Lutam) saat kejadian adalah Tenaga Honorer yangditugaskan sebagai Anggota Satuan Palisis Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatanyang ditugaskan bersama dengan Anggota Polisis Pamong Praja lainnya bertugas diPelabuhan Perikanan Amurang (minahasa Selatan).Bahwa atasan Para Terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Drs.Nofriet R.

gugatan a quo akanterpahami, Para penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (Rechts Grond)dan kejadian atau peristiwa yang merujuk pada hubungan hukum dari ParaPenggugat terkait dengan klaim kepemilikannya sepanjang terhadap tanah aquo,Bahwa yang dijadikan objek gugatan a quo, tidak lain adalah tanah sahkepemilikan Tergugat, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 292 tahunHalaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Amr2014, Desa lelema Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatanyang

ASTUTI Binti RIFAI (Perempuan);Bahwa Almarhumah SITTI RABIA meninggalkan ahli waris dan ahli warispengganti sebagai mana dimaksud pada poin 1 (satu) , 3 (tiga) dan 7(tujuh) tersebut diatas, SITT RABIA juga meninggalkan sebidang tanahkering/tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Bombongan,Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatanyang sebagaimana di uraikan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 38 /Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Mak.10.Kelurahan Bombongan

Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku KuasaPengguna Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Selatanyang berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,maka kewenangan untuk mengadili obyek sengketa (kompetensi relatif)pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;9.

Kebayoran Lama Jakarta Selatanyang termasuk tempat umum setelah saksi Achmad Muiszudin, SH., MHmendekati Terdakwa I OTTO MALIK, dimana saksi tersebut sambil menunjukdan menggebrak mobil sehingga timbul percekcokkan mulut dan kemudianTerdakwa IT QAMARUSAFAR MALIK, Terdakwa II HETTY KUSTIYATIdan Terdakwa IV Dra.

XLAxiata, Tbk di Gedung Graha XL lantai XII Mega Kuningan Jakarta Selatanyang terletak di Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung Lot E47 JakartaSelatan.

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kompetensi absolut (jenis peradilan),menurut hemat kami seharusnya Penggugat bukan mengajukan gugatan diPengadilan Negeri Kayuagung, melainkan mengajukan gugatan di PengadilanTata Usaha Negara Palembang karena yang menjadi subjek gugatan adalahKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatanyang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan produknya adalah Beschiking(Keputusan Tata Usaha Negara), oleh sebab itu kiranya Majelis Hakim yangHalaman

Nomor 2 PK/Pdt.SusArbt/2017permohonan menjadi kabur dan oleh karenanya patutlah kiranyaTermohon memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa permohonantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Juni 2016 sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak permintaan penangguhan pelaksanaan Putusan Majelis ArbitraseBANI Nomor 526/VI/ARBBANI/2013 tanggal 14 Februari

adalah penggunaan Surat Tanah yang cacathukum terhadap tanah Penggugat, sehingga SuratSurat tanah Tergugat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Bahwa demikian juga selain Tergugat yang mengklaim dan mengakuisekitar seluas + 20.000 m2 dari sebagian tanah Penggugat dari seluas +30.000 m2 serta telah merusak tanamantanaman Penggugat tersebut,dan sisa sebagian lagi yaitu sekitar ukuran Panjang : + 100 m, dan Lebar: + 100 m atau seluas + 10.000 m2 yaitu pada bagian sebelah Selatanyang

Thambrin Tandarto tertanggal 10 Januari 1994 yang berbedalokasinya dengan tanah hak Penggugat sebagaimana yang diuraikanPenggugat pada butir.15 s/d butir.18 tersebut diatas, dan demikian jugaperbuatan Tergugat II yang mengklaim dan mengakui sebagian lagi daritanah Penggugat dari ukuran Panjang : + 300 m; dan Lebar : + 100 matau seluas + 30.000 m2 itu yaitu sekitar ukuran Panjang : + 100 m, danLebar : + 100 m atau seluas + 10.000 m2 pada bagian sebelah Selatanyang diklaim dan diakui Tergugat tanpa

