Ditemukan 5561 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2741 K/Pdt/2013 Tanggal 20 Oktober 2014 — H. DJAFAR TAMBAK, DKK
VS
SUTIKNO, DK
60 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Advokat, beralamat di Jalan Riau Ujung Nomor 85 D,Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei2013;Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan LXXX/Para Terbanding;Melawan:1 SUTIKNO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor18 B, Pekanbaru;Hal. 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 2741 K/Pdt/20132 SUTANTO, bertempat tinggal di Jalan harapan Raya SampingKompleks Militer Baterei R Toko Elektronik Kota Pekanbaru, Riau,kesemuanya dalam hal ini memberikan
Register : 11-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN Tanggal 21 Nopember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
330 — 106
330 — 106
Jumiah .400 6.472 782 00 00 00 600 8.854 5462012Tahun 20132 Janua 3.906. 1.629 1.000. 1.225. 1.00 6.00 2.00 6.3 3.870. 36.294 Bank7 Ifri 300 .706 000 000 0 0 0 00 006 Sumut No.310.02.05.000631.32 Febru 3.906.) 1.629 1.000. 1.225. 1.00 6.00/ 2.00 5.0 3.868. 37.594 Sda8 ari 300 .706 000 000 0 0 0 00 7062 Maret 3.906.) 1.629 1.000. 1.225. 1.00 2.00 6.3 3.864. 42.294 sda9 300 .706 000 000 0 0 00 0063 April 3.906. 1.629 1.000. 1.225. ) 1.00 2.00 6.3 3.864. 42.294 Sda0 300 .706 000 000 0 0 00 006 Halaman
Jumliah .400 6.472 8.782 000 00 O00 00 8.854 5462012Tahun 20132 Janua 3.906. 1.629) 1.000) 1.225. 1.06.00 2.0 6.30 3.870. 36.29 Bank7 I fri 300 .706 .000 000 00 0 00 0 006 4 Sumut No.310.02.05.000631.32 Febru 3.906. 1.629 1.000 1.225. 1.06.00 2.0 5.00 3.868. 37.59 Sda8 ari 300 .706 .000 000 00 0 00 0 706 42 Maret 3.906. 1.629 1.000 1.225. 1.0 2.0 6.30 3.864.) 42.29 sda9 300 .706 .000 000 00 00 0 006 43 April 3.906. 1.629 1.000 1.225. 1.0 2.0 6.30 3.864.) 42.29 Sda0 300 .706 .000 000 00 00 0 006 43
Putus : 26-02-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Februari 2013 — Ir. FAUZI, MT ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 152 K/Pid.Sus/20132.efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur sebagaiberikut :a.
No. 152 K/Pid.Sus/20132.efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah menentukan bahwa setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 122 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :a.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2060 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGRONUSA INVESTAMA
181 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.VI/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalamputusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena
Putus : 21-05-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3112 K/Pdt/2013 Tanggal 21 Mei 2014 —
130 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
melarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensiuntuk melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan menggunakanSurat Perintah Mulai Kerja (SGPMKS) Nomor 620.B/SPMKS/SORSEL/2004tanggal 13 Desember 2004 yang diduga palsu yang dijadikan dasarpenagihan biaya Pembangunan Jalan TeminabuanHataSasenakSodrofoyo (27 km) di Distrik Seremuk;Dalam Gugatan Rekonvensi:1.Menerima Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;Hal. 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 3112 K/Pdt/20132
Putus : 28-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156 K/Pdt/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 — DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA (DAPENMA PAMSI) vs BUDI MULYANA SENTANA, Dkk
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1156 K/Pdt/20132. Bahwa berdasarkan putusan a quo, maka obyek yang disengketakan antara TerlawanI dengan Terlawan IJ (yang selanjutnya akan disebut obyek tanah) adalah mengenai:l(satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan LeuwegajahNomor 275, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Baratseluas 23.270 M2, Bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 199/Utama, SuratUkur tanggal 121095 Nomor 738/1995;3.
Register : 13-06-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 31/G/2013/PTUN.BJM Tanggal 27 Maret 2014 — PT. AUTUM BARA ENERGI
BUPATI TANAH BUMBU
PT. ARUTMIN INDONESIA
139 — 81
139 — 81
Bahwa apaapa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban ini adalah jawabandari pernyataan dalam gugatan Penggugat pada tanggal 13 Juni 20132. Bahwa Tergugat menolak dalildalil yang diajukan Penggugat yaitu bahwapenerbitan obyek sengketa adalah menindaklanjuti peta informasi pertambangan yangdikeluarkan oleh unit pelayanan informasi dan investasi terpadu Direktorat JenderalMineral dan Batubara Kementerian tanggal 11 Maret 20133.
Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1575/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M. VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/P P/M. VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.
