Ditemukan 6906 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tanah; tanah adat - adat Sengketa tanah Adat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 3/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
3.ERTI SUMIATI
4.AJENG RATNA SUMIRAT
5.EJA SEPTYASARI
6.FICKY DIYASTA AGASSI
7.DRS.H.EMA SUMARNA,M.Si
636 — 417
  • Andaipun benar quad non PENGGUGAT barumengetahui Frans August Witbols Feugen merupakanWarga Negara Asing maka PENGGUGAT tidak akanmengklaim hak atas tanah tersebut dengan dasar ActeVan Eiendom, EiendomVerponding Nomor 6391,melainkan dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalahtanah ulayat (tanah adat);7.3. Bahwa surat yang diajukan PENGGUGAT kepada Kementerian Hukum dan HAM merupakan bentuk ketidakpahaman terhadap riwayat/hak yang melekat atas tanah yangdi klaim oleh PENGGUGAT sendiri.
    Andaipun benar quad nonPENGGUGAT baru mengetahui Frans August Witbols Feugenmerupakan Warga Negara Asing maka PENGGUGAT tidak akanmengklaim hak atas tanah tersebut dengan dasar Acte VanEiendom, Eiendom Verponding Nomor 6391, melainkan dasarkepemilikan atas tanah tersebut adalah tanah ulayat (tanah adat);Bahwa surat yang diajukan PENGGUGAT kepada KementerianHukum dan HAM merupakan bentuk ketidakpahaman terhadap riHalaman 185 dari 382 Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.BDGwayat/hak yang melekat atas
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 08-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 09-12-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 16/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 6 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONY AJI KURNIAWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. AGUSTINUS CH. DULA
367 — 42
  • yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah
    Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
  • 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
  • 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.
    Muhammad Syair, (ber- dasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);
  • 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-12-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 709/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat II : Petra Edhi Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat III : Soleman Sattu Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVII : Jafeth Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XVIII : AMINAH Diwakili Oleh : Petra Edhi
Pembanding/Penggugat XX : Samsudin Diwakili Oleh : Petra Edhi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Pertahanan RI
Terbanding/Tergugat II : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI yang beralamat Markas Besar TNI Mabes TNI
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat IV : Tentara Nasional Indonesia c.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q Direktur Zeni Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat V : TNI C.q. Panglima TNI C.q Kepala Staf TNI Angkatan Darat C.q. Pangdam Jaya
Terbanding/Tergugat VI : PT. Continental Paramitra
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat II
134 — 88
  • *. tanah adat dengan alas hakberupa Persil Nomor 13 D II Girik Nomor 1622, 616, 1395, 649,1388, 1372, 1004, 1, 1411, 589, 213, 1656, 1655, 998, 1429, 589,1007, 616, 1107, 835, 1661, 1517, 1417 dan 014 oleh Sub Terr IIlDK.M.K.BDR dengan harga Rp. 1.127.947,60, (Satu juta seratus duapuluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah, enampuluh sen) yang dibayar oleh Pemegang Kas Militer P.K.M.B.M.Adm Nomor 286 atas nama Letnan Cku Misran Hadiprajitno NRP216828.2.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 21-09-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
TONY AJI KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
RAMLING
181 — 78
  • yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah
    Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
  • 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
  • 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.
    Muhammad Syair, (ber-dasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);
  • 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 24 Maret 2014 — Drs. A. MAKDAMI FIRDAUS, M.Si. Bin HASAN
129 — 230
  • Tahun 1996 itu badanhukum publik dan Privat (PT, CV, Yayasan).Bahwa benar untuk proses HGU itu dimulai dengan adanya pencadangan lahanyang dikeluarkan Pemda TK I Jambi, untuk selanjutnya ditingkatkan keproseslegalitas.Bahwa berlakunya HGU adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang.Bahwa saksi menyatakan tanah seluas 400 ha itu tanah negara karena sepanjangtanah itu belum didaftarkan itu tanah negara.Bahwa yang memiliki tanah negara yang telah dikelola kita harus lihat tanahyang telah dikelola itu bisa tanah
    Adat atau tanah milik perseorangan yang telahmengusai tanah itu secara fisik walaupun belum didaftarkan ke BPN untuklegalitasnya.Bahwa tanah negara yang dikuasai oleh negara itu tanah masuk klasifikasi tanahnegara.Bahwa tanah yang dikuasai oleh Adat, Itu kita lihat statusnya dulu, kalaudikuasai Adat ya tanah Adat.Bahwasaksi bukan ahli di BPN, hanya selaku Kepala BPN.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan.19.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 07-02-2017 — Upload : 05-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 218/Pdt.G/2015/PN.Cbi
Tanggal 7 Februari 2017 — * Perdata PT. TUMBUH SEMANGAT NIAGA CEMERLANG (PT.TSNC) X PT. MEKAR CEMERLANG
146 — 85
  • Tumbuh Semangat NiagaCemerlang tidak pernah dijual lagi kepada pihak lain apalagi kepadaPT.Mekar Cemerlang.Bahwa Pelepasan hak kepada PT.Tumbuh Semangat NiagaCemerlang ada 62 SPH dari tanah Adat dan ada Girik dan letter Cnya.Bahwa terhadap perkara ini ada laporan kepada pihak Kepolisianyaitu Pak Karsito atas perintah dari Pimpinan PT.Mekar Cemerlang.Bahwa PT.Mekar Cemerlang pernah meminta Risalah ke Kantor BPNnamun hingga saat ini belum juga diberikan.Bahwa PT.Tumbuh Semangat Niaga Cemerlang juga
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 02-12-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PTA JAKARTA Nomor 210/Pdt.G/2022/PTA.JK
Tanggal 20 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Intervensi I : Dra. Hasiyanna Syarain, MM. binti Ashadi Tjahyadi
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Rostiawati
Terbanding/Tergugat I : Radhiyaksa Akbar Daulay
Terbanding/Tergugat II : Radhiyandaru Dwitiya Daulay
205 — 20
  • Sebelah Utara : Tanah Dasril (asal tanah Adat);
? Sebelah Timur : Tanah milik Adat;
? Sebelah Selatan : Tanah milik Adat;
? Sebelah Barat : Sempadan pantai;
4.5 1/2 (setengah) bagian dari harta berupa saham sejumlah 7.530 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh) lembar saham atau Rp7.530.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) pada PT Rhadana Dhiptya.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
395 — 269
  • Boedi Harsono menjelaskan, Hak Milik Adat sebagai hakyang paling kuat dalam Hukum Tanah Adat tidak disamakan dengan HakMilik dalam KUUHPadt yang disebut Hak Eigendom;> Undang Undang No. 1 Tahun 1958, tentang Penghapusan Tanah TanahPartikelir khususnya pada Pasal 3, yang menyatakan,Sejak mulai berlakunya Undang Undang ini demi kepentingan umum, hak hak pemilik beserta hak hak petuanannya atas semua tanah tanah partikelirhapus dan tanah tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnyaserentak
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 29-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 29 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GUNTUR ADI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SAMSUL AHYAR BIN SUKIMAN
294 — 128
  • pada saat mulai pekerjaan dilaksanakan adalahdikarenakan masalah tanah yang merupakan lokasi untukHalaman 177 dari 218 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Mtrpembangunan gapura arah sembalun bumbung pada paketpekerjaan pembangunan sarana dan prasarana kawasan wisatapusuk Desa Sembalun bumbung masih menjadi sengketa antarapemerintah dengan masyarakat yang ada di Desa SembalunBumbung, dimana apda waktu itu tanah yang akan dijadikan titik Opembangunan gapura arah Desa Sembalun Bumbung masihmerupakan tanah
    Adat sehigga titik nolnya digeser kearah lokasipembangunan yang saat ini;Bahwa terdakwa tidak pernan membuat surat permohonanpermintaan perpanjangan waktu pekerjaan, yang membuatkanterdakwa surat permohonan perpanjangan waktu kepada KPA/PPKpada waktu itu adalah staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kab.Lombok Timur.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-03-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 1 April 2021 — DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H (JPU) Drs. HERMAN SUJITO, M.Si (TERDAKWA)
313 — 98
  • RODIAH;Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut tanah adat;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanahtersebut;Bahwa saksi tidak pegang dan tidak tahu giriknya;Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail isi dari surat keterangan waristersebut;Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2005, sdr. ROSIDIN masih ada disaat pembuatan surat keterangan waris;Bahwa saksi mengetahui bapak saksi sdr.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
186 — 81
  • Kota Ambon tahun 2012 2017; Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha(Raja) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengusus dan menjalankanpembangunan di Negeri Laha serta melayani masyarakat Negeri Laha; Bahwa Negeri Laha adalah Negeri Adat, Negeri Laha mempunyai bataspbatashak ulayat tanah Negeri Laha, tanah itu telah diraampas atau dimiliki oleh TNI AUdan Angkasa Pura Il, dan setelan Terdakwa menjadi Raja maka Terdakwa inginmengembalikan tanah itu seutuhnya sebagai tanah
    adat Negeri Laha sehinggaTerdakwa ingin hal itu di selesaikan ke ranah hukum untuk memperoleh kepastianhukum atas klein sepihak oleh TNI AU dan Angkasa Pura Il maka untuk proseshukum diperlukan biaya sehingga Terdakwa melakukan perjanjian kerja samadengan pihak CV Batu Prima guna memperoleh biaya untuk pengurusan sengketatanah Negeri Lana dengan TNI AU dan Angkasa Pura II tersebut ; Bahwa dalam proses pembuatan isi perjanjian kerja sama Terdakwa melakukanrapat dengan Badan saniri Negeri untuk kemudian
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata Tanah
Register : 30-05-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 11/PDT.G/2011/PN.WKB
Tanggal 22 Nopember 2011 — - UMBU DJAMA DKK - UMBU DELU DANGURABA DKK -UMBU HAGA NIWA DKK
142 — 231
  • Hal inididasarkan baik pada ketentuan adat yang berlaku bagikomunitas masyarakat Sumba Tengah, maupun ketentuanhukum tanah adat yang sampai sekarang mengakui kedudukansukusuku dan tanahtanah suku yang ada di Indonesia;17.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
170 — 343
  • Kota Ambon tahun 2012 2017; Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha(Raja) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengusus dan menjalankanpembangunan di Negeri Laha serta melayani masyarakat Negeri Laha; Bahwa Negeri Laha adalah Negeri Adat, Negeri Laha mempunyai bataspbatashak ulayat tanah Negeri Laha, tanah itu telah diraampas atau dimiliki oleh TNI AUdan Angkasa Pura Il, dan setelan Terdakwa menjadi Raja maka Terdakwa inginmengembalikan tanah itu seutuhnya sebagai tanah
    adat Negeri Laha sehinggaTerdakwa ingin hal itu di selesaikan ke ranah hukum untuk memperoleh kepastianhukum atas klein sepihak oleh TNI AU dan Angkasa Pura Il maka untuk proseshukum diperlukan biaya sehingga Terdakwa melakukan perjanjian kerja samadengan pihak CV Batu Prima guna memperoleh biaya untuk pengurusan sengketatanah Negeri Lana dengan TNI AU dan Angkasa Pura II tersebut ; Bahwa dalam proses pembuatan isi perjanjian kerja sama Terdakwa melakukanrapat dengan Badan saniri Negeri untuk kemudian
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PID. SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 6 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. AMBROSIUS SUKUR Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TONY AJI KURNIAWAN, SH
308 — 42
  • Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
    1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
    1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
    1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah
    Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
    1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;

    Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

    1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.

    Muhammad Syair, (ber-dasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);

    Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

    1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.

Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
191 — 141
  • 217 atas nama Lalu Supama, dan bukti tersebut menunjukkanbahwa obyek sengketa 3.1 dan 3.2 berasal dari pemecahan bidang tanah sertfikat indukSHM No 217 atas nama LALU SUPARNA dengan luas tanah 11.890 M2 yangdigarap, dikelola dan dikuasai LALU SUPARNA semasa hidupnya dan hinggameninggalnya LALU SUPARNA yang dilanjutkan penguasan kepada paraahliwarisnya;Menimbang, bahwa sebagaimana asalusul riwayat tanah seluas 11.890 M2adalah tanah yang dikuasai oleh subyek hukum bernama LALU SUPARNA berasaldari tanah
    adat yang diperoleh atas dasar peralihan hak baik dalam bentuk jual belidengan pihak ketiga yang bernama H.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 14-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 14 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
TONY AJI KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
Drs. AMBROSIUS SUKUR
164 — 81
  • yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah
    Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
  • 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;

    • Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

    1. 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.
      Muhammad Syair, (ber-dasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);

    Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

    1. 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-06-2022 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 23./Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 1 April 2022 — - SIMON RAHANGMETAN, S.E,.M.Si - IRMAYANI TAHIR, SH. MH. - VALERI D. SAWAKI, S.H.
421 — 70
  • Mamberamo Raya tanggal 19 Mei 2020.64. 1 (satu) lembar fotocopy Slip setoran Bank Papua tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,-.65. 1 (satu) lembar kuitansi dari saudari Yustince Hamadi sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran uang muka (DP) tahap-5 sebidang tanang ukuran 100x200m2, tanggal 13 Juni 2020, yang ditandatangani oleh saudara Kamelius Bebe dan saudara Niko Pae.66. 1 (satu) lembar kuitansi dari saudari Yustince Hamadi sebesar Rp 100.000.000,- untuk pelunasan tanah adat milik
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
163 — 149
  • Persetujuanprinsip Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam surat tertanggal23 Agustus 1993 Nomor 593/3144/PUOD, telah diserahkan olehPemerintah Daerah Kabupaten Tingkat Il Badung kepada Perseroandengan batasbatas :Halaman 56 dari 187 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN DpsUtara : Tanah Adat KutaTimur: Tanah MilikBarat : Kuburan dan Pura SegaraSelatan : SHGB No. 204/Kuta, SHGB No. 205/Kuta dan SHGB Nomor207/KutaSebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor :01/DLG
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - TOTOK HENDRIYATNO
189 — 90
  • Rini Kusuma Hayati (Pihak Pertama) kepada ImanuelRobert Najoan dan Fredariik Nayoan, SH, MH (Pihak Kedua) yangmenjelaskan bahwa Pihak Pertama telah menjual kepada Pihak Keduaatas tanah adat seluas kurang lebih 300.000 M? (30 Ha) yang terletak diDusun Dua Segati, Kec. Langgam, Kab.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
118 — 31
  • menerima undangan rapat selaku anggotaPanitia Pengadaan Tanah;Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah itu bermasalah nantibelakangan saksi baru tahu kalau tanah itu masalahnya terletak padaproses pengadaannya;Bahwa setahu saya Tim Sembilan itu. harus bersamasamamelaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yangberlaku;Bahwa pada tahun 1992 dikeluarkan penegasan status tanah olehGubernur Sulteng yang ditujukan kepada seluruh Bupati Se WilayahSulteng bahwa di Sulawesi Tengah tidak ada tanah
    adat, yang adaadalah tanah negara, sementara dalam proses peralihan dinyatakanbahwa tidak boleh ada transaksi tanah negara sehingga kemudianmuncullah SK Gubernur Sulteng mengenai mekanisme Penyerahan,bahwa tanah itu dapat dapat dialinkan dari masyarakat dengan adanyaSurat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diterbitkan olehCamat setempat...