Ditemukan 5132 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2021 — Putus : 08-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mnd
Tanggal 8 Januari 2021 — Pemohon:
DANIEL BUNTORO THENDEAN
8025
  • Lion Internasional Hotel;
  • Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Manado untuk melakukkan Pendaftaran Hak Tanggungan dengan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan yaitu SHGB No.91 (sisa) Sario Tumpaan dan SHGB No.94/Sario Tumpaan atas nama pemegang hak PT.
    Memerintahkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaManado untuk melakukan Pendaftaran Hak Tanggungan denganmembuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam bukutanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalincatatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan yaituSHGB No. 91 (sisa)/Sario Tumpaan dan SHGB No. 94/Sario Tumpaan milikPemohon tersebut ;4. Biaya perkara menurut hukum ;5.
    Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalKota Manado untuk melakukkan Pendaftaran Hak Tanggungan denganmembuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalambuku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan sertamenyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yangHalaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mndbersangkutan yaitu SHGB No.91 (sisa) Sario Tumpaan dan SHGBNo.94/Sario Tumpaan atas nama pemegang hak PT.
Register : 16-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA KENDARI Nomor 322/Pdt.G/2021/PA.Kdi
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9634
  • nomor 1340/1978 tanggal 18101978 (delapan belasOktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) sebagaimanaternyata dalam sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan olehHalaman 10 dari 24 hal.
    Akta Perdamaian (Akta van Dading)Perkara Nomor 322/Padt.G/2021/PA Kdigambar situasi nomor : 1730/1982 tanggal 1751982 (tujuh belasMei seribu sembilan ratus delapan puluh dua) sebagaimanaternyata dalam sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan olehkantor pertanahan Kabupaten Kendari tanggal 1851982(delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh dua)tertulis atas nama Nyonya Haji ATIKA; Sebidang tanah hak milik nomor : 6361/WuaWua seluas568 m2?
    (seribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi)diuraikan dalam gambar situasi nomor : 596/1981 tanggal 1041981 (Sepuluh April seribu sembilan ratus delapan puluh satu)sebagaimana ternyata dalam sertifikat hak atas tanah yangdikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kendari tanggal1181981 (Sebelas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluhsatu) tertulis atas nama ATIKA; Sebidang tanah hak milik nomor : 631/WuaWua seluas18.621 m?
    (delapan belas ribu enam ratus dua puluh satu meterpersegi) diuraikan dalam gambar situasi nomor : 2/1982 tanggal211982 (dua Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua)sebagaimana ternyata dalam sertifikat hak atas tanah yangdikeluarkan oleh kepala kantor Agraria (Sekarang kantorpertanahan Kota Kendari) tanggal 311982 (tiga Januari seribuHalaman 14 dari 24 hal.
    (dua ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) diuraikandalam gambar situasi nomor : 628/1980 tanggal 341980 (tigaApril seriou sembilan ratus delapan puluh) sebagaimana ternyatadalam sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh kantorpertanahan Kabupaten Kendari tanggal 591980 (lima Septemberseribu sembilan ratus delapan puluh) tertulis atas nama HajjahATIKA; Sebidang tanah hak milik nomor : 00013/Anaiwoi seluas522 m?
Putus : 26-10-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Drs. Urbanus Bella;
7333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor M.470;19.Ahmad Maleng terdiri dari :1.
    ;Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor M.491;27.Bahlawan Hadji terdiri dari :1.Ds6.Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah;2.
    (Sporadik);Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa;Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor M.535;35. Ahmad Tehing terdiri dari :1.
    Asli Surat Pernyataan Belum Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah;21.Mualim Mou terdiri dari :~ lh6.7.
    Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor M.520;30.Kasim Awo terdiri dari := & fe5.6..
Register : 17-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 035/G/2015/PTUN.Smg.
