negara yang berwenangdalam memiliki shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangansaksi tersebut benar;2.

jumper warnahitam merek DOCTRINE adalah jaket yang Terdakwa gunakan untuk menyimpandompet yang berisi shabu disaku depan sebelah kanan, 1 (Satu) buah handphonemerek Oppo type Neo 5 warna putih dengan simcard 1 : 0895422419697 , simcard2 : 089696694596 , dengan nomor IMEI 1 : 861890030214896 dan nomor IMEI 2 :861890030214896 adalah alat yang digunakan sebagai alat komunikasi antaraTerdakwa dengan Rembes (DPO) dalam hal transaksi jual beli shabu tersebut; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam memiliki shabu;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) kantong plastik klip kecil berisi narkotika golongan jenismetamfetamina/shabu dengan berat 0.64 gram (berat kotor beserta plastiknya);2. 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk GUCCI;3. 1 (Satu) potong jaket jumper warna hitam merek DOCTRINE;4. 1 (Satu) buah handphone merek Oppo type Neo 5 warna putin

negara yangberwenang dalam memiliki shabu; Bahwa benar Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No01043/NNF/2019 Narkoba tanggal 08 bulan Februari 2019 yang dibuat ImamMukti, S.Si,M.Si,Apt, Dra.Fitryanan Hawa, Titin Ernawati, S.Farm,Apt setelahdilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwabarang bukti dengan nomor: 01853/2019/NNF seperti tersebut didalam (I) adalahbenar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61Lampiran Undangundang RI

negara yangberwenang dalam memiliki shabu tersebut dan tujuan Terdakwa menyediakan shabutersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untukreagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium akan tetapi untuk Terdakwa pakaisendin;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsurtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mMenguasai atau MenyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal

bengkok untuk setiap bulannyatidak sama dengan gaji pegawai negeri yang setiap bulannya sudah pastijumlah, nilai dan perolehannya sudah dapat diprediksikan atau tepat waktu.Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut maka sepatutnya UnsurPegawai Negeri tidak terpenuhi.e Atau Unsur Penyelenggara Negara.Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan Penyelenggara Negaraadalah Pejabat

Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku,Bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang No. 28 Tahun 1999 secara limitatiftelah mengatur yang disebut sebagai Penyelenggara Negara meliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;3 Menteri;4 Gubernur;5 Hakim;6 Pejabat negara lain sesuai

Yang dimaksud dengan"Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan inimisalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berekedudukan sebagai Duta BesarLuar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubenur,dan Bupati/ Walikotamadya.7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku di dalam penjelasannya yangdimaksud "Pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya

Sus/2012208 Pemimpin dan bendaharawanproyek.Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam penjelasan Umum UndangUndang No. 28 Tahun 1999 alinea 7, menyebutkan : undangundang inimerupakan bagian atau sub sistem dari peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dannepotisme, sasaran pokok undangundang ini adalah parapenyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada LembagaTertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara, dan ataupejabat lain yang

Negara tidak terpenuhi.Ad. 2.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 19/2003 mengatur :(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan ; +7 222 o nnn nnn nnn nn nnn nn nnnPasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaianmenyatakan bahwa pejabat negara terdiri atas :a. Presiden dan Wakil Presiden; b Ketua Wakil Ketua dan Anggota MPR; c.

Menteri dan jabatan setingkat menteri ; Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUNJKTj.k.Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yangberkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan BerkuasaPGU 3 s2sssesneenenre neers nee eee eee eeGubemur dan Wakil Gubemur ; Bupati dan Wakil Bupati ; Walikota dan Wakil Walikota ; Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang ; Berdasarkan Pasal 11 huruf UU 43/1999, pejabat negara selain yang telahdisebutkan dari huruf a sampai

(Persero) Angkasa Pura adalahHalaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUNJKTperusahaan negara, maka kedudukan hukum Tergugat adalah pejabatNEQAla ~ 22 = anna ne nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nnn eeTidak ada satupun dalam ketentuan UU 17/2003 tentang KeuanganNegara yang menyatakan bahwa kedudukan direksi dari suatu BUMNadalah pejabat negara.

Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang ; Berdasarkan Pasal 11 huruf UU 43/1999, pejabat negara selain yangtelah disebutkan dari huruf a sampai dengan huruf k akan ditentukanHalaman 36 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 189/G/2009/PTUNJKT18.oleh undangundang. Namun, tidak ada satupun pasal di dalam UU No.19/2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa Direktur BUMN adalahpejabat negara.

