Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2017 Tanggal 2 Oktober 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM.,MH VS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI;
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 411 K/TUN/20171.2.1.3.Bahwa kenyataannya memang belum ada aturan hukumnya, karenabaru tanggal 30 Maret 2017 ini diterbitkannya Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang mekanisme pengisian dan pemberhentianJabatan Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah.
Register : 28-12-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
488 — 246
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
488 — 246
kurang dari 2tahun;Seharusnya: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukandengan hormat atau tidak dengan hormat atau tidak diHalaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIberhentikan, satu dan lain hal tergantung pada pertimbanganpejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatanyang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yangditimbulkan oleh perbuatan itu atauBerhubung dengan itu,maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-03-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1342 — 2802
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1342 — 2802
Rahyan, Chairul, dan Sultan meminta kepada AbuAbdulrrahmman untuk berhenti latihan meliter dengan alasan tidak mau menjaditantara dan hanya ingin menjadi warga sipil di Suriah;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dibujuk untuk ikut latihnan militeroleh Bahrumsyah alias Abu Ibrahim yang merupakan Amir Majmuah Indonesiadi Sadadi, Suriah dan Abu Zulfikar serta Abu Hapsoh, namun Terdakwa danrombongannya tidak ingin menjadi tantara dan hanya ingin menjadi warga sipilyang bernaung dibawah Daulah ISIS;Menimbang
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. A. CHOLIL MANSYUR., MBA
108 — 17
108 — 17
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dungselaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam Kegiatan Rehabilitasit dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembuatan
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin CikDung selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PembuatanTembok
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
226 — 128
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
226 — 128
K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan
Register : 04-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/2019/PTUN.KDI Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
234 — 132
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
234 — 132
., NIP 19731231 199903 1 033 tertanggal 9November 2017 ; 222202 Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan KepalaBKN Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor IdentitasPegawai Negeri Sipil, menetapkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit, denganurutan sebagai berikut:Halaman 32 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenalyang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahirCalon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, dengan ketentuan
Register : 03-04-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Mdo Tanggal 7 Oktober 2014 — - Jeffry Arie Panambunan
123 — 33
123 — 33
ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yangsedang gencargencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;e Perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencara Daerah(BPBD) Kota Manado .telah menciderai citra Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. MUH. ARSAD, M.M. bin SEPPE
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Pemohon Kasasi mengirimSMS kepada korban sebagai Bupati Kepulauan Selayar yang tidakmematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan memenangkan Pemohon Kasasi /Terdakwa bahkan korban telah memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gajiPembanding/Terdakwa sebagai hak seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus dibayarkan oleh Negara.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Tanggal 9 Februari 2016 — SUHANTORO, SE.Akt., MM. Bin MASHADI (TERDAKWA)
89 — 29
89 — 29
., M.M.adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa tengah Nomor : 821.1/ 9231/ 1992tanggal 24 Nopember 1992 dan selanjutnya Terdakwa telah diangkat sebagaiKepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (PLTD) Kasda Kota Semarang sesuaidengan Petikan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/ 26/2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukkan Dalam JabatanStruktural Eselon Ill, IV, Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kota
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
91 — 74
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
91 — 74
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;65Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-08-2014 — Putus : 20-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 137-K/PM.II-09/AD/K/VIII/2013 Tanggal 20 September 2013 — PRATU RUJITO DKK 9 (SEMBILAN) ORANG
97 — 75
97 — 75
tetapiTerdakwa2 membela diri lalu Terdakwa2 memukul salah seorang warga tersebutyang tidak diketahui identitasnya dengan ciri memakai kaos biru menggunakantangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian punggungnya, setelah ituTerdakwa2 naik lagi ke atas truk.Bahwa setelah itu truk meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 3 (tiga) orang warga sipilyang dalam keadaan lukaluka yaitu satu orang mengalami luka dibagian hidung berdarah, satu oranglagi mengalami luka pecah bibir dan satu orang lagi
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
141 — 53
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
141 — 53
Perkumpulan HuMa : HuMa merupakan organisasi masyarakat sipilyang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isupembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai nilai hakasasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem,penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas.4.
Register : 07-02-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 31 Agustus 2017 — AHMAD ZUDHI ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, dkk.
90 — 57
90 — 57
Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun1979:Pasal 4(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), adalah sampai dengan:65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipilyang memangku jabatan:1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secarapenuh di bidang penelitian;Halaman 37 dari 96 Halaman Putusan Perkara Nomor :31/G/201 7/PTUNJKT2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskansecara penuh pada perguruan tinggi;3.
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 63/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 36
NURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 36
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 33/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
303 — 264
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
303 — 264
Bahwa Penggugat secara administrasi tidak dapat bertindak selakuPenggugat karena Penggugat adalah Mantan Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakpidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuandengan Nomor 201/Pid.B/2010/PN.Ttn tertanggal 09 Desember 2010,Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid/2011/Pt.Bnatertanggal 19 Juli 2011 serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 372K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013;3.
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
111 — 231
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
111 — 231
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 181/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
186 — 88
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
186 — 88
Pegawai Negeri Sipilyang tidak ditetapkan dalam suatu kelas jabatan/non job,akan kehilangan hak atas tunjangan Kkinerja danpendapatan lain yang sah;Berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaJabatan ASN terdiri atas:a. Jabatan Administrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan PimpinanTinggi.Selanjutnya dalam Pasal 14 UndangUndang tersebutditentukan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari :a. Jabatan Administrator;b. Jabatan Pengawas; danc.
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pegawai Negeri Sipilyang tersandung hukum pidana An. Drs. Sohardi Safri, MM Nip.19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) orangtermasuk Penggugat diundang rapat di ruang Bupati SelumaHalaman 39Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKLyang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengansurat undangan tanggal 28 Desember 2018. Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait 1.
Register : 06-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 114â K / PM I-03 / AD / XI / 2017 Tanggal 14 Desember 2017 — Praka Hendriyanto Dachi
127 — 90
127 — 90
Bahwa pada saat Saksi6 dibangunkan tidak langsung berdiriuntuk keluar cafe melainkan masih keadaan mengantuk dan beradadi kursi, setelah kurang lebih 5 menit rasa ngantuk agak berkurang,Saksi6 menyusul keluar cafe, sesampainya di parkiran sepedamotor Saksi6 sudah tidak melihat Terdakwa atau kawan orang sipilyang samasama masuk ke cafe Platinum pada saat itu, yangSaksi6 lihat pada pada saat keluar dari dalam cafe Platinumsebelah kanan ada sekumpulan orang yang tidak Saksi6 kenalsedang cekcok mulut
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
246 — 162
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
246 — 162
belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituPENGGUGAT telah mengajukan kembali Upaya Banding kepadaGubernur Aceh selaku atasan TERGUGAT dengan Surat PENGGUGATNomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihal Banding Terhadap SuratBupati Aceh Timur Nomor : 800/4952 tanggal 20 Juni 2019M/16 SyawalHalaman 3 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Ir.Sanusi, M.M Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang