Ditemukan 3588 data
987 — 1810 — Berkekuatan Hukum Tetap
KekuasaanKehakiman, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung berwenanguntuk mengujinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan permohonan keberatan hak wuji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
DASAR PERMOHONANA. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap undangundang dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh undangundang dasar, memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.2.
992 — 1102 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAHWA PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DALAM OBJEK PERMOHONANA QUO TIDAK MENYEBABKAN MELEMAHNYA DAYA SAING DANBERTAMBAHNYA BIAYA PRODUKSI:Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada intinya menyatakan sebagaiberikut:a.Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f,dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007telah bertentangan dengan maksud tujuan dari UU PPN sebagaimanatermaktub di dalam penjelasan Bagian UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 yaitu untuk mengurangi
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
678 — 718
Bahwa ketidakkonsistenan Pemohon dalam penyebutanidentitas dari Pemohon dalam Permohonan a quo, telahmenyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan perihal pihakyang mengajukan permohonan dalam perkara a quo dan telahmenjadikan Permohonan a quo menjadi kabur dan tidak jelas.Sebagaimana Termohon II telah uraikan pada poin 15 dan 16 diatas, hal ini telah menimbulkan ketidakpastian mengenai pihakyang berperkara sehingga menyebabkan pihak yang berperkaramenjadi kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya, Permohonana
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
234 — 140
berdasarkan bukti hasil pengujian pajak TermohonPraperadilan, berdampak bahwa bukti tersebut tidak dapat dikategorikansebagai bukti permulaan yang cukup yang dapat dipakai untuk menetapkanwajibpajakincasuPemohonPraperadilansebagaitersangka sesuaimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undangundang Nomor 6 tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007.Halhal yang menjadi judex factie terkait dengan pemeriksaan permohonana
241 — 64
Bahwa berdasarkan penjelasan butir 15 dan 16 tersebut diatas, Pemohon Ill,IV dan V telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagaiPIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN untuk mengajukan Permohonana quo. ;19.Bahwa Pemohon Praperadilan Nomer 09/Pid.Prap./2015/PN.Jkt.Pst yangdiajukan oleh sejumlah warga Rusun GCM dalam Permohonan PemeriksaanPraperadilan atas kasus Rumah Susun Graha Cempaka Mas ketiganya telahdikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap;ll.
243 — 516 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3 Tahun 2009, dan haknya dirugikan akibatberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian.Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil a quosebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, danPara Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka permohonana
257 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
Operasional Pendidikan Tinggi PadaPerguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan (vide bukti P17);Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
67 — 36
CalonBupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 20182023 padaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor :240/PL.03.7BA/3201/KPUKab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus2018.Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan keberatanatas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BogorNomor 155/PL.03.6KPT/3201/KPUKab/VII/2018 tentangRekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon dalamPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 tertanggal 6Juli 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya permohonana
342 — 178
sebagai syarat untuk dapatmemeriksa substansi putusan Arbitrase yang mohon dibatalkan;Bahwa tidak ditemukan/tidak ada fakta Putusan Pengadilanterdahulu yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalamangka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan PEMOHONdalam perkara ini;Bahwa dengan demikian syarat formil dalam mengajukanpermohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukansuatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonana
208 — 15
memegang pembukuan Pokja tersebut mulai daribulan Desember 2009 ;e Bahwa dana itu dikucur ke Pokja melalui BPR Palangki danmelalui rekening atas nama Ketua dan Bendahara ;e Bahwa dana yang dikucurkan waktu itu sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan penyaluran melalui rekeningkelompok ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentuk kelompokdahulunya diwaktu terdakwa jadi bendahara kelompok itu telahada ;e Bahwa syaratnya adalah dimana setiap kelompok harusmengajukan proposal dan permohonana
179 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perdata memiliki kepentingansecara langsung dengan objek pengaturan dalam objek HUM danterdapat potensi kerugian hak konstitusinya secara langsung (vide Pasal28D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, serta dalildalil kerugian hak yang dialami olehPemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, menurutMahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badanhukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana
206 — 748 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 64 P/HUM/2017dapat diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;IV. Alasanalasan Penolakan Permohonan;A.
442 — 373
., selaku Notaris diJakarta pada tanggal 2 September 2013 (untuk selanjunyadisebut sebagai Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang),sedangkan Permohonan Penyelesaian Sengketa melaluiArbitrase in casu, BAPMI atau TERMOHON dalam Permohonana quo, didaftarkan oleh TURUT TERMOHON di BAPMI padatanggal 17 Mei 2017 dengan No.Reg.: BAPMI013/ARB008/V/2017;3. Bahwa dalildalil PEMOHON pada Posita No.8.2.
1.EKO WAHYUDI, SH
2.REZA FIKRI MUHAMAD, SH.MK.Kn
Terdakwa:
YUSUP NITA alias UCU
102 — 0
., M.Si. selaku Camat Bacan Barat Utara;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Desa Yaba Nomor: 140/01/DD/DY/2017 perihal Permohonana Pencairan Dana Desa Tahap Pertama tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh YUSUP NITA selaku Kepla Desa;
- 2 (dua) lembar fotocopy KTP An. YUSUP NITA dan An.
729 — 894 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 39 P/HUM/2021maka Para Pemohon memiliki hak yang dilindungi peraturanperundangundangan tersebut sehingga Para Pemohon memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonana quo;5.
104 — 30
Pada faktanya, jelasjelas merupakan fakta hukumyang tak terbantahkan lagi Pemohon sama sekali tidak melampirkankeputusan pengangkatan tersebut, oleh karenanya jelasjelas Permohonana quotidak memenuhi syarat alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksuddi dalam Pasal 7 huruf a Perma 3/2016.
49 — 27
IPDN Tidak ada SK PRJA IPDN PermohonanA Cikpuan Bupati Inhu bantuan biayaTHEODOR Rengat pendidikanA3. NOVEM Jl. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanWASLIA Narasi Bupati Inhu bantuan biayanga pendidikan4. AGUNG Komp. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanARDIEN Pemda Bupati Inhu bantuan biayapendidikan5. ARYO Jl. MT. IPDN Tidak ada SK PRAJA IPDN PermohonanPRABOWO Haryon Bupati Inhu bantuan biayaMAHARDI o pendidikanKA6.
- Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pengujian UU ArbitraseTerhadap pandanganpandangan para Pemohon dalam Permohonana quo, DPR memberikan keterangan sebagai berikut:1. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidangperdagangan (yang meliputi antara lain perniagaan, perbankkan,keuangan, industri, penanaman modal dan Hak atas KekayaanIntelektual) selain dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilanumum juga dapat diselesaikan melalui jalur diluar peradilan umum yangdikenal dengan lembaga arbitrase.
172 — 192
Bahwa penggugat salah, sejak berdirinya otonomi daerahkabupaten nunukan dari tahun 1999 sampai dengan tahun2004 kantor pertanahan yang ada di kabupaten nunukanmasih kantor perwakilan yang menginduk pada kantorpertanahan kabupaten bulungan.jadi jelasnya bahwa kantordikabupaten nunukan adalah kantor perwakilan pertanahankabupaten nunukan bukan kantor pertanahan kabupatennunukan seperti apa yang di gugat oleh penggugat jadi salahalamat permohonana di ajukan penggugat ke kantor dinaspertanahan seharusnya