Sehingga Tergugat bukan diangkat langsung oleh Menteriselaku pejabat negara. Namun untuk pelaksanaan jalannyaPerseroan tunduk pada UU No. 1/1995 Jo. UU No. 40/2007sebagai suatu perseroan terbatas yang didirikan murni dengantujuan mendapatkan keuntungan. Bukan menjalankan urusanpemerintahan ; 2222 oon one nn ne nnn nnn nnn ee nee19.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 146.Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PejabatNegara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal17 ayat(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukanperjalanan dinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinassebagaimana

dimaksud pada ayat 1 terdiri daripermohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan HasilPelaksanaan Perjalanan Dinas .Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggalO7 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat

Negara untukperjalanan dinas luar pulau) Sumbawa,dokumen pertanggungjawaban perjalanandinas dilampirkan dokumen sebagai berikut :a.

Pasal 17 ayat (1) danayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011,tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggall4 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeribagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanDaerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat(2a) dan ayat (2b).Bahwa akibat perbuatan terdakwa M.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggalO7 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat Negara untukperjalanan dinas luar pulau) Sumbawa,dokumen pertanggungjawaban perjalanandinas dilampirkan dokumen

Bahwa Pejabat Negara yang dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintahpengganti UndangUndang nomor 1 tahun 2014 Jo UndangUndang Nomor10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UndangUndangnomor 1 Tahun2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndangnomor 1 tahun 2014 adalah yang sebagaimana diatur dalam UndangUndangyang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara ( Vide Penjelasan Pasal 71Pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016

), Dengan demikian maka yangdimaksud pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UU Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;b.

Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara,Anggota TNI / Polridan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah.1.

Pejabat Negara adalah sebagaimana diatur dalam UndangUndang yangmengatur mengenai Aparatur Sipil Negara ( Vide Penjelasan Pasal 71 PadaUndangUndang Nomor 10 Tahun 2016), Dengan demikian maka yangdimaksud pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah ;Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, wakil ketua, dan anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota DewanPerwakilan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota

Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA),dengan unsurunsurnya sebagai berikut:Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dilantik menjadi kepala desa Ngofakiaha berdasarkan suratKeputusan

RISNO untuksilaturahmi kemudian terdakwa menunjukkan foto terdakwa bersamadengan pejabat negara dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwaHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sitbekerja di Kementrian Sekretaris negara Republik Indonesia danterdakwa juga mengatakan kalau bisa memasukkan seseorangmenjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tanpa tes untuk gurudengan biaya Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) per orangdibayar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) terlebin dahulusedangkan

RISNO untuksilaturahmi kemudian terdakwa menunjukkan foto terdakwa bersamadengan pejabat negara dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwabekerja di Kementrian Sekretaris negara Republik Indonesia danterdakwa juga mengatakan kalau bisa memasukkan seseorangmenjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tanpa tes untuk gurudengan biaya Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) per orangdibayar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) terlebih dahulusedangkan sisanya dibayar setelah menjadi CPNS dan terdakwa

Kemudian Terdakwamenunjukkan foto Terdakwa bersama Pejabat Negara RI. Setelah ituTerdakwa menyatakan bahwa Terdawka bisa memasukkan orang agarditerima sebagai CPNS tanpa tes untuk guru, dengan biayaRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah per orang. PembayarannyaRp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di awal, sedangkan sisanyaakan dibayar setelah menjadi PNS; Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Risno untuk mencari 10 orangyang berminat menjadi CPNS.

Terdakwa jugamenunjukkan fotofoto dirinya bersama dengan pejabat negara; Terdakwa memberitahu Risno bahwa dirinya bisa memasukkan orangorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS tanpa tes. Untuk gurudiperlukan biaya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang.Pembayaran dilakukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimuka dan sisanya baru dilunasi setelah menjadi CPNS.

Terdakwa jugamenunjukkan fotofoto dirinya bersama dengan pejabat negara; Terdakwa memberitahu Risno bahwa dirinya bisa memasukkan orangorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS tanpa tes. Untuk gurudiperlukan biaya Rp50.000.000,00 (liam puluh juta rupiah) per orang.Pembayaran dilakukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dimuka dan sisanya baru dilunasi setelah menjadi CPNS.