Putus : 12-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609/B/PK/PJK/2013 Tanggal 12 Desember 2013 — PT BMW INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 609/B/PK/PJK/20132/.28.29,peraturan sendiri. Dengan kata lain peraturanperaturan pada Bukull pada umumnya hanya merupakan hukum pelengkap(aanvullend recht), bukan hukum keras, atau hukum = yangmemaksa,Bahwa dalam perkara a quo, pembebanan risiko bagi PemohonPeninjauan Kembali apabila tidak terlaksananya perencanaanproduksi/impor, sama sekali bukan merupakan sebab (kausa) yangterlarang.
Register : 21-01-2014 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/I/2014 Tanggal 17 Februari 2014 — Zainal Serda Nrp 31970319110677
37 — 22
37 — 22
Danrem 142/Tatag selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 berdasarkan Keputusan PenahananSementara Nomor : Kep/14/VII/2013 tanggal 9 Juli 20132. Kemudian diperpanjang sesuai :Perpanjangan penahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 berdasarkan penahanansementara Nomor : Kep/18/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013.3.
Putus : 20-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — TANG SIEW KEE alias GRACE alias KRIS
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put.No.386 K/Pid.Sus/20132 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya No. 6704120514899 an. TANG SIEWKEE;YD On fF WSIEW KEE;1 (satu) buah kartu KAD Malaysia No. 670426085148 ;1 (satu) buah Kartu Izin Tinggal Terbatas an. TANG SIEW KEE. ;2 (dua) buah Lesen Memandu Malaysia an. TANG SIEW KEE. ;1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0025 6102 5307;1 (satu) buah kartu Paspor BCA No. 6019 0020 1605 3516 an.
Putus : 11-09-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180/B/PK/PJK/2013 Tanggal 11 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/20132.
Register : 08-10-2013 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2013 Tanggal 7 Mei 2014 — I KETUT MURDANA, DKK VS 1. PEMERINTAH DAERAH PROV. BALI c.q. GUBERNUR PROV. BALI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. BALI;
128 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 65 P/HUM/20132 Bahwa Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011 mendefinisikan Para PemohonKeberatan sebagai berikut:Permohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau peroranganyang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atasberlakunya suatu. peraturan perundangundangan tingkat lebih rendah dariUndangUndang.3 Bahwa Pemohon I adalah Klian Desa Adat (Kepala Desa Adat) Pecatuyang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — PT.PANCARAN BANTALA SAKTI VS YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI, DKK
102 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor: 29 PK/Pdt/20132.
Putus : 07-11-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/PID.SUS/2013 Tanggal 7 Nopember 2014 — HADI SURYONO, S.E. bin MISKUN
88 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 92 PK/PID.SUS/20132 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dalamperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam putusan pengadilan telah secara nyata terjadi kekhilafan dankekeliruan yang nyata dalam menerapkan Undangundang yang bersifatmengikat Hakim, karena Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkanundangundang tentang alat bukti yang sah, yaitu alat bukti kKeterangan saksi.Majelis Hakim telah mengalami kekhilafan yang nyata, sehingga dalamputusan tidak memberikan pertimbangan
Putus : 09-06-2014 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 104/PID.B/2014/PN.DUM Tanggal 9 Juni 2014 — MASRI NOPRIONO SINAGA ALS MASRI BIN EDI SINAGA (Alm)
105 — 51
105 — 51
Penyidik Sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 20 Desember 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 29 Januari2014;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak Tanggal 30 Januari 2014 s/d 28Februaru 20144. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Februari 2014 s/d Tgl 18 Maret 2014 ;5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tgl 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;6.
Putus : 06-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 K/TUN/2013 Tanggal 6 Maret 2014 — KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA BARU TIGA
VS
P.T.POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL
142 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yangmasih harus dibayar adalah sebesar Rp.15.567.097.705, dikoreksi menjadi1.681.917, (ampiran bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti dariaspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum,oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa tersebut dinyatakan batal dankepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/20132
Register : 09-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 33/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN Kis Tanggal 20 Juni 2017 — P.T. BANK MANDIRI (Persero), Tbk Lawan HENDRA KESUMA
234 — 78
234 — 78
agunan/ jaminan konsumen HENDRA KESUMA kepada PelakuUsaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TbkAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 106/PMK.06/20132
Putus : 03-10-2013 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1041 K/PID/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 — HARDIYANTO Alias ADI Bin TAMING
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put. 1041 K/PID/20132 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 20/Pid.B/2013/ PN.Trk.tanggal 8 April2013 yang dimintakan banding;3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yangdalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/AKTA/Pid.B/2013/ PN.Trk.
Putus : 24-02-2014 — Upload : 20-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 K/PID/2013 Tanggal 24 Februari 2014 — PAULUS BANGNGU ALias PAU BANGNGU, Dk
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1454 K/Pid/20132. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupangtersebut telah keliru, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bukanlahmerupakan alasan pemaaf dan alasan pengeculiaan.