Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT46456/PP/M.XIII/1 6/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesarRp11.599.280.470,00;bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas DPPPPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik

dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, sertamemberikan penjelasan secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasilanalisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;: bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuanbandingnya, Pemohon Banding secara implisit memohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungutsendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari

tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari

Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh

rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari

,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365

tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

Yahya Harahap, S.H posita atau Fundamentum petendiyang tidak menjelasakan dasar hukum (rechs Grond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum jelas tetapitidak menjelaskan fakta (fetelijke grond) dalil gugatan seperti itu tidakmemenuhi syarat formil gugatan, gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu (eenduidelijk en bepaalde conclusie) ;.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak satupun menguraikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat IIyang mendasari diajukannya gugatannya dalam point 2 halaman 2menyebutkan bahwa kedudukan hukum antara Tergugat (SebagaiPenerima Proyek) dan Tergugat II (sebagai Pemberi Proyek) telahmengadakan kontrak perjanjian No.555/HK.810/GSD000/2015.Kesimpulan dan Petitum serta sama sekali tidak menyinggunghubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat IIdan juga tidak mendalilkan

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat , Penggugat sama sekalitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggaroleh Tergugat dan Tergugat II dan juga tidak menguraikan kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatanserta Penggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukumdari masingmasing Tergugat.

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel exceptie);Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak satupun menguraikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Ilyang mendasari diajukannya gugatan perkara a quo Penggugat dalamposita gugatannya point 2 halaman 2 menyebutkan bahwa kedudukanhukum antara Tergugat (sebagai Penerima Proyek) dan Tergugat Il(sebagai Pemberi Proyek) telan mengadakan kontrak perjanjianNo.555/HK.810/GSD000/2015.

Penggugat tidak menjelaskan adanyahubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat Il, tetapi hanyamenyebutkan sebagai sub Kon dari Tergugat I, Penggugat sama sekallitidak menguraikan dasar hukum atau peraturan apa yang dilanggar olehTergugat dan Tergugat Il dan juga tidak menguraikan kejadiankejadianatau peristiwaperistiwa yang mendasari diajukannya gugatan sertaPenggugat juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum darimasingmasing Tergugat.

warna biru yang berisikan 1 bungkusbungkusan plastic bening / cetik didalamnya berisi 25 buah plasticbening / cetik dan 1 buah plastic yang didalamnya berisi 7 buahperalatan hisap yang terbuat dari kaca;= 1 (satu) buah timbangan digital merek Scale DND warna hitam kombinasisilver;= Alat hisap Narkotika goll jenis shabu yang terdiri dari 3 buah alat hisap /bong yang terbuat dari kaca dan palstik dan beberapa buah pipet yangterbuat dari plastic dan kaca serta 4 buah korek api gas;Menimbang, bahwa mendasari

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa mengenai unsur pertama barang siapa dalam hukum pidana,pengertian barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum orang yang diduga sebagaipelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut sebagai orang yang mampumempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannuya ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi juga keterangan terdakwaserta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidanayang dimaksud

PDM204/PKN/04/2014tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapatdipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2.

Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan PenyalahgunaanNarkotika Golongan I Bagi Diri SendiriMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, barangbukti, dan keterangan terdakwa Selasa tanggal 22 Pebruari 2014 = sekirapukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi EKA OARMAWAN (berkas terpisah)melalui handphone untuk membeli shabushabu sebanyak setengan jieuntuk digunakannya sendiri dan besepakat untuk bertemu di J1.Yos SudarsoRumbai Pekanbaru dan ditempat tersebut EKAmenyerahkan 1 (satu) bungkusplastic

KU.602/A-SDW/1426/2009 tanggal 05 Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugat dengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal 26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Tergugat dan Perusahaan Alm.

Suami/ Ayah Penggugatdan mendasari pada hasil Pemeriksaan Khusus Tim Inspektorat Aceh kelokasi Pekerjaan;7. Jumlah yang telah Tergugat bayar setelah dilakukan pengurangandengan total nilai volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Alm. Suami/Ayah Penggugat benar masih terdapat sisa nilai volume pekerjaan yangbelum dilakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah yang disebutkanAlm.

Suami/ Ayah Penggugat yang telah terlilit hutangakibat membayar harga bahan material yang telah digunakan dalammenyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMK Tergugatdengan mendasari pada standar bunga Bank Pemerintah, Tergugat akanmengusulkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun dalammenentukan kelayakan dan kewajarannya, bukanlah domain/kewenanganTergugat, akan tetapi merupakan Domain dan kewenangan dari Institusi laindiluar Institusi Tergugat untuk mengesahkannya dalam APBA/APBAPerubahan

KU.602/ASDW/1426/2009 tanggal 05Juni 2009 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PengamanTebing Sungai Krueng Peusangan Di Gampong Suwak KecamatanPeusangan (Bencana Alam) Kabupaten Bireuen yang diterbitkan Tergugatdengan mendasari pada Surat Gubernur Aceh Nomor: 360/45802 Tanggal26 Mei 2009 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaanPenanggulangan Bencana Alam, adalah sah dan berkekuatan hukum sertamengikat Tergugat dan Perusahaan Alm. Suami/Ayah Penggugat;3.

00245/2020 atas nama Terlawan II;

Terdakwa yaitu dari tanggal 30 September2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 atau selama 13 (tigabelas) hari sehingga pembuktian unsur Keempat tentang lamanyaTHTI yang diuraikan juga pada fakta unsur tersebut diatas yaitu13 (tiga belas) hari Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmembaca dan mendasari pada fakta hukum dalam putusan tingkatpertama berpendapat ditemukan ada kekeliruan dalam perhitunganlamanya THT!

dengan faktafakta yang terungkapdipersidangan (Vide halaman 12/13), sehingga Majelis Hakim TingkatPertama berpendapat unsur kedua : Yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.Bahwa atas ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertamamembaca dan membuktikan unsur kedua tersebut, maka MajelisHakim Tingkat Banding mengambil alin tentang pembuktian unsurkedua dakwaan Oditur Militer yaitu : unsur Kedua Dengan sengajamelakukan ketidakhadiran tanpa ijin dengan mendasari

Bahwa Terdakwa yang masih berusia sangat muda diberikesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, hal ini sesuaitujuaan pemidanaan yaitu membina orang yang kurang baikmenjadi lebih baik atau yang kurang berdisiplin menjadi lebihberdisiplin sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.Dengan mendasari alasanalasan tersebut diatas, maka Terdakwadipandang masih layak diberi kesempatan terakhir untuk tetapmengabdikan dirinya kepada TNI dan Negara Kesatuan RI, sehinggapenjatuhan pidana Tambahan kepada Terdakwa

cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Judex Facti Dalam Putusan Mengenai Pokok Perkara Telah Salah Dalam MenerapkanHukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Onvoeldoende);1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, dan mendasari

fakta hukum yang keliru sehinggamemberikan pertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan JudexFacti menjatuhkan keputusan yang keliru juga;2 Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan: Mengabulkan eksepsi Para Tergugatdan Turut Tergugat/Para Pembanding, tentang masih adanya pihak yang harus1415ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (exeptio plurius litis consorsium),membuktikan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikanputusan atas perkara tersebut di atas, dan mendasari

Sehingga berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata, keterangansaksi tersebut tidak dapat dibenarkan;8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata terjadi adanya kelalaianJudex Facti yaitu mendasari fakta hukum yang keliru sehingga memberikanpertimbanganpertimbangan yang keliru pula yang menyebabkan Judex Factimenjatuhkan keputusan yang keliru juga;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut dapat

padatanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Militer ll12 Surabaya pada tanggal 14 Januari 2016 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang wakitu dan dengan cara menurut UndangUndang, oleh karenaitu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum atas perkara tersebut, dalam mendasari

Cara hidup/kesusilaan/adat dan kepatutan yang dapat mempengaruhi.Dengan demikian bahwa mendasari terhadap keberatankeberatan sebagaimana terurai di atas, sangat wajar jika Pemohon Kasasi dalam memutusperkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menunjukkan kekhilafandan atau kekeliruan yang mana Majelis Hakim Tingkat Banding telahsewenangwenang dan atau telah melampaui batas kewenangannya dalammenjatuhkan putusan tersebut hal ini jelas sangat merugikan dan jauh dariterpenuhinya rasa keadilan

Dengan demikian, mendasari ketentuan Pasal 26KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari DinasMiliter ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Il tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Il dipidana, maka Terdakwa Ildibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan

No. 2999 K/Pdt/2009Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah garapan makamengacu / mendasari pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi AgrariaSulawesi Selatan dan Tenggara No. 75/XVIII/170/4/1964 tanggal 5November 1964, yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi AgrariaPropinsi Sulawesi Selatan (Muh. A.

Razaq) memutuskan dalam diktumkedua huruf (d) : bahwa yang menerima wajib mengiyakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif.Bahwa mendasari ketentuan tersebut di atas, ternyatalah bahwa saksidengan fakta dipersidangan mendasari keterangan para saksi maupunpengakuan Penggugat sendiri bahwa sejak Tahun 1976, Penggugat telahmeninggalkan tanah obyek sengketa (tanah garapan) tersebut, karenamembuka lahan lagi di Bonto Marannu dan tidak pernah kembali lagiuntuk melakukan penggarapan terhadap tanah

TELO bin NGADIYOdan dan dua orang lainnya (BUDI NURYADI alias PAK GURU binSUKARDI dan SUDIMAN alias DUL MIE) melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruhdi atas alas dengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepanBandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasang memasang uangdi gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandar sedangkan judiyang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluar daridadu kopyok yang dikocok oleh

PAK GURU bin SUKARDI melakukan permainan judi dadukopyok dengan cara pertamatama Bandar mengopyok dadu yang ditaruh di atas alasdengan ditutupi tempurung kemudian diletakkan didepan Bandar dalam keadaantertutup, selanjutnya pemasang memasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikutberjudi dengan bandar sedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angkamata dadu yang keluar dari dadu kopyok yang dikocok oleh bandar ( misalnya :penebak menebak angka yang keluar dari bandar adalah angka 1 sampai

PAK GURU bin SUKARDI dan SUDIMAN alias DUL MIEmelakukan permainan judi dadu kopyok dengan cara pertamatama Bandarmengopyok dadu yang ditaruh di atas alas dengan ditutupi tempurung kemudiandiletakkan didepan Bandar dalam keadaan tertutup, selanjutnya pemasangmemasang uang di gelaran dadu artinya pemain ikut berjudi dengan bandarsedangkan judi yang dilakukan tersebut mendasari angka mata dadu yang keluar daridadu kopyok yang dikocok oleh bandar ( misalnya : penebak menebak angka yangkeluar dari bandar

Roni Paslah.Menimbang bahwa, orangorang yang tersebut pada No. 12 sampai No. 23diatas adalah termasuk dalam para penggugat pada perkara gugatan a quo, akantetapi para penggugat nomor 12 sampai nomor 23 tersebut tidak ikut bertandatangan dalam Kesepakatan Perdamaian Tanggal 7 Nopember 2017 vide BuktiP.2 = T.1 dan oleh karena tidak terlibat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebutmaka tidak ada perjanjian yang mendasari hubungan hukumnya dengan tergugat,dengan demikian tidak ada wanprestasi antara tergugat

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXtanggal 11 September2000 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON Il, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);4.2. Tidak jelas dasar gugatan perbuatan melawan hukum;4.3. Tidak jelas objek sengketa;4.4. Petitum tidak jelas;4.5. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;4.6.

Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);5.2. Tidak jelas objek sengketa;5.3. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;5.4. Posita tidak singkron atau saling bertentangan;5.5. Posita dan petitum saling bertentangan;6. Dasar tuntutan ganti rugi bukan merupakan dasar tuntutan ganti rugiperbuatan melawan hukum dan tidak diuraikan dasar perhitungantimbulnya ganti rugi a quo;Dalam Eksepsi Turut Tergugat:1.

Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikenal denganPemberian Hak Sita Persamaan (Vergelijkkende Beslaag) dan Pasal 11ayat (12) UU PUPN (UU No. 49 Tahun 1960).Berdasarkan uraian kecacatan yuridis dalam posita Para Pelawan,sehingga menjadi segala dokumen kredit a quo menjadi cacat hukumtermasuk sertifikat hak tanggungan atas obyek sengketa a quo menjadibatal demi hukum;Bahwa karena didasari oleh dasar yang tidak benar atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari

Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8.

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005, ketentramanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yangpenyebabnya antara lain;Selama berumah tangga Tergugat tidak menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari

Selama berumah tangga Tergugat tidak $=menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari keputusankeputusan yangdiambil untuk kesejahteraan keluarga (Penggugat dan anakanak);b. Selama berumah tangga, Tergugat tidak jujur, tidak terbuka dan tidaktransparan tentang kondisi keuangan, jalannya usaha maupun hasil usahayang didapatkan Tergugat.

mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmempelajari secara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriMedan nomor : 09/Pid.C/2015/PN.Mdn tanggal 2 Juli 2015, memori banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 22 Juli 2015, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

permohonanpencabutan gugatan tertanggal 15 April 2019 ;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo masih dalamtahapan Pemeriksaan Persiapan ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, MajelisHakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;wane nena nnn 2 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugatmenyatakan alasan yang mendasari

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : XXXX tanggal31 Oktober 1987 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon lI,dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah,PEMOHON1(kesalahan nama)PEMOHON1(kesalahan tanggal lahir), menjadi PEMOHON1PEMOHON((tanggal lahir yang benar) dan Penulisan Pemohon Il dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah PENGGUGAT2PEMOHONA2(kesalahan tanggal lahir) menjadi PENGGUGAT2PEMOHONA(tanggal lahir yang benar) yang mendasari surat dari KUAKecamatan XXXX Kabupaten