., Notaris di Kota Batam,SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU40880.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 19 Agustus 2010;b) Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 06 tanggal 08 September2011 yang dibuat oleh ANLY CENGGANA, S.H., Notaris di KotaBatam, SK Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor AHU49178.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 07 Oktober 2011;.

Batam, SK Pengesahan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU49178.AH.01.02.Tahun2011, tanggal 07 Oktober 2011;.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;2.

Menyatakan batal :1Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000261.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944658.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentangPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo TamniKarya Perkasa;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000261.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentangHalaman 49 dari 51 halaman.

AH.01.02. Tahun 2010tanggal 15 April 2010.. Bahwa tata cara pengajuan permohonan persetujuanperubahan anggaran dasar PT.

Nomor:AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT. Perusahaan Dagang Johny SuryaBAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGATTIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANGBAIK.9.Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaR.I. Nomor: AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15April 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT.

Nomor: AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan42Terbatas PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti,berkedudukan di Medan, Kota Medan :3.

Nomor : AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. PERUSAHAAN DAGANG JHONNY SURYA SAKTI (PT.

Nomor : AHU19349.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT. PERUSAHAAN DAGANG JHONNY SURYA SAKTI.3.

>

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat dan RADEN GUPRAMANA (Alm) atas sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Prona I Gang Indra Jaya IV Rt.15 Rw.02 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, luas 177 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1902 / Pekapuran Raya berdasarkan Surat Ukur No.95 / PKRY / 2003 tanggal 26 September 2003, NIB.17 01.02

M ;

M ;

bahkan salah satuahli waris Tergugat menjadi saksi dan menandatangani kwitansi jual belliantara ayahnya dengan Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2016 ;Bahwa dengan telah meninggalnya Saudara Raden Gupramana sertakeberadaan Tergugat II tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti didalam wilayah hukum Negera Kesatuan Republik Indonesia, maka untukmelaksanakan balik nama Sertifikat Hak Milik No.1902 / Pekapuran Rayaberdasarkan Surat Ukur No.95 / PKRY / 2003 tanggal 26 September 2003,NIB.17 01.02

M ;Memberikan jjin kepada Penggugat untuk menghadap Notaris / PPAT danatau pejabat yang berwenang untuk melakukan Balik Nama Sertifikat HakMilik No.1902 / Pekapuran Raya berdasarkan Surat Ukur No.95 / PKRY /2003 tanggal 26 September 2003, NIB.17 01.02 01 00730, tertulis atasnama : HAJI KILAT DANTA.

M ;Memberikan jjin kepada Penggugat untuk menghadap Notaris / PPAT danatau pejabat yang berwenang untuk melakukan Balik Nama Sertifikat HakMilik No.1902 / Pekapuran Raya berdasarkan Surat Ukur No.95 / PKRY /2003 tanggal 26 September 2003, NIB.17 01.02 01 00730, tertulis atasnama : HAJI KILAT DANTA. M menjadi atas nama Penggugat ;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh mentaati isi putusanperkara inl ;Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pat.G/2018/PN...7.

Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sahatas sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya yangterletak di Jalan Prona Gang Indra Jaya IV Rt.15 Rw.02 KelurahanPemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, luas177 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1902 / Pekapuran Rayaberdasarkan Surat Ukur No.95 / PKRY / 2003 tanggal 26 September2003, NIB.17 01.02 01 00730, tertulis atas nama: HAJI KILAT DANTA.M ;4.

Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin untukmelakukan proses balik nama Sertifikat Hak milik No.1902 / PekapuranRaya berdasarkan Surat Ukur No.95 / PKRY / 2003 tanggal 26September 2003, NIB.17 01.02 01 00730, tertulis atas nama : HAJIKILAT DANTA. M menjadi atas nama Penggugat ;5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh mentaati isi putusanperkara ini ;6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;7.

Sasangga Banua Banjar Tanggal 28 Juni 2011 sampai adanya PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap;II DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Nomor AHU32538.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sasangga Banua Banjar Tanggal 28Juni 2011;3 Mewajibkan TERGUGAT mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Nomor AHU32538.AH.01.02.

Putusan Nomor 76 PK/TUN/2014AH.01.02.Tahun 2011,tanggal28 Juni2011.TentangPersetujuanPerubahanAnggaranDasarPerseroanPT.SasanggaBanuaBanjar;MewajibkanTergugatmencabutSuratKeputusanMenteriHukum danHak AsasiManusiaRepublikIndonesia,NomorAHU32538.AH.01.02.Tahun 2011,tanggal 28Juni = 2011TentangPersetujuanPerubahanAnggaranDasarPerseroanPT.SasanggaBanuaBanjar;MenghukumTergugat danTergugat IIIntervensiuntukmembayarbiaya yangtimbul dalamperkara inisebesar Rp.432.000,(empat ratustiga puluhdua riburupiah),

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Nomor AHU32538..AH.01.02. Tahun 2011, tanggal28 Juni 2011. Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Sasangga Banua Banyjar;3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, Nomor AHU32538.AH.01.02. Tahun 2011,tanggal 28 Juni 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanPT.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU32538.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan PT.

.Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011;Bahwa oleh karena dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU32538.AH.01.02.Tahun 2011,tanggal 28 Juni 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ada aturan yang dilanggarmaka sudah tepat dan benar apabila Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU32538.AH.01.02.Tahun 2011,tanggal 28 Juni 2011 Tentang

AH.01.02.Tahun2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan PT.

Nomor :AHU56592.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar PerseroanPT. Delta Bentala Perintis, telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; b.

AHU56592.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Perubahan AnggaranDasar Perseroan PT. Delta Bentala Perintis ; 3.

AHU56592.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 21November 2011.

AHU56592.AH.01.02.Tahun 2011 oleh MenteriHukum dan HAM RI, tertanggal 21 November 2011 ; 3.

; Hal ini dikarenakan penundaan pemilihan kepala desa di KabupatenSubang atas dasar Nota Dinas Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Subang NomorPM.01.02/101/Pemdes, tanggal 14 Februari 2020 yang ditujukankepada Tergugat bukan atas dasar Keputusan Menteri Dalame Asas kecermatan1) Bahwa terdapat cacat dalam Surat Keputusan BupatiSubang Nomor : Pm.01.02/KEP.145DPMD/2020 yaitu NomorInduk Pegawai (NIP) sdr Yeyen Rayendra berbeda dengan NIPsebenarnya dan berbeda pula dengan NIP dalam

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan No.PM.01.02/KEP.145DPMD/2020 tertanggal 10 Maret 2020, telah menempuhprosedur, tidak bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yangbaik dan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku = yaituHalaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor : 70/G/2020/PTUN.BDG1. UndangUndang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa . 2.

Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : Pm.01.02/KEP.145DPMD/2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Bobos Kecamatan LegonkulonKabupaten Subang, atas nama Yeyen Rayendra, tertanggal 10 Maret 2020(Vide bukti T.1.6 dan T.I.3);2.

Subang, atas namaYeyen Rayendra, tertanggal 10 Maret 2020 (Vide bukti T.I.6 dan T.1I.3), telahdiberhentikan dengan hormat serta telah diangkat Penjabat Kepala Desa yangbaru melalui Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : PM.01.02/KEP.416DPMD/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Pemberhentian danPengangkatan Pejabat Kepala Desa Bobos Kecamatan Legonkulon KabupatenSubang, an.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untukdibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS Luar Biasatersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM dengan pengesahanNo.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

Jindo Kodeco Heavy Industry yang kemudian hasil RUPSLuar Biasa tersebut Terdakwa bawa ke Notaris Novarina Dewi, SH untuk dibuatkan keputusan hasil RUPS Luar Biasa tersebut kedalam Akta Notaris;Bahwa selanjutnya Akta Notaris tentang keputusan hasil RUPS LuarBiasa tersebut Terdakwa sahkan di Menteri Hukum dan HAM denganpengesahan No.AHU.16.192.AH.01.02 tanggal 27 April 2009;Bahwa kemudian Terdakwa Arjanto Moedjono pada sekitar awal BulanJanuari 2010 datang ke PT.

, atas nama PT Jindo Kodeco HeavyIndustry;Foto copi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUNJKT, tanggal 22 Juli 2010;Foto copi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.226/B/2010/ PT.TUNJKT, tanggal 14 Februari 2011;Foto copi Prosiding Penerbitan Pengesahan Surat KeputusanMenteri Hukum dan HAM RI No.AHU16192.AH.01.02. Tahun2009, tanggal 27 April 2009, tentang Persetujuan Akta PerubahanHal. 9 dari 20 hal. Put.

AHU16192.AH.01.02 tahun 2009tanggal 27 April 2009 yakni dalam pertimbangan Pengadilan PTUN yang tidakmempertimbangkan sah atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham LuarHal. 11 dari 20 hal. Put.

No. 326 K/Pid/201414Hukum dan Ham RI Nomor AHU16192.AH.01.02 tahun2009 tertanggal 27 April 2009.Bahwa Akta tersebut sudah dibatalkan berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.50/G/2010/PTUNJkt tang gal 22 Juli 2010 dan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.226/B/2010/ PT.TUNJKT tanggal 14 Pebruari 2011;Bahwa setelan PTUN membatalkan Akta NotarisPerubahan Anggran Dasar PT.

Caru Dian, tanggal 18Pebruari 2019, namun dalam posita Penggugat hanyamendalililkan /mendasarkan pada Surat Wasiat tanggal 12 Pebruari2014 , sedangkan dalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15022019dan Nomor : AHU0008526.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 18Pebruari 2019 telah mendudukan Tergugat sebagai Ahli Warismenerima Saham PT.

AH.01.02.

AH.01.02. Tahun 2019, tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Caru Dian, tanggal 18 Pebruar!2019, maka dengan demikian secara yuridis formal Tergugat tetapmempunyai hak atas pembagian Saham Perusahaan PT. Caru Diansebesar 20% atau sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima ) lembarSaham;6.

. , Oleh karena sudah sangat Jjelasdidalam Akta No.5 tertanggal 15022019 dan Lampiran KemenkumhamNomor : AHU0008526.AH.01.02.Tahun 2019, menerangkan bahwaTERGUGAT diberikan 285 lembar Saham atau 20% dari Saham yangdimiliki oleh Perusahaan PT.

Surat Wasiat itu sudah dituangkan kedalam Akta Notaris Nomor 5 tanggal 15022019 dan Nomor : AHU0008526.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 18 Pebruari 2019 telah mendudukanTergugat sebagai Ahli Waris menerima Saham PT. Caru Dian sebesar 20%(285 Lembar Saham).

Bahwa setelah Perjanjian/Kontrak ditandatangani tanggal 30 Desember2009, pada hari itu juga TERGUGAT menerbitkan Surat Perintah KerjaNomor PL.01.02/3/605/XII/09 tanggal 30 Desember 2009.

Nomor PL.01.02/3/252/IX/2009 tanggal 11September 2009;Menyatakan batal Surat Perjanjian Jual Beli (Kontrak) Pengadaan PeralatanMagnetic Resonance Imaging (MRI) Untuk Bantuan RSUP Dr.

PL.01.02/3/555/XII/09, perihal PengadaanPeralatan MRI dari pengacara Penggugat terkait dengan pembatalan Penggugatsebagai Penyedia Barang dan Jasa ;Bukti P12: Surat dari Inspektorat Jenderal Depkes RJ No.O1T.PS.14.00.215.09.5185. tertanggal 29 desember 2012 ;Bukti P13: Kontrak Pengadaan Peralatan MRI No. PL.01.02/3/604/XII/10,tertanggal 30 Desember 2009, antara Tergugat dengan Penggugat ;Bukti P14: Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan No.

PI,.01.02/3/605/Xii/09. tertanggal 30Desember 2009 ;Bukti P16: Surat dari Penggugat/PT.

Adam Malik Medan dan RSU RoemaniSemarang Nomor : PL.01.02/3/604/XII/09, tanggal 30 Desember 2009.Bukti T13: Notulen Rapat tanggal 30 Desember 2009Bukti T14: Surat Perintah Kerja Nomor PL.01.02/3/605/XII/09, tanggal 30Desember 2009, perihal Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Peralatan MRIUntuk Bantuan Rumah SakitBukti T15: Surat dari PT.

Nomor :AHU32538.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT.

Putusan No. 220/G/2011/PTUNJKT.Bogor, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terbuktidengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Nomor : AHU32538.AH.01.02. Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011;8 Bahwa oleh karena itu, dalil dan tuntutan Penggugat yang pada pokoknyamemohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU32538.AH.01.02.

Bukti P4Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia NomorAHU32538.AH.01.02. Tahun 2011 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 28 Juni 2011 (Foto copy dari foto copy);Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia NomorAHU20570.AH.01.02.

Tahun 2011 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Juni 2011 (Sesuai dengan aslinya);Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia NomorAHU32538.AH.01.02.

Putusan No. 220/G/2011/PTUNJKT.2 Menyatakanbatal SuratKeputusanMenteriHukum danHak AsasiManusiaRepublikIndonesia,NomorAHU32538..AH.01.02. Tahun2011, tanggal28 Juni 2011.TentangPersetujuanPerubahanAnggaranDasarPerseroan PT.SasanggaBanua Banjar ;3 MewajibkanTergugatmencabut SuratKeputusanMenteriHukum danHak AsasiManusiaRepublikIndonesia,NomorAHU32538..AH.01.02.

Idola Tunggal, dimana surat Tergugat tersebut pada intinya berisi penolakan Tergugat untukmembatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMRI Nomor:AHU66283.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

IDOLA TUNGGAL,yang pada intinya berisi Penolakan Tergugat untuk membatalkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU66283.AH.01.02 tahun 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan tanggal 19 September 2008;4.

Perubahan Anggaran Dasar (Penyesuaian UU PT Tahun 2007)1) Nomor dan tanggal akta :01, tanggal11 April 20122) Notaris : Lenny Janis Ishak, SH.berkedudukan di Jakarta3) Nomor SK : AHU39274.AH.01.02.

IdolaTunggal dan bukan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU66283.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 September6.

AHU66283.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 19 September 2008,dan jelasjelas bahwa obyek sengketa adalah Surat Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHU.AH.03.0416, tanggal 16 Juni2011, Perihal : PT. Idola Tunggal ;.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0032603.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya;

4.

AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. FadlanMulia Jaya.3.

AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT.Fadlan Mulia Jaya..

Bahwa penerbitan objek gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor : AHU0032603.AH.01.02.tahun 2020 tanggal 28April 2020 bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asaskecermatan.4.

AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan Mulia Jaya ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Fadlan MuliaJaya;4.

AHU0032603.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 28 April2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan TerbatasPT.

selanjutnya diberi tanda P 4;Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 03/Pdt.PKons/2021/PN Bar10.11.12.Fotokopi Penyampaian Berita Acara Pihak Yang Berhak atas obyek pengadaantanah yang akan diberikan Ganti Kerugian telah diundang secara patut namunyang bersangkutan tidak hadir Nomor AT.02.02/83573.11/IV/2021, tanggal 28April 2021 dari ATR/BPN Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P 5 ;Fotokopi Berita Acara Pihak Yang Berhak Telah Diundang Secara Patut TidakHadir Dan Tidak Memberikan Kuasa Nomor : 715/BAAT.01.02

selanjutnya diberi tanda P6;Fotokopi Laporan penilaian Properti Pengadaan pekerjaan Jasa penilai Publikuntuk 6 (enam) Stasiun di Kabupaten Barru Nomor : 00246/2.0013OO/PI/II/0109/1/X/2020 dari KIPP SIH WIRYADI & Rekan tanggal 26 Oktober2020, selanjutnya diberi tanda P 7;Fotokopi Rincian Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk PembangunanStasiun dan Gudang Jalur Perkretaapian MakassarParepare di Desa Nepo,Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari Kantor Jasa Penilai Publik SIHEIRYADI & Rekan, Nomor : AT.01.02

/988/73.11/VIII/2020 tanggal 27 Agustus2020, selanjutnya diberi tanda P8;Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stasiun danGudang Jalur Perkeretaapian Makassarparepare, Desa Nepo, KecamatanMallusetasi, Kabupaten Barru dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Barru NomorAT.01.02/988/73.11/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tandaP9;Fotokopi Peta Bidang Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar Parepare di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dari KantorATR

/BPN Kabupaten Barru Nomor : AT.01.02/989/73.11/VIII/2020 tanggal 27Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P 10;Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dalam Jabatan Administor di Lingkungan KementerianPerhubungan Nomor : SK.1017 Tahun 2021 dari Menteri Perhubungan tanggal 7April 2021, selanjutnya diberi tanda P 11;Fotocopi Keputusan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan SelakuKuasa Pengguna Anggaran Nomor : KU.403/1/1BPKASS/2021 tanggal 7 Mei2021

Bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta keluarnyaSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU15687.AH.01.02.TAHUN 2012 Tanggal 27 Maret 2012 TentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAzasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU15687.AH.01.02.TAHUN2012 tanggal 27 Maret 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan atas nama PT. PRIMA PERKASA ABADI. 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU15687.AH.01.02.TAHUN 2012 Tanggal 27 Maret 2012 TentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT.

AHU15687.AH.01.02. TAHUN2012, Tanggal 27 Maret 2012 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan PT.

Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINO.AHU15687.AH.01.02.

AHU15687.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 27 Maret2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU48859.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 7 Agustus2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas atas nama PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian danPembangunan OE; dan;c.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0935249.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 15 Mei2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas atas nama PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian danPembangunan OEI;4.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU48859.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 7 Agustus2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas atas nama PT. Perusahaan Perdagangan Perindustrian danPembangunan OEI;c.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0935249.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 15 Mei2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas atas nama PT Perusahaan Perdagangan Perindustrian danPembangunan OEI;4.

SUHUD tempat dan tanggal lahir Tuban, 26 tahun, dan Nama Pemohon II SITI MURTAFIAH BINTI MAWARDI tempat dan tanggal lahir, Tuban, 16 tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 300/4/II/1981 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Km 22.17/Pw.01.02/14/V/1997 tanggal 19 Mei 1997, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I KHOLIL SYUHUD BIN SYUHUD Tempat Tanggal Lahir Rembang, 10 Agustus 1956, dan Nama Pemohon

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Februari 1881,di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSenori, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, 300/4/II/1981sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Km22.17/Pw.01.02/14/V/1997 tanggal 19 Mei 1997;2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan,Hal. 1 dari 10 Hal.