Benar pemberian hibah atas sebagian lahan PertapakanKantor Bupati Tapanuli Selatan, berdasarkan KeputusanTUN Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99A/Kpts/2012tanggal 01 Maret 2012 yang menjadi objek gugatan aquo,semula berasal dari tanah milik Bupati Tapanuli Selatanyang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri KehutananNomor SK.244/Menhutll/2011 tanggal 29 April 2011tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan ProduksiSipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor BupatiTapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya

PTUNMDN1441444.2.4.3.tentang Pemberian Hibah atas Sebagian Lahan PertapakanKantor Bupati Tapanuli Selatan kepada PT.TAPANULISELATAN MEMBANGUN (Perseroda) seluas +24,46 Ha yangletaknya di Desa Kilang PapaDano Situmba,SipirOk. ; 2222 n enone nnn none nnn nnnBenar pemberian hibah atas sebagian lahan PertapakanKantor Bupati Tapanuli Selatan, berdasarkan KeputusanTUN Bupati Tapanuli Selatan Nomor 99B/Kpts/2012tanggal 01 Maret 2012 yang menjadi objek gugatan aquo,semula berasal dari tanah milik Bupati Tapanuli Selatanyang

Putusan Nomor: 61/G/2017/PTUNJKT.Bukti T 21Bukti T 22Bukti T 23Bukti T 24Bukti T 25Berita Acara eksekusi Sertipikat No.66/Eks/Pts.PT/1989/PN.JS, tanggal 26 Juli 1990 (fotokopi dari fotokopi);Surat dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang ditujukan kepada Asisten Ketataprajaan DKI Jakarta,Nomor: W7Dd.Ht.04.10.486.I.L1996, tanggal 8 Februari1996, Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan Tinggi DKINo. 522/Pdt/1985/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1994/PNJS

Bukti T 26 : Surat dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang ditujukan kepada Asisten Ketataprajaan DKI Jakarta,Nomor: W7Dd.Ht.04.10.486.I.L1996, tanggal 8 Februari1996, Perihal: Penjelasan Putusan Pengadilan Tinggi DKINo. 522/Pdt/1985/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 95/Pdt.G/1994/PNJS (fotokopi darifotokopi);. Bukti T 27 : Surat dari kuasa hukum ZA. SALEHTOMPO, S.H.

IIS), tanggal 12 November 2003(fotokopi sesuai dengan asili);Akta Berita Acara Serah Terima Nomor: 34, tanggal13 Nopember 2007, yang dibuat dihadapan PR.Johanes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopisesuai dengan asli);Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang ditujukan kepada Ya Apul, S.H. (kuasa PT. IntiInsan Sentosa) Nomor: W7.Dd.HT.04.1001.3839.,tanggal 6 Desember 2004, Perihal: MohonPerlindungan Hukum (fotokopi sesuai dengan asili);Halaman 132 dari 157 halaman.

MANDIRI selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan KonstruksiPembangunan Jembatan Bamba melakukanserangkaian perbuatan melawan hukum telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasidan mengakibatkan kerugian Negara sebesarRp.2.223.126.977, (dua milyar dua ratus dua puluhtiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratustujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungandari Auditur BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatanyang

Jembatan Bamba tidak melaksanakankewenangan dan kewajibannya yang mereka milikimelainkan mereka secara bersamasamamenyalahgunakan kewenangan mereka telahmenguntungkan diri sendiri atau orang lain ataukorporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesarRp.2.223.126.977, (dua milyar dua ratus dua puluhtiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratustujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungandari Auditur BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatanyang

Jembatan Bamba yang tidaksesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidaksesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan justru ikutmenandatangani dokumen yang menjadi syaratpenyerahan pekerja dan pencairan dana 100%,mengakibatkan kerugian Negara sebesarRp.2.223.126.977, (dua milyar dua ratus dua puluhtiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratustujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungandari Auditur BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatanyang

sedangkan Tanah Hak MilikNo.60628 seluas 35.638 M2 ;"Selain itu, tidak ada satupun keterangan tertulis dari pejabat yangberwenang yang menunjukkan bahwa bidang tanah Hak Milik No.912adalah merupakan tanah dengan kohir 860 Cl Persil 33 DIll atasnama Andi Giling ;Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan fakta bahwa tidak adadokumen penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan KotaPutusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 27 dari 99 halamanMakassar maupun Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatanyang

Xxxxxx yaitu termasuk harta peninggalan almarhumah yangditinggalkan berupa uang dalam bentuk deposito senilai Rp100.000.000 (sertus juta rupiah) di Bank BRI Cabang FatmawatiJakarta Selatan dan harta peninggalan dalam bentuk perhiasanberupa emas (Gelang, Cincin, Kalung dan anting) senilai Rp69.000.000 (enam puluh sembilan juta rupiah) berada dalamsafety box di Bank BNI 46 Cabang Fatmawati Jakarta Selatanyang telah dikuasakan kepada Penggugat (xxxxxx XXXXxx, S.H.)sejak tahun 2002 (sebelum almarhumah

Pengadilan TataUsaha Negara Medan, Tergugat tidak mengeluarkan keputusan yangmenjadi kewajibannya untuk menyelesaikan perselisihan tersebutsebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 37 ayat (6) UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yunto Pasal 8 ayat (6)Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 04 tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias SelatanNomor 05 tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatanyang

,tanggal 12 Desember 2012, dan menyatakan Mengadili Sendiriperkara a quo;Judex Facti Tingkat Pertama telah salah menerapkan HukumPembuktian atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tentangHukum Pembuktian terkait Perbuatan Melawan Hukum dari ParaTergugat;Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memutus perkara, Putusan Nomor 165/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel.

Alasan dan Dasar GugatanAdapun uraian fakta, dalildalil dan alasan hukum dari Gugatan ini adalahsebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Kasi Pelayanan di Desa Tanjung RayaKecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatanyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung RayaNo. 05/ KPTS/TR/2017 Tanggal 23 Mei 2017;Bahwa selama menjabat sebagai Perangkat Desa Kasi Pelayanan DesaTanjung Raya Penggugat tidak pernah melakukan Kesalahan fatal yangHalaman 6 Putusan Perkara Nomor

Sedangkan penguasaan oleh masyarakatsudah meluas;Masih ada tanah kosong yang belum dikuasai oleh masyarakat yangluasnya tinggal kurang lebih 20%;Bahwa kemudian Penggugat menerima Surat dari Kepala KantorPertanahan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatanyang berupa Surat No. 254/1663.500/II/2013 mengenai Peringatan tertanggal 13 Maret 2013 dan Surat Peringatan Il No. 449.1/1663.500/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 yang isinya antara lain :Halaman 7 dari 44 halaman.

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Pada kesempatan ini Tergugat ingin menyampaikan halhal yang berkenaandengan objek gugatan dan mengajukan jawaban atas gugatan tersebutsebagaimana diuraikan sebagai berikut:1.Saya menjabat Kepala Desa Bumi Daya Kecamatan Palas pada tahun 1983sampai dengan tahun 2003;Sebelum saya menjabat Kepala Desa, pasar dan lapangan sudah ada;Bahwa benar Penggugat menyatakan tanah seluas + 2 (dua) hektar yangterletak di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatanyang

Berdasarkan surat dari Tergugat tersebut BKN Pusat dibalas denganmengirimkan surat yang ditujukan kepada BKD Kabupaten Aceh Selatanyang menyatakan bahwa terkait dengan pengusluan persetujuan PensiunDini atas nama Penggugat belum dapat di setujui oleh BKN Pusat karenaPenggugat masih menjalani proses Persidangan tindak Pidana Korupsi(Bukti T5);.