Tanggal 19 Nopember 2015 — SLAMET PURWANTO Melawan I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH II. Kongregasi Suster Putri Bunda Hati Kudus Dalam hal ini diwakili oleh Suster Maria Immaculae Saminem, PBHK
10593
  • hak atas tanah nama pemegang hak SlametPurwanto (Penggugat), Hak Milik No.579/ Wanutengah tanggal pembukuan09 Mei 2012 tanpa ada catatan mengenai data fisik ataupun data yuridisnyadisengketakan adalah sah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1)PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah; Bahwa sampai gugatan ini diajukan tidak pernah ada pihakpihak yangmenyengketakan secara resmi atas terbitnya sertifikat hak atas tanah namapemegang hak Slamet Purwanto (Penggugat), Hak Milik No.579/Wanutengah
    sertifikat hak atas tanah nama pemegang hakSlamet Purwanto (Penggugat), Hak Milik No.579, luas 4.268 M2, letaktanah Desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung,tanggal pembukuan 09 Mei 2012, telah dilakukan pengumuman denganpatut didukung data fisik maupun data yuridis guna memenuhi asaspublisitas melalui proses/caracara dan prosedur yang berlaku dan benarsesuai peraturan perundangundangan yang berlaku terbukti tidak adakeberatan dan sanggahan oleh apa dan dari siapapun juga sehingga
    sahditerbitkannya sertifikat hak atas tanah nama pemegang hak SlametPurwanto (Penggugat), Hak Milik No.579 / Wanutengah, luas 4.268 M2, letaktanah Desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung,tanggal pembukuan 09 Mei 2012 (vide pasal 28 Jo pasal 30 PP No.24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah); Bahwa berdasar halhal seperti terurai tersebut diatas, maka terbitnyasertifikat hak atas tanah nama pemegang hak Slamet Purwanto (Penggugat),Hak Milik No.579 / Wanutengah, luas 4.268 M2, letak
    S.l luas 4.268 M2 atas nama Sudiro Diharjo Sukahar,terletak di Desa Wanutengah, Kecamatan Parakan, KabupatenTemanggung, Propinsi Jawa Tengah sertifikat hak atas tanah namapemegang hak Slamet Purwanto (Penggugat), Hak Milik No.579/Wanutengah tanggal pembukuan 09 Mei 2012 kepada Kongregasi SusterPutri Bunda Hati Kudus dengan alasan pada tanah yang sama telah terbitsertifikat hak atas tanah yang lain atas nama pemegang hak Kongresi SusterPutri Bunda Hati Kudus, Hak Milik No.035 / Wanutengah; Bahwa karena
    hak atas tanah nama pemegang hakSlamet Purwanto (Penggugat), Hak Milik No.579/ Wanutengah maupunHalaman 12 dari halaman 89 Putusan No. 35/G/2015/PTUN.Smgive18.19.sertifikat hak atas tanah nama pemegang hak Kongregasi Suster Putri BundaHati Kudus, Hak Milik No.035/ Wanutengah; Bahwa ternyata dalam satu bidang tanah / obyek yang sama terdapatsertifikat ganda / overleping yaitu sertifikat hak atas tanah nama pemeganghak Slamet Purwanto (Penggugat), Hak Milik No.579/ Wanutengah dansertifikat hak atas
Putus : 13-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/TUN/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — SLAMET PURWANTO vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH
7735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak atas tanah nama pemegang hak SlametPurwanto (Penggugat), Hak Milik Nomor 579/Wanutengah tanggalpembukuan 09 Mei 2012;3.
    Bahwa sebelum diterbitkannya sertifikat hak atas tanah nama pemeganghak Slamet Purwanto (Penggugat), Hak Milik Nomor 579, luas 4.268Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/201610.11.M?
    Terbitnya Sertifikat hak atas tanah SHM. Nomor 35/ Wanutengah, luas4.347 M* semula atas nama Suryati sekarang Konggregasi Suster PutriBunda Hati Kudus / Termohon Kasasi II Intervensi dan SHM. Nomor579/ Wanutengah, luas 4.286 M?
    Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 467 K/TUN/2016f. Kesalahan subjek dan/atau objek hak; dang.