XX umur 17 tahun (Sudah meninggal dunia) 7.XX umur 10 tahun;Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori,Kabupaten Tuban, Nomor 300/4/II/1981 sesuai dengan Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor : Km 22.17/Pw.01.02/14/V/1997 tanggal 19 Mei 1997,tertulis Nama Pemohon XX tempat dan tanggal lahir Tuban, 26tahun, dan Nama Pemohon Il XX tempat dan tanggal lahir, Tuban, 16tahun tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, Paspor

Menyatakan Nama Pemohon XX tempat dan tanggal lahir Tuban, 26tahun, dan Nama Pemohon II XX tempat dan tanggal lahir, Tuban, 16tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor300/4/II/1981 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Km22.17/Pw.01.02/14/V/1997 tanggal 19 Mei 1997, yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Rembang, 10Agustus 1956, dan Nama Pemohon XX Tempat Tanggal LahirRembang,

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Nomor300/4/II/1981 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Km22.17/Pw.01.02/14/V/1997 tanggal 19 Mei 1997, tanggal 12 Februari1981. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan denganaslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;b.

Penetapan Nomor 0399/Pdt.P/2018/PA.Tbn.300/4/II/1981 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Km22.17/Pw.01.02/14/V/1997 tanggal 19 Mei 1997, yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, diubahmenjadi Nama Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Rembang, 10Agustus 1956, dan Nama Pemohon II XX Tempat Tanggal Lahir Rembang,30 Juni 1965;3.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0944665.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015, tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Sukses Bersama.2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0000258.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016, tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Tomindo Tamas SuksesBersama dan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU0000258.AH.01.02.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944665.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Sukses Bersama.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000258.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944665.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000258.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut :1.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944665.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000258.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan.4.

Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untukmelaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan GedungPendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012(kontrak) tersebut adalah sah dan berlaku mengikat terhadapPenggugat dan Tergugat;4.

Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untukMelaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan GedungPendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012(kontrak) tersebut telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2012,dengan Progress Pekerjaan sebesar 46,1537% dari nilai kontrak;5.

Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untukmelaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan GedungPendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012(kontrak) tersebut adalah sah dan berlaku mengikat terhadapPenggugat dan Tergugat;4. Menyatakan demi hukum, bahwa Surat Perjanjian untukHalaman 3 dari 10 hal. Put.

Nomor 367 PK/Pdt/2018Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan GedungPendidikan, Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012(kontrak) tersebut telah berakhir pada tanggal 12 Oktober 2012,dengan Progress Pekerjaan sebesar 46,1537% dari nilai kontrak;5.

OBJEK GUGATANBahwa adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah : 2.1.2.2.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0944657.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamni Era Baru;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000255.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.

Batam, SK Pengesahan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor AHU56122.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 17November 2011;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan berupa:1.1.1.2.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0944657.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Tomindo Tamni Era Baru;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0000255.AH.01.02.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0944657.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Tomindo Tamni Era Baru;3.2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0000255.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 07 Januari 2016Tentang Persetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Tomindo Tamni Era Baru;4.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0944657.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanPT Tomindo Tamni Era Baru; danii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000255.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 07Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanPT Tomindo Tamni Era Baru.3.

Menyatakan Intervenient Edy Longgo adalah pemegang saham dan selaku DirekturPT.Puteri Mea yang sah berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor : AHU 08996.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Februari2013 tentang perubahan Anggaran Dasar PT.Puteri Mea yang tertuang14dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Puteri Mea No.44 tanggal 22 Januari2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, SH, MH Notaris di Jakarta ;4.

Putri Mea No. 44tanggal 22 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit S, SH, MHNotaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuaan Menhumkan RI berdasarkanKeputusan Nomor; AHU08996.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013;2.

Putri Mas yang sah berdasarkan persetujuan dan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU08996.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal26 Februari 2013 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Puteri Mea yangtertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU2344481.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 sebagaimana PutusanMahkamah Agung RI No: 2406K/Padt/2012 Jo. Putusan Nomor508/PDT/2011/PT.DKLJKT Jo. Putusan Nomor: 312/PDT.G/2010/PN.JKT.

Putri Mea yang sah berdasarkan persetujuan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU08996.AH.01.02 Tahun 2013tanggal 26 Februari 2013 tentang perubahan Anggaran Dasar PT. Puteri Meayang tertuang daiam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.