Ditemukan 7484 data
130 — 95
Bukti T-11 yaitu : Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) Akta Nomor 117/2011; ------10. Bukti T-13 yaitu : Salinan Putusan Pailit nomor 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Agustus 2011; ---------------11. Bukti T-14 yaitu : Pendaftaran Perkara BANI No.138/IX/BANI/DPS/4/2014 tanggal 19 September 2014; -----------12. Bukti T-15 yaitu : Pendaftaran Perkara BANI No.139/IX/BANI/DPS/4/2014 tanggal 19 September 2014; -----------13.
207 — 108
Kredit dengan plafon Rp.5.000.000, s/d Rp. 49.999.999, SPKdan pengikatan anggunan dan SKMHT dan apabila Debiturmengalami wanprestasi atau tungggakan satu kali angsuranmaka SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)ditingkatkan menjadi APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan)dengan biaya Debitur yang sudah dicadangkan pada saatpengikatan kredit.c. Kredit dengan plafon Rp.50.000.000, s/d.
BMPK (Batas maksimalPemberian Kredit), SPK (Surat Perjanjian Kredit) Notariil danpengikatan anggunan dengan APHT ( Akta Pembebanan HakTanggungan) ;2. Anggunan BPKB : Kredit dengan plafon Rp.1.000.000, s/d. Rp.4.999.999, SPK(Surat Perjanjian Kredit) tanpa pengikatan anggunan; Kredit dengan plafon Rp.5.000.000, s/d. 49.999.999, SPK (SuratPerjanjian Kredit) dan pengikatan jaminan fiducia; Kredit plafon Rp.50.000.000, s/d.
Kalau menghitung tabungan,, bunga dibayar dimuka (Untuk kredit uangtidak masuk pembukuan, harusnya dihitung lengkap seluruh komponenpencairan kredit, tidak hanya bunga, provis, pokok, ada administrasi,percetakaan,materi, Notaris, tabungan, bunga yang dibayar dimuka (Untuk kredit sebrakan), denda dan Cadangan APHT;. Saya meragukan angka yang dimasukan, ada yang dikurangi,disembunyikan, dihilangkan, misalnya No.4 Wahyu Adi Darmawan,diperhitungkan Sdri.
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut dijaminkan untuk pelunasan utang pada Bank Muamalat (Tergugat41), dan telah dibebani dengan hak tan ggungan berdasarkan Sertipikat HakTanggungan Nomor 338/2013 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Lima Puluh Kota dengan Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT)Nomor 266/2012 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat dihadapan sayaselaku Pejabat Pembuat Akta tanah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkanSurat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 02 tanggal 01Nopember 2012 yang dibuat
189 — 82
Bahwa pada poin 30.4 dan 30.5 ini telah membuktikan itikad tidak baikdan rencana jahat Penggugat , karena secara fakta hukum danapinjaman modal kerja tersebut telah diterima oleh Penggugat selakuDirektur Utama Tergugat dan dikarenakan Penggugat tidak dapatmelaksanakan kewajibanya kepada Tergugat Il kKemudian Penggugatmenjaminkan asetnya kepada Tergugat II atas dasar SertipikatHalaman 43 dari 92 Putusan Nomor 8/Padt.G/2019/PN SrgPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 13/2016 tanggal 16 Agustus2016,
1.SRI HANI SUSILO, SH.
2.RATRIEKA YULIANA,SH
Terdakwa:
SUPRAPTO Bin Alm. SUWIGNYO
89 — 12
maupun TerdakwaSUPRAPTO, serta dibuatnya dokumentasi penerimaan uang pencairan;Bahwa pihak Koprasi tidak melakukan pengecekan kebenaran sertifikattanah yang menjadi jaminan ke Notaris karena dalam peraturan diKoperasi Berkah Hidayah, pengecekan kebenaran sertifikat tanah dapatdilakukan di Notaris jika pinjaman/kredit yang diajukan adalah diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untukpinjaman/kredit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pihakNotaris akan dibuatkan APHT
61 — 37
dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Nomor 57/Ket02.02/VII/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang menerangkan bahwa atasobjek Sertifikat Hak Milik Nomor 296 atas nama Daniel Sembiring selakuTergugat V telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh PTBank Rakyat Indonesia (persero), Tok, Kantor Cabang Binjai in casuTergugat Il dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1365/2012tanggal 11 September 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT
198 — 322
Selanjutnya Sertipikat Hak Guna Bangunan No.734/Harjamukti ini dibebani Hak TanggunganPeringkat Pertama, Akta tanggal 30 September1996 No. 286/87/Cimanggis/APHT/1996 dibuatoleh Esther Liliansari, SH., PPAT KecamatanCimanggis, Kabupaten Bogor, sebesar Rp.3.252.000.000, (tiga miliar dua ratus lima puluhdua juta rupiah), kreditur PT. TAMARA BANKberkedudukan di Jakarta, Sertipikat hakTanggungan No. 2800/96 ;.
491 — 237
Di dalam butir cDasar Perjanjian Kerjasama disebutkan:Menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sertifikat HakGuna Usaha atas lahan koperasi yang terdaftar atas nama Pihak Pertama kepadaBank sebagai jaminan kredit, yang ditetapkan dalam perjanjian kredit, yang akanditandatangani antara Bank dan Pihak Pertama, Perjanjian mana merupakan satukesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
36 — 9
pelelangan umum yangdilakukan oleh Kantor Lelang Negara (angka (8) Acara Parate Executiehalaman 457)".Bahwa sebagaimana Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.7tanggal 7 Juli 2011 yang berbunyi:Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.7 tanggal 1Juli 2011 pada halaman 8 (delapan) yang berbunyi:"Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hakuntuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabiladebitur/Penggugat cidera janji;Pasal 2 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT
Tn. LO HOK KIONG alias RUDY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
153 — 86
Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Hak Tanggungan Nomor2665/2013 Peringkat 1 (Pertama) APHT, dihadapan PPAT Abdul Muis,SH.MH Nomor 2101/2012 bersama persil M. 23244/ Tamalanrea Jaya,atas bidang tanah dimaksud dijadikan Hak Tanggungan pada PT BankMuamalat Indonesia, Tbk ;9. Bahwa pada tahun 2016, berdasarkan Surat Roya Nomor 098/RY/BMI/CMKS/X1I/2016 dan PT.
MUKHDI SYAFI'IE
Termohon:
1.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kapolri cq. Kapolda Babel cq. Kapolres Belitung
2.Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Jaksa Agung RI cq. Kajati Babel cq. Kajari Belitung
226 — 67
ini harus dengan sungguhsungguhdipahami mengenai hak kepemilikan maupun hak keperdataan; Bahwa yang dimaksud dengan hak kepemilikan adalah untuk hartatidak bergerak seperti tanah / bangunan, adalah siapa yang tercantumnamanya pada sertifikat, sedangkan yang memiliki hak keperdataanadalah pihak yang memegang phisik sertifikat dimaksud secara sahmisalnya permohonan kredit ke bank, maka bank memegang serifikatHalaman 53 dari 87 Putusan Nomor :2/Pid.Pra/2018/PN Tdnyang dijadikan jaminan dan dipasang APHT
166 — 49
realisasi untuk provisi KI tanggal 04 Oktober 2007 (2 lembar) ;Asli Pembukuan biaya realisasi untuk administrasi kredit tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar) ;Asli Pembukuan biaya realisasi untuk provisi KMK tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar) ;Foto Copy Kwitansi biaya Notaris untuk akta persetujuan membuka kredit nomor 29, aktaSKMHT nomor 30 dan 31 tanggal 6 Nopember 2007 (1 lembar);Foto Copy Kwitansi biaya Notaris untuk pengecekan HGB nomor 212/ Jakarta, SHM nomor447/ Bogor, pengurusan roya 2 sertifikat, 2 APHT
Oktober 2007 (2 lembar) ;11 Asli Pembukuan biaya realisasi untuk administrasi kredit tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar) ;12131415161718192021ae2324353Asli Pembukuan biaya realisasi untuk provisi KMK tanggal 4 Oktober 2007 (2 lembar) ;Foto Copy Kwitansi biaya Notaris untuk akta persetujuan membuka kredit nomor 29, aktaSKMHT nomor 30 dan 31 tanggal 6 Nopember 2007 (1 lembar);Foto Copy Kwitansi biaya Notaris untuk pengecekan HGB nomor 212/ Jakarta, SHM nomor447/ Bogor, pengurusan roya 2 sertifikat, 2 APHT
61 — 5
keuanganyang digunakan untuk membeli Obyek Sengketa , maka hal ini menjadi buktibahwa keberadaan obyek sengketa telah dibenarkan oleh Tergugat, olehkarenanya walaupun Penggugat tidak menunjukkan aslinya, majelis dapatmenerima bukti P.1 tersebut ;Menimbang bahwa secara meteriil bukti P.1 =menunjukkan bahwaobyek sengketa telah dibeli pada tanggal 1 April 2008 oleh Tergugat , yangberarti saat itu Tergugat sedang terikat pernikahan dengan Penggugat, akantetapi Obyek Sengketa dibebani Hak Tanggungan berdasar APHT
394 — 241
pertanahannasional) yaitu sebagai berikut :Jika ada nasabah yang disetujui untuk kredit uang maka saksi selaku loanadmin menghubungi notaris.saksi menyiapkan surat orderan notaris yang didalam surat tersebutbertanda tangan branch manager dan analis kredit.Menyiapkan dokumen yang notaris butuhkan seperti KTP Pasutri/KTPpenjamin, Foto copi sertifikat, tanda bukti pembayaran PBB sudah dibayar.Kemudian dokumen tersebut di bawa ke notaris.Notaris menyiapkan cover note (kapan notaris bisa menyelsaikan sertifikat/ APHT
154 — 76
Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.589/2005 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkanAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 7/2005 tanggal 4 Maret 2005,tidak ada aslinya, diberi tanda TT 6b;8. Fotocopy dari fotocoy SHM No.646/Desa Pematang Johar tanggal18 Agustus 2005 an. Samsudin Wijaya, tidak ada aslinya, diberi tanda TT 8a;9.
Fotocopy dari fotocoy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama)No. 3074/2005 tanggal 2 Januari 2006 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 347/2005 tanggal 17 November 2005, tidak adaaslinya, diberitanda TT 8b;10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 58/Pdt.G/2006/PN. Mdn.tanggal 14 Agustus 2006, sesuai dengan aslinya, diberitanda TT 9;11.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.
102 — 91
Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an.
asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;
107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;
108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;
109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT
Iwan Dharmadi Wangsa
Tergugat:
1.Wayan Setia Darmawan
2.Nanik Anike
3.Novi Leni Sanitri
4.Veronika Dewi Puspitasari
5.Ni Wayan Trinadi, SH.MKn
6.Tri Wahyuni Sudina
7.Putu Kharisma Ayu Pangestu Sudina
8.Made Billy Christ Lukito Sudina
9.Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
171 — 120
57 dari 103 halaman Putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/PN Dpsakta harus dipastikan dahulu apakah ada perjanjian kawin atau tidak danapakah perjajian kawinnya dibuat sebelum putusan MK atau sesudahnyadan kalau misalkan ada perjanjian kawin juga harus dilihat terlebih dahuluapakah dia berwenang sekaligus mewakili bertindak untuk diri sendiri, itulahuntuk pembuatan akta notaris dan juga untuk akta PPAT tetapi kalau untukPPAT dibatasi hanya 8 akta saja yaitu jual beli, tukar menukar, hibah,inbreng, SKMHT, APHT
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JERMIAS PENNA, S.H
92 — 71
Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
- 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an.
2016;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;
- 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT
. DEWI FATIMAH, S.H. (T.I)
NURUL YAKIN, S.H. (T.II)
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN(Trt. T)
485 — 383
Photo copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 210/ 76/ APHT/ TBN/ 2004tertanggal 10 Juni 2004, yang dibuat oleh Nurul Yakin, S.H., Notaris di Tuban,selanjutnya diberi tanda T.I6 ;7. Photo copy Surat Keterangan No. 98/ 2012, tertanggal 05 Oktober 2012, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,selanjutnya diberi tanda T.I7 ;8.
105 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Syariah Mandiri yang sebagaimana telah diakui secarategas dalam Surat tertanggal 11 Agustus 2014 tidak pernah ada AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) terhadap 4 (empat) Sertipikat HakMilik atas nama Rudy Gunawan dan Ny. Tjhang Kian Min dengan HakTanggungan.Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan amar putusan yangdituliskan pada halaman 117 di Putusan Nomor 1015 K disebutkan bahwa:1. Fotokopi SHM Nomor 924, Desa Pinang Cipondoh Tangerang Luas 925M2 atas nama Rudy Gunawan dan Ny.