Ditemukan 2935 data
- Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
tidakberdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jikapemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim.(3) Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntutbareng karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidanakarena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktuditahan sementara.Pasal 33aJika orang yang ditahan sementara di jatuhi pidana penjara atau pidanakurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetuj uannyamengaj ukan
tidakmenghendaki penuntutan.Pasal 74(1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orangyang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempattinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempattinggal di luar Indonesia.(2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktutersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduanmasih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang padatenggang waktu tersebut.Pasal 75Orang yang mengaj ukan
24 — 4
ALISOBRI (Alm) rtlchfcs1 af1 ItrchfcsOf1lang1024langfe1024noproofinsrsid14753902charrsid14753902 tersebut di atas,terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melak rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1lang 1024langfe1024noproofinsrsid620225 ukan tindak pidan rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1lang1024langfe1024noprooflangnp1057insrsid620225 a '93Tanpa HakMenjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1024langfe1024noproofinsrsid14753902charrsid 14753902 '94sebagaimana dalam dakwaan Alternatif
72 — 11
Yani, Yenny Angraeni, Yulianty Dewi alias Anty menghubungi konsumen danjanjian untuk bertemu dengan konsumen setelah bertemu dengan konsumen...tersebut menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) kemudian Sri Yani,Yenny Angraeni dan Yulianty Dewi alias Anty mengisi aplikasi pengajuan kredit (akantetapi konsumen yang ingin mengaj ukan kredit tidak sesuai dengan KTP yangdiberikan) dan Sri Yani, Yenny Angraeni dan Yulianty Dewi alias Anty mengikutiperintah Tito Herdianto dan Indra Gumbira, SE sebagai
165 — 476 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon tidak melihat Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem KarstSangkulirang Mangkulihat Di Kabupaten Berau dan KabupatenKutai Timur tersebut sebagai peraturan teknis (verodenung) b ukan melihat Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 sebagaiKeputusan dalam menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst ;Halaman 62 dari 78 halaman.
58 — 23
Bahwa setelah mendengar informasi tersebut tanpa ada perintah dari siapapunTerdakwa1 bersama anggota lainnya masuk ke atas kendaraan truk lalu menuju ke lokasikejadian untuk mencari Pratu Kriswanto dan Pratu Chandra berikut istrinya, sesampainya dilokasi semua anggota yang ada di atas truk turun lalu menyebar untuk melak ukan pencarianterhadap Pratu Kriwanto dan Pratu Chandra serta istrinya namun tidak diketemukan.4.
70 — 23
Pertanahan NasionalKabupaten/Kota Blora ; pada tanggal 19012015, denganbatasbatas tanah : sebelah Utara : tanah Totok, tanah Kayatun,tanah Sukirno, tanah Juwadi, tanah Sarwoto; sebelah Timur : tanahSumi, tanah Juwadi; sebelah Selatan : Tanah Yayasan SafinatunNajah, tanah Sukimah; sebelah Barat: tanah Makam, tanah Sulasmi;asal hak dari C. atas nama Parto Djani;Halaman 23 dari 63 Halaman, Putusan Nomor 367/Pat/2018/PT SMGsepenuhnya menjadi hak milik dan atas nama Sudarmi atau BudiSantoso (Tergugat ) ukan
44 — 13
Olehkarenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Pelawanseharusnya mengajukan upaya hukum dalam bentuk gugatan biasa dan bukan dalambentuk perlawanan.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa Pelawan tidak tepat/salah dalammengajukan ukan upaya hukum perlawanan a quo, maka berdasarkan alasan tersebutserta untuk menjaga tertib hukum beracara, sangatlah beralasan apabila Terlawan IImohon agar Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.EKSEPSI PELAWAN TIDAK BERKWALITASBahwa
37 — 8
Bahwa substansi materi gugatan yang diaj;ukan olehPenggugat adalah berkaitan dengan wanprestasi cidera janji)yang dilakukan oleh Tergugat NOER FARIDA YULIATI, SH,dalam kapasitas sebagai Direktur PT. MITRA SEJATI MANDIRIUTAMA ) atas perjanjian/perikatan yang terjadi diantaraPenggugat dengan Tergugat I!, tidak ada hubungan hukumapapun dengan Tergugat Ill.2.
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kep. 07/ DPPTKDN/DPKKABT/2004tanggal 1 Desember 2004.BB 5.7 : 1 #(satu) lembar foto copy PengumumanPelaksana Pengadaan Fasilitas Mesin dan PeralatanPelatihan Nomor Peng. 36/DPF ABT/2004 tanggal 30Nopember 2004.BB 5.8 : 1 (satu) lembar foto copy Surat PemasanganPengumuman Hasil Penunj ukan Langsung' olehKetua Panitia Nomor B.32/ DPPTKDn/DPKkKABT/2004 tanggal 30 Nopember 2004.BB 5.9 : 1 (satu) lembar foto copy Usulan PelaksanaPekerjaPengadaan Peningkatan Fasilitas Mesin danPeralatan Pelatihan melalui
/DPKkABT/2004 tanggal 5 Nopember 2004 perihalPelaksanaan Kegiatan.BB 100.34 : 1 (satu) lembar asli Surat PersetujuanPrinsip Penunjukan Langsung Pengadaan PeningkatanMesin dan Peralatan Pelatihan Sebagai tempat UjiKompetensi pada ABT DPPKKTKI Ditjen Binapendagr iTahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004.BB 100.35 : 2 (dua) lembar foto copy Nota DinasNomor ND.3 14A/D P2TKDN/DPKK ABT/2004 tanggal 8Nopember 2004 dari Sesditjen Binapendagri kepadaDirjen Bi napendagr i peri hal Permohonan IjinPrinsip Penunj ukan
Mui ndo Agung Trikarsa (YantoSusanto) yang dituj ukan kepada Drs. Abdill ah HKa'bah (BLK Palembang), diterima tanggal 15 Maret2005.BB 215.15 : 1 lembar (asli) Surat Jalan dari PT.Muli ndo Agung Trikarsa (Yanto Susanto) yangditujukan kepada Drs. Abdillah H Ka' bah (BLKPalembang), diterima SP Sitepu.BB 215.16 : 1 lembar (asli) Surat Jalan dari PT.Mulindo Agung Trikarsa (Yanto Susanto) yangditujukan kepada Drs. Abdillah H Ka'bah (BLKPalembang), diterima Drs.
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 Juli 2014 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitah ukan
122 — 59
Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat yang dituj ukan kepada TergugatIll tidak memenuhi syarat material suatu gugatan karena antara Penggugat denganTergugat Ill tidak ada hubungan hukum atau perselisihan hukum yang terjadi.t.
134 — 22
AINUL HIKMAH selaku perusahaan penjamin,dengan mengumpulkan KTP, KK dan buku Nikah ; Putusan No. 56/Pid.Sus/2013/PN.Mks Page 96 Bahwa benar saksi tidak mengetahui besaran kredit yang dimohonkan namun saksiketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik bahwa besaran kredit yangdimohonkan adalah Rp 440.000.000.00, pada saat saksi mengaj ukan permohonankredit tidak dilakukan sendiri melainkan melalui perusahaan penjamin yaitu CV.AINUL HIKMAH; Bahwa pada saat pengajuan KUR saksi adalah petani yang
AINUL HIKMAH selaku perusahaan penjamin,dengan mengumpulkan KTP, KK dan buku Nikah ; Bahwa benar saksi tidak mengetahui besaran kredit yang dimohonkan namun saksiketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik bahwa besaran kredit yangdimohonkan adalah Rp 440.000.000.00, pada saat saksi mengaj ukan permohonankredit tidak dilakukan sendiri melainkan melalui perusahaan penjamin yaitu CV.AINUL HIKMAH; Bahwa pada saat pengajuan KUR saksi adalah petani yang dipekerjakan PT.
AINUL HIKMAH selaku perusahaan penjamin, denganmengumpulkan KTP, KK dan buku Nikah ; Bahwa saksi tidak mengetahui besaran kredit yang dimohonkan namun saksi ketahuisetelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik bahwa besaran kredit yangdimohonkan adalah Rp 440.000.000.00, pada saat saksi mengaj ukan permohonankredit tidak dilakukan sendiri melainkan melalui perusahaan penjamin yaitu CV.AINUL HIKMAH; Bahwa pada saat pengajuan KUR saksi adalah petani yang dipekerjakan PT.
