Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — LIE PUTRA SETIAWAN, SH.,MH VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ;
1170 — 1877 — Berkekuatan Hukum Tetap
1170 — 1877 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korupsi dapat berasaldari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya,dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi;Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi;Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) wajib tunduk pada mekanisme penyelidikansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 45:1)4)Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasaldari kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipilyang
Register : 05-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Mukomuko Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Mkm Tanggal 4 Maret 2021 — Penuntut Umum:
YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN
2.OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD
3.ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI
69 — 40
YURIDHO FADLIN, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAPUAN EFENDI Als SAPUAN Bin HALIDIN
2.OKI FERNANDO Als NANDO Bin ARSYAD
3.ACEP IRAWAN Als ACEP Bin JASNI
69 — 40
kurang lebih 4 (empat) kali menghisap sabu;Bahwa Para Terdakwa pernah di lakukan tes urine pada tanggal 26 Oktober2020 dan hasilnya positif (+)menggunakan Narkotika jenis sabusabu;Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukanpenggeledahan, penerangan atau cahaya cukup terang karena adanyacahaya lampu listrik yang ada pada kamar rumah tersebut;Bahwa pada saat Para Terdakwa dan saksi Yahadi ditangkap dan dilakukanpenggeledahan oleh kepolisian dari Polres Seluma tidak ada warga sipilyang
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
;Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenentukan Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badanpertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaturdengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintan RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang merupakan peraturan dasar penerbitan objek sengketa a quo, makatidak ditemukan adanya norma atau
Register : 14-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 PK/TUN/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — NY. SRI SOEDARMI, DKK VS KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I;
183 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sipil adalah untuk meningkatkan semangat kerja mereka.Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil, maka rumah dinas tersebut wajib dikembalikan kepada Instansinya; Bahwa rumah dinas dapat dialinkan haknya beserta atau tidak besertatanahnya kepada penghuni apabila memenuhi syarat yang telah ditentukanperaturan perundangundangan, antara lain telah dialinkan statusnya darigolongan II menjadi golongan III; Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 11-08-2014 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 268/Pid.Sus/2014/PN. PTK Tanggal 11 Agustus 2014 — RICHI ZULKARNAIN
67 — 6
67 — 6
kependudukan;Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan sebagai tidak memiliki hakatau tidak ada ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatansehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan melawan hukummenurut doktrin diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau perobuatan yang melanggar/menyimpang dari ketentuan perundangundangan ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan terdakwa diketahuibahwa terdakwa bukanlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang
Putus : 29-11-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 12/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tanggal 29 Nopember 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH.
270 — 129
270 — 129
Menyatakan barang bukti berupa :1) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan MenteriPenerangan RI Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian DepartemenPenerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP. 050013581;2) 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31
Nomor 1705/SK/RB/1981, tanggal 7 Februari 1981,tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Calon Pegawai NegeriSipil yang ditandatangani oleh Kepala Biro KepegawaianDepartemen Penerangan RI IMAM TRIYONO, SH NIP.050013581 ;1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat KeputusanMenteri Penerangan RI , Nomor : 37/SK/UP/1982, tanggal 31 Maret1982 , tentang pengangkatan Saudara RAHIM MUHAMMAD NIP.050026509 dengan Golongan lla, menjadi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
159 — 76
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
159 — 76
Donni RicardoBarimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 telah diterima Penggugat padatanggal 28 Mei 2017 dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejakditerimanya Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukanUpaya Administratif berupa Keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkankepada Penggugat sebagimana di atur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:Ayat (1) : Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020 Tanggal 12 Maret 2020 — Pidana
Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S.E.,S.H
Terdakwa : Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya
175 — 53
175 — 53
2017 sampai dengan tanggal 30 Juni2019, apabila dikaitkan dengan status Terdakwasebagai anggota INI seharusnya perbuatanTerdakwa menjadi contoh dan teladan yang baik bagiprajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuktidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika,namun kenyataannya Terdakwa justru memberikancontoh yang tidak baik bagi masyarakat denganmengkonsumsi sabusabu bersamasama denganmasyarakat sipil, hal tersebut secara tidak langsungtelah menumbuhkan keberanian terhadap warga sipilyang
Register : 12-06-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 164-K/PM II-08/AL/VI/2012 Tanggal 10 September 2012 — Kls Ptr Dwijo Iskono
58 — 40
58 — 40
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai atau memilikisenjata api berjenis pistol pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008sekiara pukul 23.30 Wib saat terjadinya penganiayaan terhadap orang sipilyang terjadi di JI. Rawa Bebek Rt. 12 Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utaradekat dengan Kantor Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara.4.