    Aparatur BPN RI yang mempunyai bukti adanya kesalahan proseduradministrasi, penerbitan sertifikat hak atas tanah; danc.
Register : 07-03-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN BIAK Nomor 1/Pdt.Bth/2017/PN Bik
Tanggal 12 Februari 2018 — - MOHAMMAD A.PINONTOAN - NY. ACHLINA ENGELS HASIBUAN
9272
  • Bahwa dengan demikian sertifikat hak atas tanah disengketakan atas namaTurut Terlawan dan terakhir atas nama Terlawan yang diterbitkan TurutTerlawan Il didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum makaseharusnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Atas dalildalil sebagaimana Pelawan di atas, Pelawan menyimpulkanbahwa:1.
    Bahwa terjadi manipulasi hukum dan perbuatan melawan hukum sejakawal atas sertifikat hak atas tanah sengketa atas nama Turut Terlawan ,yang kemudian berujung pada sertifikat hak atas tanah sengketa atasnama Terlawan ;3.
    hak atas tanah sengketa atas nama Turut Terlawan , yangkemudian berujung pada sertifikat hak atas tanah sengketa atas namaTerlawan ; Bahwa akibatnya Sertifikat hak atas tanah sengketa atas nama Terlawan ,yang diterbitkan Turut Terlawan Il, secara hukum tidak mempunyai kekuatanmengikat, karena didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pat.Bth/2017/PN BIKMenimbang, bahwa jawaban Terlawan pada pokoknya adalah sebagaiberikut: Bahwa Terlawan menolak dengan tegas
    hak atas tanah sengketa atas nama TurutTerlawan , yang kemudian berujung pada sertifikat hak atas tanah sengketaatas nama Terlawan yang didalilkan oleh Pelawan, Pelawan tidak pulaberhasil menguatkan dalildalil tersebut karena Pelawan tidak pula mengajukanbuktiobukti berkenaan hal itu, sehingga perouatan melawan hukum yangHalaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pat.Bth/2017/PN BIKdidalilkan oleh Pelawan dengan terlawan , Il dan turut terlawan , Il tidakberhasil dibuktikan di persidangan;Menimbang, bahwa
Register : 09-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN UNAAHA Nomor 5/PDT.G/2015/PN UNH
Tanggal 26 Nopember 2015 — M. YUSUF VS ANDI HARIS, DKK
8515
  • Bahwa sedangkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebutadalah sertifikat hak atas tanah No. 1460 Tahun 2008 atas nama Tergugatll, dan sertifikat hak atas tanah No. 1461 Tahun 2008 untuk atas namaTergugat Ill;9.
    Sertifikat hak atas tanah No. 1460 Tahun 2008 atas nama Tergugat ll,bahwa dari seluas kurang lebih 15.000 m? dengan ukuran 75m? x200m? tanah sengketa, maka seluas kurang lebih 75 m2 x 100 m2(7.500m?)
    Sertifikat hak atas tanah No. 1461 Tahun 2008 atas nama Tergugat Ill,bahwa dari seluas kurang lebih 15.000 m? dengan ukuran 75m? x200m? tanah sengketa, maka seluas kurang lebih 75 m2 x 100 m2(7.500m?)
    Sertifikat hak atas tanah No. 1460 Tahun 2008 atas nama Tergugat Il,bahwa dari seluas kurang lebih 15.000 m? dengan ukuran 75m? x200m? tanah sengketa, maka seluas kurang lebih 75 m? x 100 m?(7.500m?)
Putus : 03-11-2014 — Upload : 09-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 232/Pdt.G/2014/PN Sby
Tanggal 3 Nopember 2014 — Ny. Janda RR. SRI MARTINI VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DKK
16082
  • Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memproses permohonan sertifikat hak atas tanah seluas + 1.050 m2, yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 50 Surabaya tersebut dan / atau surat-surat lain terkait dengan permohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud yang dimohonkan oleh Penggugat; -------------------------------------------------------------11.