385 — 120
tersebut kepada Tergugatdan Tergugat Il Intervensi masingmasing pada tanggal 23 Pebruari 2017 sesuaidengan Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 27/G/2016/PTUN.PL.tanggal 23 Pebruari 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4TUN5/ 217/HK.01.06 /II/2017, tanggal 23 Pebruari 2017;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi yangbernama HENDRA DANIEL WILAR,SH.MM. telah mengajukan banding padatanggal 29 Desember 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor27/G/2016/PTUN PL. dan telah pula diberitah ukan
304 — 144
/2019/PN SDAselanjutnya diteruskan ke bagian penginputan data untuk dibuatkan dan disubmit PEB ke SKP Bea Cukai.( Bahwa yang mencetuskan kata bamboo skin untuk diinput ke draftdokumen PEB Nomor 012646 tanggal 28 Agustus 2018 yang akan disubmit keSistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea Cukai adalah saksi MIFTAKHULANANG dengan persetujuan terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ICHWAN ketikaterdakwa MUHAMMAD ZAINUL ICHWAN meminta pendapat dari saksiMIFTAKHUL ANANG perihal jenis barang apa yang cocok untuk diberitah ukan
26 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebihlanjut, ketika penerapan peraturan tidak menunj ukan rasakeadilan dan hati nurani , peraturan itu dapat dilanggar. Hakimkiranya bersedia untuk mempertimbangkan hukum dari perkaraini secara progresif sebagai hukum yang menyentuh rasakeadilan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, bukanjustru menyulitkan mereka (dalam hal ini Pemohon PeninjauanKembali). Hal ini se alan dengan pengaturan Pasal 5 ayat (1)Halaman 65 dari 85 halaman.
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Purwanto
130 — 95
(Permohonan) Musyawarah penetapan Bentuk Ganti Tidak adanya Keberatan Nilai GantiKerugian sesuai dengan ketentuan Kerugian yang diaj ukan oleh .Pasal 38 ayat (1) Penggugat ke Pengadilan Negeri Keberatan Nilai Ganti Kerugian melalui MA 14 Hari Kerjasesuai dengan Tidak adanya Keberatan Nilai Ganti(Kasasi) ketentuan Pasal 38 ayat (3) Kerugian yang diajukan olehPenggugat ke Mahkamah AgungPembayaran Ganti Kerugian Permohonan Konsinyasi Ganti Kerugian 31 Januari 2020 BAPenitipan Ganti Kerugian 8 Juli 2020
264 — 140
yangpada pokoknya menyatakan :1.Bahwa perbuatan Muhammad Solihin Alias Dino Alias Mawan Alias Abdul Latif yang melakukanperampokan dengan kawankawannya, tidak ada kaitannya dengan Pendanaan Teronis ;Bahwa keterlibatan Terdakwa atas perampokan Bank Rakyat Indonesia di Lampung, bukansebagai usaha untuk pendanaan terorisme, tapi perbuatan Terdakwa masuk dalam kategoriperampokan biasa;Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :a.Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mela&ukan
110 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang Saat IniBerjalan1 Tentang e = Tour/ Tour/ Rekreasi di Masih 3 (tiga) tahunKesejahteraa Rekreasi di laksanakan 3 (tiga)) sekaliin Pasal 18 ayat laksanakan tahun sekali(2) satu (1) tahunsekaliTentang e Perusahaan e Perusahaan = Tidak di2 hadiah akhir akan akan laksanakantahun memberikan memberikan olehPasal 18 ayat hadiah kepada hadiah kepada Perusahaan(3) pekerja pada pekerja padaakhir tahun akhir tahunkalender. kalender.3 Tabel e e e MasihPengupahan Memberlak Memberlak memberlakukaukan masa ukan
Alexander Aditya Nugraha,S.H.,M.H.
Terdakwa:
Destian Panji Prawira
315 — 130
Penetapan Panitera Nomor : ctanggal 14 Desember 2020 ; ukan PaniteraPengganti.5. Penetapan Hakim K/PM.III13/AU/XII/2020 tangga tentang HariSidang.6. Surat tan enghadap sidangMendengar 7 1.
I Nyoman Darna
Tergugat:
1.Bendesa Adat Tanjung Benoa
2.Pemilik Usaha Watermark Tanjung Benoa atas nama I Made Sudiana
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Badung
110 — 52
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)beserta peta bidang atau bidangbidang tanah yang bersangkutansebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftarantanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalampendaftaran tanah secara sporadic untuk memberi kesempatankepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.Pasal 27 :(1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengaj ukan