,(seratus ribu rupiah) per Meter.Bahwa Walikota Tanjung Pinang Up Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinangmengirim surat permintaan dengan Nomor 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September2009 tentang informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan PajakPratama Tanjung Pinang.

: No Lokasi NJOP tertinggi NJOP teredah(Rp) (RP)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring 48.000. 27.000.2 Bukit kursi P.

: No Lokasi NJOP tertinggi NJOP teredah (RP)(Rp)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring 48.000. 27.000.2 Bukit kursi P.

: No Lokasi NJOP tertinggi (Rp) NJOP teredah (RP)1 Pulau Biram Dewa 48.000. 27.000.Eks.Istana KotaPiring2, Bukit kursi P. 14.000. 3.500.Penyengat2 Simpang Jl.Raya 48.000. 14.000.senggarang SeiLadi4 Jl.

2 Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Presiden No. 65 tahun2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaantanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yakni penilaian hargatanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variable diantaranyafactor lainnya yang mempengaruhi nilai tanah, sehingga demikian harga tanah yangdibebaskan

M2Tafsiran harga dari desa 300.000 400.000 m2Harga NJOP 2.295.000Harga tafsiran 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 146.488.500SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa 100.000 150.000 m2Harga NJOP 21.000.000Harga tafsiran 486.000.000 + 21.000.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 274.725.000SHM No.2401 AN.

M2 Tafsiran harga daridesa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP = 2.295.000Harga tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 100 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 183.397.500SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2 Tafsiran harga daridesa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP = 21.000.000Harga tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 308.750.000SHM No.2401 AN.

M2 Tafsiran harga daridesa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP = 2.295.000Harga tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 100 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 183.397.5004. SHM No. 1420 An SAMAN luas 5.965 M2 Tafsiran harga daridesa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP = 21.000.000Harga tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp. 308.750.0005. SHM No.2401 AN.

KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 110.000.000 + 39.270.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.44.781.000,SHM NO. 1433 An. Karsowijoyo alias KASID Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 %2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500, .

dari desa dan nilai NJOP yang tertera di pipil pajak,saksi tidak memperhatikan luas antara di pipil pajak dan di sertifikatBahwa berdasarkan SK Direksi No. 581/03/SK.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Duamelalui surat Nomor S510/WPJ.04/KP.0503/2013 tanggal 21 Mei 2001,menerangkan bahwa Surat Keterangan NJOP No.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPJ.04/KP.0503/2012; danh. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011 no.0083635.3.Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1433/Kramat Pela atasnama TERGUGAT, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan.4.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPJ.04/KP.0503/2012 ( Bukti P17); dang. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011No.0083635 ( Bukti P 18).Hal 11 dari 17 Hal Put No.224/Pdt/2016/PT.DKI.12. Bahwa terhadap seluruh dokumen lampiran yang dijadikan dasar penerbitan SHMNo.1433/Kramat Pela atas nama TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telahmeminta klarifikasi dan validasi kepada intitusi penerbit sebagaimana tercantum didalam dokumen dimaksud.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPuJ.04/KP.0503/201 2; danh. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011 no.0083635.4. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1433/Kramat Pelaatas nama TERGUGAT , yang diterbitkan Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan.5. Menyatakan batal dan tidak sah transaksi jual beli antara Tergugat danTergugat Il.6.

dengan ganti kerugian sebesarRp.15.419.950,Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasarperhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor KEP209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003,tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untukTanah di Jl.

dengan ganti kerugian sebesarRp.15.419.950,.Nilai ganti rugi yang akan dibayarkan tersebut diatas dibuat tanpa adanya dasarperhitungan harga yang jelas oleh Panitia karena berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor KEP209/WPJ.14/BD.05/2003 tanggal 19 Desember 2003,tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek (NJOP) sebagai dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, besarnya NJOP untukTanah di Jl.

yang berlaku waktu itukarena NJOP waktu itu Cuma 4.000 sampai 10.000; dan masyarakat tidak maudibebaskan dengan harga NJOP;Bahwa Penetapan pembayaran harga berdasarkan risalah tanggal 08 Oktober2003;Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.2.000.000, sebagai anggota panitia;Bahwa saksi sebagai anggota panitia tidak pernah terlibat langsung;Bahwa posisi terdakwa ini dalam kepanitiaan sebagai seketaris bukan anggota;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;7.

