Mukomuko
3.Pejabat Penanda Tangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Mukomuko

(sekretaris/PPK)

pengeluaran) dan Silvano Hangewa (sekretaris/PPK)

PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin, dan Yona Noveanna Huragana PUMK Kecamatan

PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin dan PUMK Kecamatan Dorkas Tjanu.

05 November 2015. yang ditandatangani oleh PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin, dan Aswita Abd.

DINAS PEKERJAAN UMUM PPK
2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM

FAFA TEKNINDO PRATAMA
Tergugat:
1.POKJA UKPBJ KEMENDIKBUDRISTEK SATPEL II 2023#388
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK BOPN-RM/PNBP UNIVERSITAS BENGKULU

/FT/2015.2 lbr Konsep Surat No. 347/UN36.PPK/FT/2016 Tanggal 29 Januari2016.6 lbr Konsep Addendum Surat Perjanjian No. 325A/UN36.PPK/FT/2015Tanggal 8 Oktober 2015.3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 325B / UN36.PPK /FT/2015 Tanggal 26 Desember 2015.6 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 325C / UN36.PPK /FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016.3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B / UN36.PPK /FT/2015 Tanggal 28 Desember 2015.1 lbr Daftar hadir tanggal 26 Oktober 2015.2

Mulyadi, MSi1 lbr Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UNM Nomor :330/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 1 April 2016 tentang UsulanPenetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam1 rangkap Fc.

Ibr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 26 Desember 2015;6. 6 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No.325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016;Halaman 48 dari 102 hal.

Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/201 8/PT.MKS10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.6 lor Konsep Addendum Surat Perjanjian No. 325A/UN36.PPK/FT/2015Tanggal 8 Oktober 2013 lor Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 26 Desember 20156 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No.325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 20163 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 28 Desember 20151 lbr Daftar hadir tanggal 26 Oktober 20152 lbr SK Rektor UNM No

Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/201 8/PT.MKS88.89.90.91.92.93.94.95.96.of.98.99.1 lbr Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UNM Nomor :330/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 1 April 2016 tentang UsulanPenetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam1 rangkap Fc.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pembayaran (Proses Verbal) Pekerjaan Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah Nomor 102/SPK/PPK/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, Biaya Rp. 1.117.230.000, Kontraktor CV. Fajar Indah Tahun Anggaran 2010, yang isinya : Surat Permohonan Pembayaran Nomor 05 / CV-FI / Ans / V / 2011 tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Hasan Umasugi (Dirut CV. Fajar Indah), mengetahui Drs. A. Mukaddar selaku PPK.

Mukaddar selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Tim Pemeriksa Barang dan Aset Daerah Nomor 19 /PPTK-PPK/PK-KB/V/2011 tanggal 14 Mei 2011 perihal Pemeriksaan Barang, dari Penguasa Barang atas nama ABIDIN MALAWAT, SE (Ketua Tim Pemeriksa Barang Aset Daerah Kabupaten Buru TA. 2010) ;23. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 31 Agustus 2013 ;24. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 420.1/1089/2013 tanggal 11 September 2013 ;25. 1 (

Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102 /SPK / PPK / III/ 2011 Tanggal 19 Maret 2011 ;b. Berita Acara Evakuasi DokumenPenawaran Nomor 02/BA-EV/PM/SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/IX/2010 tanggal 15 November 2010 ;c. Surat Panitia Pelelangan Nomor :2/UP/PM-SMP/PPBJ-DAK/DPK-KB/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 perihal usul penetapan calon pemenang kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru ;d. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Adendum Kontrak Nomor ADD.01/102/SPK/PPK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 ;32. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan TA 2010 untuk SMP ;33. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru selaku Pengguna Anggaran Nomor 420.1/187/2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Drs. A. Mukaddar ; 34. Surat Kebutuhan Bupati Buru Nomor 420.05-164.a tahun 2010, tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Sdr. I.

Dokumentasi berupa 1 (satu) paket Komputer Alat Lab Bahasa Sekolah pada SMP 5 Namlea hasil pengadaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 102/SPK/PPK/III /2011 tanggal 20 Juni 2011; 38. Surat Berita Acara Penyerahan atas 1 (satu) paket Komputer Pengadaan Alat Lab Bahasa Sekolah TA 2010 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Buru, di 7 SMP sekolah penerima paket komputer Alat Lab. Bahasa Sekolah TA 2010 ; Tetap Terlampir dalam berkas perkara39.

Anmad Mukaddar selaku PPK menunjukan CV.Fajar Indah dengan Direktur Saksi Hasan Umasugi PNWP. 019725522941.000, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000selaku penyedia barang.Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab.Bahasa Sekolah TA. 2010 Nomor 102/SPK/PPK/II/2011, tanggal 19Maret 2011 saksi Drs. Anmad Mukaddar selaku PPK menandatanganiSPK tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Buru dengan SaksiHasan Umasugi Direktur CV.

phisikpengadaan 8 paket komputer sebagai barang yang diadakan denganSPK Nomor 102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;Bahwa pekerjaan utama pada SPK Nomor 102/SPK/PPK/IIV2011,tanggal 19 Maret 2011 adalah pemesanan dan pemasangan 8 paketkomputer di 8 sekolah diantaranya SMP Neg. 3 Savanajaya di DesaSavanajaya Kec.

sub kontrakkepada pihak lain kecuali sebagai pekerjaan utama kepada penyediabarang spesialis dan ketentuan ini oleh PPK telah dijabarkan pada pasal6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;Bahwa Saksi Helmy Bamatraf menginformasikan kepada saksi Drs.Ahmad Mukaddar selaku PPK awal bulan Mei 2011 tentang telah tiba diNamlea barang yang diadakan dalam proyek Pengadaan Alat Lab.Bahasa Sekolah TA 2010 berupa 8 paket komputer, setelah Saksi HelmyBamatraf, Saksi Mahmud Bahmid, Saksi Afandi

Anmad Mukaddar selaku PPK menunjukan CV.Fajar Indah dengan Direktur Saksi Hasan Umasugi, PNWP. 019725522941.000, alamat Namlea dengan harga penawaran Rp. 1.117.230.000selaku penyedia barang.> Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Alat Lab.Bahasa Sekolah TA 2010 Nomor 102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19Maret 2011, Saksi Drs. Anmad Mukaddar selaku PPK menandatanganiSPK tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Buru dengan SaksiHasan Umasugi Direktur CV.

Fajar Indah), barulah Saksi Helmy Bamatrafyang melibatkan Saksi Mahmud Bahmid untuk bekerja samamelaksanakan pemesanan dan mendatangkan sampai ke Namlea 8paket komputer ;Bahwa SPK Nomor 102/SPK/PPK/II/2011 tanggal 19 Maret 2011 tidakada satupun Pasal yang memperbolehkan adanya pemindahan pihak keHalaman 30 dari 76 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2017/PT AMBtiga atau pihak lain baik sebagian maupun seluruh pekerjaan tanpa ijinpersetujuan dari PPK, malah pada Pasal 6 SPK Nomor 102/SPK/PPK/IIV/2011 tanggal

Pembuat Komitmen (PPK)Mahyaruddin Dalimunthe,ST menerbitkan Surat Penunjuk Penyedia Jasa(SPPJ) dengan nomor : 003.16/PKLBS/PPK/DPUPE/2009 yang ditujukankepada CV.

, demikian juga Kelima akhir bulan Desember2009 saksi kelapangan, saksi lihat tidak ada pekerjaan, lalu saksilaporkan secara lisan kepada PPK, PPK menyuruh saksi untuk mencarirekanan agar dikerjakan, saksi cari rekanan tapi tidak ketemu ;Bahwa saksi pernah bertemu dengan rekanan dirumah rekanan. padawaktu itu rekanan bilang secara lisan, siap untuk mengerjakan namuntidak dikerjakan lalu saksi sampaikan hal itu kepada PPK, PPK bilangajak saksi ketemu rekanan, lalu saksi dan PPK ke Rantau Prapat untukketemu

) karena Polis diberikan kepada PPK sebagai jaminanatas CV.

tersebutmaka PPK membuar Berita Acara Pembayaran yang diketahui Kepala Dinas.

Jasa Bhakti Nusantara tertanggal 27 Oktober 2016

Jasa Bhakti Nusantara tanggal 05 Desember 2014

49)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 333-2/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

50)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 338-3/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

51)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 339/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

52)Foto copy surat Pejabat

Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Blokir Dana Pekerjaan

53)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 002/PPK/UHO/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

54)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 011/PPK/UHO/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

55)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

56)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

57)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan

58)Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22 April 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.

Jasa Bhakti Nusantara tanggal05 Desember 2014Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3332/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3383/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Blokir DanaPekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen No : 339/PPK/UHO/XII/2014tanggal 16 Desember 2014 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 344/PPK/UHO/XII/2014 tanggal 23 Desember

Kdi55.56.57,58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 029/PPK/UHO/II/2015tanggal 13 Februari 2015 perihal Buka Blokir Dana Pekerjaan.Foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 049/PPK/UHO/III/2015tanggal 16 Maret 2015 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 064/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Buka Blokir Dana PekerjaanFoto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 075/PPK/UHO/IV/2015 tanggal 22

Yang memberikan pertimbangan tehnis kepada PPK terkait dengan tandatangan PPK di Laporan Progress minggu 18 periode 03 Desember 2014 s/d08 Desember 2014 Nomor Kontrak : 246/PPK/UHO/VIII/2014 dengan bobotpresentase pekerjaan 56,146% tidak hanya saksi, tetapi ada an. RONIJULIANTO yang mendapat Surat Tugas untuk membantu PPK, bahkanterlibat dalam memberikan penjelasan tehnis bersama PPK untukdisampaikan kepada KPA.

Febriansyah, ST sebagai staf teknis dari PPK.

Sawaluddin, SE, M.Si selaku PPK Belanja Modal / Belanja Sosial UHOmenerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan RumahSakit Pendidikan (Tahap 1) UHO TA 2014 Nomor : 020/PPK/UHO/II/2015 kepadaPT. Jasa Bhakti Nusantara;Menimbang, bahwa meski secara adminstrasi PPK (Dr. Sawaluddin, SE,M.Si) dan KPA (Prof. Dr. Ir. H.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

(Bukti baru/novum PPK 1);Surat Putusan Menteri Agama Nomor 1924/Otr/60 25/Pt/AIV/Mdr/ 60, tanggal 25 April 1960 yang ditandatangani oleh Menteri Agama K.H.M.Wahib Wahab. (Bukti baru/novum PPK 2);Surat Keterangan Domisili Yayasan Nomor 503/08 Yanmum tanggal 30Maret 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Cempaka Putih mengetahuiCamat Ciputat Timur.

(Bukti baru/novum PPK 5);Nota Dinas Nomor ND385/R/H/Hpt.2/12/1993 tanggal 13 Desember1993 dari Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Bapak Jaksa AgungR.I. Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Terlapor Abdul Gani,Jaksa Madya pada Jam.Pidsus. (Bukti baru/novum PPK 6);Surat Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Menteri Agama R.1I.Nomor R292/A/Hs.2/12/1993 tanggal 27 Desember 1993.

(Bukti baru/novum PPK 13);Surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Agama R.l. yangditandatangani H. Aswasmarmo, S.H. kepada Ketua KoordinatorOpstibpus berikut lampiran Risalah DPR R.I. Fraksi ABRI tanggal 6Maret 1985. (Bukti baru/novum PPK 14);SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran PBB tahun 2016 dan 2017Nomor SPPT 36.76.062.003.0210044.0 nama wajib pajak: YayasanPerguruan Islam Triguna Utama. (Bukti baru/novum PPK 15a dan Buktibaru/novum PPK 15b);Surat Ombudsman R.I.

(Bukti baru/novum PPK 17);Surat Nomor UIN/KU.003/53/V1/2005 tanggal 22 Juni 2005 kepadaPerguruan Triguna Jaya, Perihal: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan.(Bukti baru/novum PPK 18);Surat Nomor EBII/OT.01.2/122/xX/2005 dari UIN Syarif HidayatullahJakarta tanggal 23 Oktober 2005, Hal: Laporan Tahunan.

(Bukti baru/novum PPK 19);Surat Nomor EBII/OT.01.2/132/XII/2005 dari UIN Syarif HidayatullahJakarta tanggal 9 Desember 2005, Hal: Permohonan Laporan Tahunan(Bukti baru/novum PPK 20);Surat Nomor UIN/EB.I/KU.003/30/II/2006 tanggal 24 Februari 2006 dariUIN Syarif Hidayatullah kepada YPITU, Perihal: Peran Auditan DalamAudit (Bukti baru/novum PPK 21);Surat Nomor UIN/ER/OT.01.7/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 kepadaYPITU untuk hadir dalam rapat hari Rabu tanggal 28 Juni 2006 di RuangSidang Utama Gedung Rektorat

Pembuatan DED Gerbang Batas Kota Palembang Nomor : 06.02/PPK GEDUNG/DE/PUCKP/2013 Tanggal 07 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Ir.

,MTP selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Cabang Bank BJB Cabang Palembang Nomor : 82 / PPK Gedung / DPUCKP / APBD / 2013 Tanggal 3 September 2013 perihal Penyaluran Termin yang ditanda tangani oleh KHAIRUL RIZAL, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ERMIATI AGUSTINA, ST selaku Bendahara Pengeluaran;

,MT selaku KPA, dan ALI, SE selaku Pejabat Penata Usahaan Keu SKPD;

Harus dapat bekerja secara independent; Bahwa KPU intinya berkewajiban memberikan pengarahan sesuaidengan aturan, dengan cara memberikan fotocopy kepada PPKmaupun lewat sosialisasi; Bahwa kalau ada ketua maupun anggota PPK yang melakukanpelanggaran untuk memproses adalah kewenangan dari KPU; Bahwa untuk memproses' ketua maupun anggota PPK yangmelanggar aturan diantaranya harus ada laporan darimasyarakat kepada Panwaslu setingkat atau teguran olehKPU kepada PPK Kalau ada PPK yang melanggar kode etikhanya

sampai kepada proses penonaktifan ; Bahwa pernah ada KPU memberhentikan anggota PPK setelahhabis masa jabatan, dan selama saksi menjabat sebagai KPUbelum ada anggota PPK, PPS maupun KPPS yang melanggarkode etik yang mendapat hukuman diberhentikan pada saatbelum habis masa jabatannya; Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai anggota KPU,untuk menjaga keharmonisan antara KPU dengan PPK, PPSmaupun KPPS sering diadakan sosialisasi dengan caramengumpul mereka dan memberitahukan kalau ada aturanaturan

yang baru untuk pelaksanaan Pemiluhan Umum; Bahwa setahu' saksi' tidak ada larangan yang mengaturanggota PPK, PPS maupun KPPS untuk menjadi saksi dipengadilan; Bahwa setahu saksi pernah ada anggota PPK KecamatanTuminting yang diberhentikan karena menjadi saksi dipengadilan, akan tetapi menurut pendapat Hakim MahkamahKonstitusi anggota PPK tersebut memberikan kesaksian palsu;6 BENWE sass am emewaws aad37 Bahwa angota PPK tersebut diberhentikan akan tetapikasusnya tidak dilanjutkan di Kepolisian;

; Bahwa data yang dimanipulasi adalah hasilrekapitulasi pada saat pemiluhan umum Presiden danWakil Presiden; Bahwa sebelum anggota PPK tersebut diberhentikanada kesempatan bagi mereka untuk melakukanpembelaan diri ; Bahwa saksi lupa berapa anggota PPK yangdiberhentikan pada saat saksi masih menjadianggota KPU, salah satunya kalau tidak salahbernama Karno Ketua PPK Kecamatan Mapanget yangmengtipex data rekapitulasi; Bahwa yang mengetahui data tersebut dimanipulasiadalah sesame anggota PPK; Bahwa..

Ketua danAnggota PPK yang baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa karenatindakan penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian ParaPenggugat sah dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku maka terhadap opsi berupapengangkatan Ketua dan Anggota PPK yang baru tidak bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ~ sehinggamenurut Majelis Hakim sah dan beralasan hukum sehinggapermohonan Para Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusanpengangkatan Ketua dan Anggota PPK

Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 05/PPK

/GK/DIPENDA/2015, dari PPK perihal Pemilihan Langsung Ulang (adanya perubahan pada syarat-syarat khusus kontrak);1 (satu) eksemplar fotocopy Summary Report E-Procurement kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;1 (satu) lembar fotocopy Blangko Isian Data Paket yang akan di proses (Pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui Pokja ULP);2 (dua) lembar fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum

Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan PT.Delima Agung Utama;1 (satu) eksemplar CCO (Contract Change Order) Nomor: 03/GK/CCO/ DIPENDA/2015 20 Nopember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy Adendum Surat Perjanjian Nomor: 28/PPK/GK/DIPENDAN/2015 tanggal 23 November 2015;1 (satu) lembar fotocopy bukti pencairan Jaminan Pelaksanaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Akte Pendirian Perseoran Terbatas PT.