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 52/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan Pegawai NegeriSipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasalPasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 danPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 tahun 2014tersebut, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 29-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2564 K/PDT/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — DENI AGUSTIN KRISTIANA, dk vs KOPERASI SIMPAN PINJAM ISTIDANA SEMARANG, dkk. Cq., KANTOR KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CAB. KLATEN;
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cabang KSP Intidana Klaten (Terlawan I), lalu Terlawan Imemberikan petunjuk atau syaratsyarat untuk pencairan Klaim Asuransi JiwaKredit agar bisa dicairkan antara lain yaitu:1 Satu buah fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan2 Satu buah fotocopy Surat Keterangan telah meninggal dunia dari RumahSakit Islam Surakarta;3 Satu buah fotocopy Surat Radiologi diagnostik dari Rumah Sakit IslamSurakarta;4 Surat Keterangan Warisan;5 Satu buah fotocopy Akta Kematian a/n Sri Mukini, Kantor Catatan Sipilyang
Register : 13-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 104/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
67 — 58
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
67 — 58
tentang ManajemenPNS; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihnukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPIK/2017/PN.Bgl tanggal 30Oktober 2017; Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
Bukti T3: Fotokopi Surat Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanHalaman 36 Put.95/G/2019/PTUNMdnKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, nomor: 15 tahun2018, nomor: 153/KEP/2018, tanggal 13 september 2018tentang penegakkan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah = dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang
Register : 13-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
KHOIRUL ANAM, SH,MM
Tergugat:
BUPATI MOJOKERTO
354 — 125
KHOIRUL ANAM, SH,MM
Tergugat:
BUPATI MOJOKERTO
354 — 125
Bahwa Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan pada amarPutusan Majelis Hakim PTUN pada angka 3 dengan menerbitkanKeputusan Bupati Nomor 188.45/534/HK/416012/2019 TentangPencabutan Keputusan Bupati Nomor 888/161/HK/416012/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang isinya :KESATU : mencabut Keputusan Bupati Mojokerto Nomor888/161/HK/416012/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama :Nama : KHOIRUL ANAM, SH., M.H.
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 30/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
DIANA KARTIKA RINI, S.H.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
89 — 42
DIANA KARTIKA RINI, S.H.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
89 — 42
tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang,bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil Karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum maka terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-11-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 38/Pid.SUs/TPK/2014/PN.Pgp. Tanggal 5 Maret 2015 — AGUS NURJAMAN, A.Pi
136 — 35
136 — 35
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
135 — 90
135 — 90
seharusnyadibuat secara tersendirisendiri, karena masingmasingmemiliki latar belakang dan dasar hukum sebab akibatyang berbeda ; Demikian dapatdilihat jika memperhatikan konsideran Keputusan Tergugatpada bagian menimbang huruf a, dan huruf b, diuraikanSebagai berikut :bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangkapeningkatan pelaksanaan tugas tugas pemerintahandan pembangunan, maka dipandang perlu diadakanMUTASI pejabat struktural eselon Ill dan IV dalam lingkupPemerintahan Kota Makassar Bahwa pegawai negeri sipilyang
struktural yang pernahdan/atau masih didudukinya,Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiantersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwapenerbitan Objek sengketa yang membebaskan Penggugatdari jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya168pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar laluditempatkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada AsistenBidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassartersebut merupakan tindakan yang bersifat penghukuman,sebagaimana hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri sipilyang
Register : 30-10-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 79/G/2012/PTUN.Smg. Tanggal 21 Maret 2013 — YULIMAN, A.Md. Melawan BUPATI KEBUMEN
122 — 58
122 — 58
Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian PelaksanaLanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kebumenyang pada tanggal 24 Juli 2007 terpilih dan diangkat olehTergugat sebagai Kepala Desa Argosari, KecamatanAyah, Kabupaten Kebumen berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/1820/KEP/2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.Yuliman, A.Md.
Register : 24-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Wgw Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 24
40 — 24
Putusan Nomor 0030/Padt.G/2019/PA.Wgw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi
Register : 20-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Bdg,.,.. Tanggal 25 Juli 2017 — Ishak Iskandar dkk lawan Djoko Tjahyono Iskandar
226 — 70
226 — 70
Pdt.G 2016 PN.Bdg.berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga kerugian Penggugat DR per tahun2017 adalah sebesar Rp. 200.000.000, x 2 = Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) ;Bahwa jumlah kerugian tersebut tentunya akan terus bertambah setiaptahunnya sampai Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnyamengembalikan sertifikat a quo kepada Penggugat DR; Kerugian Immateriil :Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang