Ditemukan 2525 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
12025
  • Training untuk menyelenggarakan kegiatan survei yang diselenggarakanoleh UNESCAP (Bangkok), ABS (Australia), NSO (India), Burreau ofStatistic of Japan (Jepang), Establishment Survey di Amerika, Statistic ofKorea (Korsel). Materi Training tersebut terkait tentang metodologi survei,desain kuesioner, strategi rekruitmen petugas dan pengumpulan data dilapangan, pengolahan, tabulasi dan analisis data yang dihasilkan)Pengalaman praktis survei dan pengalaman lainya:Pada pokoknya mengatur :a.
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
11026
  • Training untuk menyelenggarakan kegiatan survei yangdiselenggarakan oleh UNESCAP (Bangkok), ABS (Australia), NSO(India), Burreau of Statistic of Japan (Jepang), Establishment Surveydi Amerika, Statistic of Korea (Korsel). Materi Training tersebut terkaittentang metodologi survei, desain kuesioner, strategi rekruitmenpetugas dan pengumpulan data di lapangan, pengolahan, tabulasi dananalisis data yang dihasilkan)Pengalaman praktis survei dan pengalaman lainya: a.
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
7892399
  • Misalnya di Belanda, menurut Hakim Agung Belanda MrBuruma dalam suatu diskusi di Bangkok dengan para hakim Indonesia pada 9April 2013, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikanterlebih dahulu tindak pidana asalnya.
Register : 28-06-2022 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 17-06-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Maret 2023 — Penuntut Umum:
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
DIANUS PIONAM ALIAS AWI
430
  • Tanggal 21 September 2014 yang dikeluarkan oleh DHL AUCKLAND, NEW ZEALAND, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  • 1 (satu) bundel print Out AIR WAYBILL Nomor 217 KHI 50419493 Tanggal 01 October 2014 yang dikeluarkan oleh THAI PAKISTAN, dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
  • 1 (satu) bundel print Out BILL OF LADING Nomor SEJ 0670-SCN Tanggal 19 October 2014 yang dikeluarkan oleh FAMOUS PACIFIC LINES BANGKOK
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
19191703
  • Selain itu, ada sebuah buku yangditulis oleh 2 (dua) orang jaksa senior yaitu RedaMantovani (sekarang bertugas sebagai Atase diHongkong) dan Narendra Jatna (sekarang bertugassebagai Atase di Bangkok) dimana pada halaman 87buku tersebut dijelaskan mengenai kewenangan KPKuntuk melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU.Kemudian dihubungkan Pasal 53 UU KPK disebutkanbahwa pengadilan tindak pidana korupsi bertugas danberwenang memeriksa dan memutus tindak pidanakorupsi yang penuntutannya dilakukan oleh