Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Para Penggugatdengan putusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

169 ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebih;D .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000, perbulan;Menimbang ,bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

Pasal 42: yang dapat mempunyai hak pakai ialah: c. badan hukum yangdidirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;Bahwa untuk itu maka penerbitan sertifikat hak pakai dengan prosedurUndangUndang dan seluruh pecahan dan turunannya;Bahwa oleh karena Sertifikat hak pakai 16/Cipendawa diterbitkan sesuai dansebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah dan Perundangundangan makaperalihan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiterhadap ke 25 (dua puluh lima) sertifikat

Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensiadalah pemilik yang sah tanah dan bangunan serta sertifikat Hak pakaiNo. 16/Cipendawa serta turunannya sebanyak 25 (dua puluh lima)sertifikat hak pakai yakni Sertifikat hak pakai nomor: 19/Cipendawa hinggaHak pakai nomor: 42 dan Hak pakai 190/ Cipendawa;4.

Menyatakan sah menurut hukum proses balik nama Sertifikat Hak pakaiNo. 16/Cipendawa serta turunannya sebanyak 25 (dua puluh lima)sertifikat hak pakai yakni Sertifikat hak pakai nomor: 19/Cipendawa hinggaHak pakai nomor: 42/ Cipendawa dan Hak pakai: 190/Cipendawa jugaproses peralihan dari sertifikat hak pakai menjadi sertifikat hak milik yangdilakukan pemiliknya;5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensiuntuk membayar biaya perkara;Hal. 21 dari 25 hal. Put.

Pasal 42: yang dapat mempunyai hak pakai ialah:c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia;Bahwa untuk itu maka penerbitan Sertifikat hak pakai No. 16/Cipendawatelah sesuai dengan prosedur UndangUndang dan Peraturan Pemerintah danjuga seluruh pecahan dan turunannya;Bahwa oleh karena Sertifikat hak pakai 16/Cipendawa diterbitkan sesuaidan sebagai mana ketentuan Peraturan Pemerintah dan Perundangundanganmaka peralihan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat

No. 315 K/Pdt/201226Cipendawa telah sesuai dan berdasarkan ketentuan UndangUndang danPeraturan Pemerintah;Bahwa untuk itu maka penerbitan Sertifikat hak pakai No. 16/Cipendawatelah sesuai dengan prosedur UndangUndang dan Peraturan Pemerintah danjuga seluruh pecahan dan turunannya;Bahwa oleh karena Sertifikat hak pakai 16/Cipendawa diterbitkan sesuaidan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah dan Perundangundanganmaka peralihan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi terhadap

Bi tertanggal 14Desember 2010 (Sesuai dengan turunannya) ;Bukti P2 : Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah Nomor : 84/ Pdt/ 2011/ PN.

Smg tertanggal 18Mei 2011 (sesuai dengan turunannya) ;Bukti P3 : Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3082 K/ Pdt/ 2011 tertanggal 30 Mei 2012 (sesuaidengan turunannya) ;Menimbang, bahwa surat surat bukti tersebut telah diberi materaidan telah dicocokan dengan turunannya sehingga surat bukti tersebut dapatdipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat bukti, Penggugatjuga mengajukan saksisaksi yang pada pokoknya memberikan keterangandi bawah

li>

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menyatakan batal perkawinan antara Pemohon (Parjiono binHardiwiyono) dengan Termohon (Sri Hartuti binti Sarmidi) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir utara Kabupaten Kotawaringin Timur

Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/Kua.15.4.10/PW.01/03/2020 tertanggal 31 Maret 2020 berikut kutipan atau turunannya

1987 Tanggal 27 Mei 1987 yang telah diterbitkan oleh kantor Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menetapkan bahwa (setengah) bagian dari harta yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 3 diatas beserta turunannya adalah hak, bagian Pengugat dan (setengah) sisanya adalah bahagian Tergugat;6.

Menetapkan bahwa 2 (setengah) bagian dari harta yang tercantum padadiktum amar putusan angka 2 beserta turunannya adalah hak bagianPenggugatdan (setengah) sisanya adalah bagian hak Tergugat;. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersamatersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapatdilaksanakan melalui penjualan lelang melalui Lelang Kantor Negaradan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugatdan Tergugat;.

Menetapkan bahwa 2 (setengah) bagian dari harta yang tercantum dalamdiktum amar putusan angka 3 diatas beserta turunannya adalah hak, bagianPengugatdan ' (setengah) sisanya adalah bahagian Tergugat;6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersamatersebut apabila tidak dapat dibagi secara riil atau natura, maka dapat dijualmelalui pelelangan umum di kantor Lelang Negara setempat dan hasilpenjualanya diserahkan kepada Penggugat 2 (setengah) dan Tergugat(setengah) bagian;7.