Bener Meriah, kemudian saksi CANDRARASISKA dan saksi RAUZI membawa saksi KHALIDIN ke Polres Bener Meriahuntuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan pengakuanKHALIDIN, selanjutnya terdakwa bersamasama dengan saksi KHALIDIN tidakmemiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN StrSesuai dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 10587 / NNF / 2016 tertanggal 23 September 2016

Bener Meriah, selanjutnya saksi CANDRA RASISKA dan saksi RAUZImembawa saksi KHALIDIN ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan prosespenyidikan lebih lanjut sesuai dengan pengakuan KHALIDIN, kemudianterdakwa bersamasama dengan saksi KHALIDIN rencananya untukmengunakan yang diduga Narkotika Gol bukan tanaman tidak memiliki Izin dariDinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.Sesuai dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 10587 / NNF / 2016 tertanggal 23

Negara yangberwenang;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang padapokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;.

Negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang padapokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telahmengajukan bukti surat berupa:Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik CabangMedan No.LAB : 10587/NNF/2016 tanggal 23 September 2016 yangdiperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supriyani, S.Si.

Negara yangberwenang;Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menderita suatu penyakitapapun;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Str1 (satu) buah pelastik warna bening.1 (satu) buah pelastik bening yang diduga berisikan Narkotika Gol bukan tanaman jenis Shabushabu.1 (satu) buah kaca pirek yang dibalut dengan kertas repas ATM BRI.1 (satu) buah pisau siletlipat. 1 (satu) buah kompor.( 1 (satu) buah catembat.1 (satu

negara yangmelaksanakan kekuasaan kehakiman;3. bahwa oleh karena Hakim sebagai pejabat negara maka sudahseyogyanya dalam hal ketentuan dan besaran gaji pokok sertaketentun pensiunnya menggambarkan beban kerja, tanggung jawabdan resiko Hakim sebagai Pejabat Negara bukan beban kerja,tanggung jawab dan resiko sebagai PNS;Halaman 34 dari 73 halaman.

Pegawai negeri harus dibedakan dari penyandang fungsi kekuasaannegara (governing function) dibidang penghakiman lebih tepat disebutpegawai negara atau pejabat negara sebagai lawan kata pejabatnegeri. Pegawai negeri pada pokoknya menduduki jabatan negeri,sedangkan jabatan negara diduduki oleh pejabat negara. Hakimsecara sendirisendiri membuat keputusan dan menjatuhkan sanksiatas nama negara. Hakim diberi kKewenangan atas nama negaraHalaman 36 dari 73 halaman.

negara.

negara lainnya.

Kedudukanhukum hakim maupun kedudukan hukum pegawai negerisipil/Aparatur Sipil Negara berbeda satu sama lain, status hakimsebagai pejabat Negara berbeda pula dengan status pegawainegeri sipil/Aparatur Sipil Negara, beserta perbedaanperbadaannya yang lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;2.

Kendaraan Perorangan Dinas adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Negara;

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benardan tidak keberatan;.

BenerMeriah;Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi RidwanMulyadi Bin Buang (berkas terpisah) yang ditangkap duluan oleh pihak satnarkoba polres bener meriah karena diduga menjual narkotika golongan dalam bentuk sabu;Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwatidak ada ditemukan barang bukti pada Terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjualnarkotika dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan

BenerMeriah;Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari saksi RidwanMulyadi yang ditangkap duluan oleh pihak sat narkoba polres benermeriah karena diduga menjual narkotika golongan dalam bentuk sabu;Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwatidak ada ditemukan barang bukti pada Terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjualnarkotika dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut:e 3 Paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu;e 1 (satu) buah kotak rokok yng berisikan kaca pirek;e 1 (satu) buah dompet merk Levi's berisikan uang Rp.150.000..

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membelike Lhokseumawe lalu kemudian terdakwa menjual kembali sabu tersebut; Bahwa terdakwa menjual sabu sabu tersebut dengan keuntungan dapatsabu untuk dipakai saja; Bahwa terdakwa menjelaskan tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana

Bahwa keberadaan Tergugat sebagai pejabat Negara yang mana telah di aturdalam UndangUndang No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilinanumum sehingga cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuik mengajukangugatan terhadap Nergugal ~00n2nennnnnnnnnnenennananssnenes4.

Bahwa keberadaan Tergugat sebagai pejabat Negara juga secara tegas diaturdalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No.28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN yang berbunyisebagai berikut : Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Halaman 9 dari 47 hal.Put.49/G/

tepat/benar sesuai dengan Keputusan MenteriKeuangan No.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinasdalam Negeri bagi Pejabat Negara, PNS dan PegawaiTidak tetap yaitu pada Pasal 1 angka 3, pada Pasal 4,6 dan 8, serta Peraturan Walikota Lubuklinggau No.1Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan DinasJabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara danPegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 4, Pasal 4 danPasal 6 dan Pasal 8; Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalamNegeri

bagi Pejabat Negara, PNS dan PegawaiTidak tetap yaitu) pada Pasal 1 angka 3 berbunyi:Perjalanan dinas dalam negeri ialah perjalanankeluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota,yang dilakukan dalam wilayah Republik IndonesiaHalaman 22 dari 50 halaman Putusan No.35/G/2011/PTUN PLGuntuk kepentingan Negara atas perintah pejabatyang berwenang, termasuk perjalanan dari tempatkedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untukbertolak ke luar negeri dan dari

tempattiba di Indonesia dari luar negeri ketempat yang dituju di dalam negeri ;Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalamNegeri bagi Pejabat Negara, PNS ~~ dan PegawaiTidak tetap yaitu Pasal 4 berbunyi;Perjalanan Dinas meliputi:e Perjalanan dinas jabatan;e Perjalanan Dinas Pindah;Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalamnegeri bagi pejabat negara, PNS dan PegawaiHalaman 23 dari 50 halaman Putusan No.35/G/2011

Negara, PNS danPegawai Tidak tetap maka Penggugat tidak berhakmendapat Biaya Perjalanan Dinas dari Negaradan penggugat harus menanggung sendiri biayaMutasi/kepindahan tugas tersebut;.

Negara, PNS dan Pegawai TidakTetap, terutama Pasal 1 angka 3 jo.

XA-66, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya type Calandra dengan luas tanah+253 M²dan luas bangunan+190 M²kepadaPENGGUGATdan jika perlu menggunakan bantuan Pejabat Negara yang berwenang;

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgPasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan Pasal 2 UUNomor 28 Tahun 1999 menyebutkan Penyelenggara negara meliputi.1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi negara3) Mentri,4) Gubernur,5) Hakim,6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dan7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

yang berlaku.Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Negara yang lain dalamPasal 2 poin 6 (enam) UU Nomor 28 Tahun 1999?

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, pejabat negara pada Lembaga Tinggi negara Mentri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan danBahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Pejabat Negara yang lain dalam Pasal 2 poin 6 (enam) UUNomor 28 Tahun 1999?

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgPasal 1 ayat (4) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokpokokKepegawaian menyebutkan Pejabat negara adalah pimpinan dananggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Dasar 1945 dan Pejabat negara lainnya yang ditentukanoleh Undangundang.

yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga TertinggiNegara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri,Gubernur, Hakim, Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara

oleh alatalat bukti yang cukupdan otentik serta mengingat akan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR,Maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan dalam perkara inidapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoervaar boj voorraad)walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;Dalam Provisi :bahwa oleh karena adanya alasan yang sangat mendesakterutama tagihan dari para kreditur dan tindakan yang akan dilakukaninstansi yang berwenang serta para pejabat

Negara yakni akanmelakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun ditujukan kepadapribadi Para Penggugat bukan kepada Perseroan PT.

SumberrejoSantoso dan UD Djaja Makmur maka Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan putusan provisi yangisinya sebagai berikut : Melarang kepada para kreditur dan instansi yang berwenang untukmelakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun yang ditujukankepada pribadi Para Penggugat ; Menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh parakreditur dan para pejabat Negara serta instansi terkait kepada ParaPenggugat tidak sah dan melanggar hukum ;Dalam Provisi :Hal.4 dari 15

No.491 K/Pdt/2011 Melarang kepada Para Kreditur dan Para Pejabat Negara untukmelakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun yang ditujukankepada pribadi Para Penggugat ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Perjanjian Pernyataan No.9tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapanTurut Tergugat Il ;3. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat selama bekerja di PT.

Melarang kepada Para Pejabat Negara atau instansi yang terkaitdan Para Kreditur untuk melakukan tindakan hukum dalam bentukapapun khususnya yang berhubungan dengan transaksi yang adakaitannya dengan PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaya Makmurkepada pribadi Para Penggugat ;5. Menyatakan bahwa segala hutanghutang PT. Sumberrejo Santorodan UD Djaja Makmur tetap merupakan tanggung jawab PT.Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur bukan tanggung jawabpribadi Para Penggugat ;6.

, SH. mengakusampai saat ini masih aktif sebagai PNS di BAPERMAS PP PA KBKABUPATEN CILACAP dan masih menjalankan profesinya sebagai PNS sertamasih terima gaji sebagai PNS; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan Kuasa HukumPenggugat untuk bersikap Profesional, karena berdasarkan pasal 3 ayat (1)huruf 3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa untukdapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi pernyaratan yang salahsatunya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat

Negara,namun Kuasa Hukum tetap bermohon untuk dapat diterima beracara danmelanjutkan perkara; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjukhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yanguntuk seperlunya harus dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisahkan atas putusan ini;wane nae non nnn nen nae nn TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;Putusan Nomor: 2591/Pdt.G

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangPutusan Nomor: 2591/Pdt.G/2012/PA.Clp.Halaman 4 dari 6 halamanNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gu gatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat

Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan pada saatpenangkapan bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam peredaransabusabu tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatKeterangan saksi adalah benar2.

Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dinukum dan pada saatpenangkapan bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam peredaransabusabu tersebut.

Negara yang berwenangdalam peredaran sabusabu tersebut; Bahwa terdakwa merasa menyesali atas perbuatan yang telahdilakukannya.Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telahmemberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 5 (lima) plastic klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/sabusabuberat bersih 2,36 gram; 1 (Satu) buah hardisk warna

Negara yang berwenangdalam peredaran sabusabu tersebut; Bahwa terdakwa merasa menyesali atas perbuatan yang telahdilakukannya.

negara, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah untuktidak boleh membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.Ditegaskannya subjek hukum ini karena merekamereka yangdisebutkan ini, merupakan Pejabat Negara yang diberi wewenangnegara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik sebagaipejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desaatau sebutan lain/Lurah, dan karenanya mereka ini

Perbuatan membuatkeputusan dan atau tindakan lain disini adalah suatu tindakan diluarkewenangannya sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutanlain/Lurah.

Padahal Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan sudahsecara melarang keterlibatan beberapa pejabat negara, pejabatapatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, kepala Desa atau sebutannama lain atau Lurah.

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggotaTNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;2. dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan;3. yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/LurahMenimbang bahwa yang dimaksud dengan *Pejabat Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UU No. 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaianadalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimanadimaksud dalam Undangundang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yangditentukan oleh Undangundang, selanjutnya dalam Pasal

Bahwa secara utuh objek uji materiil berbunyi:Tata tempat untuk Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sertaTokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan AcaraResmi sebagaimana dimaksud Pasal 2, sesuai urutansebagaimana dimaksud UndangUndang Keprotokolan;.

Bahwa ketidakjelasan frasa sesuai urutan sebagaimanadimaksud UndangUndang Keprotokolan dalam objek uji materiiltelah dan akan mengakibatkan ketidakjelasan tata letak PimpinanDPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi sehingga telahdan akan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat DPRdan karenanya bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi:Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: a. memberikanpenghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan

pejabat negara sebagaimana dimaksudPasal 3 ayat (1) dan juga prinsip kolektif dan kolegial.

Tata Penghormatan Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Kepala OrganisasiInternasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam AcaraKenegaraan dan Acara Resmi mendapat penghormatan;Halaman 28 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020h. Kunjungan Tamu Negara dalam rangka KunjunganKenegaraan, Kunjungan Resmi, Kunjungan Kerja danKunjungan Pribadi;i. Kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke luar negeri; danj.

Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, PejabatPemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasiinternasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau TamuNegara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan,dan masyarakat;b. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agarberjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuanHalaman 32 dari 57 halaman. Putusan Nomor 43P/HUM/2020dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupuninternasional:c.

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;2.

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian SektorKapuas karena menyelenggarakan permainan judi jenis kolokkolok; Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November2020 sekitar Pukul. 19.30 WIB di perumahan Afd. 3 PTPN XIII RimbaBelian

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN SagMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakanterbukti bersalah

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapperbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan jenis kolokkolok ditempatterbuka dan saat itu sedang ada acara pesta pernikahan warga dengan carapemain A menaruh sejumlah uang untuk menebak mana gambar yang benardan jika benar akan mendapatkan uang yang lebih besar dari uang yang ditaruholeh pemain A tetapi jika tebakan tersebut salah maka pemain A akankehilangan uangnya termasuk kedalam bentuk memberi

kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainan judi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwatidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenanguntuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur tanpamendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainanjudi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap maksuddan tujuan Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolokkolok