Ditemukan 6658 data
87 — 25
Bahwa Politeknik Negeri Semarang (POLINES) pernah diminta KejaksaanTinggi (KEJATI) Jawa Tengah untuk melakukan penelitian fisik terhadapkualitas maupun kuantitas Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi KolamRetensi Muktiharjo Kidul Kota Semarang Tahun Anggaran 2014, kemudianDirektur menunjuk dan menugaskan Tim Peneliti dan Ahli bagian dari TimPeneliti tersebut.
97 — 21
Saras Perkas belum bisamelaksanakan kewajibannya sertaprogress pembangunan Mall. 70Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah RiauNomor. 89/ KEPDIR/ 2004Tentang Penunjukan TimPenanganan Kredit BermasalahKantor Cabang BatamAlat Bukti tersebut menjelaskan bahwaDireksi BPD Riau menugaskan untukkepada Tim yang pada pokonya untukmelaksanakan tugas PenyelesaianPermasalahan Kredit PT. SarasPerkasa, Penyelesaian sisa KewajibanPT.
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
202 — 115
kualitas dan kuantitas dengan output berupa laporanmingguan, laporan bulanan dan laporan akhir yang memuat resume dariawal sampai dengan akhir pelaksanaan.Sedangkan tanggung jawab dari konsultan pengawas antara lain :1) Bertanggung jawab atas pengawasan dalam penyelesaian pekerjaanbaik dari segi kualitas maupun kuantitas;2) Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar penyelesaianpekerjaan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ada dalamkontrakBahwa untuk pemeriksaan ke lapangan Terdakwa menugaskan
88 — 26
terminal Batu Engau dan sub terminalMuara Komam ;= Bahwa selama saksi bertugas di Dinas PU tidak pernah menerima suratsurat berupa Surat Keputusan Bupati no. 66 tahun 2006 tanggal 17 April2006 dan surat Bupati No.787/T.PRAJA.V/X/2006 tanggal 30 oktober 2006dan lampiran Keputusan Bupati Nomor 66 tahun 2006 tanggal 17 April2006 ;" Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan baik secara tertulis maupunlisan dari tim pengadaan tanah bahwa tanah sudah dibebaskan oleh Team= Bahwa seingat saksi tidak pernah menugaskan
211 — 350
sesuaiperaturan BPK bahwa yang dapat menetukan hanya BPK menurut SPKN (standarpemeriksaan keuangan negara); Bahwa pemeriksaan atau audit harus menggunakan sistem , tidak ada audit yangtidak menggunakan sistem dan terhadap hal ini Ahli menanyakan kepadaPenuntut Umum apakah ada hasil audit dari BPK, dalam kesempatan tersebutPenuntut Umum menyampaikan bahwa permintaan untuk melakukan Auditkepada BPK pada proses penyidikan oleh pihak Penuntut Umum tidak dipenuhioleh BPK; Bahwa dalam hal Bulog Divre Jatim telah menugaskan
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. Muchtar Adam, M.Si
126 — 32
PengadaanBarang dan Jasa No. 70 tahun 2012 pasal 17 ayat 2a adalah sbb :e Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULPe Menyusun program kerja dan anggaran ULPe Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP danmelaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasipenyimpangane Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/KepalaDaerah/Pimpinan Institusie Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber dayamanusia ULPe Menugaskan
92 — 27
