membutuhkan kasih sayang dari Penggugat danjuga Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang dikhawatirkan akan berpengaruhterhadap kepribadian anak tersebut, sehingga Penggugat mohon agar anak diasuholeh Penggugat;Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini,sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmahdan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sugih Waras, yang apabila akan berceraiharus mendapatkan surat izin

atasan, bersama ini Penggugat lampirkan surat izinatasan Penggugat No. 526/KPTS/BKD4/2011 tanggal 8 Agustus 2011;Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Muara Enim Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagaiberikut:a.

Sebagai seorang PNS Pemohon dilarangberselingkuh apalagi menikah tanpa izin atasan dan istri sah seperti yangTermohon kutip dari breaking news.com hari Selasa, 12 Mei tahun 2015menyatakan UU NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatursecara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP10/1983) yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP45/1990).

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangundangantersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Mediasi diPengadilan yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupayamendamaikan para pihak secara langsung di depan sidang, juga melaluimediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasilmencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota TNI AL pada SatranKoarmada Il Surabaya dalam mengajukan permohonan perceraian telahmemperoleh surat izin

atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangdalam hal ini Komandan Satran Koarmada II Surabaya, oleh karenanyapemeriksaan permohonan cerai terhadap Termohon dapat dilanjutkan, hal initelah sesuai dengan maksud Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23Tahun 2008 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi TNI;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti PK.3 dan TK.3 sertapengakuan Termohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah KabupatenMojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (

Fotokopi Surat Izin Atasan, tertanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pit. KA.UPTD Puskesmas Simpang Empat, KecamatanSimpang Empat, Kabupaten Asahan, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen oleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan denganHalaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.KIS.aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti Tdan diparaf;2.

pokok perkaramaka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut; Foto perawatan di rumah sakit (P.10) dan foto perselingkuhan (p.11)sekalipun tidak ada ahlinya tentang foto sehingga tidak memenuhi syaratformil dan materil alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat alat buktiHal. 52 dari 71 halaman.Putusan NOMOR PERKARA.tersebut menjadi keterangan tambahan dengan pokok perkara maka akandipertimbangkan lebih lanjut;Fotokopi permohonan cerai (P.12), fotokopi Keterangan Pejabat Agama(P.13) dan Fotokopi izin

atasan/pejabat berwenang (P.14), telah memenuhisyarat formil dan materil alat bukti Surat namun Majelis Hakim telahdipertimbangkan sebelumnya;Fotokopi shighat taklik talak (P.15), telah memenuhi syarat formil danmateril alat bukti Surat namun pokok perkara adalah tentang putusnyaperkawinan karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terusmenerus maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alat buktitersebut lebih lanjut;Fotokopi Surat Pernyataan dari NAMA (P.16) telah memenuhi syarat

Meskipunpersidangan telah ditunda untuk memberi kesempatan Pemohon untukmendapatkan izin atasan, namun Pemohon belum mendapatkan izin dariatasan yang berwenang. sehubungan dengan itu Pemohon telah membuatSurat Pernyataan bersedia menanggung segala resiko/sanksi, pada akhirnyaPemohon menyatakan telah dipecat dari jabatan sebagai Kepala Dusun ;Bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil,sehubungan dengan itu Termohon telah mendapatkan Surat Keterangandari atasan yaitu Kepala Dinas Pendidikan

istri;w Bahwa Termohon pernah mengatakan sebelum berpisah,Pemohon kadang memberi nafkah kepada Termohon kadang tidak,setelah diminta baru Pemohon memberi nafkah kepada Termohon,kadang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi tidakcukup; Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Termohondengan Pemohon, adik ibu Termohon yang bernama Sidi Rahmanpernah datang menemui Pemohon untuk mendamaikan Termohondengan Pemohon, namun saat itu Pemohon malah memperlihatkanberkas untuk mengurus surat izin

atasan untuk melakukanperceraian; Bahwa saksi pernah melihat Amran datang ke rumah orang tuaTermohon, tapi saksi tidak mengetahui apa tujuan kedatangannyatersebut, selain Amran saksi tidak mengetahuinya; Bahwa kepala sekolah tempat Pemohon mengajar juga pernahdatang ke rumah orang tua Termohon dengan memperlihatkanberkas yang telah diurus Pemohon untuk mengurus izin perceraian;Bahwa orang tua Termohon pernah mengatakan kalau Pemohoningin mengajak Termohon tinggal di perumahan milik sekolahtempat

, Sehingga aturan tersebut Patut UntukDikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa,Mengadili dan Memutus Perkara a quo ( Yurisprudensi PutusanPengadilan Negeri Palangka Raya /Nomor Perkara94/Pdt.G/2019/PN.Plk Tanggal 29 November 2019 & PutusanPengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor Perkara1/PDT.G/2020/PN.Pps Tanggal 8 April 2020 & Putusan PengadilanAgama Pekanbaru Nomor Perkara : 534/Pdt.G/2013/PA.Pbr Tanggal28 Oktober 2013 ) Oleh karena itu atas kekurangan penyajian alatbukti surat Izin

Atasan dari Bupati Katingan oleh Penggugat,Penggugat berharaf adanya Pertimbangan Hukum Yang Mulia MajelisHakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapatkompromi melihat Kasuistik yang Penggugat ajukan dalam perkara Aquo sesuai ( Bukti P2) & Rasa Keadilan untuk di kabulkan;Hal. 48 dari 83 Hal.

merawatPemohon selama 3 bulan lebih di rumah adalah orang tua Pemohon,Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai Termohon;Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020, melihat Termohon tidak ada niatbaiknya kepada Pemohon, akhirnya Pemohon mengajukan izin perceraiansebagai PNS melalui PTA xxx, selama proses tersebut Termohon berjanjiakan berubah sikap dan tidak akan melakukan apa yang Pemohon larang,namun Pemohon tetap dengan pendirian untuk proses izin perceraian tetapdilanjutkan, sehingga keluarlah Surat izin

atasan tersebut pada bulan Mel2020;Bahwa selanjutnya, Pemohon tetap memberi kesempatan kepada Termohonuntuk merubah sikapnya, sehingga pada bulan Agustus Termohon diantaroleh orang tua Termohon berserta dengan seorang keluarganya, danmeminta maaf kepada orang tua Pemohon serta kepada Pemohon danHim. 4 dari 63 him.

Put.no. 413/Pdt.G/2016/PA.ClgNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya MajelisHakim sepakat bahwa perkara yang diajukan Pemohon ini adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama Cilegon;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai PegawaiNegeri Sipil Polisi dalam perkara ini harus mendapatkan izin atasan untukmenceraikan Termohon, maka berdasarkan surat Keputusan

akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukanperceraian harus mendapat izin perceraian dari atasannya hal ini sesualdengan maksud Pasal 3 ayat (1) PP nomor 45 tahun 1990, yang mana dalamhal ini Pemohon telah mengajukan permohonannhya untuk mendapat izinatasan namun dalam waktu 7 bulan surat izin tersebut belum keluar juga dariatasan Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan surat pernyataanbersedia menanggung resiko atas perceraian tanpa izin

atasan, oleh karenaPemohon telah mengajukan pernyataan bersedia menanggung resiko tersebutsehingga secara administrasi telah terpenuhi dan persidangan dapat dilanjutkandan majelis hakim juga telah memberi waktu selama 7 bulan, sehinggawalaupun Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebihkewajiban/ ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas melanggar aturan PPnomor 45 tahun 1990 dan sesuai Pasal 14 akan dijatuhi salah satu hukumandisiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

segala peristiwa yang terjadi dalam persidanganselengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkaturaian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yangtak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pemohon telahmemperoleh izin dari atasannya sebagaimana dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa surat izin

atasan sebagaimana tersebut dalamketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertibadministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian,dengan demikian bahwa poin 4 (empat) duplik dalam konvensi Termohon harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telahmelangsungkan perkawinan dengan Termohon sebagaimana (bukti P.1),Halaman 59 dari97 him.Putusan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA.SSperkawinan

DisposisiSurat itu diterima tanggal 08 Januari 2020;Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan kesulitan memperolehSurat izin atasan untuk melakukan perceraian yang dimaksud, akan tetapiHal. 4 dari 76 hal.

tertanggal 28Oktober 2014, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam PenetapanSela perkara ini adalah Akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yangberwenang, sehingga bukti surat tersebut adalah bukti yang sempurna danbersifat mengikat, dan dihubungkan dengan bukti surat T.1 meskipun kopidari kopi dan bukti T.2a, T.2b, dan T.3, maka Majlis Hakim berpendapatharus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai PNS dibawahlingkungan TNI AU dalam mengajukan gugatan percerian ini telahmemperoleh izin

atasan dan telah sesuai dan memenuhi sebagaimana yangdiatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah No. 10tahun 1983 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, Jo.Surat Edaran (SEMA) No.5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PPNo.10 Tahun 1983. untuk memberi waktu selama enam bulan bagi PNSdalam meminta izin atasannya Jo.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang (Wali KotaBandar Lampung) dengan Surat nomor 879/08/IV.04/2019 tertanggal 06 Mei2019 tentang Pemberian Izin Perceraian;Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperoleh suratketerangan dari Pejabat yang berwenang (Kepala XXXXX) dengan Suratnomor 800/2273/IV.03/2019 tertanggal 7 Agustus 2019;Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil serta Pemohon telahmendapat izin

atasan Pejabat yang berwenang serta Termohon telah mendapatsurat keterangan dari pejabat yang berwenang, maka pada persidangantanggal 23 Mei 2019 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telahmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juni 2019 yang isinyasebagai berikut:DALAM KONVENSI:1.

Penggugat merupakan hal yangbersifat administrasi yang jika di mohonkan tetap akan dikeluarkan olehatasan meskipun tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahansehingga Penggugat meminta surat izin tersebut, namun prosesdikeluarkan surat izin tersebut tidak ada dilakukan upaya perdamaiansebelumnya ditingkat gampong maupun tingkat Kantor Urusan Agama(KUA), dimana tidak ada panggilan ataupun daftar kehadiran Tergugatpada perdamaian tingkat gampong dan KUA, sedangkan pada tingkatproses penerbitan izin

atasan, Tergugat telah menyampaikan akantetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anakanak,sehingga pada prinsipnya belum dapat dilakukan perceraian karenaalasanalasan yang dinyatakan oleh Penggugat tidak benar dan lebihkarangan semata.2.12 Bahwa apabila dilihat faktanya, Penggugat telah Nusyuz atau mungkarkepada suami (Tergugat), hal ini karena pada tanggal 13 Agustus 2020Penggugat meninggalkan rumah atau pergi dari rumah tanpa izin suamidan tidak diketahui pergi kemana dan mendapatkan informasi

termasukbuktibukti kepemilikan, karena Warkah adalah dokumen Negara danWAJIB disimpan didalam kantor BPN ;Bahwa sertifikat tidak ada kadaluarsanya, dan arsip di pemerintah adaperaturan retensinya, kalau WARKAH Hilang atau tidak diketemukan itumungkin Managemen dikantor itu yang BERMASALAH, karena bisa sajsasurat masuk, surat keluar tidak sekuat WARKAH, atau sertifikat karenatempatnya berbeda, Sertifikatsertifikat ada di ruangan Khusus di BPN,kecuali Petugas yang berwenang, staff lain harus ada IZIN

ATASAN untukmemasuki ruangan sertifikat atau warkah ;Bahwa saksi tidak tahu kalau WARKAH Sertifikat No.181 sampai sekarangTidak diketemukan ;Bahwa selama bertugas di BPN Kabupaten Tanggerang, Pemblokiranbiasanya diajukan karena ada masalah (warisan, merasa itu miliknyapadahal punya orang lian, dan sebagainya) ;Bahwa BPN tidak memiliki Kewenangan untuk menguji materi, dan harusdianggap benar semua buktibukti kepemilikan apabila sesuai denganfakta, KECUALI HAKIM MENENTUKAN LAIN ;Bahwa untuk pemblokiran

Penggugat merupakan hal yangbersifat administrasi yang jika di mohonkan tetap akan dikeluarkan olehatasan meskipun tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahansehingga Penggugat meminta surat izin tersebut, namun prosesdikeluarkan surat izin tersebut tidak ada dilakukan upaya perdamaiansebelumnya ditingkat gampong maupun tingkat Kantor Urusan Agama(KUA), dimana tidak ada panggilan ataupun daftar kehadiran Tergugatpada perdamaian tingkat gampong dan KUA, sedangkan pada tingkatproses penerbitan izin

atasan, Tergugat telah menyampaikan akantetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anakanak,sehingga pada prinsipnya belum dapat dilakukan perceraian karenaalasanalasan yang dinyatakan oleh Penggugat tidak benar dan lebihkarangan semata.2.12 Bahwa apabila dilihat faktanya, Penggugat telah Nusyuz atau mungkarkepada suami (Tergugat), hal ini karena pada tanggal 13 Agustus 2020Penggugat meninggalkan rumah atau pergi dari rumah tanpa izin suamidan tidak diketahui pergi kemana dan mendapatkan informasi

PA.Lpksaat itu dijadikan Pemohon sebagai alasan perceraian, maka jelasTermohon tidak dapat menerimanya ; Bahwa benar pada hari itu Pemohon pergi dari rumah kediamanbersama dan Pemohon tetap bertanggungjawab terhadap kebutuhanrumah tangga Termohon secukupnya hingga biaya sekolah anak anaknya, dan khusus untuk anak kedua Pemohon dan Termohon,Pemohon telah berjanji untuk membiayai pendidikan anak kedua sampaijenjang S2, hal tersebut diucapkan Pemohon dihadapan atasanPemohon pada saat mediasi proses izin

atasan; Bahwa tidak benar pada sekitar bulan Januari tahun 2015, adaupaya mediasi yang dilakukan oleh Pemohon dan antar keluargaPemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tanggaPemohon dengan Termohon, melainkan pada bulan Januari 2015keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berangsur angsurmembaik dengan bepergiannya Pemohon dan Termohon beserta anak anak ke Jakarta dalam urusan pemberkasan anak pertama Pemohondan Termohon yang diterima sebagai CPNS di lingkungan KementerianKeuangan,

Karena ini cuma izin atasan maka bentuknya seperti nota dinas atau surat dinas artinya bentuknya diatur secara internal saja.Bahwa pemeriksaan bukti permulaan itu belum Projustisia yang intinya hampir serupa dengan kegiatan Intelegen, jadi justru sebenarnya pemeriksaan bukti permulaan itu harusnya tertutup karena merupakan lidik sebelum sprindik kalau di Kepolri pasal 14 tahun 2012 Lidik itu ada 2, ada lidik yang sebelum sprindik ada lidik yang bagian dari penyidikan.