yang berlaku pada waktuitu karena NJOP pada waktu itu Cuma Rp.4.000 sampai Rp.10.000, sehinggamasyarakat tidak mau dibebaskan dengan harga NJOP;Bahwa Penetapan pembayaran harga berdasarkan risalah tanggal 08 Oktober2003;Bahwa saksi menerima honor sebesar Rp.2.000.000, sebagai anggota panitia;Bahwa Seketaris bukan anggota hanya mencatat, melaksanakan pekerjaan yangtidak mempunyai hak pungut suara;Atas keterangan saksi tersebut, tedakwa menyatakan tidak keberatan.9.Saksi Drs.

Membuat dan mengirimkan usulan SK Menteri Keuangan mengenai klasifikasidan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB ke Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak ;f.

Bank Danamon), di Desa Sukodadi, Lamongan yangsekarang di tutup, telah melakukan permohonan lelang ke Ketua PNLamongan, dan kemudian dilakukan proses lelang itu, dan dimenangkanoleh Sukardi (Tergugat 2), Bukti 1;Bahwa proses lelang itu telah menetapkan harga jual lelang atas persil yangdimaksud (obyek lelang) sebesar Rp 173.000.000, (Seratus Tujuh PuluhTiga Juta Rupiah), padahal harga ini jauh di bawah harga NJOP persiltersebut maupun jauh di bawah harga pasar, (Bukti 2), sedang NPOP dasarpenggenaan

mematikanusaha Penggugat);Berdasarkan alasanalasan di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim,yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan memberikan putusanyang bunyi amarnya sebagai berikut :1.2.3.Membatalkan penetapan lelang No. 8/PDT EKS/2017/PN Lamongan;Menyatakan Tergugat 2 tidak sah sebagai pemenang lelang yang dimaksudMengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat baik materiil dan immateriil yangditanggung renteng oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;Menyatakan selisih harga lelang dengan harga NJOP

dan HPUbertentangan dengan prinsip kelayakan, kepatutan, dankepantasan;Menyatakan selisin harga dalam proses lelang yang dimaksud yaitu antaraharga lelang, harga NJOP dan harga HPU adalah merugikan Negara (videsetoran pajak menjadi berkurang) karena harga yang ditetapkan dalamlelang jauh dibawah harga NJOP (hak Negara memungut pajak menjadiberkurang atau timbul adanya dugaan penggelapan uang negara yang harusmasuk kekas Negara melalui pungutan pajak);ATAUKalau Majelis Hakim berpandangan lain, mohon

terletak di Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamonganyang kemudian atas jaminan telah dilakukan proses lelang yangdimenangkan oleh Tergugat II; Bahwa, harga jual lelang atas jaminan sebesar Rp173.000.000, (SeratusTujuh Puluh Tiga Juta Rupiah) jauh di bawah harga NJOP persil tersebutmaupun jauh di bawah harga pasar, sedang NPOP dasar penggenaanBPHTB sebesar Rp 617.310.000, (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tiga RatusSepuluh Ribu Rupiah), dari proses lelang, terlinat disini ada dugaan kuatHalaman

oleh KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mana dalam peraturan tersebut telah puladiatur mengenai tata cara dan syarat untuk mengajukan lelang dan diatur pulamengenai pembatalan lelang;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Penggugat tersebutadalah merupakan pembatalan lelang oleh karena harga jual lelang atas persilyang dimaksud (obyek lelang) dibawah harga NJOP

tahun 1998/1999 tanah di Wilayah Kuningan, Kecamatan Setiabudi,maka didapat informasi bahwa harga atau NJOP bidang tanah di lokasitersebut berdasarkan Surat Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatantertanggal 31 Mei 1999 No. S.2757/WPJ.06/KB.05.03/1999 adalah:Untuk tahun pajak 1998 NJOP sebesar Rp 10.000.000,/m*;Untuk tahun pajak 1999 NJOP sebesar Rp 10.455.000,/m*;sehingga harga tanah milik para Penggugat tersebut sekarang sebesarRp 10.455.000,/m?

