Ditemukan 5370 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. SURIYASEN ; Drs. KENEDY Pgl. ENGKU DATUK KOPIAH
63 — 16
63 — 16
Negara secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Menimbang, bahwa Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakupkeselurunhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, danpertanggungjawaban.Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas para Terdakwadisamping mempunyai hak dan kewenangan yang melekat pada jabatan dankedudukannya selaku penyelenggara Negara atau pejabat
Negara juga mempunyaikewajibankewajiban dan tugastugas yang juga harus dilaksanakan dan dipatuhitermasuk didalamnya dalam melaksanakan anggaran.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka terungkapfakta terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, serta sarana yangada padanya karena jabatan dan kedudukan tersebut dengan tidak mengindahkanlandasan hukum peraturan perundangundangan yang berlaku dan mengenyampingkansegala kewajibankewajiban hukum yang ada padanya saat melakukan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 28 Mei 2015 — ENDANG SUTRIANI BINTI BADENI
KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
98 — 17
98 — 17
Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ; 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara ; 3. Menteri ; 4. Gubernur ; 5. Hakim ; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 7.
RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada huruf (c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah..; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pegawai negeri atau penyelenggara Negaratelah terpenuhi ; Menimbang, bahwa penasehat Hukum terdakwa dalam nota pemebelaannya pada halaman 21 pada pokoknya menyatakan bahwa tidak merupakan pejabat Negara atau pegawai negeri, karena 13 PPK Kab.
Register : 23-12-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bdg Tanggal 11 Januari 2017 — OJANG SOHANDI
368 — 218
368 — 218
terdapattulisan yg sedang mengikuti Diklat dan lembar kedua terdapattulisan 110.000 50. 000 = 60.000. 3 (tiga) lembar dokumen print out Ilustrasi Produk JS Link EquityFund dengan Nama Calon : DEVIYANTI ROCHAENI dan Tanggaldibuat : 2 September 2015. 1 (satu) bundel printout email dengan akun deviyanti Rochaenideviyantisarahalmira/7@gmail.com beserta Bukti PemotonganPajak Penghasilan Pajak 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil atauAnggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Polisi RepublikIndonesia atau Pejabat
Negara atau Pensiunnya Nomor :1.212150000203 Masa Perolehan 0112 tanggal 01 Maret 2016. 1 (Satu) bundel copy dokumen Usul Penetapan Angka KreditJabatan Jaksa dengan Nama : DEVIYANT!
Putus : 02-05-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1406 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 2 Mei 2016 —
171 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1406 K/Pid.Sus/2015Bahwa perkataan undangundang diatas hendaklah jangan diartikan sebagaiUndangU ndang dalam arti formal saja, yakni undangundang yang wewenangpembentukannya ada ditangan Presiden dengan persetujuan DPR, melainkantermasuk pula ke dalam pengertiannya, yaitu peraturanperaturan yang berlakuumum yang telah dikeluarkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara ataupemerintah sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh atauberdasarkan undangundang untuk maksud tersebut, hingga termasukpengertiannya
Register : 01-10-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG Tanggal 19 Januari 2015 — Binsar Simanjuntak Bin A. Simanjuntak
90 — 21
90 — 21
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan KeuanganNegara, adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena:e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara,baik ditingkat pusat maupun di daerah ;e Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban
Register : 17-04-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PIDSUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 1 Agustus 2017 — MUANA DEDU
112 — 67
112 — 67
Namun dalam Penjelasan Umum atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 disebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalahHalaman 208 dari 218 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena:a.berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; beradadalam penguasaan, pengurusan
Register : 17-03-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst M.G.S JANCIK
CEPI SUDIANA
541 — 234
541 — 234
didistribusikan sesuai ketentuan; melainkan untuktujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan olehPemerintah.Oleh karena itu, pengeluaran beras dari gudang dimaksudharuslah dipandang sebagai perbuatan salah (misused) yangmengakibatkan berkurangnya asset (beras) Pemerintah secaramelawan hukum.Oleh karena itu, perbuatan dimaksud telah mengakibatkankerugian negara, yaitu, sebesar kekurangan beras yang telahdikeluarkan dari gudang BULOG secara ilegal;Bahwa ahli berpendapat ada 2(dua) tipe pejabat
negara yaitusebagai pengambil kebijakan dan sebagai pelaksana kebijakan;Terkait Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah,makaPerum BULOG adalah sebagai operator yang melaksanakanhal 135kebijakan.
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
ZULKANI Bin HAMZAH
121 — 29
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
ZULKANI Bin HAMZAH
121 — 29
sehingga yangdimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinyadengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangannegaraBerdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 tahun 1999yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena ;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
negara baik ditingkat pusat maupun daerah,berada dalampenguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MllikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara,Sedangkan yang dimaksuddengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan
Putus : 21-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kendari Tanggal 21 Agustus 2015 — ARIFIN, SH
93 — 177
93 — 177
Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusatmaupun Daerah;b.
Register : 15-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 16 Januari 2019 — BACHRUM SURAATMAJA, SE
463 — 174
463 — 174
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
161 — 46
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
161 — 46
Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
296 — 223
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
296 — 223
Taspen (Persero) bergerak dibidang usaha Asuransi untukPNS dan Pejabat Negara serta pembayaran pension.Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Kas verifikasi SPJ PadaKantor PT Taspen (persero) Cabang Denpasar adalah sebagai berikut :a) Membuat dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (cashflow).b) Melaksanakan transaksi keuangan.c) Melakukan Verifikasi dan monitoring LRPP LSUP dari mantra bayar.Halaman 112 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPk/2020/PN Dps Bahwa yang ada kerja sama adalah PT Taspen
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
128 — 28
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
128 — 28
dengan konsepkonsep danparameterparameter yang berlaku dalam hukum Administrasi;Bahwa definisi atau pengertian penyalahgunaan wewenang,kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatan adalahbahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangandengan hak dan kewajiban itu, (Leden marpaung Tindak PidanaKorupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, Edisi Revisi,Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pasal35 ayat (1) dinayatakan : Bahwa setiap pejabat
Negara atau pegawainegeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikankewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikankeuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksudBahwa rumusan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyadapat kita jumpai juga dalam UU No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dalam pasal 59 dinyatakan sebagai berikut:(1).
Putus : 04-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2683 K/PID.SUS/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — Drs. HASAN RUSBINI
121 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
121 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2683 K/PID.SUS/2015bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dankewajiban itu, (Leden marpaung Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan danPencegahannya, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara pasal 35ayat (1) dinyatakan: Bahwa setiap pejabat Negara atau pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyabaik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negaradiwajibkan mengganti
Register : 10-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. H. RIFAâÂÂI, M.Pd. bin MUHAMMAD;
131 — 26
131 — 26
persidangan telah memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli adalah pakar hukum Administrasi Negara pada UniversitasJambi; Bahwa menurut ahli konsep hukum setiap orang yang diatur dalam Pasal 2UU No. 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau badan hukumperdata, sedangkan dalam Pasal 3 mengatur lebih khusus yakni terbataspada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara(ASN); Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasaan menurut hukumpublik, yang dimiliki oleh PNS, atau Pejabat
Negara, atau ASN; Sumber kewenangan ada 3 (tiga) yakni:1.
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK Tanggal 14 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO BUDISUSANTO, SH
Terbanding/Terdakwa I : KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
Terbanding/Terdakwa II : AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
Terbanding/Terdakwa III : DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
Terbanding/Terdakwa IV : RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
184 — 269
Terbanding/Terdakwa I : KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
Terbanding/Terdakwa II : AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
Terbanding/Terdakwa III : DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
Terbanding/Terdakwa IV : RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
184 — 269
PTKNomor: 7/Pid.SusTPK/2019/PN Ptk), sehingga Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan sendiri bagian tersebut sebagaimana diuraikan padabagian di bawah ini;Menimbang, bahwa bila dilihat secara historis, ideide, pemikiran dansemangat atau sintetia legis yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (/egalpolicy) berupa ketentuan hukum dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ini, adalah memangdiperuntukkan atau dikhususkan bagi pegawai negeri atau pejabat
negara danorang orang yang dipersamakan dengan itu;Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secaramelawan hukum sebagai bestanddee!
Register : 31-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 17 Desember 2013 — SETYABUDI TEJOCAHYONO
341 — 150
341 — 150
ataumasyarakat.Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara, menurut PenjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.Dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukanbahwa Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat
Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7.
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
129 — 135
129 — 135
peraturanperundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dankesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dapatdipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat
Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;e Berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketigaberdasarkan perjanjian Negara;Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "kerugian negara'' adalahNegara tidak mendapatkan prestasi yang seharusnya didapat, Negara membayar lebihdari yang seharusnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut
Putus : 02-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 2 Juni 2017 — Drs. M. YAHYA
72 — 43
72 — 43
Pejabat Negara;Halaman 147 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDN2.Pimpinan atau Pegawai pada Lembaga Pemerintahan,Lembaga Negara, atau Lembaga lainnya yang dibentukdengan peraturan perundangundangan; atau3. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.c.
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
1045 — 706
1045 — 706
Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalamberkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013
Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalam berkasperkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013