    , terletak di Jalan WijayaKusuma Nomor 50 Surabaya dan / atau suratsurat lain terkait denganpermohonan sertifikat hak atas tanah dimaksud;Bahwa, selain itu sudah seharusnya pula terhadap Turut Tergugat danTurut Tergugat II diperintahkan untuk memproses permohonan sertifikat hakatas tanah seluas + 1.050 M?, yang merupakan bagian dari Tanah NegaraBekas Hak Eigendom Verponding Nomor 10247 atas nama bekasPemegang Hak Gouvernement Van Nederland Indie luas keseluruhan35.510 M?
Putus : 21-08-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2511 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Agustus 2013 — MAHMUD UMAR Bin YUNUS
6937 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hak atas tanah Proyek Nasional Agraria(PRONA) Tahun Anggaran 2008 sebanyak 200 (dua ratus) Persil yang ditempatkan diDesa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula.
    Selanjutnya Terdakwa Mahmud Umar Bin Yunus selakuKepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula menerbitkan SuratTugas Nomor : 209/08/2008, tanggal 05 Mei 2008 kepada saksi Rajak untuk melakukanpekerjaan Pengukuran Tanah dalam rangka pembuatan sertifikat hak atas tanah ProyekOperasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008 Desa Waitia KecamatanMangoli Timur dan Desa Wai Ipa, adapun tahapan yang dipersiapkan dalam rangkaPenerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Proyek Nasional
    Hak Atas Tanah Program Proyek Nasional Agraris (PRONA)Tahun Anggaran 2008 dipungut biaya sebanyak Rp. 550.000, (lima ratus lima puluhribu rupiah) per sertifikat dengan perincian Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh riburupiah) untuk Kantor Perwakilan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula dan Rp.Hal. 3 dari 48 hal.
    Hak atas Tanah Program Proyek Nasional Agraria(PRONA) Tahun Anggaran 2008 karena tidak membayar biaya sertifikat sebanyak Rp.550.000, (ima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kepala Desa Waitina tidakmenyerahkan pada pemiliknya sampai saat ini, sedangkan yang lainnya sebanyak 99(sembilan puluh sembilan) Sertifikat Hak atas Tanah Program Proyek Nasional Agraria(PRONA) Tahun Anggaran 2008 dengan pemilik diantaranya adalah Quraisin Fataruba,Ilyas Liambana 2 sertifikat, Orbo Umasangadji, Injil Faugu,
    Hak Atas Tanah dalam DIPA masingmasing kantorPertanahan Kabupaten/Kota (Lokasi PRONA) Tahun Anggaran 2008 terdiri dari :1 Penyuluhan Prona.Pengumpulan data yuridis.Pengukuran bidang/tugu orde 4.Penetapan hak.nan FF W WNPendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat.Bahwa kegiatan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah melalui Program ProyekNasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008 di daerah kantor PerwakilanPertanahan Kabupaten Kepulauan Sula di Desa Waitina dibiayai dari APBN 2008 padaKantor Induk
Putus : 27-07-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT AMBON Nomor 36/Pdt/2009/PT.AMBON
Tanggal 27 Juli 2009 — BUCE LISAKAY, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor, Kelurahan Batu Gajah ,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; ---------------- Semula sebagai : .....PENGGUGAT ; Sekarang : ............PEMBANDING ; M e l a w a n : 1. PAHMI ACHMAD , Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kawi Bawah.A.58. Kramat Sentiong, Kelurahan Johar Baru, Jakarta ;------------------------------ Semula sebagai : TERGUGAT.I ; Sekarang : ...TERBANDING .I ; 2. KEPALA KANTOR WILAYAH Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Jalan Jendral Sudirman Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; --------------------------------------- Semula sebagai : TERGUGAT.II ; Sekarang : TERBANDING .II ;
9921
  • Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 342/Desa huruf B (sekarang Kelurahan Ahusen) atas nama BUCE LISAKAY adalah sah menurut hukum ; ---------4. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku No.SK.09.250.1.25.01.2008 tertanggal 17 Juni 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum;-----------------------------------------------------5.
Putus : 14-02-2011 — Upload : 27-07-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 724/Pid.B/2010/PN.SIM
Tanggal 14 Februari 2011 — TINUS SIAHAAN ;
459
  • hak atas tanah dalam kegiatan PRONATA.2009, yang keseluruhannya berjumlah 24 (dua puluh empat) berkas permohonanpenerbitan sertifikat hak atas tanah dalam kegiatan PRONA TA.2009 dan secarabertahap telah mengumpulkan biaya pengurusan untuk penerbitan sertifikat tersebutyang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah)dari masyarakat pemohon penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Kelurahan Girsangdan dua puluh empat nama pemohon penerbitan sertifikat hak atas tanah
    MARANGIN SINAGA.KIMSON SINAGA SANTUN SIREGARMADEN MANURUNGBOAS MANIKBOAS MANIK.MULLER SINAGA.DORITA MANIKJAMELIUS PURBA.RINTA MANURUNG e Bahwa dari Kelurahan Prapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, SAKSI JESAYASDAMANIK dan SAKSI GANI SIMATUPANG telah mengumpulkan data warga yangingin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam kegiatanPRONA TA.2009, yang keseluruhannya berjumlah 50 (lima puluh) berkas permohonanpenerbitan sertifikat hak atas tanah dalam kegiatan PRONA TA.2009
    hak atas tanah dikenakan biaya sebesarRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sisa dana sebesar Rp.51.800.000,(lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa TINUSSIAHAAN untuk kepentingan pribadinya dan sebagian dipakai untuk biayaoperasional terdakwa TINUS SIAHAAN dalam mengurus sertifikat hak atas tanah dariKelurahan Prapat dan Kelurahan Girsang.e Bahwa terdakwa TINUS SIAHAAN telah memaksa masyarakat pemohon PRONATA.2009 pada Kelurahan Girsang dan Kelurahan Prapat
    DORITA MANIKJAMELIUS PURBA.RINTA MANURUNG e Bahwa dari Kelurahan Prapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, SAKSI JESAYASDAMANIK dan SAKSI GANI SIMATUPANG telah mengumpulkan data warga yangingin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam kegiatanPRONA TA.2009, yang keseluruhannya berjumlah 50 (lima puluh) berkas permohonanpenerbitan sertifikat hak atas tanah dalam kegiatan PRONA TA.2009 dan secarabertahap telah mengumpulkan biaya pengurusan untuk penerbitan sertifikat tersebutyang
Putus : 27-01-2011 — Upload : 26-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507 K/PID/2009
Tanggal 27 Januari 2011 — CHU TSAO YUN Alias MOCH YUNUS
3022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Errasatexstile Bandung menyerahkan 5(lima) sertifikat hak atas tanah sebagai jaminanhutang kepada Terdakwa Chu Tsao Yun, selaku Direkturutama PT. Evertekstindo yakni sertifikat hak milikatas tanah di Bandung masing masingSHM Nomor : 00398/ Desa Wangunsari surat ukur Nomor :00053/ Wangunsari/ 2001 tanggal 30 Oktober 2001 yangberlokasi di Jawa Barat Kab. Bandung Kec.
    Erresatexstile Bandungsenilai Rp. 5000.000.000, (lima ratus juta rupiah)dan 5 (lima sertifikat hak atas tanah di Bandung),oleh Terdakwa tidak diserahkan ke PTI. Evertekstindoatau. ke bagian Akunting untuk dicatat/ dimasukkandalam laporan keuangan dan akan berpengaruh terhadapnilai hutang PT. Erresatexstile, dan apabila pemegangsaham atau pengurus saham PT.
    Ari Peris, bilah dilihat berdasarkanbarang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) diBandung tertanggal 30 April 2007; 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) di Bandungtertanggal 01 Mei 2007; 1 (satu) lembar foto copy dari buku tabunganpenerima transfer tertanggal 01 Mei 2007; 5 (lima) sertifikat hak atas tanah di Bandungdisita dalam perkara ini, dan dalam perkara inidiajukan
Register : 22-01-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pli
Tanggal 25 Nopember 2015 — Ir. ANANG ROSADI ADENANSI Bin H. ANANG ADENANSI (Alm) - BUPATI TANAH LAUT, KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH LAUT, MENTERI AGRARIA
140131
  • Laut.4 Bahwa dengan terbitnya SK MENDAGRI tertanggal 28 Februari 1987 Nomor: 15/DJA/ 1987 tentang Pembatalan 648 Sertifikat Hak Atas Tanah terletak di KecamatanBatibati, Pelaihari, Jorong, dan Takisung, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut,Propinsi Kalimantan Selatan.5 Bahwa Pembatalan melalui suratsurat keputusan tersebut menunjukan kesewenangwenangan dan Arogansi dari para Tergugat kepada masyarakat, yang mana Alasanpara Tergugat membatalkan sertifikat tanahtanah yang ada di kabupaten Tanah
    hak atas Tanah di KabupatenDaerah Tingkat II Tanah Laut.10Dan dengan terbitnya SK MENDAGRI tertanggal 28 Februari 1987 Nomor : 15/DJA/ 1987 tentang Pembatalan 648 Sertifikat Hak Atas Tanah terletak diKecamatan BatiBati, Pelaihari, Jorong, dan Takisung, Kabupaten Daerah Tingkat IITanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.Bahwa dengan adanya Pembatalan atas tanahtanah tersebut (SHM No.31 dan SHMNo.69) secara Procedural dan Riil sangat bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok
    hak atas Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut dan10terbitnya SK MENDAGRI tertanggal 28 Februari 1987 Nomor : 15/DJA/ 1987tentang Pembatalan 648 Sertifikat Hak Atas Tanah terletak di Kecamatan BatiBati,Pelaihari, Jorong, dan Takisung, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, ProvinsiKalimantan Selatan.12Karenanya sengketa perdata ini disebabkan dengan terbitnya keputusan SKMENDAGRI tertanggal 11 Juli 1986 No.SK.371/DJA/1986 tentang Penguasaanlangsung oleh Negara sambil menunggu penyelesaian
    Hak Atas Tanah terletak di Kecamatan BatiBati,Pelaihari, Jorong, dan Takisung, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, ProvinsiKalimantan Selatan.
    SK.371/DJA/1986, lalu SK Gubernur kepala daerah tingkat I kalimantan selatan tanggal 11 Agustus1986 Nomor : 0283 / tahun 1986 dan SK MENDAGRI tertanggal 28 Februari 1987 Nomor : 15/DJA/1987 tentang pembatalan 648 Sertifikat hak atas tanah;Menimbang, bahwa dari bukti permulaan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, danTergugat HI terutama bukti T.I3 mengenai keputusan menteri dalam negeri Nomor : SK.15/DJA/1987 tentang Pembatalan 648 Sertifikat Hak Atas Tanah Terletak Di Kecamatan Batibati, Pelaihari
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 12/Pid.B/2021/PN Srh
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
BAHAR MUHARRAM
7834
  • hak atas tanah hinggaselesai/terbit adalah sekitar Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapanribu rupiah);Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;2.
    hak atas tanah yang dimohonkan orangtua Saksi telahterbit;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;3.
    hak atas tanah yang dimohonkan olehSugito; Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat jutarupiah) yang tersimpan dalam amplop putih, Terdakwa menyimpannya di tasTerdakwa, dan tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugaskepolisian; Bahwa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebutadalah uang untuk pengukuran tanah yang diminta oleh Terdakwa kepadaSugito selaku pemohon 3 (tiga) berkas sertifikat hak atas tanah; Bahwa sebelumnya Terdakwa diperintahkan oleh atasan
    hak atas tanah tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memaksa seorang dengankekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalahkepunyaan orang itu telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Ad. 3.
    hak atas tanah,dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untukdikembalikan kepada saksi Sugito;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphonemerek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 358771/06/208656/0.
Register : 04-12-2018 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 539/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
Nyonya RIYANAWATI SISWOYO. Dkk
Tergugat:
1.BAYU TRI PUJO ASMORO
2.NILA AYU ENDRASARI
3.Ir. MOCH HARIS PINDRATNO
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
2.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH POLDA JAWA TENGAH
3.CATHARINA MULYANI SANTOSO, SH, MM
4.BAMBANG RIYADI, SH
5.DWI HASTUTI, SH, MKn
15420
  • tidak baik yang berupaya menganulir/ membatalkan Perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan Perbuatan Tergugat III yang telah melaporkan/mengadukan permasalahan sengketanya dengan Tergugat I berkenaan dengan tanah SHM No. 2448/Kedungpani tercatat atas nama pemegang hak BAYU TRI PUJO ASMORO kepada Turut Tergugat II tanpa alas hak yang sah menurut hukum, kemudian atas adanya laporan Pengaduan dari Tergugat III tersebut Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Semarang mengajukan permintaan pemblokiran atas sertifikat
    hak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai pembeli tanah obyek sengketa yang beritikad baik.
  • Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menindaklanjuti dan memproses permohonan peralihan hak/balik nama sertifikat hak atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Pemohon sehingga sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2448/Kel. Kedungpani Gambar Situasi tanggal Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1997 Nomor 502/XV/1997, luas 10.983 m2 menjadi atas nama pemegang hak Para Penggugat.
  • Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai/terlambat memenuhi seluruh isi putusan dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Turut Tergugat I memenuhi/ melaksanakan putusan perkara ini melakukan proses peralihan hak/balik nama sertifikat hak atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama Para Penggugat.
Putus : 12-04-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 20/PDT/2016/PT.MTR
Tanggal 12 April 2016 — BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT Melawan K H A L I D dan BPN KOTA MATARAM, dkk sebagai Para Turut Terbanding
2418
  • Bahwa dikarenakan suratsurat atas kedua bidang tanah tersebut yangbelum diterbitkan yakni Sertifikat Hak Atas Tanah yang belum terbit tersebut,untuk itu Masnun (Turut Tergugat 1), yang telah mengajukan permohonankepada Kantor BPN Kota Mataram (Tergugat 1) yakni pada tanggal 02Januari 2012, guna memohon agar Kantor BPN Kota Mataram (Tergugat1) menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah terhadap kedua bidang tanahpertanian yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini denganmemenuhi segala kelengkapan suratsurat
    Put No 20/Pdt/2016/Pt.MtrBahwa penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut adalah gunakepentingan pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan Pejabat yangberwenang.8.
    Bahwa guna kepentingan proses penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yangdiajukan oleh Masnun (Turut Tergugat 1), telan pula mendapat surat dariSekretariat Daerah Pemerintah Kab.
    Lombok Barat dengan No:593/048/KAD/2014 tertanggal 4 Februari 2014 yang isinya memuat danmenerangkan bahwa atas kedua bidang tanah tersebut di atas TIDAKTERDAFTAR / TIDAK TERMASUK sebagai Tanah Aset Pemerintah Kab.Lombok Barat.10.Bahwa ketika proses pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dilakukanoleh Kantor BPN Kota Mataram (Tergugat 1), hampir selesai baikmengenai data fisik maupun data yuridis bahkan atas pengajuanpermohonan penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut telah selesai dantelah
    Memerintahkan kepada Kantor BPN Kota Mataram (Tergugat 1) untuksegera menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diajukan olehMasnun (Turut Tergugat 1).. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 2 yang menghalanghalangi pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Masnun terhadapkedua bidang tanah tersebut diatas adalah perbuatan yang melawanhukum.. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayarbiaya perkara..
