Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau Pejabatyang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Catatan Sipilyang berwenang untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat;6.

pada adanya surat pemerintahanatasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agardilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badanHalaman 49PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNkepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untukmenindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Repormasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteriterkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat Jambiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08Maret 2001 (Vide Bukti P7);2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SuratKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P8)3.

September2015 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakanbersalah Melakukan Korupsi secara bersamasama, dandijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).14.Bahwa dari ketentuan hukum perundangundangantersebut diatas, jelas secara nyata tidak ada mengenalatau tidak ada menentukan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, makamenurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

(b) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangaparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor. 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNo.17 tahun 2020 ;Obyek sengketa dibuat / diterbitkan Tergugat telah salah prosedurmemberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpapemberhentian sementara;Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 82BKDTahun 2020tertanggal 14

Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukanrapat koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut permasalahan hukum.4.

pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018. frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

bergaulsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lakilaki, lahir tanggal01 September 1991, yang kedua DbernaMa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,perempuan, lahir tanggal 24 Februari 1997, kedua anak tersebut tinggalbersama Penggugat;Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunharmonis, namun sejak bulan November 2010 mulai tidak rukun dan seringterjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang

tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 13September 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa bulan Oktober 2015 ketika Tergugat melakukan survey tesispendidikan S2 nya di Tasikmalaya, bertemu salah satu peserta danteman Tergugat saat melakukan pelatinan analisa sosial masyarakat sipilyang diselenggarakan oleh YAYASAN SATU NAMA Yogyakarta.

Eselon IVdilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, ( vide bukti T.2 ) ;Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu, baik alamat maupunhal yang dituju, kalaupun yang dituju lebih dari seseorang, tiaptiap namaorang yang terkena keputusan itu disebutkan, Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek sengketa pertamatidak mencantumkan nama Penggugat dan tidak ditujukan kepadaPenggugat akan tetapi mencantumkan namanama Pegawai Negeri Sipilyang

dan PemberhentianPegawai Negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TindakanTergugat tersebut telah sesuai dengan aturan Kepala Badan KepegawaianNegara karena telah melalui proses dan prosedur sebagaimana yang telahditentukan dalam aturan tersebut ;Menimbang, bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalamkedudukannya sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan untukmelakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tegaknya peraturanperundangundangan kepegawaian yang menginginkan Pegawai Negeri Sipilyang

Luter Zanambani karenaSaksi tidak melihat secara langsung saat para Terdakwamelakukan pemukulan, namun Saksi mendapat informasidari anggota Satgas Yonif PR 433/JS yang sedang jagaDalduk hal tersebut terjadi karena salah satu warga sipilyang berperawakan kecil hendak merampas senjata milikanggota Yonif PR 433/JS;Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yangdilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Alpinus Zanambanidan Sdr.

No. 82K/PM III16/AD/IX/2021Bahwa sekira pukul 11.00 WIT, tim 8 (delapan) yangdipimpin oleh Saksi V melaporkan melalui radio HTbahwa telah mengamankan 2 (dua) orang warga sipilyang dicurigai adalah anggota atau simpatisan OPM danakan dibawa ke Koramil 170511/Sugapa, mendengarlaporan tersebut Terdakwa meneruskan laporan kepadaLettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han yang saat itumemerintahkan untuk diamankan saja dulu oleh orangintel dan Terdakwa~ diminta untuk membantumengamankan;Bahwa sekira pukul 11.15

WIT, tim 8 (delapan) datangdengan berjalan kaki membawa kedua orang warga sipilyang dimaksud dan diterima oleh personel intel atasnama Praka Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa IV) dandidudukkan di kursi ruang lobby, dan sesuai perintahLettu.

Alpinus Zanambani dan Sadr.Luter Zanambani lalu keluar lagi, lalu Ba Intel Kodim1705/PN (Sertu Firman Tugas Pradana/Saksi VII) masukke ruang lobby untuk melihat dan memastikan warga sipilyang diamankan tersebut kemudian keluar lagi, tidaklama kemudian datang Pasi Intel atas nama Lettu Inf FebiPuji Hantara, ST.Han (Terdakwa 1!)

Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Penjabat;Menimbang

Bahwa berkenaan Penggugat Rekonpensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi Negara, tetapiharus hadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan wajib menghadiri sidanguntuk itu, Penggugat Rekonpensi terpaksa menempuh kebijakan menunjukpengacara sebagai kuasa hukum guna menggantikan Penggugat Rekonpensimenghadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan menghadiri sidang untukitu.

DALAM EKSEPSI.Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam registerperkara No. 249/Pdt.G/2013/MS.Bna, tanggal 12 November 2013 padaMahkamah Syariyah Banda Aceh tidak memenuhi syarat sebagaimana yangditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, karenaberdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun1990 Perubahan atas PP No. 10/1983 menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu

Pemerintah Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPutusan Nomor : 55/Pdt.G/2018/PNSim 12 dari 19Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang

Bukti fotokopi surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Ketua Majelisdiberi kode T.10, tanggal dan paraf;11.Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan Nomor 882/55/BUP/ BKPSDMIV/2020 tertanggal O09 Juli 2020 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia atas nama Senam, SE yang dikeluarkan olehBupati Bulungan.

Pasal 105 huruf (c) KompilasiHukum Islam tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan(hadhanah), pendidikan dan kesehatan terhadap anakanak tersebutmenjadi tanggungan Tergugat selaku ayah dari anakanak tersebut;Menimbang, bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan tetap disetiap bulan, dihubungkan danmemperhatikan kKemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadapketiga anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 80 ayat 4 Huruf b dan c danPasal 105 Huruf

telah menyampaikankesimpulan secara lisan, masing bertetap pada permohonannya dan gugatanrekonvensi semula;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensiadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang

Nomor 45 tahun 1990perubahan dari PP nomor 10 tahun 1983, tentang izin Pegawai Negeri Sipilyang akan mengajukan perceraian, dan Pemohon di dalam sidang telahmenyerankan surat izin dari atasan Pemohon yang ditandatangani oleh atasnama Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 688/2020 tanggal 09Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerahsebagaimana bukti surat P.3, disamping itu pula diperkuat dengan bukti suratP.2, yaitu berita acara pemeriksaan dari atasan Pemohon.

2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berupaupaya Administratif mendapatkan kesimpulan dari Komisi ASN sebagaimanamestinyayang berakibat gugatan prematur dan terlalu dini serta belummemenuhi syarat formal dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH dan PPK Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

sebagaimanatersebut dalam objek sengketa tertanggal 14 Desember 2018 ;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahanantara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanyapemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G/#####/PN SruPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa (1) PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan No.0220/PL1/KP/2017 Tentang Pemberhentian Ketua Jurusan Teknik Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017. Sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat konkrit (P6 dan P7) ; b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyatanyata ditujukan pula kepadaPenggugat tidak ditujukan kepada umum. Dengan demikian keputusanTergugat dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat individual. .;c.