Delima Agung Utama;5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran

Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV.

., Bin Suradi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dansdr. Mitra Novalanda (Daftar Pencarian Orang) selaku Wakil Direktur IlCV.

Komitmen (PPK)dan Saksi Ir.

,selaku PPK, kemudian atas dasar surat tersebut Saksi Adi Ismono, S.E.,selaku.

PPK membalas surat tersebut dengan surat Nomor33/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 17 Desember 2015 perihalpemberitahuan pemutusan kontrak, selanjutnya terhadap PembangunanGedung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung telah dilakukan24pemeriksaan dan opname sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan danOpname Pekerjaan Nomor: 03/BAPFP/GK/DIPENDA/2015, padatanggal 17 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi Adi Ismono,S.E., selaku PPK, Saksi H.

dan PPS yang terdiri dari:- PPK kecamatan Maba selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;;- PPK Kecamatan Waselei;- PPK Kecamatan waselei Timur;- PPK Kecamatan waselei Tengah;- PPK Kecamatan waselei Selatan;- PPK Kecamatan waselei Utara;5).1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan wasele Selatan : - Desa nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa

Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23).Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ;24).Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;31).Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32).Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Haltim (PPK/PPS);37).Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38).Asli 1 (satu) Jepit Daftar Tanda terima uang kepada PPK tertanggal 16 April 2010;39).1 (satu) lembar konsep anggaran dialog terbuka sesi 3 : lokasi Balai pertemuan Buli (geltoli) tanggal 04 Juli 2010;40).2 (Dua) Lembar daftar hadir Bimbingan Teknik Verifikasi Calon Perseorangan Kabupaten Halmahera Timur (PPS/PPK);41).1 (satu) Lembar Rincian Biaya Pengeluaran Calon Kandidat dengan

Wasile Tengah, PPK Kec. Wasile Timur, PPK Kec. WasileSelatan dan PPK Kec.

Kegiatan pengresmian PPK pada tanggal 06 Maret tahun 2010 yang dilaksanakan diKecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannya digabungkan dengan PPK yanglain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPK Kec. Maba Tengah, PPK Kec. MabaSelatan, dan PPK Kec.

Maba, PPK Kec. Maba Tengah, PPK Kec. MabaSelatan, dan PPK Kec.

dan PPS yang terdiri dari:e PPK kecamatan Maba selatan;e PPK Kecamatan Kota Maba;e PPK Kecamatan Maba;e PPK Kecamatan Maba tengah;e PPK Kecamatan Maba Utara;;e PPK Kecamatan Waselei;e PPK Kecamatan waselei Timur;e PPK Kecamatan waselei Tengah;e PPK Kecamatan waselei Selatan;e PPK Kecamatan waselei Utara;1 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Kecamatan wasele Selatan :e Desa nanase Desa Payaue Desa Loleba;e Desa Wasile;e Sara Maake;e Desa waijoi;e Desa Saulat;e Desa

Penggugat:
POPI DUMALANG
Tergugat:
1.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG II

Lingkungan II, Kecamatan Madidir , Kota Bitung; Bahwa saat ini saksi masuk dalam Tim KJPP Andi Tiffani dan Rekantapi pada tahun 2018 saksi tergabung dalam Tim KJPP PungsZukrnain dan Rekan dan saksi ikut melakukan penilaian terhadaptanah sengketa; Bahwa sesuai datadata yang ada pada saksi penilaian dilakukanpada tahun 2018 dimana dilokasi pada saat itu belum ada jalanTol; Bahwa pada waktu akan melakukan penilaian, saksi dan Timpenilai lainnya datang ke lokasi bersama dengan PejabatPembuat Komitmen (PPK

RIAU
2.Kementrian PUPR Cq PPK Pengadaan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

dan PPS yang terdiri dari:- PPK Kecamatan Maba Selatan;- PPK Kecamatan Kota Maba;- PPK Kecamatan Maba;- PPK Kecamatan Maba Tengah;- PPK Kecamatan Maba Utara;- PPK Kecamatan Wasile;- PPK Kecamatan Wasile Timur;- PPK Kecamatan Wasile Tengah;- PPK Kecamatan Wasile Selatan;- PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari: Kecamatan Wasile Selatan : - Desa Nanas- Desa Payau- Desa Loleba;- Desa Wasile;- Sara Maake;- Desa

Halmahera Timur tahun 2010, 1 (satu) lembar jadwa acara pelantikan PPS dan rapat kerja/bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, Kec. Maba Utara, 1 (satu) lembar jumlah peserta dan waktu pelaksaan pelantikan PPS, Raker/bimtek PPK, PPS dan PPD Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah Kab. Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;23.

Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh) kecamatan ; 24.Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Haltim (PPK/PPS);37. Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 Maret 2010;38.

PPK Kec. Maba Selatan, tidak mendapatkan biaya pembentukan PPS;32 PND0. PPK Ke.

Wasile Tengah, PPK Kec. Wasile Timur, PPKKec. Wasile Selatan dan PPK Kec.

yang dalam pelaksanaannyaigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec.

dan PPS yang terdiri dari:PPK Kecamatan Maba Selatan;PPK Kecamatan Kota Maba;PPK Kecamatan Maba;Halaman 66 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTEPPK Kecamatan Maba Tengah;PPK Kecamatan Maba Utara;PPK Kecamatan Wasile;PPK Kecamatan Wasile Timur;PPK Kecamatan Wasile Tengah;PPK Kecamatan Wasile Selatan;PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Kecamatan Wasile Selatan :Kecamatan Wasile Utara :Desa NanasDesa PayauDesa Loleba;Desa Wasile

dan PPS yang terdiri dari: PPK Kecamatan Maba Selatan; PPK Kecamatan Kota Maba; PPK Kecamatan Maba; PPK Kecamatan Maba Tengah; PPK Kecamatan Maba Utara; PPK Kecamatan Wasile; PPK Kecamatan Wasile Timur; PPK Kecamatan Wasile Tengah; PPK Kecamatan Wasile Selatan; PPK Kecamatan Wasile Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Halaman 80 dari 90 HalamanPts.No.10/Pid.SusTPK/2014/PTTTEKecamatan Wasile Selatan : Desa Nanas Desa Payau Desa Loleba; Desa Wasile; Sara

Adapun susunan PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garuttersebut diantaranya Sdr. ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN (Terdakwa) selakuKetua PPK merangkap Anggota, Sdr. DADANG SURYANA Bin IKIN selakuAnggota dan Sdr. WAWAN RISWAN Bin H. DEDI selaku Anggota.

adalah PPK dan tata cara mekanismeteknis rekapitulasi sebagaimana pasal 17 adalah PPK melakukan plenoatau rekapitulasi berbasis perTPS setelah selesai baru dibacakanberbasis desa;Bahwa Terdakwa sebagai anggota PPK dan merangkap sebagai ketuaPPK;Bahwa dokumen sertifikat rekapitulasi Suara yang ditunjukkan adalahmerupakan tandatangan dari PPK dan saksisaksi pada saat perhitunganrekapitulasi;Bahwa pada saat penetapan pleno dikecamatan tersebut tidak adakeberatankeberatan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan

Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN,dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut; Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalahdilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lahyang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK; Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masingmasing TPS

dibawah koordinasidan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masingmasing.

PPK;Bahwa seharusnya tugas rekapitulasi diinput bisa dilakukan oleh PPKdan bisa dilakukan oleh PPS atau diperbantukan dalam hal penginputan;Bahwa Produk DAA1 dalam rapat pleno merupakan produk PPK;Bahwaproduk DAA1 yang dilakukan penginputan dan belumditandatangani belum bisa dikatakan merupakan produk PPK yaituDAA1;Bahwa perekapan dari C1 ke DAA1 berbasis TPS, apabila salah satutahapan tidak dilakukan berarti PPK telah melakukan kesalahanprosedur;Bahwa dalam rekap pleno PPK terdapat 2 tahap yaitu

Mitra Konstruksi
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr.H. Aloei Saboe