Register : 22-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 33/PID/2021/PT BTN
Tanggal 12 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
11290
  • Tangerang Nomor: /36.03600 / VII / 2015 tanggal 02 Juli 2015 kepada Saksi ETTYSASMITA, perihal: Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah terletak di Kel.Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang;1 (Satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kab. Tangerang Nomor:985/36.03600/VII / 2015 tanggal 02 Juli 2015 kepada Saksi BERNADI,perihal: Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah terletak di Kel. KutajayaKec. Pasar Kemis Kab. Tangerang;1 (Satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kab.
    S, perihal: Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah terletak diKel. Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang;1 (Satu) lembar Surat dari Kantor Pertanahan Kab. Tangerang Nomor:985/36.03600 / VII / 2015 tanggal 02 Juli 2015 kepada Saksi NOVIANTIYUSTIEN, perihal: Permohonan Sertifikat Hak Atas Tanah terletak di Kel.Kutajaya Kec. Pasar Kemis Kab.
Register : 06-02-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 17-04-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM
Tanggal 29 Maret 2019 — ARLIANTO, A.Ma.Pd. Bin Alm BANDING
10935
  • Tabalong sebanyak 1 (satu) kali dimana saatpenyerahan sertifikat PRONA (Program Nasional Agraria) terdapat BeritaAcara Penyerahan Sertifikat hak Atas Tanah yang harus ditandatanganioleh pemilik Sertifikat sebagai berikut:1) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hariSelasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikatsebanyak 43 (empat puluh tiga) bidang dan sebagai petugas yangmenyerahkan adalah Sdr.
    AGUS SALIM:;2) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hariSelasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikatsebanyak 60 (enam puluh) bidang dan sebagai petugas yangmenyerahkan adalah Sdr. AGUS SALIM3) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hariKamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak66 (enam puluh enam) bidang dan sebagai petugas yangmenyerahkan adalah Sdr.
    AGUS SALIM;2) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hariSelasa tanggal 22 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak60 (enam puluh) bidang dan sebagai petugas yang menyerahkanadalah Sdr. AGUS SALIM3) Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah dibuat pada hariKamis tanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah Sertifikat sebanyak66 (enam puluh enam) bidang dan sebagai petugas yangmenyerahkan adalah Sdr.
Register : 22-04-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 260/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
Drs. Halim Ateh
Tergugat:
1.Nurhasni Binti Iskandar
2.Zainal Arifin
3.Ny Siti Farida Harahap, Istri dari Zainal Arifin
4.Rasjidin Dimar
Turut Tergugat:
1.Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kakanwil BPN Propinsi DKI Jakarta
2.Harun Kamil, SH
7129
  • Selatan berbatasan dengan Gang MHT / Jalan Komplek Moneter;
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Sitorus;

Berdasarkan Pengikatan Jual Beli No 92 tanggal 20 Juni 1994, yang dibuat oleh Harun Kamil, SH Notaris di Jakarta;

  1. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukkan Penggugat dalam perkara ini;
  2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
  3. Memerintahkan Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat
    Hak atas Tanah untuk dan atas nama Penggugat atas pemecahan Sertifikat Hak Milik No 128/Palmerah yang saat ini masih atas nama Tergugat I;
  4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya Perkara secara Tanggung renteng sejumlah Rp 12.110.000,00,- (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)
Putus : 26-01-2011 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 156/PDT.G/2010.PN.SBY
Tanggal 26 Januari 2011 — TN ABDUL MUDJID alias ABD. MUDJID dan NY. MUSYAYAROH (PENGGUGAT) Tn. BASJUNI Z (Almarhum) (TERGUGAT I) PIMPINAN BANK BTPN KANTOR CABANG SURABAYA (TERGUGAT II)
6415
  • Memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan Sertifikat hak atas tanah No.303/Kelurahan Rungkut Tengah kepada Para Penggugat ; 5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ; 3. DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi untuk sebagian ; 2. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara seketika kepada Penggugat I Rekonpensi ; 3.