(UU) yang mempunyai derajat lebihtinggi didahulukan pemanfaatannya/ penyebutannya daripada ketentuanyang mempunyai derajat lebih rendah Jika terjadi pertentangan antara UUyang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka yang diberlakukanadalah ketentuan yang lebih tinggi;Bahwa keputusan Objek Gugatan beserta turunannya yang diterbitkanTERGUGAT melanggar Aktualisasi Kebijakan Pemerintah sesuai menurut,Prof.

Bahwa keputusan Objek Gugatan beserta turunannya yang diterbitkanTERGUGAT melanggar UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, Pasal 28 H; Setiap orang berhak hidup sejahteralahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yangbaik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;7. Bahwa Yurisprudensi No.

Pademangan TimurJakarta Utara;Bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 94 Tahun 2016 Tentang Naskah Dinas, Pasal 5 ayat (1) Prinsipprinsip penyelenggaraan tata naskah dinas terdiri atas: a). ketelitian, b)kejelasan , pada objek gugatan a quo beserta turunannya (a) SURATPERINGATAN Nomor : 230/1.758.1 tanggal 1822019 dan SURATSEGEL Nomor : 258/1.758.1 tanggal 21022019 semuanya dariTERGUGAT ditujukan Kepada Pemilik Bangunan Jl.

Mengingat pelayanan publik sudahsepantasnyalah untuk pembinaan kepada masyarakat, jika ada ketentuanpaling banyak 3(tiga) kali ya diberikan 3(tiga) kali, bukannya hanya 1 (Satu)kali;Objek Gugatan beserta turunannya melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik;Halaman 14 dari 56 halaman. Putusan Nomor 110/G/2019/PTUN.JKT.a.

Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UUPeradilan TUN; Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon agar diterbitkanPenetapan yang berisi perintah kepada TERGUGAT, agar menundaPelaksanaan Objek Gugatan beserta turunannya, Sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;7. Petitum/Tuntutan:A. Dalam Penundaan:Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukanPENGGUGAT sampai keputusan PTUN berkekuatan tetap;Mohon dapat diputuskan terlebin dahulu dari pokok gugatannya;B.

pernyataan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Padang masingmasing kepada Tergugat 1/TurutTerbanding, Tergugat 3/Turut Terbanding, Kuasa Tergugat 4/Turut Terbanding,Tergugat 5/Turut Terbanding, Tergugat 6/Turut Terbanding dan Tergugat 7/TurutTerbanding;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 2/Pembanding telah menyerahkanMemori banding tanggal 15 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Padang pada tanggal 15 Agustus 2014 dan turunannya

Turut Terbanding dan pada tanggal 27 Agustus 2014 turunan memori bandingtersebut telah diserahkan masingmasing kepada Tergugat 5/Turut Terbanding dankepada Tergugat 6/Turut Terbanding;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Kuasa Tergugat2/Pembanding tersebut pihak Kuasa Penggugat/Terbanding telah menyerahkanKontra memori banding tanggal 4 September 2014 yang diterima di KepaniteraanHalaman 6 dari 10 putusan Nomor 174/PDT/2014/PT PDGPengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 September 2014 dan turunannya

Bahwa oleh sebab Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf NomorK.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994 batal dan tidakberkekuatan hukum, maka sangatlah beralasan hukum untukmenyatakan bahwa batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum segalasuratsurat dan dokumendokumen berikut turunannya yang timbulberdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf NomorK.20/BA.2/201/IX/1994 tertanggal 16 September 1994, yang diterbitkanoleh TURUT TERGUGAT Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis;Halaman 7 dari 11 penetapan

Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumsegala suratsurat dan dokumendokumen berikut turunannya yangtimbul berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor:Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 0200/Pat.G/2019/PA. DpkK.20/BA.2/201/IX/1994, tanggal 16 September 1994 yang diterbitkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamtan Cimanggis;5.

Menyatakan Perjanjian Kredit beserta turunannya yang dibuat olehTergugat dalam perkara ini karena tanpa ada kuasa dan ataupersetujuan dari Penggugat yang melanggar azas legalitas danHal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.394/Pdt/2014/PT.SMG.syarat meteriil maupun formil, dibatalkan demi hukum dan tidakmemiliki kekuatan hukum yang mengingat ;6. Menghukum Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk mematuhisemua putusan dalam perkara ini, tanpa reserve ;7.

Dalam hal ini, Pihak Tergugat sebagaipemegang hak tanggungan menurut hukum tanpa kecualimempunyai wewenang untuk mengajukan lelang yang hasilnyasebagai pembayaran kewajiban pinjaman Pihak Turut Tergugat I.Permasalahan yang diutarakan dalam gugatan oleh Pihak Penggugatterkait keabsahan dokumen akta dan turunannya demikian halnyauntuk proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, bilamanaterhadap penerbitan dokumen antara lainnya sertipikat haktanggungan

Putusan No.394/Pdt/2014/PT.SMG.hukum hal tersebut bermakna bahwa Pengadilan Negeri Semarangtidak berwenang untuk mengadili perkara ini secara relatif.Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai kewenangan mengadiliperkara yang diajukan oleh Para Penggugat untuk segala dokumenyang berkaitan isi dari perjajniian yang telah disepakati danditandatangani oleh para pihak yang melakukan/mengikatkan dirinyadari selurun Akta maupun turunannya sebagaimana dibuat olehRusnaldy Sarjana Hukum Notaris Wilayah kerja

mengajukan permohonan banding terhadapperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor97/Pdt.G/2017/PN Pdg, tanggal 30 Januari 2018, dan permohonan bandingmana telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para pihak TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 13 Februari 2018;Menimbang, bahwa kuasa Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 5Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangtanggal 5 Maret 2018 dan turunannya

telah diserahkan kepada kuasa ParaTergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan Turut TergugatKonpensi/Penggugat Rekonpensi/T erbanding pada tanggal 6 Maret 2018 ;Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat Konpensi/PenggugatRekonpensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal12 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangpada tanggal 12 Maret 2018 dan turunannya telah diserahkan kepada kuasaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 14Maret

.: 180/970 tertanggal 07 Maret 2017, Perihal : Tanggapan AtasSomasi Terakhir, berikut surat turunannya, yakni : KeputusanBupati Deli Serdang No. 1752 Tahun 2015 Tentang SuratKeputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Surat IzinMendirikan Bangunan No. : 503.644/4876/Bg, 08 Desember2015 An. Rudy Jasano, Alamat Desa Tumpatan Nibung BatangKuis dan suratsurat turunan lainnya;3.

. : 180/970 tertanggal 07 Maret 2017, Perihal :Tanggapan Atas Somasi Terakhir, berikut surat turunannya,yakni : Keputusan Bupati Deli Serdang No. 1752 Tahun 2015Tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup danSurat Izin Mendirikan Bangunan No. : 503.644/4876/Bg, 08Hal. 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 44/G/2017/P TUNMDNDesember 2015 An. Rudy Jasano, Alamat Desa TumpatanNibung Batang Kuis dan suratsurat turunan lainnya;4.

Oleh karenanya pula dalildalilgugatan Penggugat dalam petitum gugatannya yang pada pokoknyamenyatakan batal atau tidak sah surat Tergugat No. 180/970 tanggal 7 Maret2017 perihal Tanggapan Atasa Somasi Terakhir berikut turunannya adalahdalildalil yang sangat dan sangat keliru serta mengadaada, maka harusditolak dan dibantah dengan tegas.

Bahwa setelah Tergugat cermati dengan teliti dan seksama gugatanPenggugat mulai halaman 1 huruf A sampai dengan halaman 6 huruf F,dapat dilihat bahwa alasan gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agarHal. 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 44/G/2017/P TUNMDNSurat No. 180/970 tertanggal 07 Maret 2017 Perihal Tanggapan atas SomasiTerakhir berikut turunannya dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat tersebut keliru dan tidakberdasarkan hukum, maka harus ditolak dan dibantah

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding,bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, pihak Penggugat/ Pembandingtelah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilantingkat pertama tersebut, dan permohonan banding mana telahdiberitahukan secara sah kepada pihak Tergugat/ Terbanding pada tanggal17 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa pihak Penggugat/ Pembanding telahmengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Koto Baru pada tanggal 26 Desember 2012, dan turunannya

Pasal 94 ayat (2) UU No. 2 th 2004, telah cukup bagi Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menerima gugatan Penggugat denganputusan tidak hadirnya Tergugat (Verstek).13Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat kepada Tergugat yang telahmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Para Penggugat merasa berhak ataskompensasi PHK sebesar ( satu ) kali pesangon beserta turunannya sebab hubungan kerjaantara Para Penggugat dan Tergugat cukup lama;Menimbang, bahwa untuk

ayat ( 1 )huruf (c ) dan huruf ( d ) yaitu : Pekerja / Buruh dapat mengajukan PHK kepada LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Perusahaan melakukan Halhalsebagai berikut :C .Tidak membayar upah tepat pada waktu yang ditentukan selama 3 ( tiga ) bulan berturutturut atau lebih;D .Tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja / buruh;15Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum point 4 ( empat ) yangmenuntut Kompensasi besaran Pesangon beserta turunannya

pasal156 ayat (3 ) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4 ) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannyamengenai besaran upah / gaji yang diterima di persidangan, maka Majelis berpendapatbesaran upah / gaji yang menjadi dasar perhitungan Kompensasi PHK adalah mengacu padaSK Gubernur Kalbar Nomor 548.KESSOS/2001 tentang Upah Minimum Kabupaten KubuRaya tahun 2012 sebesar Rp.910.000,0 perbulan;Menimbang, bahwa oleh karena nya Kompensasi Pesangon serta turunannya

dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukundan harmonis, hanya sejak tahun 2012 sampai sekarang rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisihdan bertengkar; Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang seringadalah cekcok mulut; Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya;5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatadalah sejak anatar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersamahingga sekarang;6.

Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telahterbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus antaraPenggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkahkepada penggugat dan anak turunannya, karenanya Majelis Hakim menilaiterdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuahperkawinan dalam hukum Islam disebut

Banding Nomor: 80/Akta Pid/2013/PN.PBR yangdibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya,Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Bandingnyatertanggal O02 Desember 2013 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanSurat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 05 Desember 2013;Menimbang, bahwa Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umumoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diserahkan saturangkap turunannya

kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10Desember 2013, demikian juga Surat Memori Banding dari Penasihat HukumTerdakwa telah diserahkan satu rangkap turunannya kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 04 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari AktaPenyerahan Memori Banding Nomor: 80/Akta Pid/2013/PN.PBR yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;Hal 8 dari 11 hal Put.No.250/PID.SUS/2013/PTRMenimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi,telah diberitahukan

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek perkara dari bangunan rumah dan turunannya tanpa syarat;6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.716.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas rupiah) ;7. Menolak gugatan untuk selain selebihnya ;

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperolehhak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek perkara daribangunan rumah dan turunannya tanpa syarat;7.

Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yangmemperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanahobjek perkara dari bangunan rumah dan turunannya tanpa syarat;Hal 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 180/Pat.G/2017/PN. Jkt. Pst.6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.3.716.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam belas rupiah) ;7.

hasilnya sesuai dengankompetensi;Bahwa yang menuliskan kesimpulan dan anjuran dalam hasil pemeriksaanurine tersebut adalah Ahli sendiri;Bahwa maksud dari hasil pemeriksaan urine tersebut yang menyatakansampel urine kemungkinan mengandung metabolit amfetamina danHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Switurunannya adalah hasil pengujian menunjukkan adanya reaksi yang positifatau yang disebut dengan reaktif, dan hasil seperti itu. tidak hanyadisebabkan oleh adanya zat amfetamina dan turunannya

mempengaruhireaksi positif bisa dipergunakan alat kromatografi gas atau spektrometrimassa;Bahwa jika hasilnya kemungkinan berarti ada kemungkinan oleh zatzat lain;Bahwa maksud ketergantungan metamfetamina dan amfetamina adalahmetamfetamina adalah turunan dari amfetamina, kebetulan pada saatpemeriksaan alat yang digunakan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)hanya ada yang memeriksa amfetamina, jadi ketika pada urine yang kitaperiksa memberikan reaksi positif artinya diduga mengandung amfetaminadan turunannya

, dan turunannya adalah metamfetamina;Bahwa selama saat pemeriksaan, alat yang digunakan bersifat POCT (Pointof Care Testing), dan tidak dapat dipastikan hasil pemeriksaan adalah positifamfetamina, karena secara keilmuan dengan alat skrining tidak dapatmemastikan hasil tes urine adalah positif amfetamina;Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN SwiBahwa hasilnya memberikan reaksi positif dalam waktu 2x24 jam sebelumyaada kemungkinan bahwa orang tersebut memakai Narkotika, jika telah lewat2

Romi Petrian Dinata, Sp.PK., yangtelah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, bahwa maksud hasilpemeriksaan urine tersebut yang menyatakan sampel urine kemungkinanmengandung metabolit amfetamina dan turunannya adalah hasil pengujianmenunjukkan adanya reaksi yang positif atau yang disebut dengan reaktif,dan hasil seperti itu tidak hanya disebabkan oleh adanya zat amfetamina danturunannya, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh zatzat lain atau obatobatanlain yang juga dapat memberikan hasil yang

kemungkinan mengandung metabolit amfetamina danturunannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama dr.Romi Petrian Dinata, Sp.PK., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap urineTerdakwa, bahwa maksud hasil pemeriksaan urine tersebut yang menyatakansampel urine kemungkinan mengandung metabolit amfetamina danturunannya adalah hasil pengujian menunjukkan adanya reaksi yang positifatau yang disebut dengan reaktif, dan hasil seperti itu tidak hanya disebabkanoleh adanya zat amfetamina dan turunannya

beserta turunannya, maka atas biayaterkait produksi TBS yang penyerahannya merupakan produk yang dibebaskan dariPajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, sedangkanbiaya terkait produksi CPO beserta turunannya Pajak Masukannya dapat dikreditkan.bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan definisi penyerahan sebagaimanadidalilkan Terbanding bahwa penyerahan menurut Pemohon Banding merupakanpenyerahan dalam arti sesungguhnya terkait dengan produk akhir yang dihasilkanuntuk keseluruhan