HERRY LUDIRO WAHYONO, MT.Bahwa pemeriksaan Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugasdari Direktur Politeknik Negeri Semarang (POLINES) Nomor3472A/PL4.6.1/KP/2015 tanggal 2 Juni 2015.Bahwa Politeknik Negeri Semarang (POLINES) pernah dimintaKejaksaan Tinggi (KEJATI) Jawa Tengah untuk melakukan penelitianfisik terhadap kualitas maupun kuantitas Pelaksanaan PekerjaanKonstruksi Kolam Retensi Muktiharjo Kidul Kota Semarang TahunAnggaran 2014, kemudian Direktur menunjuk dan menugaskan TimPeneliti dan
ZULNA YOSEPHA,SH
Terdakwa:
1.EDI ILHAM MUBARAK AMIR
2.MARJONI
92 — 31
PUTRASUMBER KARYA PRATAMA adalah menerima orderan angkutan lalumembuat Surat Perintah Jalan (SPJ) dan menugaskan supir berikut angkutanyang akan dibawa untuk mengangkut barang sesuai asal dan tujuanpengangkuatan, merekap data lamanya pengangkutan dan menghitung biayasewa pengangkutan dan membuat invoice (tagihan) serta menerimapembayaran dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur PT.PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA ;Bahwa berdasarkan Invoice PT PUTRA SUMBER KARYA PRATAMA No.035/PSKPINV/16 tanggal
102 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang BPK, yang memberi kewenangan hanya kepada BPKuntuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara untuk kepentingan Pertanggungjawaban, Pembinaan Aparat Pemerintah/Lembaga yang mengelola KeuanganNegara/Daerah, serta menilai dan/atau menetapkan jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang disebabkan oleh perbuatanmelawan hukum dan/atau terindikasikan adanya Tindak Pidana.Lebih Khusus diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menugaskan
80 — 22
Inhu dan yang menugaskan saksiadalah ketua Panitia Penerimaan Barang/jasa saksi. H. ARDIANS YAH, SH.
93 — 15
sesuaiperaturan BPK bahwa yang dapat menetukan hanya BPK menurut SPKN (standarpemeriksaan keuangan negara); Bahwa pemeriksaan atau audit harus menggunakan sistem , tidak ada audit yangtidak menggunakan sistem dan terhadap hal ini Ahli menanyakan kepadaPenuntut Umum apakah ada hasil audit dari BPK, dalam kesempatan tersebutPenuntut Umum menyampaikan bahwa permintaan untuk melakukan Auditkepada BPK pada proses penyidikan oleh pihak Penuntut Umum tidak dipenuhioleh BPK; a+Bahwa dalam hal Bulog Divre Jatim telah menugaskan
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
169 — 51
Jember TA 2015 ditambah lagi surat dariDPRD Kab mengenai daftar usulan penerima Hibah, setelah itu Parapengurus koperasi calan penerima hibah menyerahkan proposalpermohonan hibah pada sekitar bulan Agusaaatus september tahun 2015,selanjutnya saksi menugaskan Kabid kelembagaan untuk verifiasiadministrasi meliputi badan Hukum koperasi, Pengurusanya jelas,Domisilijelas, tidak pernah menerima bantuan dalam bantuan 2 tahun terakir danRencana Penggunaan dana Hibah; Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembahasan
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
117 — 36
Lambok Lania saksi menugaskan sdr. Bintoro dan sdr. Suryadan dokumen laporan tersebut ada pada sdr. Bintoro.Bahwa dari beberapa dokumen yang ada tandatangan saksi, ada jabatansaksi sebagai Project Manager, sebagai Kuasa Direktur dan ada jugasebagai Tenaga Ahli Struktur bahwa saksi juga bingung kenapa jabatanbanyak sekali namun dapat saksi pastikan secara legal jabatan saksihanya sebagai Kuasa Direktur dari PT.
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
AOS KAOSAR, SH.Msi telah melanggarketentuan Keppres No.18 tahun 2000 Pasal 34 ayat (2) yang menentukanbahwa Kepala Kantor/Satuan Kerja Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruhpekerjaan dan menugaskan penyediaan barang/jasa untuk memperbaikikekurangan dan atau mengganti pekerjaan/pengadaan yang sesuai dengandokumen kontrak, dan ayat (8) yaitu : Kepala Kantor/Satuan Kerja/PemimpinProyek
176 — 21
Bahwa setelah rapat yang pertama, saksi tidak hadirlagi dalam rapat kedua, dan setahu saksi hanya ada duakali rapat.e Bahwa sebelum KAK, Direktur Pak Erma melaluiterdakwa menugaskan saksi sebagian Tim KajianTeknis, dengan disposisi agar dijadikan sebagaireferensi dan berasal dari PT Hariff.e Bahwa saksi tahu tentang PT Biogen Scientific, saksitahu setelah disposisi, namun beda dengan yang di PTHariff, yaitu sumber tenaganya, tentang harga juga adadicantumkan, namun berapa harganya saksi lupa.Halaman
muncul di situ adanyaanggaran yaitu untuk 7000 unit harganya dalam DIPAdiplafon dengan pagu anggaran Rp 20 juta, namunsebelum saksi mendapat pemberitahuan tersebut, dandi dalam nodis yang ditembuskan pada saksi, seingatsaksi tidak ada memunculkan tentang harga perunitlight trap dari unit yang lain selain Ermapun, saksitidak ada mendapatkan pemberitahuan tentang hargaperunit light trap dan tidak ada dibahas tentang haltersebut.e Bahwa sebelum penganggaran light trap, adapenugasan dari Direktur untuk menugaskan
97 — 45
., MM. kepada saksi YeviantoNugroho, SE tersebut, oleh saksi Yevianto Nugroho, SE menugaskan saksiPURWADI, ST untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansiperencanaan dan pekerjaan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan diLPPKS TA 2012 dimaksud, di antaranya termasuk kontrak PekerjaanPengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Asrama 5 lantaidan Gedung Serbaguna Kantor LPPKS Indonesia TA 2012 dilaksanakanmenggunakan PT.
88 — 49
pak Misman, pakSamin dan pak Surono untuk pelaksana survey di daerah ada Sutrisnaalmarhum sama crewnya, dan tim survei tugasnya hanya Survey saja ; Bahwa survey tersebut pertama adalah untuk mencari jalur, setelah itumenentukan lokasi ketinggian konstruksi tanah, setelah itu data tersebutdigambar untuk menentukan titiktitik tower, baru kemudian kembalikelapangan untuk menentukan lokasi tower dan pendataan tanah danhakhak yang ada diatasnya dan itu sudah dilaksanakan ;Bahwa untuk sosialisasi kami menugaskan
72 — 23
Yamin Usman, tidak ada koordinasi dengansaksi terkait pengadaan ATK ini.Bahwa saksi tidak ada menugaskan HM. Yamin Usman untuk memimpin rapatsosialisasi sehubungan dengan pengadaan ATK ini;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:Drs. H.
93 — 21
dengan ketentuan yang berlakudan dilaksanakan secara rutin setiap bulan;Bahwa dengan adanya fraud atau permasalahan pemberian kreditKupedes Komersial Fiktif atau Topengan pada BRI Unit Ampah tersebutBRI Cabang Buntok telah membentuk Tim Pemeriksa untuk mendalamiHalaman 101 dari 258 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN Piktemuan awal RAU dan kemudian ditemukan 106 Rekening yang prosespemberiannya tidak sesuai prosedur, Bahwa selanjutnya hasil temuan tim tersebut dilaporkan ke Kanwil dankemudian Kanwil menugaskan
211 — 1290
Bahwa Tata cara pengambilan LPG ke Pertamina adalahsebelumnya Puskop Kartika Antasari sebagai Agen yangselanjutnya menugaskan Saksi sebagai Kaunit pengelolaan LPG diPuskop Kartika Antasari menyetor ke Bank mandiri yang telahditunjuk untuk mendapatkan LO (Lauding Order) setelahmendapatkan LO (Louding Order) dari Pertamnia kemudian Saksibawa ke SPPBE (Stasiun Pengisian Pendistribusian Blok Elpiji)untuk mendapatkan alokasi yang sudah ditentukan sesuai dengantebusan.