar Media Berantas Kriminal tersebut sesuai denganPendataan Pers Nasional tahun 2015 tidak terdaftar dalam SerikatPerusahaan Pers (SPS);Bahwa sangsi
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 16-09-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN Parigi Nomor 140/Pid.B/2019/PN Prg
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ABD. JAMAL
209 — 74
  • Parigi Moutongdan ia keberatan tentang tanda tangan dalam persetujuan cerai;Bahwa Ketika ada komplain kemudian tetap diproses dan saksi telahmenandatangani surat Surat pemberian cerai apa dampak jikaterbuktitandatangan itu palsu maka dalam undangundang Aparatur Sipil Negara ketikaASN itu terbukti bersalan maka ada sangsi bagi yang bersangkutan;Bahwa Rekomendasi ada 2 yang di usul ke Bupati yaitu Rekomendasi dariOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rekomendasi dari BadanKepegawaian Daerah (BKD);Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-06-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 18 Juni 2013 — 1. Yani Maxsi, dkk. vs PT. Thiess Contractors Indonesia, yang diwakili oleh Samel Rumende, selaku Direktur, berkedudukan
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Tergugat telah mengakui dalampersidangan Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KutaiTimur tertanggal 1 Maret 2012 bahwa telah menjalani pertemuanpertemuan atauperundingan diuraikan tersebut di atas dan juga pertemuan di Balikpapan denganPenggugat;Bahwa atas tindakan/aksi mogok kerja tidak sah yang dipimpin atau diprakarsai olehPara Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar danjuga Penggugat mendapatkan tekanan dan sangsi dari klien Penggugat PT
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 12-04-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mkd
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat:
NURKHOLIS
Tergugat:
1.PT.BPR KEMBANG PARAMA
2.Kementrian Keuangan Cq KPKLN Semarang
3.Badan pertanahan Kabupaten Magelang
4.BANK INDONESIA
5.OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 22
  • Muntilanberasarkan sertifikat hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Illyang Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut melanggar UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayatHalaman 13 dari 33 Putusan Perdata Nomor 19/Pdt.G/PN Mkd25.26.27.28.(1) pada huruf (h) yang menyatakan : menyatakan bahwa konsumen memberkuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli olch konsumen secaraangsuran, dan sangsi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 07-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 443/Pid.Sus/2021/PN Mtr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.BAIQ NURJANAH,SH.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI,SH.
Terdakwa:
AHMAD BAEHAKI
45 — 38
  • No. 8 tahun1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memberikaninformasi yang benar, jelas dan jujur untuk menjamin kualitas mutu,keamanan dan khasiat kosmetik tersebut sehingga tidak membahayakankesehatan konsumen ;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha bertentangandengan ketentuanpasal 8 ayat (1) huruf a UU.RI tahun 1999 tentangperlindungan konsumen dan diancam sangsi pidana berupa pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
49 — 44
  • . 41/Menhut2014 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam Bahwa Perbuatan EKO SUGITO dkk mengangkut kayu gergajiankelompok meranti jenis Mersawa sebanyak 212 keping = 8.4029 MS tidakdilengkapi faktur angkutan kayu olahan tidak diperbolehkan karenabertentangan dengan pasal 12 ayat 1 huruf e dan atau pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakankawasan hutan Bahwa Atas perbuatan tersebut maka terhadap EKO SAGITO dan kawankawan dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN IDI Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN IDI Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idi
Tanggal 28 April 2021 — Penuntut Umum:
WAHYUDI, SH
Terdakwa:
1.RUDIYANTO BIN ZAENAL
2.JONI ASMADI BIN USMAN DAUD
99 — 16
  • Bahwa ahli menjelaskan bahwa kayu berjenis rimba campuran yang tumbuhsecara alami dikawasan hutan produksi tidak diperbolehkan untuk dilakukanpenebangan dan bagi pelaku penebangan akan dikenakan sangsi pidanayang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuaiHalaman 20 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Idiyang diatur dalam Pasal 12 huruf e yang berbunyi setiap orang dilarangmengangkut, menguasai, atau memiliki hasil
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 08-10-2018 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 1651/Pdt.G/2018/PA.Bms
Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 8
  • Bahwa Termohon Konpensi/Penggungat REnpensi masih sangsi dengankeasliannya ada dimana surat keterangan dari Pak RT Klampok KabupatenBanjarnegara. Bahwa termohon mengakui saya pun ada foto copyannyayang di kirimkan ke saudara Termohon Konpensi/Penggugat REnpensi.Dan mengapa tidak Pemohon yang mengantarkan sendiri kepadaTermohon karna saya rasa perlu keasliannya.8. Bahwa saksi dari Pemohon Konpensi/Tergugat REnpensi merasa tidakjujur dengan tempat tinggalnya.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 20-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 Februari 2018 — ARRACHMAN : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
69 — 32
  • Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidak hanyaberupa sangsi administratif tetapi berakibat pula pada SangsiPsikologis, Ekonomi dan Sosial.Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 PNS yang dijatuhi hukuman disiplinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukanbanding administratif Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian,maka dengan Surat Tertanggal 12 Agustus 2016 Penggugatmengajukan Banding Administratif.Bahwa Penggugat sangat berharap
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 01-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
PT Global Sukses Mandiri
Tergugat:
PT PLN Area Pekanbaru
82 — 36
  • Global SuksesMandiri adalah Pelanggaran Ill yaitu pelanggaran yang mempengaruhipemakaian daya; Bahwa sangsi yang dilakukan oleh pihak PT. PLN adalah melakukanpemutusan aliran listrik; Bahwa cara penghitungan penentuan denda akibat P2TL tersebut adarumusnya; Bahwa solusinya tetap harus melakukan pembayaran tetapi dapat dilakukansecara angsuran; Bahwa kerugian pihak PT.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 275/Pid.B/2018/PN Ktp.
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
SURIADI anak dari KWET HIUN
58 — 3
  • Bahwa benar Ahli menerangkan apabila ada masyarakat yangmelakukanaktifitas berupa memproduksi dan kemudian menjualminuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar Etanol kemasyarakat / ke pasaran, yang mana mengandung kadar alkohol ataukadar ethanol sebesar 37,59 % atau tergolong dalam golongan C, tanpamemiliki izin edar / melanggar ketentuan yang telah ditetapkan olehUndangundang RI, sangsi yang dapat dipersangkakan kepadamasyarakat tersebut adalah Pasal 142 Undang undang RepublikIndonesia Nomor