Kerugian materiil: Ganti rugi atas tanah pengganti cumacuma bekas hak EigendomVerponding No. 7267 seluas 16 Ha sebagaimana ditentukandalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 188VI1990 tanggal 18 Juni 1990 dengan harga NJOP tahun pajak 1999sebesar Rp 10.455.000,/m* adalah sebagai berikut:160.000 m?

mana kuasatersebut telah dicabut dan dengan demikian gugatan tersebutdilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasarhukum;Bahwa yudex facti dan yudex juris juga telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, hal tersebutterbukti dari pertimbangan judex facti dan judex juris pada halaman59 alinea ke 6 yang berbunyi:Menimbang bahwa pemberian ganti rugi tersebut diperhitungkandengan harga saat pembayaran, sehingga berdasar bukti P.II hargatanah pada tahun 1999 NJOP

SK.15/Depag/1996 dan dengan demikianbukan diberikan dalam bentuk tanah seluas + 16 Ha dan ganti rugiberupa dengan mendasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebagaimana pertimbangan judex facti dan dengan demikian judexfacti dan judex juris telah membuat kekeliruan hukum (error yuridis)dan kekeliruan fakta (error facti);Bahwa demikian juga terhadap penentuan besarnya ganti rugi, judexfacti dan judex juris juga telah melakukan kekeliruan yang nyatadalam penerapan hukumnya, terbukti dalam memutus

besarnya nilaiganti rugi, judex facti dan judex juris menggunakan standarberdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku sekarangsebagai pedoman besarnya ganti rugi yang harus dibayar olehPemerintah kepada bekas pemilik tanah partikelir yang terkenaUndangUndang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan TanahTanah Partikelir;Hal. 21 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007Mohon Majelis Hakim dapat membedakan fungsi dan tujuanpenerbitan penarikan pajak yang peruntukannya sematamata untukpenarikan pajak

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sdri Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri.Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPPBB Nomor 00001/272/12/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 TahunPajak 2012, dengan hasil sbb : Uraian Luas (m2) Bumi NJOP sebagai KetetapanSemula 82.931.800 260.131.020.00 523.557.375Menjadi 82.931.800 260.131.020.00 523.557.375 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU KUP, dengan ini Pemohon Bandingmengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding NomorKEP92/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014 sebesarRp523.557.375,00, dengan dasar hukum, faktafakta

Agri Bumi Sentosa, NPWP21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : MenurutMenurut; PemohonNo Uraian Pemeriksa ; KoreksiBandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 82.931.800 82.931.800Luas Bangunan (m2) 3.307 3.307Kelas 170 & 67 170 & 67NJOP Bumi per m2 (Rp) 3.100 3.100NJOP Bangunan per m2 (Rp) 920.000 920.000NJOP (Rp) 260.131.020.000 260.131.020.000 Perhitungan Pajak yang terutang 1 NJOP sebagai dasar pengenaan 260.131.020.000) 260.131.020.000 PBB5 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak KenaPajak

(NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 260.123.020.000 260.123.020.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak 40% 40%(NJKP)5 NJKP 104.049.208.000) 104.049.208.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 520.246.040 520.246.040 Pengenaan Khusus RSSwasta/PTS/Investasi Wilayah6.b Tertentu (50% x 6.a) 260.123.020 7 PBB yang harus dibayar 520.246.040 260.123.020 260.123.020Pokok/Jumlah PBB yang masihHarus dibayar 418.845.900 158.722.880 260.123.020 g Renda administrasi Pasal 10 UU 104.711.475

Indragiri CitraNo. 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sehingga perhitunganPBB Tahun Pajak 2012 menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp.)Per m2 JumlahBumi 82.931.800 170 3.100 257.088.580.000Bangunan 3.307 67 920.000 3.042.440.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 260.131.020.000NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 260.123.020.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% x 104.049.208.000260.123.020.000Pajak Bumi dan Bangunan Terutang

Luas NJOP (Rp)Objek Pajak (IM?) Per M2 JumlahBumi 82.931.800 3.100 257.088.580.000Bangunan 3.307 920.000 3.042.440.0001. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 260.131.020.0002. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 260.123.020.0004. Persentase NJKP 40%5. NJKP (3x4) 104.049.208.0006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 520.246.0406.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) Zs PBB yang harus dibayar (6.a atau 6.b) 520.246.0408.

Rp.103.000,/m2,sedangkan apresial kedua Rp.550.000,/m2 dengan NJOP Rp.394.000,/m2 ;Bahwa bedanya begitu jauh karena ada ketimpangan NJOP, Wedoro sudah naik,untuk desa Janti belum naik ;Bahwa PT.

Bahwa desa Permisan termasuk wilayah Jabon, dan untuktanah tambak di desa Permisan sekarang NJOP nyaRp.7.150,/M2, sedang pada tahun 2005 NJOP kuranglebih Rp.5.000, /M2 ;5. Bahwa kenaikan NJOP sejak tahun 2005 sampai tahun2010 satu kali pada tahun 2007 apa tahun 2008 ;6. Bahwa tanah tambak sertifikat No.163 seluas 14.645 M2dengan tanah sekitarnya NJOP nya sama ;7. Bahwa sertifikat No.163 atas nama Kurniawan Hidayat ;8.

setiap tahunnya, tapi sejak tahun2005 sampai dengan 2008 untuk desa Janti tidak ada perubahan ;84Bahwa untuk tanah kas desa Janti sesuai dengan basis data PBBluasnya 10.000 M2dan NJOP nya Rp.103.000, /M2, NJOP nomornya ialah 35.15.140.015.001.0014.0.

,awal tahun 2009 naik menjadi Rp.128.000, /M2 ;Bahwa kenaikan NJOP tidak tentu, untuk wilayah yang strategis dan prospeknyabagus cepat naik misalnya dipinggir jalan NJOP nya lebih sering disesuaikansedangkan untuk wilayah yang kurang strategis biasanya 3 tahun sekali ;Bahwa harga tanah ada yang lebih tinggi dari NJOP, ada yang lebih rendah dariNJOP ;Bahwa kalau harga tergantung dari kesepakatan para pihak, itu akan menjadi dasarbagi kita untuk meninjau NJOP PBB, misalnya NJOP Rp.103.000, /M2 sedangkanharga

tanah laku Rp. 200.000, itu berarti tahun depan kita akan naikkan menjadiRp.180.000, atau Rp.190.000, jadi mendekati terus harga tanah ;Bahwa kalau untuk meninjau NJOP PBB dalam satu tahun itu denganmenyesuaikan harga pasar, tetapi kalau harga pasar mungkin bisa naik berlipatlipat ;Bahwa untuk NJOP tidak bisa naik 2 kali dalam sehari, karena untuk kepentinganpengenaan PBB ditentukan oleh Dirjen Pajak, tetapi kalau untuk NJOP pasaran bisasaja karena NJOP pasar yaitu NJOP yang terjadi di pasar yang

Bahwa pihak Tergugat membantah dalil pihak Para Penggugatyang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad yang tidakbaik, bahwa pada saat di laksanakan mediasi yang diselenggarakanoleh Pihak Pengadilan Agama Kota Palu bahwa Tergugat mempunyaiitikad baik yang di dengar langsung oleh Mediator, bahwa Tergugatakan membeli tanah tersebut dan akan memberikan bagian hargatanah kepada para penggugat sesuai dengan harga Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) bahkan Tergugat akan mambayar lebih dari harga NilaiJual

Objek Pajak (NJOP) selama tidak memberatkan Tergugat;3.

Putusan No.500/Pdt.G/2020/PA.PalPalu, Mediator memerintahkan Para Penggugat untukNilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari harga tanah yangjketa di antara kami bersaudara, namun pada saat @lanjutnya Para Penggugat tidak melasanakan atauharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena TergugatPalu.4.

Bahwa poin 4, dan 5 Gugatan Penggugat Bura menjual tanahkepada tergugat seharga Rp. 75.000.000, (Tujuh puluh lima jutarupiah) sudah sesuai dengan NJOP, yang merupakan harta bawaanorang tua Penggugat, bukan harta gonogini dari Perkawinan Buradengan istrinya sekarang sudah cerai sebagaimana akte ceraitanggal 11 Juli 2011, nomor :0523/AC/2011/PA sehingga Buramenjual tanah kepada tergugat tidak perlu adanya persetujuan istrimaupun anak anaknya karena pada saat itu Bura masih dalamkeadaan sehat dan cakap

Bahwa oleh akerna transaksi jual beli tanah BURA dengan tergugatsudah seuai dengan prosedur yang dilakukan dihadapan Pejabatpembuat akta tanah,sesuai pula dengan lokasi dan keadaan tanahserta NJOP di desa larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan kabupatenPamekasan, maka perbuatan tergugat tidak dapat dikatagorikansebagai Perbuatan melawan hukum oleh karenanya gugatanPenggugat harus ditolak ;106. bahwa poin 7 gugatan Penggugat, tidak perlu ditanggapi karenayang dijadikan dasar oleh Penggugat tidak. bahwa

Bahwa pada waktu Pak Bura menjual tanah tersebut tanpaperssetujuan anak anak Pak Bura sehingga harga tanah tersebuttidak sesual harga NJOP yang pada waktubahwa atas penjualan tanah tersebut anakanak dari Pak Buratidak setuju karena pada waktu pak Bura menjual tanah tersebutdalam keadaan tidak cakap dalam melakukan perbuatan.

Bahwa Perbuatan tergugat dengan cara membeli tanah milikPenggugat dengan harga dibawah NJOP dan tanpa persetujuananak anak Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawanbahwa akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehtergugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat antara33Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari penjualantanah tersebut diPenggugat tidak bisa mengalihkan kepada hak tanahtersebut kepada orangMenimbang, bahwa terhadap dalildalil

setempat;e Bahwa tergugat secara tegas menyatakan transaksi jual beli antaraBura (ayah Penggugat) dengan tergugat sudah sesuai denganprosedur yang dilakukan dihadapan kepala Desa setempat, serta telahdibuatkan akte jual beli sesuai prosedur yang benar dihadapan Notarisserta tidak ada tipu daya pula mengenai NJOP di desatersebut, Tegugat menyatakan Pak Bura berhak melakukan tindakanhukum terhadap harta miliknya, tanpa harus sepengetahuan pihakanak anaknya /pihak lain;Menimbang, bahwa dengan terpecahnya

berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 755 atas nama Elon Padang Batanghari;

yakni sejumlah Rp60.144.000,00(enam puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW 00 Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan yang terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 755 tidak boleh dijual kurang dari jumlah yang tertera di dalam NJOP yakni sejumlah Rp109.911.000,00(seratus sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

98RT 000 RW 000 Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan;Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuanPasal 396 KUHPerdata, maka pengadilan berpendapat bahwa penjualan hartapeninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletakdi Desa Sei Beras Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang terdaftardi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 yang didalamnya melekat hak warisdari YOSEPHINE THERESIA SINAMBELA tidak boleh dijual kurang dari hargayang tertera di dalam NJOP

yakni sejumlah Rp60.144.000,00(enam puluhempat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikutbangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW0O Helvetia Tengah Medan Helvetia Kota Medan yang terdaftar di dalamSertipikat Hak Milik Nomor 755 tidak boleh dijual kurang dari jumlah yangtertera di dalam NJOP yakni sejumlah Rp109.911.000,00(seratus sembilan jutasembilan ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2020/PN MdnMenimbang

Menetapkan batas limit penjualan tanah berikut bangunan di atasnyayang terletak di Desa Sei Beras Kecamatan Sunggal Kabupaten DeliSerdang yang terdaftar di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 186 tidakboleh dijual kurang dari harga yang tertera di dalam NJOP yaknisejumlah Rp60.144.000,00(enam puluh empat juta seratus empat puluhempat ribu rupiah) dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yangterletak di Jalan Kamboja XIII Nomor 98 RT 000 RW 00 Helvetia TengahMedan Helvetia Kota Medan yang terdaftar

Hal ini terbuktidari besarnya nilai ganti rugi atas tiaptiap bidang tanah, bangunan dantanaman tegakan diatasnya yang jauh lebih tinggi dari nilai objek pajakbidangbidang tanah dan bangunan tersebut maupun harga pasar setempat;Bahwa sebagai bukti atas dalil Termohon tersebut diatas, dapat dibuktikandari perbandingan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari beberapa warga yangterkena pembebasan dengan Nilai ganti rugi yang telah ditetapkan olehPanitia Pengadaan Tanah yang mendasarkan pada hasil perhitungan

sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meter persegipada tahun 2018 seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan nilai jualtertinggi sebelum adanya pengadaan tanah di kawasan pantai kijing +Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mpwsebesar Rp. 68.181, (enam puluh delapan ribu seratus delapan saturupiah) per meter persegi sehingga keberatan pemohonterhadappenetapan harga yang terlalu rendah tidak berdasar;17.

Per Meter persegi di daerah Sungai Kunyit hanyasebesar kurang lebih Rp. 660,00 (enam ratus enam puluh rupiah), sedangkannilai yang diberikan oleh KJPP sudah jauh melebihi dari NJOP di daerahtersebut;Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenaitidak dilibatkannya Pemohon dalam penentuan nilai ganti kerugian, haltersebut telah diatur dalam pasal 34 UU No. 2 Tahun 2012 :a.

Bahwa harga yang dikeluarkan oleh penilai publik Pungs Zulkarnain danRekan berkisar antara Rp.187.000 per m* sampai dengan Rp. 327.000per m* sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meterpersegi pada tahun 2018 seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dannilai jual tertinggi sebelum adanya pengadaan tanah di kawasan pantaiHalaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mpwkijing + sebesar Rp. 68.181,( enam puluh delapan ribu seratus delapansatu rupiah) per meter persegi

Fotokopi bermaterai Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMempawah selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 131/50061.02/1I/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Pelaksanaan PembayaranGanti Kerugian Tahap Gelombang 1 Pengadaan Tanah untukPembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing, KabupatenMempawah Kalimantan Barat,, diberi tanda T.115;Fotokopi bermateral Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan Tahun 2018 NOP 61.02.190.005.0010221.0 atas nama M.Kaud Mahad yang besaran NJOP

Ramlan Maringga,Ba sebagai Camat Meliau,sebagai PPAT di kecamatan Meliau serta sebagai Ketua TimPenilai Harga Tanah mengetahui status tanah yang ada diKecamatan Meliau, NJOP, maupun harga nyata jual belitanah di Kecamatan Meliau) dengan memberikan masukanbahwa tanah yang ditawarkan Sdr.

Fanjung tersebutstatusnya adalah tanah Negara, NJOP sebesar Rp.3.500, /per meter persegi sehingga dalam memberikan penaksiranmemberi masukan agar diberikan uang santunan bukan gantirugi namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa lI.Ramlan Maringga,Ba.Adapun isi. dari Berita Acara Penilaian / PenaksiranHarga Tanah Nomor 593.3/02/TPHT/BA/2007 secara garisbesar adalahIdentitas obyek :Letak : Dusun Tanjak Mulung Desa SungaiMayam KecamatanMeliau.Peruntukan : PertanianPerkiraan Nilai :NJOP PBB > Rp.3.500

Fanjung tersebutstatusnya adalah tanah Negara, NJOP sebesar Rp.3.500, /per meter persegi sehingga dalam memberikan penaksiranmemberi masukan agar diberikan uang santunan bukan gantirugi namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa lI.Ramlan Maringga,Ba.Adapun isi dari Berita Acara Penilaian / PenaksiranHarga Tanah Nomor 593.3/02/TPHT/BA/2007 secara garisbesar adalahIdentitas obyek :Letak : Dusun Tanjak Mulung Desa SungaiMayam KecamatanMeliau.Peruntukan : PertanianPerkiraan Nilai :NJOP PBB > Rp.3.500

Fanjungtersebut telah melampui kewenangan sebagai Ketua dansekretaris Tim = Penilai Harga Tanah karena tidakberdasarkan NJOP dan harga nyata di sekitar lokasi tanahtersebut, serta tanpa melihat status tanah terhadaptanah yang ditawarkan oleh Sdr.

) atau nilaisenyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalanberdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LASITO dansaksi HADI SUDIBYO yang menerangkan bahwa atas perintahTerdakwa II.

Pekanbaru Kotamadya PekanbaruRiau, Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp.350.000.000,Sebuah toko atas nama H. Ami Ali, terletak di Jl. Teratai Padang BulanKecamatan SenapelanPekanbaru. Riau. Dengan nilai diperkirakanberdasarkan NJOP Rp. 300.000.000,Sebuah ruko atas nama Hj. Zainur, HGB. No.645, tahun 1981, terletak di Jl.Imam Bonjol Kota Baru Pekanbaru Kota, PekanbaruRiau.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp 200.000.000,Sebuah Toko terletak di Blok I No. 7 Lantai 2 Plaza Sukaramai JL Jendralsudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (KTBH) thn. 2002, atas namaHj. Zainur. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 100.000.000,.Sebidang tanah atas nama Hj.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 125.000.000,.2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali jual belidiatas segel yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Masjid AlIsrar RT.04Pekanbaru. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 125.000.000, .3. Sebidang tanah sawah sebanyak sepulu piring atas nama H. Amir Ali terletakdi Patamuan Jorong Cacang Tinggi Nagari, Tiku Utara, Kecamatan TanjungMutiara, TikuPariaman Sumatra Barat.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 650.000.000,.5. Sebuah toko terletak di Blok F No.3 Lantai 1 Plaza Sukaramai Jl. Jend.Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (K TBH) thn. 2002, atas nama H.Amir Ali. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 210.000.000,.6. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No.222 tahun 2004, terletak di Jl. Pangeran Hidayat No. 37 Desa Tanah DatarKec. Pekanbaru Kota Kotamadya PekanbaruRiau.

Dengan nilai diperkirakanberdasarkan NJOP Rp. 150.000.000,.7. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No.95 tahun 1992, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg Nikmat No. 248 DesaKota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya PekanbaruRiau. Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 250.000.000,.Bahwa alm. H.

(Kepala Pendidikan dan PelatihanMahkamah Agung RI) dalam halaman 398 jelasjelas dikatakan Penentuanharga limit lelang mempertimbangkan harga NJOP, digabungkan dengan hargapasaran dibagi menjadi 2 (dua) dibuat sebagai standard harga limit lelang ;Bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan Nomor 012/Birdie/Somasi/XI/08 tanggal 17 November 2008 telah memberikan Somasi kepada Tergugatuntuk tidak melanjutkan proses pelelangan sebelum masalah ini selesai,Somasi mana ditembuskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan

(Kepala Pendidikan dan Pelatikan Mahkamah Agung RI) dalam hal. 398 yangmenjelaskan sebagai berikut penentuan harga limit lelang mempertimbangkanharga NJOP (PBB), digabungkan dengan harga pasaran dibagi menjadi 2 (dua)dibuat sebagai standard harga limit lelang .Bahwa sebaliknya yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Kasasi adalahmenentukan nilai limit lelang dengan harga serendahrendahnya jauh dari hargadasar NJOP PBB apalagi dari harga pasar, dengan membuat nilai taksasi (NilalLimit) yang dibuat sendiri

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya = 0,5%dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) perhitungan tarifnyaditetapkan Direksi Perum PPS;(Lihat : Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP41/MEN/2007, tertanggal 06 November 2007 tentang PenetapanTarif Pelayanan Penggunaan' Barang/Jasa Yang DikelolaPerusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS),hal. 3);.

KEP41/MEN/2007, yaitu : 0,5%terhadap NJOP yang berlaku / tahun, yang mana Penggugatmembayar kepada Tergugat II, berupa :e Biaya Pengembangan (DevelopmentCharge), dengan perhitungan = 0,5% xRp. 335.000, / m*/ tahun pada tahun2011 atau sebesar Rp. 1.675, / m?*/tahun atau sebesar Rp. 1.675, / m?

No. 0632211 Developme Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP x 0,65% x NJOP 4% x NJOP xnt Charge m? x tahun m?* x tahun X m? x tahun m? x tahun(DC)2 Sumbangan Rp. 1.500, x 0,45%x NJOP x 0,65% x NJOP 2,5% x NJOP xPemelihara m? x tahun m? x tahun xX m? x tahun m? x tahunanPrasarana(SPP)3 Administras 0,50% x NJOP 1% x NJOP x m?xX m? x tahun x tahunLihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m7?) /tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;35.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) atas tariah yangdisewa dengan perhitungan 0,45% terhadap NJOP yangberlaku/tahun/m?/ atau Rp.!.

Seharusnya sebelum berasumsimenggunakan NJOP sebagai nilai transaksi, Terbanding melakukankonfirmasi kepada para pembeli maupun Notaris jika Terbanding tidakmempercayai keabsahan akta Notaris.

dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modaluntuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wayib Pajak yangmempunyai hubungan istimewa dengan Wayjib Pajak lainnya sesuai dengankewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa ".Bahwa Pemohon Banding tidak memiliki hubungan istimewa dengan parapembeli tanah tersebut, sehingga tidak ada dasar hukum bagi Terbandinguntuk mengganti harga jual atau nilai transaksi sesungguhnya dengan NilaiJual Objek Kena Pajak (NJOP

meneliti lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17407/PP/M.V1I/15/2009 tanggal 12 Maret 2009, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkanputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem), antara lain terhadappertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :Halaman 37 Alinea ke1, ke2 dan ke3 :Bahwa menurut Majelis, atas selisih NJOP

Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), diketahui bahwa Jenis Usaha atau PekerjaanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalahberupa Industri Kosmetik atau merupakan perusahaan yang bergerakdi bidang manufacturing ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding), diketahui bahwaharga jual tanah yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) secara nyatanyata lebih rendah dari padaharga NJOP

berdasarkan data penerimaan pembayaran dengan nilai padaAkta Jual Beli tidak secara langsung berkaitan serta terdapatnyaperbedaan antara alamat berdasarkan Akta JualBeli dengan alamatpada Master File Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding), maka tidak dapat diyakini kebenaran dari harga jual yangdilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) menerapkan harga jual wajar penjualan tanah sebesarnilai NJOP

0,5% x NJOP x 0,65% x NJOP x 4% x NJOP x m? x nt Charge x tahun m? x tahun m? x tahun tahun(DC)2 Sumbangan Rp. 1.500, x m? 0,45%x NJOP x 0,65% x NJOP x 2,5% x NJOP x m?Pemelihara x tahun m? x tahun m? x tahun x tahunanPrasarana(SPP)3 Administras 0,50% x NJOP x 1% x NJOP x m? xm? x tahun tahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m?) /tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh TERGUGAT berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

(lima ribu delapan ratus enam puluh tujuhmeter persegi) dengan harga NJOP sebesar Rp. 464.000, (empat ratusenam puluh empat rupiah ) :e = Perhitungan Tarif :1. Development Charge (DC) 5 Tahun/ 01 Januari 2016s/d 31 Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464,000 x 500.00 M2 x 5 Tahun = Rp. 46,400,000 ,2.

Rp. 120,520,440 ,Catatan : Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOP.6.

KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, tertanggal13 Oktober 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/JasaYang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Belawan (Vide : Bukti P16)dengan perincian : Development Charge (DC) :0,65% x NJOP x m* xtahunHalaman 86dari 114 Putusan Nomor 108/Pdt/2020/PT MDN Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) :0,65% x NJOP x m?* xtahun Administrasi :0,50% x NJOP x m?

Adapun batasbatasnya adalahSebelah Utara : Tanah milik Haji Suti ;Sebelah Selatan : Tanah milik Ridwan ;Sebelah Barat: Tanah milik Kiramang ;Sebelah Timur : Jalan Merah Delima ;Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah bagunan rumahsewaan dua pintu ;NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Rp.300.000, x 350 m2 = Rp.159.000. 000, (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;2.2.

Sebidang tanah yang terletak di KABUPATEN TANAH BUMBUdengan ukuran 08 meter x 45 meter/360 m2, adapun batasbatasnya adalahSebelah Uatar : Tanah milik Riswan ;Sebelah Selatan : Gang Buntu ;Sebelah Barat : Tanah milik Kiramang ;Sebelah Timur : Jalan Merah Delima ;NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Rp.300.000, x 360 m2 = Rp.108.000. 000, (Seratus delapan juta rupiah) ;2.3. Uang senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), untukuang muka 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush DA.XXXX ZATahun 2011;2.4.