Ditemukan 4983 data
18 — 2
PN.Smgmemenuhi syaratsyarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telahditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undangundang Perkawinan yaituUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 yang padapokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk beragamaNon Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang
117 — 61
Sesuai peraturan pemerintahPutusan No. 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg Halaman 4 dari 23nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat(1) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yaitu Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat;12.Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut
JUMINO
28 — 78
Agar dicatatkan pada buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan.4. Membebankan biaya Pemohon kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Suratpermohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohonmenyatakan tetap pada Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :1.
21 — 3
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan
14 — 10
dapatditerima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan. dan oleh karenanyaPenggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Ijin Perceraian) dari Bupati KutaiKartanegara atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh pejabat yangberwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwaPenggugat sebagai Pegewai Negri Sip i 777Kabupaten Kutai Kartanegara, maka harus dinyatakan terbukti bahwapenggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
16 — 11
bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayahYurisdiksi Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, harus dinyatakan untuk memeriksa dan mengadili perkara inimenjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Palu ;Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
RYAN ARDIANSYAH,SH
Terdakwa:
ASWAL ALAM S.Pd BIN MUH ALAM
116 — 36
Yusuf bersama dengan saksiMiswar Bin Bahri melihat terdakwa hendak masuk dan ikut dalam kegiatanKampanye tersebut, oleh karena saksi dan saksi Misdar yang sebelumnyatelah mengenal Terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Guru pada SMPN 14 Bulukumba maka saksi MisdarBin Bahri berusaha untuk mencegah agar terdakwa tidak ikut berkampanye; Bahwa terdakwa tetaop memaksa untuk masuk dan saat ada salah seorangwarga menegur terdakwa dengan mengatakan mengapa ada disini, adabanyak
59 — 7
2013bertempat di Universitas Sriwijaya di Indralaya yang soalnya berasaldari Panitia Seleksi Nasional, diperoleh hasil sebagai berikut : > Untuk Kategori Umum yang diikuti oleh 3.896 peserta, yang berhasillulus sebanyak 118 orang dan setelah memenuhi serangkaianadministrasi yang diminta, ternyata ada 1 orang yang mengundurkanOf i, Angka huruf E butir 7 Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Honorermenjadi CPNS dilakukan dengan Tidak dipungut biaya.; > Angka huruf E butir 7 Lampiran Il Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan CPNS dilakukandengan Tidak dipungut biaya .; en Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 11 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
SAYDINA ALI SIDIK
54 — 22
penetapanpengadilan maka mewajibkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan dariperubahan/perbaikan Peristiwa Penting lainnya tersebut sesuai dengan suratbukti P4 yang diketahui telah diterbitkan oleh Kepala Kantor KependudukanDan Catatan Sipil Kota Bengkulu maka selanjutnya Pemohon melalui KantorCatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mencatatkan tentang perubahan/perbaikanredaksional Bulan Kelahiran dari Anak Pemohon tersebut untuk dibuat catatanpinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang
38 — 29
Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajibmelaporkan perceraiannya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipilyang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentangperceraiannya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itupetitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
SITI MUNAWARAH
65 — 5
angka ke3 yang dimintaoleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan mengintrodusirketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, yang mana terhadap perubahan nama dan/atau pencatatanperistiwa penting perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang
12 — 4
Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2015/PA.MlgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) domisili Penggugat beradapada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sesuai Pasal 73 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Malang;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah
85 — 6
Akan tetapi menyangkut tentang biaya nafkah anak tersebutsebagaimana yang diminta Penggugat yakni sebesar Rp. 1.500.000, (Satu jutaLima ratus ribu rupiah), Tergugat dianggap mampu memberikannya karenamemiliki gaji kurang lebin sebesar Rp.3.000.000, (Tiga Juta rupiah) setiapbulannya dan masih memiliki tunjangan lain sebagai Guru Pegawai Negeri Sipilyang sah;Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1 dan P.2, P.3, P.4, P.5)yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebutmerupakan
DEWI PATIMAH
20 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
77 — 28
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990);Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua PeraturanPemerintah tersebut diatas, masalah ada ataupun tidak ada surat keteranganuntuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehinggadengan tanpa surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan tetapberwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku;Menimbang
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
juta rupiah) saja (linat keterangan Terdakwapada point 1 halaman 15 dalam putusan), padahal uang tanda jadi atauuang panjar lebih dari cukup untuk melunasi hutang Terdakwa pada Bankuntuk mengambil sertifikat yang dijaminkannya pada Bank tersebut.Dengan demikian tampak sangat jelas niat tidak baik dari Terdakwadengan membohongi saksi korban untuk melakukan penipuan denganberkedok seolaholah akan menjual tanah berikut rumahnya, apalagimengingat saksi korban hanya seorang pensiunan pegawai negeri sipilyang
86 — 24
UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
19 — 4
Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor00076/HKP/BKD/6300/2018 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas Pensiun, tertanggal 16 Oktober 2018, yang telahbermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberitanggal dan faraf dan diberi tanda T. 9;10.Fotokopi surat Keterangan nomor 800/497/MA2/Disdikbud/2019 yangmenerangkan bahwa sejak Juli 1999, 2/3 dari gaji Drs.
62 — 45
pertimbangan di atas Penggugat denganTergugat memiliki Kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuaiketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 09 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 138 ayat (4) KompilasiHukum Islam;Menimbang bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
25 — 1
mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segalasesuatu yang berlangsung di persidangan tercatat dalam berita acarasidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepadaPenggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tidakberhasil ;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang